Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(1) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Komisi Pemeriksa, adalah lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (2) Komisi Pemeriksa dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN selaku Kepala Negara.

(1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara dan berfungsi mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. (2) Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Komisi Pemeriksa. (3) Komisi Pemeriksa bertanggung jawab atas obyektivitas dan kebenaran hasil pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya Komisi Pemeriksa menyusun standar pemeriksaan k ekayaan Penyelenggara Negara.

(1) Komisi Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan laporan dari Penyelenggara Negara dan informasi dari masyarakat. (2) Harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diperiksa oleh Komisi Pemeriksa meliputi harta kekayaan yang dimiliki yang bersangkutan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan berhenti menjabat. (3) Pemeriksa terhadap mantan Penyelenggara Negara hanya dapat dilakukan oleh Komisi Pemeriksa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal masa jabatan Penyelenggara Negara berakhir.

Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa.

(1) Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa adalah lembaga kesekretariatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa. (2) Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan di bidang administratif kepada Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi : a. pemberian dukungan teknis operasional kepada Komisi Pemeriksa; b. pengkoordinasian, pensinkronisasian, dan pengintegrasian administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa; c. pemberian dukungan administasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Komisi Pemeriksa; d. pemberian dukungann administrasi dalam kerja sama Komisi Pemeriksa dengan lembaga pemerintah dan lembaga non permerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri; e. pemberian dukungan administrasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Komisi Pemeriksa; f. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa; g. pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa; h. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi.

(1) Organisasi Komisi Pemeriksa terdiri dari : a. Pimpinan; b. Sub Komisi. (2) Pimpinan teriri dari : a. Seorang Ketua Komisi Pemeriksa; b. 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemeriksa. (3) Sub Komisi terdiri dari para Anggota Komisi Pemeriksa yang dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Komisi Pemeriksa yang bertindak sebagai Ketua Sub Komisi. (4) Pembagian Anggota SUb Komisi didasarkan atas keahliannya dan bekerja secara kolegial.

Ketua Komisi Pemeriksa mempunyai tugas : a. mewakili Komisi Pemeriksa dalam hubungannya dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah; b. MENETAPKAN kebijakan umum mengenai pelaksanaan pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara; c. membina kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara; d. meningkatkan kemampuan Komisi Pemeriksa agar lebih profesional, berdaya guna, dan berhasil guna; e. MENETAPKAN dan mengumumkan hasil pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA; f. menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi baik intern sub Komisi maupun antar Sub Komisi baik diminta maupun tidak diminta; g. mewakili Komisi Pemeriksa di dalam dan di luar pengadilan.

(1) Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari Anggota Komisi Pemeriksa. (3) Ketua Komisi Pemeriksa bertindak sebagai koordinator Ketua Sub Komisi.

Wakil Ketua Komisi Pemeriksa mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugas Sub Komisi; b. MENETAPKAN kebijakan teknis operasional pelaksanaan bidang tugas Sub Komisi; c. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang tugas opreasional pemeriksaan bidang tugas Sub Komisi; d. melakukan tugas lain yang ditetapkan Ketua Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari Anggota Komisi Pemeriksa. (2) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa.

Sub Komisi merupakan unsur pelaksana operasional Komisi Pemeriksa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa.

Sub Komisi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Komisi terdiri dari : a. Sub Komisi Eksekutif; b. Sub Komisi Legislatif; c. Sub Komisi Yudikatif; d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

(1) Sub Komisi Eksekutif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara di bidang eksekutif meliputi pemerintahan Pusat dan Daerah, Dewan Pertimbangan Agung, Tentara Nasional INDONESIA, dan Bank INDONESIA; (2) Sub Komisi Legislatif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggaraan Negara di bidang legislatif meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabbupaten/Kota. (3) Sub Komisi Yudikatif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara di bidang yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Kejaksaan Republik INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

(4) Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Komisi Pemeriksa berkedudukan di ibu kota negara Republik INDONESIA.

Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh wilayah negara Republik INDONESIA.

(1) Untuk membantu tugas Komisi Pemeriksa di daerah, dibentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Komisi Pemeriksa di daerah bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa.

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa terdiri dari : a. Sekretariat Jenderal; b. Biro Perencanaan; c. Biro Data; d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; e. Biro Umum; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Pengangkatan Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan

selaku Kepala Negara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap calon Anggota Komisi Pemeriksa harus membuat pernyataan tentang : a. bersedian dicalonkan menjadi ANggota Komisi Pemeriksa untuk dan atas nama pribadi dan tidak untuk atas nama organisasi masyarakat, Lembaga sosial masyarakat, partai politik, maupun

pemerintah; b. bersedia diaudit harta kekayaan oleh Akuntan Publik dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA; c. bersedia bekerja secara penuh waktu untuk Komisi Pemeriksa; d. bersedia bekerja sesuai dengan Tata Tertib Kerja Komisi Pemeriksa; e. bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masa jabatan Anggota Komisi Pemeriksa selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan

setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Anggota Komisi Pemeriksa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(1) Dalam hal Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut harus diiri dengan anggota pengganti antar waktu. (2) Anggota pengganti antar waktu diambil dari calon Anggota Komisi Pemeriksa yang terdaftar dalam dafatar nama calon Anggota Komisi Pemeriksa yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengangkatan anggota pengganti antar waktu ditetapkan oleh PRESIDEN setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa di daerah berlaku ketentuan mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.

(1) Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Ketua Komisi Pemeriksa. (2) Untuk pertama kali, Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa diangkat oleh PRESIDEN atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan aparatur negara.

(1) Kepala Biro dan jabatan-jabatan di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa. (2) Pejabat jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksas.

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa serta Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemberian gaji, tunjangan, hak-hak lain serta pensiun Komisi Pemeriksa diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa disampaikan kepada PRESIDEN, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Komisi Pemeriksa dilakukan oleh PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan independensi atau kemandirian Komisi Pemeriksa. (3) PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara : a. meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan; b. meminta laporan insidentil dalam hasil tertentu;

c. melakukan rapat kerja. (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a disampaikan kepada PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan tahun anggaran. (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b disusun, baik atas permintaan PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat maupun atas inisiatif Komisi Pemeriksa. (6) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. (7) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemeriksa.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Komisi Pemeriksa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Komisi Pemeriksa maupun dalam hubungan dan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemeriksa dapat meminta bajtuan tenaga ahli lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa serta dalam rangka menunjang hubungan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Pejabat jabatan fungsional secara operasional diperbantukan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemeriksa serta secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa.

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib mengolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa setelah memperoleh pertimbangan dari Ketua Komisi Pemeriksa dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan aparatur negara.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 130), dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

ttd. MULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 192.