Peraturan Badan Nomor 19-5-pbi-2017 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam- meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan

moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. 2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan pembelian valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing terhadap valuta asing lainnya. 3. Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku Pasar adalah pihak yang bertransaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. 4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan unit usaha syariah. 5. Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. 6. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pasar modal. 7. Aktivitas Tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan secara langsung yaitu terkait penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. 8. Tresuri adalah unit kerja pada struktur organisasi Pelaku Pasar yang melaksanakan Aktivitas Tresuri, baik di kantor pusat maupun kantor cabang. 9. Direksi adalah: a. direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perseroan terbatas bagi Pelaku Pasar yang berbentuk hukum perseroan terbatas; dan

b. pimpinan kantor cabang bagi Pelaku Pasar yang berbentuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang membawahkan Tresuri. 10. Pegawai adalah pejabat dan staf Pelaku Pasar yang melakukan Aktivitas Tresuri di Tresuri. 11. Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. 12. Sertifikat Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi di bidang Tresuri. 13. Sertifikasi Tresuri adalah proses pemberian Sertifikat Tresuri yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional INDONESIA, standar internasional, dan/atau standar khusus. 14. Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi di bidang Tresuri terkait pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja di pasar keuangan, ketentuan yang berlaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya, dan Kode Etik Pasar. 15. Sertifikat Kompetensi Peraturan dan Kode Etik Pasar adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi terkait ketentuan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya dan Kode Etik Pasar. 16. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari institusi yang berwenang untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Tresuri. 17. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. 18. Pemeliharaan Kompetensi adalah proses pengkinian pengetahuan dan kompetensi pemilik Sertifikat Tresuri.

Bank INDONESIA melakukan pengaturan dan pengawasan Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar dalam rangka meningkatkan: a. standar kompetensi Pelaku Pasar; b. standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi; c. integritas Pelaku Pasar, Direksi, dan Pegawai; dan d. penerapan prinsip kehati-hatian.

Pengaturan Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Pelaku Pasar yang berbentuk: a. Bank; b. Perusahaan Pialang; c. Perusahaan Efek beserta perusahaan induknya; dan d. lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

(1) Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar harus menerapkan Kode Etik Pasar dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri. (2) Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip konvensional mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan. (3) Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip syariah mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan syariah.

Pelaku Pasar wajib memiliki prosedur internal untuk memastikan Direksi dan Pegawai memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Kode Etik Pasar dalam prosedur internal diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pelaku Pasar berbentuk Bank dan Perusahaan Pialang harus memastikan Direksi dan Pegawai menjadi anggota asosiasi profesi Tresuri.

Sertifikat Tresuri diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank INDONESIA.

Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 2 (dua) klasifikasi, yaitu: a. Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri yang ditetapkan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut; dan b. Sertifikat Kompetensi Peraturan dan Kode Etik Pasar.

(1) Sertifikat Tresuri berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat pemilik Sertifikat Tresuri telah mengikuti Pemeliharaan Kompetensi sebelum jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir.

(1) Pelaku Pasar wajib memastikan Direksi dan Pegawai memiliki Sertifikat Tresuri sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Klasifikasi dan tingkatan Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan: a. bentuk Pelaku Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan b. jenjang jabatan. (3) Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan pejabat Pelaku Pasar sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak efektif menduduki jabatan. (4) Sertifikat Tresuri bagi staf Pelaku Pasar sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi sebelum melaksanakan transaksi di Tresuri.

(1) Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri dapat diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan menerbitkan Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri. (2) Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan persyaratan: a. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri masih berlaku;

b. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi Tresuri; dan c. pemilik sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri lulus uji kompetensi peraturan dan Kode Etik Pasar yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. (3) Lembaga Sertifikasi Profesi MENETAPKAN tingkatan dari Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bank INDONESIA berwenang meminta Lembaga Sertifikasi Profesi untuk menunda penerbitan, membekukan, atau mencabut Sertifikat Tresuri berdasarkan hasil pengawasan Bank INDONESIA dan/atau otoritas terkait lainnya.

Sertifikat Tresuri yang diterbitkan oleh suatu Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank INDONESIA harus diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi lain yang diakui oleh Bank INDONESIA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Tresuri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Pemeliharaan Kompetensi dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi Direksi dan Pegawai. (2) Direksi dan Pegawai mengikuti Pemeliharaan Kompetensi secara berkala.

(1) Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh: a. lembaga pendidikan formal dan nonformal; b. asosiasi profesi Tresuri; c. asosiasi industri jasa keuangan; d. learning center atau pihak internal Pelaku Pasar; e. Lembaga Sertifikasi Profesi; dan f. lembaga pelatihan lain di bidang Tresuri. (2) Penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

Lembaga Sertifikasi Profesi wajib menatausahakan data pemilik Sertifikat Tresuri yang mengikuti Pemeliharaan Kompetensi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Kompetensi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan lembaga sertifikasi yang diakui oleh Bank INDONESIA. (2) Bank INDONESIA menerbitkan daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA berwenang mengeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(2) Bank INDONESIA mengeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan: a. pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini dan peraturan pelaksanaannya; b. rekomendasi dari otoritas terkait; dan/atau c. rekomendasi asosiasi profesi Tresuri.

Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memiliki kriteria paling sedikit sebagai berikut: a. didirikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan; b. memperoleh lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Tresuri dari otoritas yang berwenang; c. direkomendasikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan; d. dikelola oleh pengurus yang berpengalaman di industri jasa keuangan; e. memiliki perangkat organisasi; dan f. memiliki Skema Sertifikasi.

Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank INDONESIA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; b. menyusun materi uji kompetensi sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan praktik di bidang Tresuri, kebutuhan industri, dan praktik internasional terbaik; c. menerbitkan Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri dan Sertifikat Kompetensi Peraturan dan Kode Etik Pasar;

d. menatausahakan kepemilikan Sertifikat Tresuri dan Pemeliharaan Kompetensi; e. MENETAPKAN perpanjangan Sertifikat Tresuri; dan f. mengakui dan MENETAPKAN tingkatan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pelaku Pasar wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA yang terdiri atas: a. laporan daftar Direksi dan Pegawai serta kepemilikan Sertifikat Tresuri; b. laporan tindak lanjut terhadap Direksi dan Pegawai yang belum memenuhi ketentuan kewajiban Sertifikasi Tresuri; dan c. laporan daftar Direksi dan Pegawai yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar.

Lembaga Sertifikasi Profesi wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA yang terdiri atas: a. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri beserta tingkatan Sertifikat Tresuri; b. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri yang:

1. ditunda penerbitannya;
2. dibekukan; dan/atau
3. dicabut, beserta alasannya;

c. laporan rencana dan hasil perubahan Skema Sertifikasi yang dijadikan acuan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri; dan d. informasi lain terkait Sertifikasi Tresuri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kepada Bank INDONESIA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan terhadap Pelaku Pasar dan Lembaga Sertifikasi Profesi terkait penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengawasan tidak langsung; dan b. pemeriksaan. (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat meminta tambahan informasi yang diperlukan kepada Pelaku Pasar dan Lembaga Sertifikasi Profesi.

(1) Pelaku Pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), dan/atau Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada otoritas terkait. (2) Pelaku Pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif

berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis laporan.

Lembaga Sertifikasi Profesi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank INDONESIA.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan/atau Pasal 30 tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Sertifikat Tresuri yang diterbitkan sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, dianggap sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA ini dengan syarat sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank INDONESIA setelah berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini; b. dalam hal Sertifikat Tresuri belum jatuh tempo, berlaku sesuai dengan jangka waktu Sertifikat Tresuri tersebut; dan c. dalam hal Sertifikat Tresuri sudah jatuh tempo, diperpanjang dengan mengikuti Pemeliharaan

Kompetensi dan berlaku untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Ketentuan mengenai prosedur internal Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ketentuan mengenai keanggotaan asosiasi profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bank INDONESIA ini diundangkan.

Ketentuan mengenai kepemilikan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sebagai berikut: a. bagi Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar berdasarkan prinsip konvensional yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri berupa pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya, dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bank INDONESIA ini diundangkan; b. bagi Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar berdasarkan prinsip konvensional yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri berupa penjualan produk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya, dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank INDONESIA ini diundangkan; dan c. bagi Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip syariah yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri, dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank INDONESIA ini diundangkan.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY