Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2011 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KEPOLISIAN NEGARA RI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan www.djpp.kemenkumham.go.id

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang selanjutnya disebut Pusdokkes Polri adalah unsur pendukung di bidang Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 3. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disebut Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum. 4. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas Kepolisian. 5. Kesehatan Kepolisian adalah pelayanan kesehatan kesamaptaan untuk pegawai negeri pada Polri, dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri dan keluarganya. 6. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 7. Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk. 8. Organisasi Induk adalah unit organisasi pada Polri yang membawahkan Rumkit Bhayangkara sebagai UPT. 9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 11. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok dokter/dokter gigi yang bekerja di bidang medik dalam jabatan fungsional.

Tujuan peraturan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas guna menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Rumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyelenggaraan rumah sakit di lingkungan Polri menerapkan prinsip-prinsip: a. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki; b. prosedural, yaitu dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. akuntabel, yaitu pelayanan dan pengelolaan Rumkit Bhayangkara yang dapat dipertanggungjawabkan; d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. nesesitas, yaitu dalam pengisian jabatan struktural dan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi.

(1) Rumkit Bhayangkara mempunyai tingkatan berdasarkan kemampuan pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana, terdiri dari: a. Rumkit Bhayangkara Tingkat I; b. Rumkit Bhayangkara Tingkat II; c. Rumkit Bhayangkara Tingkat III; dan d. Rumkit Bhayangkara Tingkat IV. (2) Susunan Organisasi Rumkit Bhayangkara Tingkat I diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

(1) Rumkit Bhayangkara merupakan UPT Pusdokkes Polri yang berkedudukan di bawah Kapusdokkes Polri selaku pembina fungsi teknis www.djpp.kemenkumham.go.id

kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian, untuk pelaksanaan teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Wilayah dan/atau Kepala Unit Organisasi yang bersesuaian. (2) Pembinaan operasional dan administrasi Rumkit Bhayangkara dilaksanakan sebagai berikut: a. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di wilayah Polda berada di bawah Kapolda melalui Kabiddokkes; b. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Lemdikpol berada di bawah Kalemdikpol melalui Gubernur Akpol/Kasespimma/Kasetukpa/Kapusdik; dan c. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Korbrimob Polri berada di bawah Kakorbrimob Polri melalui Kasi Kesjas Korbrimob Polri.

Rumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian untuk mendukung tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan kepolisian bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya serta masyarakat umum secara prima.

Dalam melaksanakan Tugas Rumkit Bhayangkara menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara; b. pembinaan perencanaan dan administrasi Rumkit Bhayangkara meliputi bidang personel, materiil, logistik dan keuangan; c. pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi Sistem Informasi Manajemen (SIM), Rekam Medik (RM), dan pendidikan pelatihan serta penelitian pengembangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pelayanan medik dan keperawatan untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; e. pelayanan kedokteran kepolisian yang meliputi kegiatan Kedokteran Forensik, Disaster Victim Identification (DVI) dan Kesehatan Kamtibmas; f. pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; dan g. penatausahaan dan urusan dalam kegiatan Rumkit Bhayangkara.

Susunan Organisasi Rumkit Bhayangkara Tingkat II dan Tingkat III terdiri dari: a. unsur pimpinan; b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf; dan c. unsur pelaksana utama.

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari: a. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara (Karumkit Bhayangkara); dan b. Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara (Wakarumkit Bhayangkara).

Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari: a. Subbagian Pengawasan Internal (Subbagwasintern); b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); dan c. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung).

Unsur pelaksana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Subbidang Pelayanan Medik dan Kedokteran Kepolisian (Subbidyanmeddokpol); dan b. Subbidang Penunjang Medik dan Umum (Subbidjangmedum).

(1) Karumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan unsur pimpinan Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Wilayah/Kepala Unit Organisasi yang membawahkan Rumkit Bhayangkara melalui Kabiddokkes Polda/Kepala Kesehatan (Kakes)/Kepala Lembaga Pendidikan. (2) Karumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian, perencanaan administrasi sumber daya Rumkit Bhayangkara, pembinaan fungsi, pelayanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan kedokteran kepolisian yang didukung penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wakarumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pimpinan Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Wakarumkit Bhayangkara bertugas: a. membantu Karumkit Bhayangkara dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Rumkit Bhayangkara; dan b. memimpin Rumkit Bhayangkara dalam hal Karumkit Bhayangkara berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

(1) Subbagwasintern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbagwasintern bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan Rumkit Bhayangkara secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagwasintern menyelenggarakan fungsi: a. pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagwasintern dibantu oleh: a. Urusan Pengawasan dan Pembinaan (Urwasbin), bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. Urusan Pengawasan Operasional Pelayanan (Urwasopsyan), bertugas melaksanakan pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara.

(1) Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagrenmin bertugas melaksanakan pembinaan perencanaan dan administrasi Rumkit Bhayangkara meliputi bidang personel, materiil, logistik dan keuangan. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kerja dan anggaran; b. penyelenggaraan manajemen SDM; c. penyelenggaraan manajemen materiil dan logistik; d. penyelenggaraan manajemen keuangan Rumkit Bhayangkara; dan e. penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagrenmin dibantu oleh: a. Urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas penatausahaan administrasi rumah sakit; b. Urusan Perencanaan (Urren), yang bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan manajemen SDM yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penerimaan personel serta pembinaan karier dan penyelenggaraan materiil dan logistik; dan d. Urusan Keuangan (Urkeu), bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara.

(1) Subbagbinfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagbinfung bertugas melaksanakan pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi SIM, RM, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagbinfung menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagbinfung dibantu oleh: a. Urusan Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medik (Ur SIM dan RM), yang bertugas melaksanakan perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan b. Urusan Pendidikan dan Penelitian (Urdiklit), yang bertugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

(1) Subbidyanmeddokpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbidyanmeddokpol bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan kedokteran kepolisian di lingkungan Rumkit Bhayangkara untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidyanmeddokpol menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan medik; b. pelayanan keperawatan; c. pelayanan kedokteran kepolisian; dan d. pelayanan instalasi. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidyanmeddokpol dibantu oleh: a. Urusan Pelayanan Medik (Uryanmed), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik; b. Urusan Pelayanan Keperawatan (Uryanwat), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keperawatan; c. Urusan Pelayanan Kedokteran Kepolisian (Uryandokpol), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian; d. Instalasi-instalasi di Rumkit Bhayangkara, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi:

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
2. Intensive Care Unit (ICU);
3. Instalasi Bedah Sentral (IBS);
4. Instalasi Rawat Inap A (IRNA);
5. Instalasi Rawat Jalan (IRJA);
6. Kesehatan Gigi dan Mulut (Kesgilut);
7. Perawatan Tahanan (Wattah);
8. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. Forensik;
10. Narkoba; dan
11. Hukum Kesehatan, khusus untuk Rumkit Bhayangkara Tingkat II.

(1) Subbidjangmedum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbidjangmedum bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidjangmedum menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan penunjang medik; b. pelayanan penunjang umum; dan c. pelayanan instalasi; (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidjangmedum dibantu oleh: a. Urusan Penunjang Medik (Urjangmed), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik; b. Urusan Penunjang Umum (Urjangum), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang umum; c. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang Medik yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi instalasi:

1. Laboratorium Patologi Klinik;
2. Radiologi;
3. Rehabilitasi Medik;
4. Farmasi; dan
5. Gizi. d. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang umum yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi instalasi:
6. Laundry (Khusus Rumkit Bhayangkara Tingkat II);
7. Pengolahan Kebersihan dan Limbah (IPKL);
8. Central Sterilization Supply Device (CSSD) (Khusus Rumkit Bhayangkara Tingkat II); dan
9. Pemeliharaan Peralatan Rumah Sakit (IPPRS).

(1) Struktur organisasi, daftar susunan personel dan rekapitulasi daftar susunan personel Rumkit Bhayangkara Tingkat II tercantum dalam lampiran “A, B dan C“ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Struktur organisasi, daftar susunan personel dan rekapitulasi daftar susunan personel Rumkit Bhayangkara Tingkat III tercantum dalam lampiran “D, E dan F“ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan Organisasi Rumkit Bhayangkara Tingkat IV terdiri dari: a. unsur pimpinan; b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf; dan c. unsur pelaksana utama.

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari: a. Karumkit Bhayangkara; dan b. Wakarumkit Bhayangkara.

Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari: a. Subbagwasintern; b. Subbagrenmin; dan c. Subbagbinfung.

Unsur pelaksana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari: a. Subbidyanmeddokpol; dan b. Subbidjangmedum.

(1) Karumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan unsur pimpinan Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah www.djpp.kemenkumham.go.id

dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Wilayah/Kepala Unit Organisasi yang membawahkan Rumkit Bhayangkara melalui Kabiddokkes Polda/Kakes/ Kepala Lembaga Pendidikan. (2) Karumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian, perencanaan administrasi sumber daya Rumkit Bhayangkara, pembinaan fungsi, pelayanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan kedokteran kepolisian yang didukung penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wakarumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan unsur pimpinan Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Wakarumkit Bhayangkara bertugas: a. membantu Karumkit Bhayangkara dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Rumkit Bhayangkara; dan b. memimpin Rumkit Bhayangkara dalam hal Karumkit Bhayangkara berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

(1) Subbagwasintern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagwasintern bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan Rumkit Bhayangkara secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagwasintern menyelenggarakan fungsi: a. pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagwasintern dibantu oleh: a. Urwasbin, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. Urwasopsyan, yang bertugas melaksanakan pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara.

(1) Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagrenmin bertugas membina dan menyelenggarakan perencanaan dan administrasi pelayanan kesehatan di lingkungan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kerja dan anggaran; b. penyelenggaraan manajemen SDM; c. penyelenggaraan manajemen materiil dan logistik; d. penyelenggaraan manajemen keuangan Rumkit Bhayangkara; dan e. penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam. (4) Subbagrenmin terdiri dari: a. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan penatausahaan administrasi Rumkit Bhayangkara; b. Urren, yang bertugas menyelenggarakan perencanaan kerja dan anggaran; c. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan manajemen SDM meliputi perencanaan kebutuhan, penerimaan personel, dan pembinaan karier, serta penyelenggaraan materiil dan logistik; dan d. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara.

(1) Subbagbinfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Subbagbinfung bertugas melaksanakan SIM, RM, serta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagbinfung menyelenggarakan fungsi perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagbinfung dibantu oleh: a. Ur SIM dan RM, yang bertugas menyelenggarakan perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan b. Urdiklit, yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

(1) Subbidyanmeddokpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbidyanmeddokpol bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan kedokteran kepolisian di lingkungan Rumkit Bhayangkara untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidyanmeddokpol menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan medik; b. pelayanan keperawatan; c. pelayanan kedokteran kepolisian; dan d. pelayanan instalasi. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidyanmeddokpol dibantu oleh: a. Uryanmed, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Uryanwat, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keperawatan; c. Uryandokpol, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian; dan d. Instalasi-instalasi, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan instalasinya, meliputi:

1. IGD;
2. IBS;
3. IRNA;
4. IRJA;
5. Wattah; dan
6. PPT.

(1) Subbidjangmedum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbidjangmedum bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidjangmedum menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan penunjang medik; b. pelayanan penunjang umum; dan c. pelayanan instalasi; (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidjangmedum dibantu oleh: a. Urjangmed, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik; b. Urjangum, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang umum; c. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang Medik yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan instalasinya, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
2. Instalasi Radiologi;
3. Instalasi Farmasi; dan
4. Instalasi Gizi. d. Instalasi dalam bidang Penunjang umum yang bertugas menyelenggarakan pelayanan IPPRS.

Struktur organisasi, daftar susunan personel dan rekapitulasi daftar susunan personel Rumkit Bhayangkara Tingkat IV tercantum dalam lampiran “G, H dan I“ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Unit-unit non struktural pada Rumkit Bhayangkara meliputi: a. Komite; dan b. Instalasi.

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, merupakan wadah non struktural bagi tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Karumkit Bhayangkara guna meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan Rumkit Bhayangkara. (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Komite Medik (Kommed); dan b. Komite Keperawatan (Komwat). (3) Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Karumkit Bhayangkara sesuai kebutuhan rumah sakit dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun. (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh para koordinator Kelompok Ahli, diusulkan oleh Karumkit Bhayangkara dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri untuk Rumkit Bhayangkara di Lemdikpol dan Korbrimob Polri serta Keputusan Kapolda untuk Rumkit Bhayangkara di Kewilayahan. (5) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kommed sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, merupakan wadah non struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Karumkit Bhayangkara guna menentukan standar pelayanan medik dan meningkatkan mutu pelayanan medik. (2) Kommed sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penerapan manajemen medik; b. perencanaan dan pelaksanaan audit medik; c. penyusunan dan perumusan standar operasional prosedur; d. perumusan dan pemecahan kasus medik; e. pengaturan tugas dan tanggung jawab anggota SMF; dan f. pembinaan etika profesi medik.

(1) Komwat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, merupakan wadah non struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Karumkit Bhayangkara guna menentukan standar asuhan keperawatan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. (2) Komwat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penerapan manajemen asuhan keperawatan; b. perencanaan dan pelaksanaan audit asuhan keperawatan; c. penyusunan dan perumusan standar asuhan keperawatan; d. pengaturan tugas dan tanggung jawab tenaga keperawatan; dan e. pembinaan etika profesi keperawatan.

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan wadah non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumkit Bhayangkara. (2) Perubahan jenis instalasi ditetapkan oleh Karumkit Bhayangkara sesuai tingkat dan kemampuan Rumkit Bhayangkara setelah disetujui oleh Kapusdokkes Polri, untuk Rumkit Bhayangkara di jajaran Korbrimob Polri dan Lemdikpol, serta oleh Kabiddokkes Polda untuk Rumkit Bhayangkara di kewilayahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri melalui Kapusdokkes Polri, untuk Rumkit Bhayangkara di jajaran Korbrimob Polri dan Lemdikpol, serta oleh Keputusan Kapolda melalui Kabiddokkes Polda untuk Rumkit Bhayangkara di kewilayahan. (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non kesehatan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Karumkit Bhayangkara wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan. (2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Rumkit Bhayangkara wajib: a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap bawahannya; b. mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien; c. menjamin ketertiban administrasi pengelolaan manajemen keuangan; dan d. memberikan arahan kepada unit kerja dalam penyusunan dan perumusan perencanaan sesuai fungsinya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Di lingkungan Rumkit Bhayangkara yang menerapkan tata kelola keuangan badan layanan umum dapat dibentuk Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumkit Bhayangkara dalam melaksanakan kegiatan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian dibantu oleh Poliklinik Bhayangkara yang merupakan unit Rumkit Bhayangkara yang berlokasi di luar Rumkit Bhayangkara.

Poliklinik Bhayangkara merupakan unit pelayanan kesehatan dasar dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Peningkatan klasifikasi Rumkit Bhayangkara setingkat lebih tinggi dari klasifikasi sebelumnya dan pembentukan Rumkit Bhayangkara ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Rumkit Bhayangkara sebagai UPT ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan organisasi rumah sakit ini berlaku untuk semua rumah sakit di lingkungan Polri.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA www.djpp.kemenkumham.go.id