Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang PEDOMAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Luar Negeri adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan,

kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. 2. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara INDONESIA. 3. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik INDONESIA yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional mengacu kepada prinsip bebas dan aktif. 4. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 5. Lembaga Asing Non-pemerintah adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. 6. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 9. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya disebut Kementerian adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 10. Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri, selanjutnya disebut PAKLN, adalah unit kerja pendukung pelaksanaan tugas Kementerian di bidang administrasi kerja sama luar negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. Mewujudkan kebijakan "one door policy" dalam hubungan dan kerja sama luar negeri di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. b. Mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan hubungan dan administrasi kerja sama luar negeri di Kementerian. c. Meningkatkan pelaksanaan hubungan dan administrasi kerja sama luar negeri di Kementerian. d. Memberikan pemahaman tentang hubungan dan kerja sama luar negeri di Kementerian, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi kerja sama: a. bilateral; b. regional; c. multilateral; dan d. administrasi keprotokolan serta kekonsuleran.

Prinsip hubungan kerja sama luar negeri: a. Diarahkan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. b. Dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan yang saling menguntungkan. c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. d. Dilaksanakan secara aman dari berbagai aspek meliputi politis, keamanan, yuridis, dan teknis.

Kerja sama bilateral dilaksanakan oleh 2 (dua) pihak antara Kementerian dengan pemerintah negara asing atau lembaga asing non-pemerintah yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

(1) Kerja sama bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan secara: a. langsung; dan b. tidak langsung. (2) Kerja sama yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kementerian dengan pemerintah negara asing atau lembaga asing non-pemerintah. (3) Kerja sama yang dilaksanakan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui koridor perdagangan dan pembangunan ekonomi ke dua negara.

Bentuk naskah kerja sama bilateral meliputi: a. Persetujuan (agreement), merupakan bentuk kerja sama luar negeri yang memiliki kekuatan mengikat antar para pihak baik bersifat administratif maupun teknis. b. Memorandum saling pengertian (Memorandum of Understanding), merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan tehnis operasional suatu perjanjian induk. c. Notulasi (Record of discussion/Agreed minutes/Summary record) merupakan catatan hasil perundingan yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang digunakan sebagai rujukan dalam perundingan selanjutnya.

Perjanjian kerja sama bilateral berisi: a. Subyek kerja sama; b. Maksud dan tujuan kerja sama; c. Obyek kerja sama; d. Ruang lingkup kerja sama; e. Hak, kewajiban dan tanggung jawab; f. Tata cara pelaksanaan;

g. Pengorganisasian; h. Pembiayaan; i. Penyelesaian perselisihan; j. Perubahan (amandemen) kerja sama; k. Jangka waktu kerja sama; l. Keadaan memaksa (force majeur); m.Pemberlakuan dan pengakhiran kerja sama; n. Para Pihak yang menandatangani.

Kerja sama bilateral dilaksanakan melalui tahapan: a. Penjajakan (preliminary), merupakan tahap yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional, seperti penetapan subyek atau tema kerja sama. b. Perundingan (negotiation), merupakan tahap untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. c. Perumusan (drafting), merupakan tahap untuk merumuskan rancangan perjanjian internasional untuk disepakati oleh para pihak. d. Penandatanganan (signing), merupakan tahap dalam pembuatan perjanjian internasional untuk melegalisasikan suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak.

(1) Tahapan penjajakan kerja sama bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan oleh setiap unit Eselon I. (2) Dalam hal tahapan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kemungkinan untuk ditindaklanjuti, maka unit Eselon I melaporkan hasil penjajakan dimaksud kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan dan koordinasi dengan unit Eselon I lainnya. (4) Sekretaris Jenderal mengembalikan kepada unit Eselon I pemrakarsa untuk meneruskan atau tidak meneruskan ke tahap selanjutnya.

(1) Tahapan perundingan dan perumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh unit Eselon I pemrakarsa dan unit Eselon I terkait dengan mengikutsertakan Kementerian Luar Negeri. (2) Tahapan perundingan dan perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua delegasi dari Eselon I pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. (3) Dalam hal tahapan perundingan dan perumusan selesai, ketua delegasi mewakili pemerintah membubuhkan paraf sebagai rancangan akhir naskah kesepakatan (final draft) untuk ditandatangani oleh para pihak. (4) Ketua delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk memproses penandatanganan naskah kesepakatan. (5) Sekretaris Jenderal akan memproses secara administratif ke Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan mandat penandatanganan (full powers) kepada Menteri dari PRESIDEN atau Menteri Luar Negeri. (6) Dalam hal Menteri tidak dapat menghadiri atau mitra tidak setingkat dengan Menteri, maka Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat Eselon I melalui surat rekomendasi.

(1) Tahapan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat dilaksanakan melalui: a. langsung; dan b. tidak langsung. (2) Tahapan penandatanganan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani langsung di tempat dan waktu yang telah disepakati para pihak. (3) Dalam hal penandatanganan dilaksanakan secara langsung, Sekretaris Jenderal akan menyampaikan kepada unit Eselon I pemrakarsa untuk melaksanakan prosesi penandatanganan pada tempat dan waktu yang telah disepakati. (4) Penandatanganan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di tempat masing-masing melalui pertukaran naskah (exchange of note) yang dikirim melalui nota diplomatik.

(5) Penyiapan nota diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal setelah berkoordinasi dengan unit pemrakarsa.

(1) Dokumen perjanjian yang telah ditandatangani diserahkan kepada Menteri Luar Negeri melalui Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional untuk diregistrasi. (2) Dalam hal dokumen telah teregistrasi, Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal berupa salinan utama dari dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dokumen asli perjanjian yang telah ditandatangani disimpan di Kementerian Luar Negeri. (4)

dokumen yang diterima dari Kementerian Luar Negeri disimpan di Sekretaris Jenderal dan copy salinan dokumen diserahkan ke unit pemrakarsa.

(1) Hubungan luar negeri non-diplomatik dilaksanakan dalam kerangka kerja sama ekonomi dan perdagangan. (2) Hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan dengan: a. Israel; dan b. Taiwan.

Hubungan luar negeri dengan Israel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak ada hubungan secara resmi dalam setiap tingkatan, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi; b. tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat-tempat resmi, termasuk kantor pemerintahan; c. tidak diperbolehkan untuk pengibaran dan/atau penggunaan bendera, lambang negara dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik INDONESIA; d. tidak membawa dampak pengakuan politis terhadap kehadiran delegasi Israel; dan

e. tidak menggunakan paspor dinas untuk delegasi yang akan melakukan kunjungan ke Israel.

Hubungan luar negeri dengan Taiwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak ada hubungan secara resmi dalam setiap tingkatan, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi; b. tidak menerima delegasi Taiwan secara resmi dan di tempat-tempat resmi, termasuk Kantor Pemerintahan; c. tidak diperbolehkan untuk pengibaran dan/atau penggunaan bendera, lambang negara dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Taiwan di wilayah Republik INDONESIA; d. tidak dibenarkan penggunaan papan nama 'Republic of China' dalam konferensi, pertemuan maupun upacara penandatanganan apapun; e. tidak menggunakan sebutan 'Republic of China' ataupun 'Menteri' (Minister) ataupun pejabat resmi 'Pemerintah Republik China' dalam surat-menyurat dengan pihak Taiwan. f. tidak membawa dampak pengakuan politis terhadap kehadiran delegasi Taiwan; dan g. menghindari publikasi resmi.

(1) Kerja sama regional dilaksanakan oleh lebih dari 2 (dua) negara yang berada dalam satu kawasan geografis atau wilayah tertentu. (2) Kerja sama regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama di bidang ketenagakerjaan untuk menunjang pertumbuhan integrasi ekonomi kawasan. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerja sama: a. Association of South East Asia Nation (ASEAN); b. Asian Productivity Organization (APO); c. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC); d. Asia Europe Meeting-Labour and Employment Ministers Conference (ASEM-LEMC);

e. INDONESIA Malaysia Thailand -Growth Triangle (IMT-GT); f. Kerja sama regional lainnya.

(1) Kerja sama ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, meliputi: a. Struktur kerja sama; b. Forum dialog (dialogue forum) ASEAN Plus; c. Kerja sama lain dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. (2) Struktur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. ASEAN Labour Ministerial Meeting (ALMM); b. Senior Labour Officials Meeting (SLOM); c. SLOM Subsidiaries Body.

(1) ALMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan struktur pertemuan ketengakerjaan tertinggi di ASEAN. (2) ALMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Menteri dan dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali di negara yang ditetapkan sesuai dengan urutan alphabet untuk membahas perkembangan ketenagakerjaan regional. (3) Dalam hal Menteri tidak dapat menghadiri pertemuan dimaksud, dapat diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal atau Pejabat Eselon I lainnya yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Susunan delegasi ALMM terdiri dari Menteri, Sekretaris Jenderal, dan/atau perwakilan dari unit Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri.

(1) SLOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan forum kerja sama dibawah ALMM. (2) SLOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pejabat senior yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal selaku focal point. (3) SLOM dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali di negara yang ditetapkan sesuai dengan urutan alphabet untuk membahas capaian program kerja ALMM.

(4) Dalam hal Sekretaris Jenderal tidak dapat menghadiri pertemuan dimaksud, dapat diwakilkan kepada Pejabat Eselon I atau Eselon II yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. (5) Susunan delegasi SLOM terdiri dari Sekretaris Jenderal, dan atau perwakilan dari unit Eselon I yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.

(1) SLOM Subsidiaries Body sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan working group yang bertugas untuk mengimplementasikan keputusan ALMM dan/atau SLOM. (2) SLOM Subsidiaries Body sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. SLOM Working Group (SLOM-WG) on Progresive Labour Practices to Enhance the Competitiveness of ASEAN; b. ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN OSHNET); c. ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW); d. Sub body lainnya.

(1) SLOM-WG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a merupakan forum pertemuan tingkat teknis dibawah SLOM yang bertujuan untuk mengembangkan daya saing ketenagakerjaan di ASEAN. (2) Pertemuan SLOM-WG dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali yang dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon II. (3) Susunan delegasi SLOM-WG ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala PAKLN selaku focal point.

(1) ASEAN OSHNET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan forum kerja sama di bawah SLOM yang bertujuan untuk mempromosikan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja di kawasan ASEAN. (2) Pertemuan ASEAN OSHNET dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali yang dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon II. (3) Susunan delegasi ASEAN OSHNET ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal, dan Direktur yang membidangi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja selaku focal point.

(1) ACMW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan komite yang dibentuk oleh SLOM sebagai tindak lanjut implementasi salah satu hasil dari Deklarasi ASEAN. (2) ACMW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi pekerja migran di ASEAN. (3) Pertemuan ACMW dilaksanakan mengikuti agenda yang ditetapkan oleh SLOM. (4) Pertemuan ACMW dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon II. (5) Susunan delegasi ACMW ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal, dan Direktur yang membidangi penempatan tenaga kerja luar negeri selaku focal point.

(1) Forum dialog (dialogue forum) ASEAN Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan forum ASEAN dengan mitra kerja sama ASEAN. (2) Pertemuan forum dialog (dialogue forum) ASEAN Plus dilaksanakan mengikuti agenda yang ditetapkan oleh ALMM dan/atau SLOM. (3) Pertemuan forum dialog (dialogue forum) ASEAN Plus dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon II. (4) Susunan delegasi pertemuan forum dialog (dialogue forum) ASEAN Plus ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala PAKLN selaku focal point.

(1) Kerja sama ASEAN lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan kerja sama regional di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mendukung integrasi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. (2) Pertemuan Kerja sama ASEAN lainnya dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon II. (3) Susunan delegasi Pertemuan Kerja sama ASEAN lainnya ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal, dan Kepala PAKLN selaku focal point.

(1) APO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b adalah kerja sama regional antar negara.

(2) APO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pembangunan socio-ekonomi di wilayah Asia Pasifik melalui peningkatan produktivitas. (3) Struktur kerja sama APO, meliputi: a. Governing Body Meeting (GBM); dan b. Workshop Senior Meeting (WSM).

(1) GBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan pertemuan rutin negara-negara anggota APO yang MENETAPKAN program dan anggaran APO dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun yang dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon I yang membidangi produktivitas selaku focal point. (2) WSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan pertemuan rutin negara-negara anggota APO yang membahas dan merumuskan program dan anggaran APO dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali yang dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon II yang membidangi produktivitas selaku focal point. (3) Pelaksanaan program APO mengikuti agenda yang ditetapkan oleh GBM. (4) Susunan delegasi APO ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal, dan Direktur yang membidangi produktivitas selaku focal point.

(1) APEC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, merupakan kerjasama negara–negara di kawasan Asia Pasifik dalam rangka mendukung integrasi pertumbuhan ekonomi di kawasan dimaksud. (2) Struktur kerja sama APEC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Working Group on Human Resources Development (Working Group on HRD); b. Working Group on Health; c. Working Group on Tourism; d. Working Group on Small Medium Enterprises. (3) Agenda ketenagakerjaan dibahas dalam Working Group on HRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang terdiri atas:

a. Education Networking (Ednet); b. Labour Social Protection Networking (LSPN); c. Capacity Building Networking (CBN). (4) Susunan delegasi APEC ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal selaku focal point.

(1) Asia Europe Meeting-Labour and Employment Ministers Conference (ASEM LEMC) atau disebut kerjasama ASEM LEMC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d merupakan forum dialog Menteri Tenaga Kerja di kawasan Asia dan Eropa yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali (2) Kerjasama ASEM LEMC bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kemitraan ketenagakerjaan yang komprehensif, setara, dan saling menguntungkan di kawasan Asia dan Eropa. (3) Susunan delegasi ASEM LEMC ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal selaku focal point.

(1) INDONESIA Malaysia Thailand - Growth Triangle (IMT-GT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e merupakan kerja sama ekonomi subregional di wilayah perbatasan negara INDONESIA, Malaysia, dan Thailand. (2) IMT-GT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi di wilayah perbatasan 3 (tiga) negara tersebut. (3) Struktur kerja sama IMT-GT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: a. Working Group on Human Resources Development (Working Group on HRD); b. Working Group on Trade and Investment; c. Working Group on Tourism; d. Working Group on Infrastructure; e. Working Group on Halal Food and Services.

(4) Agenda ketenagakerjaan dibahas dalam Working Group on HRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Susunan delegasi IMT-GT ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal selaku focal point.

(1) Kerja sama multilateral dilaksanakan oleh lebih dari dua negara dan sering disebut sebagai law making treaties karena mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka. (2) Kerja sama multilateral sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak saja mengatur kepentingan negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan negara lain yang bukan anggota dalam kerja sama multilateral tersebut.

huruf d merupakan kerja sama yang dibentuk oleh negara-negara Islam sebagai wadah untuk melakukan kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. (2) OKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 57 negara Islam. (3) Struktur kerja sama ketenagakerjaan di dalam OKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Pertemuan Menteri Tenaga Kerja (Labour Ministerial Meeting); b. Komite Pengarah (Steering Committee). (4) Dalam hal Menteri tidak dapat menghadiri pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal atau Pejabat Eselon I lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Susunan delegasi OKI ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal selaku focal point.

(1) ILO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang menangani masalah ketenagakerjaan. (2) ILO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai kerja layak di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a. meliputi: a. penerapan dan pelaporan standar ketenagakerjaan ILO; b. kerja sama program dan teknis ILO.

(1) Penerapan dan pelaporan standar ketenagakerjaan ILO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Penerapan berbagai aktifitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan standar ketenagakerjaan ILO; b. Pelaporan pelaksanaan standar ketenagakerjaan ILO, terdiri dari:

1. Pelaporan kuesioner ILO dalam rangka penyusunan rencana standar ketenagakerjaan yang baru;
2. Pelaporan tahunan atas konvensi yang sudah dan belum diratifikasi dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai negara anggota; dan 3) Pelaporan penyampaian (submission) hasil sidang ILC kepada DPR RI. (2) Kerja sama program dan teknis ILO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b bertujuan untuk penerapan standar ketenagakerjaan ILO, meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, lokakarya, seminar, bantuan projek, dan bentuk bantuan lainnya sesuai dengan kesepakatan.

(1) Menteri selaku focal point memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut: a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kementerian teknis terkait, Kantor Pusat ILO di Jenewa, Kantor Regional Asia Pasifik ILO di Bangkok, Kantor Perwakilan ILO di Jakarta, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Buruh; b. menghadiri persidangan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat ILO di Jenewa; c. melaporkan penerapan standar ketenagakerjaan ILO kepada kantor pusat ILO di Jenewa, DPR RI, dan Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah terkait; d. melaporkan kerja sama program dan teknis kepada Kementerian terkait; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dengan ILO. (2) Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kesehariannya dilaksanakan oleh Kepala PAKLN.

Jenis persidangan ILO, meliputi: a. International Labour Conference (ILC); b. Governing Body (GB); c. Persidangan lainnya.

(1) Persidangan ILC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan pertemuan tahunan dari negara-negara anggota ILO yang dihadiri oleh Menteri untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan dan menyusun standar ketenagakerjaan ILO yang sedang berkembang. (2) GB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan pertemuan rutin negara-negara anggota ILO yang membahas mengenai program dan anggaran ILO, dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun di kantor pusat ILO Jenewa. (3) Persidangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang pada tempat yang disepakati.

(1) Persidangan ILO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dihadiri oleh delegasi dari perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja. (2) Penetapan delegasi dari perwakilan pemerintah ditetapkan oleh: a. Menteri untuk delegasi ILC, b. Sekretaris Jenderal untuk delegasi GB dan persidangan lainnya. (3) Delegasi dari perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja, diusulkan melalui Pejabat Eselon I yang membidangi hubungan industrial dan ditetapkan oleh Menteri.

(1) Kerjasama dengan Kelompok 20 atau Group Twenty selanjutnya disebut G-20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan forum utama kerja sama dan konsultasi di bidang ekonomi.

(2) G-20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 19 (sembilan belas) negara dengan perekonomian terbesar di dunia ditambah organisasi Uni Eropa. (3) Struktur kerja sama ketenagakerjaan dalam G-20 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari: a. Pertemuan Menteri Tenaga Kerja 20 (20 Labour and Employment Ministers Meeting); b. Gugus Tugas Ketenagakerjaan (Task Force on Employment).

(1) Pertemuan Menteri Tenaga Kerja 20 (20 Labour and Employment Ministers Meeting G-20) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a merupakan pertemuan antar Menteri yang menangani bidang ketenagakerjaan di G-20 yang membahas isu ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi. (2) Dalam hal Menteri tidak dapat menghadiri pertemuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal atau Pejabat Eselon I lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Susunan delegasi Pertemuan Menteri Tenaga Kerja 20 ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal selaku focal point.

(1) Gugus tugas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b merupakan pertemuan tingkat pejabat senior yang menangani bidang ketenagakerjaan. (2) Gugus tugas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membahas dan mempersiapkan bahan pertemuan serta mengimplementasikan hasil komitmen pertemuan tingkat Menteri.

(1) Kerjasama dengan World Trade Organization selanjutnya disebut WTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, merupakan kerja sama antar negara anggota WTO di bidang perdagangan barang dan jasa, terdiri atas: a. Cross border supply (mode 1); b. Consumption Abroad (mode 2); c. Foreign Commercial Presence (mode 3); dan d. Movement of Natural Person (mode 4).

(2) Movement of Natural Person (Mode 4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didalamnya membahas agenda ketenagakerjaan. (3) Pelaksanaan kerja sama WTO berada di bawah koordinasi Kementerian yang membidangi perdagangan. (4) Susunan delegasi WTO ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal selaku focal point.

(1) Kerja sama Organisasi Konferensi Negara-Negara Islam (Organization of Islamic Conference) yang selanjutnya disebut OKI sebagaimana dimaksud dalam

(1) Kerja sama International Organization for Migration selanjutnya disebut IOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e merupakan kerja sama yang menangani perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. (2) Kerja sama IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan kebijakan dan program yang merupakan kepentingan penduduk termasuk pekerja migran, memberikan

perlindungan yang efektif serta pemenuhan hak-hak pekerja migran dan keluarganya. (3) Kerja sama IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. Forum, workshop, seminar (Colombo Process, Global Forum on Migration Development, Abu Dhabi Dialogue); dan b. Kerja sama program dan teknis. (4) Susunan delegasi forum IOM ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal selaku focal point.

Administrasi keprotokolan merupakan pelayanan administrasi untuk mengarahkan aktivitas kediplomasian serta keprotokolan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelayanan keprotokolan dalam lingkup administrasi kerja sama luar negeri meliputi administrasi, koordinasi dan fasilitasi dengan unit dan instansi terkait. (2) Pelayanan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PAKLN.

Jenis kegiatan administrasi keprotokolan di Kementerian, meliputi: a. penerimaan kunjungan kerja pejabat, perwakilan negara asing, dan/atau perwakilan lembaga asing setingkat Menteri; b. penerimaan kunjungan kerja pejabat, perwakilan negara asing, dan/atau perwakilan lembaga asing non-menteri; c. kunjungan kerja Menteri ke luar negeri.

Penerimaan kunjungan kerja pejabat, perwakilan negara asing, dan/atau perwakilan lembaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri dari: a. undangan Menteri; dan b. permintaan perwakilan negara/lembaga asing (courtessy).

(1) Penerimaan kunjungan atas undangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi : a. penandatanganan perjanjian internasional dalam kerangka kerja sama bilateral; b. pembicaraan bilateral; c. kehadiran pada pertemuan Internasional di INDONESIA. (2) Keprotokolan dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. penyiapan bahan; dan b. penerimaan secara keprotokolan. (3) Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh PAKLN melalui koordinasi dengan unit teknis dan instansi terkait yang terdiri dari: a. naskah perjanjian; b. permohonan mendapatkan surat kuasa (full powers) dari PRESIDEN/Menlu. (4) Dalam hal telah mendapatkan surat kuasa (full powers), Menteri dapat menandatangani suatu perjanjian. (5) Penerimaan secara keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh PAKLN melalui koordinasi dengan unit teknis dan instansi terkait kegiatan persiapan: a. penjemputan di VIP room bandara; b. fasilitas akomodasi; c. transportasi, pengawalan, dan keamanan; d. tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan; e. jamuan makan; f. cindera mata; g. dokumentasi dan publikasi dalam hal diperlukan.

Pembicaraan bilateral sebagaiman dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, PAKLN melakukan persiapan sebagai berikut: a. melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait di Kementerian; b. menyampaikan surat undangan Menteri kepada Menteri negara sahabat berikut agenda kunjungan melalui saluran diplomatik;

c. setelah mendapatkan surat balasan, PAKLN melakukan koordinasi dengan unit dan instansi terkait untuk penyiapan bahan, pejabat pendamping, dan pengaturan teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (6).

Kehadiran pada pertemuan internasional di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Pemerintah INDONESIA sebagai penyelenggara utama; b. Pemerintah INDONESIA sebagai pendukung penyelenggara.

Penerimaan kunjungan kerja pejabat, perwakilan negara asing, dan/atau perwakilan lembaga asing non-menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri tentang Keprotokolan di Kementerian.

Kunjungan kerja Menteri ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan dengan izin PRESIDEN dan dilakukan dalam rangka: a. pertemuan internasional; dan b. penandatanganan perjanjian internasional.

(1) PAKLN melakukan pengurusan atas pelaksanaan kunjungan kerja Menteri ke luar negeri melalui koordinasi dengan unit teknis dan instansi terkait, meliputi: a. agenda, bahan pertemuan, dan pendamping Menteri; b. pengurusan dokumen administrasi perjalanan luar negeri. (2) Pendamping Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Lingkup administrasi kekonsuleran meliputi pelayanan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka kerja sama internasional.

(1) Perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diperuntukan bagi Pegawai Negeri di Kementerian dan/atau Non Pegawai Negeri yang ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian. (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. pendidikan dan pelatihan; b. studi banding; c. kunjungan kerja; d. seminar/lokakarya/konferensi Internasional; e. penandatangan perjanjian internasional; f. kegiatan kerja sama internasional lainnya.

(1) Perjalanan dinas ke luar negeri untuk pejabat Eselon I dan Eselon II harus mendapat izin tertulis dari Menteri. (2) Perjalanan dinas ke luar negeri untuk pejabat Eselon 3 ke bawah dan pejabat fungsional umum lainnya harus mendapat izin tertulis dari Sekretaris Jenderal.

Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, terdiri atas: a. undangan; b. surat penerimaan; c. surat penugasan ke luar negeri; d. paspor; e. izin keberangkatan ke luar negeri/exit permit ; f. rekomendasi visa; g. visa; h. uraian pekerjaan/tugas.

Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan surat resmi dari pihak penyelenggara untuk kehadiran dalam rangka kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diterima oleh: a. Menteri;

b. Sekretaris Jenderal; c. Pejabat unit teknis terkait; d. focal point; e. Pegawai; f. PAKLN.

(1) Dalam hal penerima undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dan huruf b, PAKLN akan menindaklanjuti sesuai dengan arahan. (2) Dalam hal penerima undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dan huruf d, unit teknis terkait harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Nota Dinas Pejabat unit teknis terkait. (3) Dalam hal penerima undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, pegawai bersangkutan harus melapor kepada pimpinan unitnya untuk selanjutnya oleh pimpinan unit melalui Sekretaris unit Eselon I disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal. (4) Dalam hal penerima undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f, PAKLN menyampaikan kepada Sekretaris unit Eselon I melalui Nota Dinas Kepala PAKLN.

(1) Surat penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, merupakan surat resmi dari pihak penyelenggara dan/atau perwakilan INDONESIA di luar negeri yang berisi persetujuan untuk mengikuti atau menghadiri suatu kegiatan dalam rangka kerja sama internasional yang diterima oleh unit teknis dan/atau pegawai terkait. (2) Surat penerimaan yang diterima oleh unit teknis dan/atau pegawai terkait sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan ke Sekretaris Jenderal. (3) Dalam hal Sekretaris Jenderal menyetujui penugasan perjalanan dinas ke luar negeri, selanjutnya PAKLN menyampaikan surat penerimaan tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara.

(1) Persyaratan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri yang mengatur tugas belajar dan izin belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian.

(2) Persyaratan perjalan dinas dalam rangka pelatihan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala PAKLN.

Surat penugasan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c merupakan surat persetujuan yang diterbitkan oleh: a. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara untuk Pejabat setingkat Eselon I; dan b. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara untuk Pejabat Eselon II ke bawah.

(1) Paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, terdiri dari: a. Paspor diplomatik; b. Paspor dinas; dan c. Paspor biasa. (2) Paspor diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri, diperuntukan bagi Menteri atau Pejabat lain yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas ke luar negeri. (3) Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri, diperuntukan bagi PNS untuk melaksanakan tugas ke luar negeri dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas ke luar negeri. (4) Paspor diplomatik dan paspor dinas tidak diperbolehkan untuk berpergian dalam urusan di luar kedinasan atau tidak bersifat pribadi dan tidak dapat digunakan untuk ke Israel dan Taiwan. (5) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan paspor yang diterbitkan oleh Kementerian yang menangani bidang keimigrasian untuk PNS dalam melaksanakan tugas ke luar negeri ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(1) Permohonan penerbitan paspor dinas baru disampaikan melalui nota dinas dari unit Eselon II, dengan jangka waktu: a. paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum keberangkatan pada negara yang tidak memerlukan visa;

b. paling lama 6 (enam) hari kerja sebelum keberangkatan pada negara di kawasan Asia dan Pasifik yang memerlukan visa; c. paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum keberangkatan pada negara di kawasan Timur Tengah yang memerlukan visa; d. paling lama 12 (dua belas) hari kerja sebelum keberangkatan pada negara di kawasan Afrika yang memerlukan visa; e. paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum keberangkatan pada negara di kawasan Amerika dan Eropa yang memerlukan visa. (2) Nota dinas dari unit Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Fotokopi Kartu Pegawai dan Kartu Tanda Penduduk. b. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna putih dengan ketentuan:

1. Pria : mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) / kemeja berdasi, tidak berkaca mata dan tidak memakai tutup kepala (kopiah). Bila mengenakan kemeja berdasi, kemeja tidak berwarna putih; dan 2) Wanita : mengenakan pakaian rapi/ sopan/boleh berjilbab/tidak menutup dahi dan tidak berkaca mata serta harus kelihatan telinga bagi yang tidak berjilbab. c. Formulir permohonan paspor dinas yang telah dilengkapi, yang disediakan oleh Sekretariat pada unit Eselon I, kecuali di lingkungan Sekretariat Jenderal pengisian formulir disediakan oleh PAKLN. (3) PAKLN memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Penggantian atau perpanjangan paspor dinas dapat dilakukan jika: a. masa berlaku paspor telah mencapai 5 (lima) tahun atau halaman pada buku paspor telah habis; b. masa berlaku paspor kurang dari 6 (enam) bulan pada saat akan melaksanakan penugasan ke luar negeri; c. kehilangan paspor. (2) Penggantian atau perpanjangan paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dengan serta melampirkan paspor lama.

(3) Dalam hal kehilangan paspor sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus melampirkan surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian.

(1) Izin keberangkatan ke luar negeri/exit permit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e merupakan izin yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dengan masa berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri selama 2 (dua) bulan untuk satu kali perjalanan. (2) Permohonan izin keberangkatan ke luar negeri/exit permit diajukan oleh PAKLN kepada Direktorat Konsuler u.p. Kasubdit Visa, Kementerian Luar Negeri dengan melampirkan surat penugasan ke luar negeri dan paspor dinas atau paspor diplomatik yang masih berlaku

(1) Persyaratan pengajuan permohonan visa, meliputi: a. Rekomendasi visa; b. Memenuhi dan/atau melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing negara tujuan melalui perwakilannya di INDONESIA. (2) Proses pengajuan permohonan visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PAKLN dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada negara yang akan dituju. (3) Jangka waktu proses pengurusan pengajuan visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing negara.

(1) Rekomendasi visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f merupakan nota diplomatik yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri yang ditujukan kepada perwakilan asing negara tujuan yang berisi permohonan visa sesuai dengan maksud perjalanan dinas ke luar negeri. (2) Rekomendasi visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk negara tujuan perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak mempunyai kesepakatan bebas visa bagi pemegang paspor dinas. (3) Rekomendasi visa dapat diterbitkan bagi pemegang paspor biasa untuk perjalanan dinas ke luar negeri dengan tujuan negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(4) Permohonan penerbitan rekomendasi visa dari PAKLN ditujukan kepada Direktorat Konsuler up. Kasubdit Visa, Kementerian Luar Negeri dengan melampirkan surat izin penugasan dan paspor yang masih berlaku.

Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g merupakan dokumen perjalanan ke luar negeri yang harus dimiliki dalam melaksanakan perjalanan dinas luar negeri ke negara yang tidak mempunyai kesepakatan bebas visa dengan INDONESIA.

Uraian pekerjaan/tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf h merupakan rincian pekerjaan/tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri selama mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar negeri.

(1) Monitoring dan evaluasi kerja sama luar negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal terhadap pelaksanaan kerja sama luar negeri di Kementerian melalui Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri. (2) Monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Sekretraris Jenderal.

(1) Pejabat/Staf yang ditunjuk mengikuti pertemuan bilateral, regional, dan/atau multilateral harus mempersiapkan modalitas atau bahan atau kertas posisi sesuai dengan substansi yang akan dibahas. (2) Pejabat/Staf yang ditunjuk harus membuat laporan tertulis setelah selesai pertemuan dan langsung disampaikan kepada atasan yang menugaskan dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal, Pimpinan Eselon I, Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara, dan Pejabat terkait lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sesudah kedatangan di INDONESIA.

(1) Setiap unit Eselon I dan/atau komite pengarah projek (Project Advisory Committee/PAC) yang menerima bantuan luar negeri dalam bentuk hibah, harus menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal melalui Kepala PAKLN menyampaikan laporan dimaksud kepada Menteri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(1) Pinjaman dan/atau pinjaman lunak dari luar negeri yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berjalan sampai dengan masa pinjaman dan/atau pinjaman lunak berakhir. (2) Unit teknis penerima pinjaman dan/atau pinjaman lunak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan perkembangan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Jenderal. (3) Sekretaris Jenderal melalui Kepala PAKLN menyampaikan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MUHAIMIN ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN