Pasal 4

(1) Komisi Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan laporan dari Penyelenggara Negara dan informasi dari masyarakat. (2) Harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diperiksa oleh Komisi Pemeriksa meliputi harta kekayaan yang dimiliki yang bersangkutan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan berhenti menjabat. (3) Pemeriksa terhadap mantan Penyelenggara Negara hanya dapat dilakukan oleh Komisi Pemeriksa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal masa jabatan Penyelenggara Negara berakhir.