Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Pemeriksaan Kesehatan Pelaut adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan siswa Pelaut, calon Pelaut, atau Pelaut, yang akan bekerja sebagai awak Kapal berupa pemeriksaan fisik, jiwa, laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya.
4. Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut adalah fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
5. Buku Kesehatan Pelaut adalah buku yang berisi catatan mengenai status kesehatan Pelaut.
6. Sertifikat Kesehatan Pelaut adalah bukti tertulis yang berisi keterangan kelaikan untuk kerja yang dikeluarkan oleh Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) Setiap Pelaut yang akan bekerja harus memenuhi standar kesehatan yang berlaku secara internasional. (2) Untuk memenuhi standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kesehatan. (3) Selain Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan kepada siswa Pelaut.

(1) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut terdiri atas: a. pemeriksaan prakerja; b. pemeriksaan kesehatan rutin/berkala; c. pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi; d. pemeriksaan kesehatan banding; dan e. pemeriksaan kesehatan untuk kembali kerja. (2) Pemeriksaan prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat akan bekerja pertama kali di Kapal. (3) Pemeriksaan Kesehatan rutin/berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali untuk perpanjangan Sertifikat Kesehatan Pelaut.

(4) Pemeriksaan Kesehatan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sebelum mengikuti pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi. (5) Pemeriksaan Kesehatan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan keberatan atas hasil pemeriksaan kesehatan tidak laik kerja yang dikeluarkan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut. (6) Pemeriksaan Kesehatan untuk kembali kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah Pelaut selesai menjalani pengobatan dan dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan yang berwenang.

(1) Jenis pemeriksaan Kesehatan Pelaut meliputi: a. pemeriksaan fisik; b. pemeriksaan psikologi/jiwa; c. pemeriksaan laboratorium; d. pemeriksaan radiologi; dan e. pemeriksaan penunjang lainnya. (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik diagnostik, mulut dan rahang, penglihatan, dan pendengaran. (3) Pemeriksaan psikologi/jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi pemeriksaan intelegensia dan pemeriksaan psikologik lain apabila dianggap perlu. (4) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi pemeriksaan darah rutin, urin rutin, dan pemeriksaan lain atas indikasi medis.

(5) Pemeriksaan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi foto rontgen toraks. (6) Pemeriksaan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi rekaman elekrokardiografi dan pemeriksaan spesialistik lain atas indikasi medis. (7) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Kesehatan Pelaut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pemeriksaan Kesehatan Pelaut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut berupa: a. klinik utama atau rumah sakit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau b. balai kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan pelayaran pada Kementerian Perhubungan. (2) Pemeriksaan Kesehatan banding dilaksanakan pada rumah sakit dengan klasifikasi kelas A atau kelas B.

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, harus memenuhi persyaratan: a. memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. ketenagaan; dan c. sarana, prasarana, dan peralatan. (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kelautan, perawat, radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan. (3) Sarana, prasarana, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan setiap jenis Pemeriksaan Kesehatan Pelaut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan, sarana, prasarana, dan peralatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan penetapan sebagai Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut ditujukan kepada Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melakukan penilaian terhadap permohonan penetapan sebagai Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Teknis Terpadu. (3) Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

(1) Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut diajukan oleh perusahaan, pemberi kerja, atau Pelaut/calon Pelaut

yang bersangkutan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut. (2) Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan administratif dan keterangan yang menjelaskan maksud keperluan. (3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kartu tanda pengenal; b. buku Pelaut, bila yang bersangkutan berstatus Pelaut; c. kartu pemeriksaan kesehatan/kartu berobat; dan d. hasil pemeriksaan terdahulu, bila yang bersangkutan pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya.

(1) Permohonan pemeriksaan kesehatan banding, diajukan oleh perusahaan, pemberi kerja, atau Pelaut/calon Pelaut yang bersangkutan kepada Komite Kesehatan Pelaut yang dibentuk oleh Menteri. (2) Komite Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur organisasi profesi bidang kesehatan kelautan, asosiasi Pelaut, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan kementerian/lembaga terkait. (3) Komite Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan banding.

(1) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dilakukan oleh tim yang terdiri atas dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kelautan, perawat, radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kelautan. (3) Tim pemeriksa kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga nonkesehatan.

(1) Tim pemeriksa kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 MENETAPKAN tanggal dan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dalam surat panggilan. (2) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria kesehatan Pelaut.

(1) Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut berupa kesimpulan sehat atau tidak sehat untuk bekerja di Kapal sebagai awak Kapal yang terdiri atas laik kerja atau tidak laik kerja. (2) Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut yang menyatakan laik kerja atau tidak laik kerja harus dikeluarkan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan. (3) Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut disampaikan secara tertulis kepada pemohon dan bersifat rahasia.

(1) Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut banding disampaikan kepada Komite Kesehatan Pelaut paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan. (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Kesehatan Pelaut MENETAPKAN keputusan untuk menerima atau menolak banding.

(3) Keputusan Komite Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan terakhir dan bersifat mengikat.

(1) Pelaut yang dinyatakan laik kerja berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut diberikan Sertifikat Kesehatan Pelaut yang ditandatangani oleh ketua tim dan dicatat dalam rekam medis. (2) Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dicatat dalam Buku Kesehatan Pelaut dengan melampirkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.

(1) Blanko Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut dicetak oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk mendapatkan blanko Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

(1) Pelaut yang dinyatakan tidak laik kerja secara permanen berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut diberikan surat keterangan tidak laik kerja sebagai Pelaut, yang ditandatangani oleh ketua Tim. (2) Pelaut yang dinyatakan tidak laik kerja secara temporer berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut diberikan surat rujukan untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Kesehatan Pelaut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk memiliki kompetensi dalam Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, dokter harus mengikuti pelatihan. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bekerja sama dengan organisasi profesi. (3) Kurikulum dan modul pelatihan disusun bersama oleh Pemerintah Pusat dan organisasi profesi. (4) Dokter yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat. (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat mengikuti pelatihan kembali setelah masa berlaku habis.

(1) Untuk menjamin ketepatan dan ketelitian hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, dilakukan evaluasi mutu. (2) Evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. audit pelayanan pemeriksaan kesehatan; dan b. peningkatan kompetensi tenaga manajerial, administrasi, dan teknis.

(1) Audit pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi audit internal dan audit eksternal. (2) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dari pelayanan pemeriksaan kesehatan bersangkutan. (3) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak lain yang terkait.

(1) Peningkatan kompetensi tenaga manajerial, administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara konsultasi, magang, dan/atau pendidikan dan pelatihan. (2) Konsultasi dan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang kemampuannya lebih tinggi. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut harus melakukan pencatatan penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut. (2) Pencatatan penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. daerah asal Pelaut, calon Pelaut, atau siswa Pelaut; b. jumlah Pelaut yang dilakukan pemeriksaan kesehatan; c. jumlah Sertifikat Kesehatan Pelaut dan Buku Kesehatan Pelaut yang dikeluarkan; dan

d. gambaran tentang hasil pemeriksaan dan status kesehatan berupa kelaikan kerja, dan tidak laik kerja. (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan kepada Menteri secara berkala. (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri, Menteri Perhubungan, gubernur, dan bupati/wali kota, bersama-sama dalam Tim Teknis Terpadu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi dan asosiasi terkait. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. meningkatkan kualitas pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut; dan b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta institusi/lembaga terkait dalam memelihara kesehatan Pelaut. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. monitoring dan evaluasi; dan b. bimbingan teknis. (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangan masing-masing dapat memberikan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau c. rekomendasi pencabutan penetapan sebagai Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, klinik utama dan rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut tetap dapat menyelenggarakan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Klinik utama dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2018

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA