Peraturan Menteri Nomor 45-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

(1) Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Politeknik AUP adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di

bawah dan bertanggung jawab secara teknis operasional kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif kepada sekretaris badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (2) Pembinaan Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. (3) Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Politeknik AUP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik AUP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pendidikan; b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu; e. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan; f. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata; g. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; h. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan j. pelaksanaan pengawasan internal.

(1) Politeknik AUP terdiri atas: a. Senat; b. Direktur; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Penyantun. (2) Struktur organisasi Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pemimpin Politeknik AUP yang

melaksanakan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik AUP.

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Program Studi; b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Pusat Penjaminan Mutu; d. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan; e. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; f. Unit Penunjang; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di lingkungan Politeknik AUP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu; d. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan; e. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata; f. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; g. pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data;

h. pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian; i. pelaksanaan ketatalaksanaan, urusan hukum, urusan kerumahtanggaan, urusan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan; j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan k. pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik AUP.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Wakil Direktur terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik, selanjutnya disebut Wakil Direktur I; b. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan c. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

(1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan. (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembangunan karakter.

(3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, dan data.

Direktur dan Wakil Direktur merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Politeknik AUP.

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP. (2) Program Studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. (3) Program Studi dipimpin oleh Ketua. (4) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua dibantu oleh Sekretaris.

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Teknologi Penangkapan Ikan Program Sarjana Terapan; b. Permesinan Perikanan Program Sarjana Terapan; c. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Program Sarjana Terapan; d. Teknologi Akuakultur Program Sarjana Terapan;

e. Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Program Sarjana Terapan; f. Penyuluhan Perikanan Program Sarjana Terapan; dan g. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Program Magister Terapan.

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala Pusat. (4) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan unsur pendukung akademik Politeknik AUP di bidang penjaminan mutu. (2) Pusat Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. (3) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Pusat. (4) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan

menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.

(1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik AUP di bidang akademik dan ketarunaan. (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, serta pembinaan administrasi akademik dan kerja sama oleh Wakil Direktur I, pembinaan hubungan masyarakat dan data oleh Wakil Direktur II, dan pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni oleh Wakil Direktur III. (3) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan dipimpin oleh Kepala Bagian. (4) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan tenaga kependidikan, ketarunaan, dan alumni, serta pengelolaan kesejahteraan taruna dan praktik kerja nyata, kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan; b. pelaksanaan administrasi ketarunaan dan alumni; c. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan taruna; d. pelaksanaan pengelolaan praktik kerja nyata; dan e. pelaksanaan pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Akademik; b. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni; dan c. Subbagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data.

(1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan. (2) Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan administrasi ketarunaan dan alumni, serta pengelolaan praktik kerja nyata dan kesejahteraan taruna. (3) Subbagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

(1) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik AUP di bidang umum dan kepegawaian. (2) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II. (3) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bagian. (4) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatalaksanaan,

urusan hukum, kerumahtanggaan dan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan keuangan dan barang milik negara; b. pengelolaan kepegawaian; c. pelaksanaan ketatalaksanaan; d. pelaksanaan urusan hukum; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; f. pelaksanaan pelayanan kesehatan taruna dan pegawai; dan g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha.

(1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik negara. (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, ketatalaksanaan, dan urusan hukum. (3) Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan, pelayanan kesehatan taruna dan pegawai, serta evaluasi dan pelaporan.

(1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan unsur penunjang Politeknik AUP untuk menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik AUP. (2) Unit Penunjang terdiri atas: a. Unit Pembangunan Karakter; b. Unit Perpustakaan; c. Unit Laboratorium; d. Unit Teknologi Informatika; dan e. Unit Layanan Uji Kompetensi. (3) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis oleh Wakil Direktur III. (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis oleh Wakil Direktur I. (5) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala Unit.

(1) Unit Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pembangunan karakter dan pengelolaan asrama taruna. (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepustakaan serta melayani pengguna jasa perpustakaan. (3) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk

laboratorium, bengkel, kapal latih, tambak/kolam, dan hatchery secara terpadu. (4) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai. (5) Unit Layanan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, Pustakawan, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok jabatan fungsional Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, dan/atau jabatan fungsional lainnya yang berkaitan langsung dengan pendidikan di lingkungan Politeknik AUP berada dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi.

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur. (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II. (3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal.

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain di lingkungan Politeknik AUP.

Direktur, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit, dan Kepala Satuan Pengawas Internal merupakan Pejabat Fungsional Dosen yang diberi tugas tambahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Politeknik AUP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Politeknik AUP.

Direktur menyampaikan laporan mengenai hasil penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan.

Politeknik AUP harus melaksanakan analisis jabatan untuk menyusun uraian jabatan dan peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkup Politeknik AUP.

Setiap unsur lingkup Politeknik AUP dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Politeknik AUP maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit organisasi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Politeknik AUP berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Direktur, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit, dan Kepala Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan non eselon.

(1) Kepala Bagian pada Politeknik AUP adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian pada Politeknik AUP adalah Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. (2) Kepala Satuan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Ketentuan mengenai Senat, Direktur, Program Studi, Pusat- Pusat, Unit Penunjang, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun diatur lebih lanjut dalam Statuta Politeknik AUP yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan

tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN- KP/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 504), tetap melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Perikanan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, dan Wakil Direktur III diberikan tunjangan jabatan sebagai Pembantu Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen, sampai adanya penyesuaian perubahan nomenklatur jabatan pembantu direktur menjadi wakil direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Semua peraturan pelaksanaan dari: a. Keputusan PRESIDEN Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 126 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan

PRESIDEN Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 504); dan c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 504), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA