Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja Pegawai ASN agar mampu bekerja di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

8. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.

9. Rancang Bangun Program Diklat adalah proses kegiatan yang dimaksudkan untuk menyusun atau merancang bangun secara garis besar hal-hal yang akan dikerjakan meliputi Kurikulum dan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat yang berkaitan dengan proses pembelajaran

agar dapat mengembangkan kompetensi kerjanya sehingga berprestasi dalam jabatannya. 10. Kurikulum adalah suatu naskah panduan mengenai pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang harus didapatkan peserta diklat agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional. 11. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat yang selanjutnya disingkat RBPMD adalah garis-garis besar yang akan diajarkan dalam satu mata diklat; 12. Peserta diklat adalah pegawai yang memenuhi syarat dalam seleksi dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 13. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai ASN pada Lembaga Diklat Pemerintah. 14. Narasumber adalah pejabat Negara, Praktisi dan Pegawai ASN/TNI/POLRI yang menduduki jabatan Administrator keatas/Setara dan memiliki Keahlian/Kepakaran pada bidang tertentu yang memberikan materi dalam proses Diklat. 15. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang selanjutnya disingkat BALILATFO adalah satuan organisasi JPT pratama yang menyelengarakan urusan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian. 16. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pusdiklat Pegawai ASN adalah satuan organisasi JPT Pratama pelaksanaan tugas Kementerian di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai ASN bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BALILATFO.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan diklat bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan acuan dalam rangka penyelenggaraan diklat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar terjalin koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan diklat Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(1) Penyelenggaraan diklat bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembinaan karier Pegawai ASN dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani urusan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan diklat; b. tenaga kediklatan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan. (3) Satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

dapat menyelenggarakan bimbingan teknis, workshop atau kegiatan lain sejenis berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

(1) Lingkup perencanaan diklat bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meliputi proses penetapan jenis dan jenjang diklat, tujuan, sasaran, kegiatan, sarana dan prasarana, bahan diklat serta perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan diklat secara efektif, efisien, dan akuntabel; (2) Lingkup perencanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pusdiklat Pegawai ASN berdasarkan hasil analisis kebutuhan diklat dan rencana pengembangan karir pegawai dalam bentuk rencana diklat tahunan dan lima tahunan.

(1) Analisis kebutuhan diklat dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan diklat bagi satuan kerja, jabatan dan kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki Pegawai ASN yang bersangkutan.

(2) Analisis kebutuhan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Umum bersama Pusdiklat Pegawai ASN dengan melibatkan satuan kerja terkait. (3) Dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Pusdiklat Pegawai dan satuan organisasi terkait dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(1) Program diklat mencakup penentuan, persyaratan dan penetapan peserta, penetapan materi pembelajaran, penyiapan widyaiswara dan pengajar, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta evaluasi dan pelaporan dengan mengacu pada jenis dan jenjang diklat. (2) Program Diklat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pusdiklat Pegawai ASN sesuai usulan dan kebutuhan pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah.

Program diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. jenis dan jenjang diklat b. kurikulum diklat

(1) Jenis dan jenjang diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. diklat prajabatan; b. diklat dalam jabatan; dan c. diklat pembekalan purna tugas.

(2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. (3) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Diklat Prajaban Golongan I untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I; b. Diklat Prajaban Golongan II untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II; dan c. Diklat Prajaban Golongan III untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

(1) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. (2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BALILATFO setelah berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara.

Diklat dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. diklat kepemimpinan; b. diklat fungsional; dan c. diklat teknis.

(1) Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetansi kepemimpinan aparatur

pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. (2) Diklat Kepemimpinan terdiri atas: a. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Pengawas; b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Administrator; c. Diklat Kepemimpinan Tingkat II adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan d. Diklat Kepemimpinan Tingkat I adalah Diklat Kepemimpinan untuk Pimpinan Tinggi Madya.

(1) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing. (2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan. (3) Jenis Diklat Fungsional terdiri atas: a. diklat fungsional keahlian; dan b. diklat fungsional keterampilan. (4) Diklat Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. (5) Diklat Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keterampilan yang bersangkutan. (6) Diklat Fungsional Keahlian dan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

(7) Diklat Fungsional berjenjang dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam menduduki jenjang fungsional yang telah ditetapkan. (8) Diklat fungsional tidak berjenjang sebagaiman dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk memberikan keahlian dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas.

(1) Jenis Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas: a. diklat dasar jabatan fungsional; dan b. diklat fungsional berjenjang. (2) Diklat dasar jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi PNS dalam pengangkatan baru atau PNS yang baru diangkat dalam jabatan fungsional, dan bagi PNS perpindahan jabatan. (3) Diklat fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukan bagi pejabat fungsional yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi. (4) Jenjang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Diklat Fungsional Keahlian, terdiri atas Tingkat Pertama, Tingkat Muda, Tingkat Madya dan Tingkat Utama; dan b. Diklat Fungsional Keterampilan, terdiri atas Tingkat Pemula, Tingkat Terampil, Tingkat Mahir dan Tingkat Penyelia.

(1) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil. (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.

(3) Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. diklat teknis substantif; dan b. diklat teknis umum/administrasi dan manajemen. (4) Diklat Teknis Substanstif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memberikan kompetensi yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok unit yang bersangkutan. (5) Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan secara berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan dalam jabatan Aparatur, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. (6) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebgaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memberikan kompetensi yang bersifat umum di bidang administrasi dan manajemen dalam menunjang tugas poko unit yang bersangkutan. (7) Jenjang Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. diklat teknis tingkat dasar; b. diklat teknis tingkat lanjutan; dan c. diklat teknis tingkat tinggi.

Diklat Pembekalan Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum pensiun.

(1) Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan. (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan,

penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta unsur ahli lainnya. (3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan ditetapkan oleh Instansi Pembina. (4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional. (5) Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh Instansi teknis yang bersangkutan berkoordinasi dengan BALILATFO. (6) Kurikulum Diklat bidang teknis dan fungsional yang instansi pembinanya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala BALILATFO (7) Kurikulum Diklat yang diselenggarakan melalui kerja sama ditetapkan bersama oleh BALILATFO bekerjasama dengan instansi terkait sesuai materinya.

(1) Pegawai ASN yang menangani urusan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi baik di pusat maupun daerah berhak mengikuti diklat sesuai kebutuhan organisasi, jabatan dan individu; (2) Calon Peserta Diklat diusulkan oleh satuan kerja pengguna dan diseleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal yang beranggotakan unsur Biro SDM dan Umum, Pusdiklat Pegawai ASN dan Sekretaris pada satuan organisasi terkait; (3) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala BALILATFO.

(1) Persyaratan Umum calon peserta diklat: a. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, pimpinan satuan organisasi atau pejabat lain yang ditunjuk; b. Mempunyai dasar pendidikan dan/atau memangku jabatan yang sesuai dengan kriteria diklat yang akan diikuti; c. Tidak dalam keadaan sedang diproses dan/atau menjalani hukuman disiplin PNS; d. Tidak dalam menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan f. Penilaian kinerja/pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik. (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis wajib memenuhi persyaratan khusus masing-masing sebagai berikut: a. Diklat Prajabatan: 1).Calon peserta adalah CPNS yang telah ditetapkan sebagai PNS; 2).Memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan; dan 3).Persyaratan lain yang ditetapkan Kepala Badan. b. Diklat Kepemimpinan Tingkat I sekurang-kurangnya menduduki jabatan struktural eselon II; c. Diklat Kepemimpinan Tingkat II terdiri atas: 1).Telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon II; dan 2).Pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pembina / Golongan IV. d. Diklat Kepemimpinan Tingkat III terdiri atas: 1).Telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon III; dan

2).Pangkat / golongan sekurang-kurangnya Penata / Golongan III c. e. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV terdiri atas: 1).telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon IV; dan 2).pangkat / golongan sekurang-kurangnya Penata / Golongan III a. f.Diklat Fungsional: 1).Peserta adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional; dan 2).Memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan g. Diklat Teknis: 1).telah atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya; 2).Belum pernah mengikuti diklat teknis yang dimaksud; 3).pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I/Golongan II/b; dan 4).pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat ditambahkan persyaratan lain yang masing- masing ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BALILATFO.

(1) Tenaga Kediklatan terdiri dari: a. pengelola lembaga diklat; b. panitia penyelenggara; dan c. tenaga pengajar diklat. (2) Pengelola Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat yang diberi kewenangan menangani diklat.

(3) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BALILATFO. (4) Tenaga Pengajar Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Widyaiswara dan Narasumber.

(1) Pengelola lembaga diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Telah mengikuti Management of Training (MOT); atau b. Telah mengikuti Training Officer Course (TOC); c. Pejabat struktural yang diberi kewenangan menangani diklat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diutamakan telah mengikuti Diklat Training Officer Cource (TOC); b. pegawai ASN yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BALILATFO. (3) Tenaga Pengajar Diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Telah mengikuti Training of Trainers (TOT) yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan; b. Menguasai materi diklat yang akan diajarkan; dan c. Menguasai metode diklat.

(1) Sarana dan Prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah peserta Diklat. (2) Sarana dan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Badan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana sendiri maupun lembaga Diklat/Pelatihan lain dengan memperhatikan kesesuaian standar persyaratan setiap jenis Diklat/pelatihan dan peserta. (3) Sarana Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. Meja dan kursi belajar; b. Papan Tulis; c. Flipchart; d. Sound System; e. TV dan Vedio; f. Kaset/Compact Disk; g. Perekam; h. Computer atau Laptop; i. LCD Proyektor; j. Jaringan Wireless Fidelity (Wi-Fi); k. Buku Referensi; l. Modul/Bahan Ajar; dan m. Teknologi Multi Media. (4) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. Aula; b. Ruang Kelas; c. Ruang diskusi/seminar; d. Ruang Sekretariat; e. Ruang Kebugaran; f. Ruang Komputer; g. Asrama; h. Wisma/Asrama Tenaga Kediklatan;

i. Perpustakaan; j. Ruang Makan; k. Fasilitas Olahraga; l. Fasilitas Hiburan; m. Unit Kesehatan/Poliklinik; dan n. Tempat Ibadah.

(1) Diklat dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan tahapan: a. Persiapan; b. Proses pembelajaran; dan c. Evaluasi pembelajaran. (2) Pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam kelas (On Campus), di luar kelas dan/atau di tempat kerja (Off Campus). (3) Program diklat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (4) Satuan organisasi lainnya dapat memprogramkan jenis diklat teknis tertentu dan pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan Balilatfo c.q. Pusdiklat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (5) Pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

(1) Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) diberikan kepada peserta yang telah mengikuti dan memenuhi persyaratan diklat serta dinyatakan kompeten. (2) Sertifikasi penyelenggaraan Diklat Aparatur diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau Badan sesuai dengan kewenangannya. (3) Pelaksanaan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BALILATFO. (4) Bagi pesertra yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (4) ditentukan dalam pedoman pelaksanaan diklat.

(1) Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan pengukuran, pemantauan, dan penilaian terhadap unsur- unsur penentu keberhasilan diklat untuk memperoleh data dan informasi hasil kegiatan Diklat. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap peserta, kinerja pelatih, panitia penyelenggara, kurikulum serta prasarana dan sarana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan. (5) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Diklat dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan.

Pembiayaan pelaksanaan diklat dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam penyelenggaraan Diklat, Balilatfo c.q. Pusdiklat dapat melakukan kerjasama dengan: a. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; b. Perguruan Tinggi; c. Swasta/Dunia Usaha; d. Lembaga Swadaya Masyarakat; e. Perorangan; dan f. Pemerintah maupun lembaga swasta di luar negeri (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama teknis, sumber daya kediklatan, dan sumber daya lainnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA