Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Tata Kelola Barang Milik Negara pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Penyimpanan Terpadu Barang yang menjadi milik/kekayaan Negara yang berasal dari Kontraktor yang selanjutnya disebut Tempat Penyimpanan Terpadu BMN adalah suatu kawasan yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan barang milik negara pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

2. Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah.

4. Barang yang menjadi milik/kekayaan Negara yang berasal dari Kontraktor yang selanjutnya disebut BMN adalah seluruh barang yang dibeli dan/atau diperoleh dengan cara lainnya yang sah dan digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh Kontraktor dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah.

5. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang Milik Negara.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

7. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat PPBMN adalah unit organisasi yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara di bidang energi dan sumber daya mineral.

8. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

9. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pembinaan dan tata kelola BMN yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi agar dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, optimal, dan untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

(1) BMN yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pembinaannya dilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengaturan mengenai rencana kebutuhan BMN, pengadaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, penghapusan,

pemusnahan, pengamanan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan BMN.

(1) Setiap KKKS wajib melaksanakan perencanaan kebutuhan BMN untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (2) KKKS melalui SKK Migas wajib melaporkan perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan Kepala PPBMN pada setiap awal tahun berjalan.

(1) Pengadaan BMN oleh KKKS dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mengutamakan pemanfaatan BMN yang sudah ada. (2) Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, KKKS dapat melakukan pengadaan BMN baik dari produksi dalam negeri maupun melalui impor. (3) Sebelum melakukan pengadaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KKKS melalui SKK Migas berkoordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN.

(4) Ketersediaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

(1) Dalam hal pengadaan BMN dilaksanakan melalui impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KKKS wajib mengajukan permohonan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui SKK Migas untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas melakukan koordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN. (3) KKKS dilarang mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) terhadap jenis BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menandasahkan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) menjadi Rencana Impor Barang (RIB) dengan tembusan kepada Kepala PPBMN.

Dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan BMN, PPBMN dapat mengakses sistem penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal.

(1) KKKS wajib menyampaikan laporan realisasi pembelian BMN dari hasil pengadaan kepada Kepala PPBMN melalui SKK Migas paling lambat 1 (satu) bulan setelah proses pengadaan selesai. (2) Dalam rangka pencatatan BMN, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KKKS

melalui SKK Migas menyampaikan laporan BMN yang sedang dan telah digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencatatan BMN, SKK Migas bersama dengan PPBMN membangun sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam sistem aplikasi yang terpadu. (2) PPBMN melakukan pencatatan seluruh BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) KKKS wajib menyimpan BMN pada Tempat Penyimpanan Terpadu BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. barang yang diperoleh oleh KKKS yang digunakan untuk pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, selain tanah dan/atau bangunan, barang modal tidak bergerak, dan BMN yang diperlukan dalam keadaan darurat, mendesak, stand by, dan/atau back up unit; dan/atau b. kelebihan BMN yang tidak digunakan oleh KKKS dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BMN yang akan digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu) tahun dapat disimpan pada gudang milik KKKS atas persetujuan Kepala PPBMN.

(4) Apabila dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu) tahun, BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan oleh KKKS maka wajib disimpan kembali ke Tempat Penyimpanan Terpadu BMN.

(1) Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Kepala PPBMN atas nama Menteri. (2) Penetapan Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi atau penunjukan langsung. (3) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika dalam suatu kawasan terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia Tempat Penyimpanan Terpadu BMN. (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika dalam suatu kawasan hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Tempat Penyimpanan Terpadu BMN atau secara teknis lebih efisien dan ekonomis apabila dilakukan penunjukan langsung. (5) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. lokasi Tempat Penyimpanan Terpadu BMN yang strategis; dan b. Tempat Penyimpanan Terpadu BMN memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. (6) Tata cara seleksi dan penunjukan langsung ditetapkan oleh Kepala PPBMN. (7) PPBMN menentukan kriteria kawasan dan Tempat Penyimpanan Terpadu BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal dan SKK Migas. (8) Kriteria kawasan Tempat Penyimpanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diutamakan dalam hal dalam satu kawasan terdapat beberapa KKKS serta terintegrasi dengan pelabuhan dan bea cukai.

(9) Jangka waktu penetapan Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 5 (lima) tahun.

(1) Biaya penyimpanan BMN dalam Tempat Penyimpanan BMN Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan kepada KKKS. (2) Besaran biaya penyimpanan BMN dalam Tempat Penyimpanan Terpadu BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN dengan KKKS berdasarkan nilai wajar. (3) Besaran biaya penyimpanan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun perubahannya wajib dilaporkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN kepada Kepala PPBMN.

(1) KKKS melalui SKK Migas wajib melaporkan kepada Menteri melalui Kepala PPBMN apabila terdapat perubahan BMN yang ditempatkan pada Tempat Penyimpanan Terpadu. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.

(1) Pemanfaatan dan penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan antara KKKS dengan: a. KKKS lain; b. pihak lain; atau

c. KKKS baru yang ditunjuk untuk mengelola Wilayah Kerja. (2) Pemanfaatan BMN oleh KKKS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk: a. pemanfaatan bersama; b. pinjam pakai; atau c. Transfer BMN. (3) Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk a. pemanfaatan bersama; dan/atau b. sewa. (4) Penggunaan BMN oleh KKKS baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pengalihan penggunaan BMN dari operator KKKS lama kepada operator KKKS baru. (5) Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan SKK Migas dengan tembusan kepada Kepala PPBMN. (6) Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan permohonan SKK Migas melalui Menteri. (7) Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal KKKS lama menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme cost recovery dan KKKS baru menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme gross split, penggunaan BMN dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri; atau b. dalam hal KKKS lama menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme cost recovery dan KKKS baru menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme cost recovery,

penggunaan BMN dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(1) Biaya pengangkutan untuk pemanfaatan dan penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab KKKS lain, pihak lain, atau KKKS baru. (2) Pemanfaatan dan penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan transfer BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, KKKS paling sedikit harus memperhatikan: a. transfer BMN hanya dapat dilaksanakan antar KKKS di dalam wilayah INDONESIA; dan b. nilai pembebanan transfer BMN hanya menggunakan nilai buku atau nilai perolehan BMN.

Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui: a. penjualan; b. penetapan status penggunaan; c. hibah; d. pemindahan kepemilikan (transfer of title) kepada pihak lain di luar negeri atau pihak lain di dalam negeri; dan e. beli balik (buy back) oleh pemasok/vendor/pabrikan di luar negeri atau pemasok/vendor/pabrikan di dalam negeri.

(1) Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan usulan

pelepasan/penghapusan BMN dari KKKS kepada SKK Migas. (2) SKK Migas melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) SKK Migas menyampaikan usulan pelepasan/penghapusan BMN kepada PPBMN. (4) PPBMN mengajukan permohonan pemeriksaan administrasi fisik dan penilaian BMN kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (5) Permohonan pemeriksaan administrasi fisik dan penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk pemindahtanganan BMN yang dilakukan melalui hibah dan penetapan status penggunaan. (6) PPBMN menyampaikan usulan pemindahtanganan BMN disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Piutang Negara, Kekayaan Negara dan Lain-lain. (7) PPBMN melaksanakan pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setelah persetujuan pemindahtanganan diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

(1) Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dalam hal a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan BMN dapat dilakukan dengan: a. dibakar; b. dihancurkan; c. ditimbun; d. ditenggelamkan; atau e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk BMN berupa limbah sisa operasi perminyakan dan limbah sisa produksi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Dalam rangka pemusnahan BMN, KKKS melalui SKK Migas menyampaikan permohonan pemusnahan BMN kepada Menteri melalui PPBMN. (2) Permohonan pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil kajian pemusnahan BMN yang dilakukan oleh KKKS dan SKK Migas, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. (3) PPBMN melakukan pemeriksaan administrasi dan/atau fisik guna memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan/atau Fisik BMN. (4) PPBMN menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan/atau Fisik BMN kepada Menteri. (5) Menteri menyampaikan usulan persetujuan pemusnahan BMN kepada Menteri Keuangan. (6) Berdasarkan Persetujuan Pemusnahan BMN dari Menteri Keuangan, Menteri MENETAPKAN pemusnahan BMN. (7) KKKS melaksanakan pemusnahan BMN berdasarkan penetapan pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) KKKS melalui SKK Migas menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN kepada Menteri disertai dengan Berita Acara Pemusnahan BMN.

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) untuk BMN berupa: a. bahan kimia dan bahan lainnya yang telah kadaluarsa dan/atau yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) serta bahan peledak; dan/atau b. bahan kimia dan bahan lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Menteri c.q. Kepala PPBMN MENETAPKAN persetujuan pemusnahan BMN berdasarkan usulan SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Dalam hal akan dilakukan pemusnahan, barang yang berupa limbah sisa operasi perminyakan dan limbah sisa produksi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta masih memiliki nilai ekonomis yang berada dalam tanggung jawab dan pengamanan KKKS wajib mendapat persetujuan Menteri c.q. Kepala PPBMN.

(1) PPBMN menyampaikan permohonan Keputusan Penghapusan disertai hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23 kepada Menteri. (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Keputusan Penghapusan berdasarkan permohonan dari PPBMN.

(3) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak dilaksanakannya pemindahtanganan atau pemusnahan BMN. (4) PPBMN menyampaikan surat keputusan penghapusan kepada SKK Migas. (5) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Menteri Keuangan disertai Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pemeliharaan BMN dilakukan oleh KKKS secara rutin dan/atau insidental sesuai dengan program kerja dan anggaran (work program and budgeting) dan berdasarkan persetujuan dari SKK Migas. (2) SKK Migas menyampaikan laporan kepada Kepala PPBMN terkait persetujuan dan pelaksanaan pemeliharaan BMN sesuai dengan usulan pemeliharaan dari KKKS disertai alasan persetujuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Menteri melakukan pembinaan terhadap tertib administrasi pengelolaan BMN dalam rangka efektif, efisien, dan optimal.

PPBMN dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BMN secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. penyimpanan BMN di tempat penyimpanan BMN yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap diakui sampai dengan masa kontrak penyimpanan BMN antara KKKS dengan Pengelola Tempat Penyimpanan BMN berakhir; dan b. terhadap BMN yang telah disimpan pada tempat penyimpanan yang telah dimiliki KKKS sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat dilakukan penyimpanan BMN di tempat penyimpanan tersebut sepanjang pengawasannya dilakukan oleh PPBMN. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPBMN dapat menugaskan pihak lain. (3) KKKS melalui SKK Migas wajib melaporkan daftar BMN yang disimpan pada tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Kepala PPBMN paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku dan selanjutnya dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan BMN, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA