Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG

JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL,

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 telah ditetapkan Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;

  • bahwa untuk menjamin peningkatan dan pembinaan profesi dan karier kepangkatan serta kesesuaian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dipandang perlu mengatur jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara dalam suatu Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
  4. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
  5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999;
  6. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT

DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL, SEBAGAIMANA TELAH

BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1999.

Pasal I

Menambah angka 7 pada Lampiran III Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"7. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA.

  • Eselon Ia: Sekretaris Jenderal.
  • Eselon IIa atau serendah-rendahnya eselon IIb: Kepala Biro.
  • Eselon IIIa atau serendah-rendahnya eselon IIIb: Kepala Bagian.
  • Eselon IVa atau serendah-rendahnya eselon IVb: Kepala Subbagian."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 telah ditetapkan Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;

  • bahwa untuk menjamin peningkatan dan pembinaan profesi dan karier kepangkatan serta kesesuaian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dipandang perlu mengatur jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara dalam suatu Keputusan Presiden.
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
  5. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
  6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999;
  7. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan KEPPRES 9/1985 — Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang JENJANG...
DIUBAH OLEH
PERPRES_30_1999
Referensi Silang (8)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 28/1999 — PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS
PP 15/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994...
PP 67/1998 — Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998...
KEPPRES 9/1985 — Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang...
KEPPRES 30/1999 — PERUBAHAN ATAS
KEPPRES 127/1999 — Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999...