PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG

JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONFISIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu

mengubah dan/atau menambah eselonisasi jabatan struktural di

lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Badan Pusat

Statistik, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Survei dan

Pemetaan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan

Pertanahan Nasional, Perpustakaan Nasional, Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas

Tenaga Nuklir, Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara,

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan menambah eselonisasi

jabatan struktural di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri

Pulau Batam dalam Lampiran VI a Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun

1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 58 Tahun 1998;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Peraturan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775 );

1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat

dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG

JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI

DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR

58 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang

Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998,

sebagai berikut :

1. Mengubah dan menambah ketentuan dalam Larnpiran II Keputusan

Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan

Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998,

Sebagai berikut :

• Mengubah …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Mengubah Lampiran II angka 1 huruf a dan huruf b sebagai berikut : "l. BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
• Eselon Ia :

1. Kepala;
2. Sekretaris Utama (serendah-rendahnya eselon Ib);
3. Deputi (serendah-rendahnya eselon lb);
4. Inspektur Utama (serendah-rendahnya eselon Ib).

• Eselon Ib :”

• Mengubah Lampiran II angka 3 huruf a dan huruf b sebagai berikut:

"3. BADAN PUSAT STATISTIK

• Eselon Ia :

1. Kepala;
2. Wakil Kepala.

• Eselon Ib Deputi."

• Mengubah Lampiran II angka 7 Huruf a dan huruf b sebagai berikut:

"7. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

• Eselon Ia :

1. Kepala;
2. Sekretaris Utama (serendah-rendahnya eselon Ib);
3. Deputi (serendah-rendahnya eselon Ib).

• Eselon Ib “

• Mengubah Lampiran II angka 12 huruf a dan huruf b sebagai berikut:

"12. BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN

NASIONAL

• Eselon Ia : Kepala.

• Eselon lb : Deputi. "

• Mengubah Lampiran II angka 15 huruf a dan huruf b sebagai berikut:

"15. BADAN …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

"15. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

• Eselon Ia :

1. Kepala;
2. Sekretaris Utama (serendah-rendahnya eselon Ib);
3. Deputi (serendah-rendahnya eselon Ib).

• Eselon Ib :

• Menambah angka 21 pada Lampiran II sebagai berikut :

"21. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

• Eselon 1a :

1. Kepala;
2. Deputi (serendah-rendahnya eselon Ib).

• Eselon Ib :”

• Menambah angka 22 pada Lampiran II sebagai berikut :

"22. PERPUSTAKAAN NASIONAL

• Eselon Ia Kepala.

• Eselon Ib : Deputi."

• Menambah angka 23 pada Lampiran II sebagai berikut :

"23. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

• Eselon Ia :

1. Kepala;
2. Wakil Kepala.

• Eselon Ib :

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi."

• Menambah angka 24 pada Lampiran II sebagai berikut :

"24. BADAN STANDARDISASI NASIONAL

• Eselon Ia : Kepala.

• Eselon 1b : Deputi. "

• Menambah …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Menambah angka 25 pada Lampiran II sebagai berikut

"25. BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

• Eselon Ia :

Kepala.

• Eselon 1b :

Deputi."

• Menambah angka 26 pada Lampiran II sebagai berikut :

"26. BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA

• Eselon Ia :

1. Kepala;

2. Sekretaris Utama (serendah-rendahnya eselon Ib);

3. Deputi (serendah-rendahnya eselon Ib).

• Eselon lb :

Staf Ahli (serendah-rendahnya eselon IIa)."

1. Menambah Lampiran VI a pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun

1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 58 Tahun 1998, sebagai berikut :

"Jabatan-jabatan di Lingkungan

OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU

BATAM

• Eselon la :

Ketua.

• Eselon Ib :

Deputi."

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE