PENDAPATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
Pasal 1
Sebelum dan sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak keuangan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan pendapatan setiap bulan berupa honorarium dan Tunjangan Komunikasi Pelaksanaan Tugas.
Pasal 2
Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
- Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Anggota sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 3
Besarnya Tunjangan Komunikasi Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
- Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Anggota sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
PRESIDEN
Pasal 4…
Pasal 4
(1) Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan
Penyelenggara Negara merupakan jabatan negeri.
(2) Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pegawai Negeri di lingkungan Sekeretariat Jenderal Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan tunjangan jabatan sebagai berikut :
- Sekretaris Jenderal sebesar tunjangan jabatan struktural eselon Ia;
- Kepala Biro sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IIa;
- Kepala Bagian sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IIIa;
- Kepala Subbagian sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IVa, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 6
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dinyatakan tidak berlaku.
PRESIDEN
Pasal 7...
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2002
INDONESIA,
ttd
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa sebelum dan sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi tersebut perlu diberikan pendapatan berupa honorarium dan Tunjangan Komunikasi Pelaksanaan Tugas;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
Keputusan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;