Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara INDONESIA yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta

telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai. 7. Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan. 8. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. 9. Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. 10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. 11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 12. Kompetensi Teknis Administratif adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang bersifat umum/administratif yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas. 13. Kompetensi Teknis Substantif adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang bersifat teknis/substantif yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas,

memfasilitasi pada pembentukan jabatan fungsional tertentu. 14. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 17. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. 18. Lembaga Pelatihan Pemerintah yang Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara pelatihan, baik yang bersifat mandiri maupun bagian dari satuan unit organisasi, yang mendapatkan pengakuan tertulis dari LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS. 19. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan. 20. Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum. 21. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi: a. LAN dalam melakukan pembinaan Pelatihan Dasar CPNS; dan b. Lembaga Pelatihan Terakreditasi dalam menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS.

(1) CPNS wajib menjalani Masa Prajabatan. (2) Masa Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS.

(1) Setiap Instansi Pemerintah wajib memberikan Pelatihan Dasar CPNS selama Masa Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) CPNS hanya dapat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali.

(1) Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kemampuan: a. menunjukkan sikap perilaku bela negara; b. mengaktualisasikan nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; c. mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan d. menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. (3) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang memadukan antara:

a. pelatihan klasikal dengan nonklasikal; dan b. Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang.

(1) Pelatihan Dasar CPNS dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. (3) Pada saat pelatihan klasikal sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. peserta diasramakan; dan b. diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. (4) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, pelatihan jarak jauh dan/atau magang.

(1) Selama proses pembelajaran secara klasikal yang dilaksanakan pada 18 (delapan belas) hari pertama Pelatihan Dasar CPNS dilakukan proses pendampingan. (2) Dalam proses pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan penguatan jasmani, rohani dan spiritual. (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN.

Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai berikut: a. Lembaga Pelatihan Terakreditasi; b. lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi; dan/atau c. lembaga pelatihan dengan syarat tertentu.

(1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi berhak untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS. (2) Lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan akreditasi paling rendah B. (3) Lembaga pelatihan dengan syarat tertentu dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS dengan persetujuan LAN.

(1) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menjamin seluruh proses penyelenggaraan pelatihan telah sesuai dengan standar mutu. (2) Lembaga pelatihan yang belum terakreditasi mengajukan surat permohonan penyelenggaraan dan penjaminan mutu kepada LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi. (3) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan adanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LAN.

(4) LAN menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan adanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. (5) Surat permohonan dan laporan adanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan kode registrasi alumni.

Struktur Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS terdiri atas: a. Kurikulum pembentukan karakter PNS; dan b. Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas.

(1) Struktur Kurikulum pembentukan karakter PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. agenda sikap perilaku bela negara; b. agenda nilai dasar PNS; c. agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan d. agenda habituasi. (2) Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 511 (lima ratus sebelas) JP atau setara dengan 51 (lima puluh satu) hari kerja dengan rincian sebagai berikut: a. selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) JP yang dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari kerja yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b. selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP yang dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) hari

kerja yang dilaksanakan di Instansi Pemerintah asal peserta; dan c. selama 14 (empat belas) JP yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau di Instansi Pemerintah asal peserta.

(1) Selain agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bagi peserta Pelatihan Dasar CPNS diberikan pembelajaran orientasi. (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pemahaman umum terkait kebijakan dan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

(1) Struktur Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menekankan pada praktik pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan. (2) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis Administratif; dan b. agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis Substantif. (3) Kurikulum penguatan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat kerja Instansi Pemerintah asal peserta.

(1) Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi MENETAPKAN jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS. (2) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam 1 (satu) kelas per angkatan pada 1 (satu) tahun anggaran.

Peserta Pelatihan Dasar CPNS harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS; b. pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta; c. keterangan sehat dari dokter pemerintah; d. penugasan dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta; dan e. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

(1) Evaluasi Pelatihan Dasar CPNS terdiri atas: a. evaluasi peserta; b. evaluasi tenaga pelatihan; dan c. evaluasi penyelenggaraan. (2) Evaluasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai pencapaian pembentukan karakter. (3) Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan tenaga pelatihan dalam menyampaikan materi pembelajaran.

(4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kemampuan penyelenggara dalam menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS.

Aspek penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. evaluasi sikap perilaku dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen) terdiri atas penilaian yang dilakukan oleh:

1. Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen); dan
2. Instansi Pemerintah asal peserta dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen); b. evaluasi akademik dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen); c. evaluasi aktualisasi dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen) terdiri atas:
3. rancangan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
4. pelaksanaan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen); d. evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen); dan e. evaluasi akhir.

(1) Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Pelatihan Dasar CPNS ditetapkan sebagai berikut: a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100); b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0); c. cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0); d. kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0); dan e. tidak memuaskan (skor ≤60).

(2) Peserta Pelatihan Dasar CPNS dinyatakan lulus apabila memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Peserta Pelatihan Dasar CPNS dinyatakan ditunda kelulusannya apabila memperoleh kualifikasi kurang memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (4) Peserta Pelatihan Dasar CPNS dinyatakan tidak lulus apabila: a. memperoleh kualifikasi tidak memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan/atau b. jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari:

1. 6 (enam) sesi;
2. 18 (delapan belas) JP; dan/atau
3. 2 (dua) hari secara kumulatif. c. atas pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku, Lembaga Pelatihan Terakreditasi dapat memberikan jumlah ketidakhadiran melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau memberikan penugasan lain berdasarkan atas persetujuan dari LAN.

(1) Bagi peserta Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib mengikuti pembelajaran remedial dan/atau konseling untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap aspek penilaian yang dinilai kurang. (2) Remedial dan/atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk penilaian evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi dan evaluasi penguatan teknis bidang

tugas, terhadap CPNS yang bersangkutan diberikan kesempatan remedial 1 (satu) kali; b. untuk penilaian evaluasi sikap perilaku, terhadap CPNS yang bersangkutan diberikan konseling yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah asal peserta; dan c. konseling sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan melalui pengamatan pasca pelatihan sebagai dasar pemberian nilai bagi CPNS. (3) Keseluruhan proses pelaksanaan remedial dan/atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi akhir selesai dilaksanakan. (4) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melakukan evaluasi akhir ulang untuk MENETAPKAN hasil akhir kelulusan berdasarkan hasil remedial dan/atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Berdasarkan hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila: a. CPNS masuk dalam kualifikasi paling rendah cukup memuaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, maka CPNS yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberikan nilai sebesar 70,01 (tujuh puluh koma nol satu); atau b. CPNS memperoleh nilai kurang dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu), maka bagi CPNS tersebut dinyatakan tidak lulus Pelatihan Dasar CPNS. (6) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan secara tertulis hasil evaluasi akhir ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada LAN. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling rendah memuat: a. identitas CPNS; b. nama lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS; c. tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;

d. pelaksanaan remedial dan/atau konseling, yang antara lain memuat informasi mengenai waktu, jadwal dan teknis pelaksanaan; e. nilai hasil remedial dan/atau konseling; dan f. dasar pertimbangan pemberian nilai sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Ketidaklulusan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b menjadi dasar pertimbangan bagi PPK Instansi Pemerintah asal peserta untuk memberhentikan CPNS yang bersangkutan.

Pengawasan dan pengendalian Pelatihan Dasar CPNS dilakukan melalui: a. pembinaan; b. pelaporan pelaksanaan pelatihan; dan c. evaluasi pasca pelatihan.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh deputi di lingkungan LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi. (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), deputi di lingkungan LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi menyampaikan rekomendasi peningkatan kualitas pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS kepada Kepala LAN.

Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi menyampaikan laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS kepada Kepala LAN melalui deputi di lingkungan LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak penutupan Pelatihan Dasar CPNS.

(1) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesinambungan aktualisasi di tempat kerja. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim evaluator yang ditetapkan oleh pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi bekerjasama dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia pada Instansi Pemerintah asal peserta dan/atau dapat melibatkan LAN. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. PPK; b. pimpinan Instansi Pemerintah asal peserta, dan c. Kepala LAN. (5) Kepala LAN dapat menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan penyempurnaan program Pelatihan Dasar CPNS.

(1) Pembiayaan program Pelatihan Dasar CPNS dibebankan pada anggaran Instansi Pemerintah asal peserta. (2) Rincian biaya Pelatihan Dasar CPNS pada Kurikulum pembentukan karakter PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan oleh Kepala LAN. (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaran Pelatihan Dasar CPNS.

Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pelaksanaan pelatihan yang bersifat penguatan kompetensi teknis bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebelum pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS; atau b. selama agenda habituasi pada penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

(1) Penentuan Mata Pelatihan dan jumlah JP dari pelatihan yang bersifat penguatan kompetensi teknis bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dikonsultasikan dengan instansi teknis dan/atau instansi pembina jabatan fungsional dan dikoordinasikan dengan LAN.

(2) Penentuan Mata Pelatihan dan jumlah JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu Masa Prajabatan dan ketersediaan anggaran Instansi Pemerintah.

(1) Selain Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini, dalam periode Masa Prajabatan, Instansi Pemerintah asal peserta bertanggungjawab memberikan penguatan kompetensi lain yang diperlukan dalam menjalankan tugas jabatan. (2) Penguatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur pelatihan klasikal dan/atau nonklasikal.

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku: a. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1839); dan b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1840), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA