ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Ralryat. 2 Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. 3 Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. 4 Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. 5 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. 6 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme pendapatan dan belanja negara. 7 Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

1. Belanja.

SK No 015654 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

yang 8. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negarallembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

3. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja Pemerintah Fusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcomel tertentu pada Bagian Anggaran kementerian negaraf lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

4. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

5. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta.

6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus.

7. Dana

SK No 015655 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. L7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
5. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Ralryat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

2l.Dana...

SK No 015656 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yog5rakarta adalah dana yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20I2 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu . dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

5. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

7. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

8. Surat

SK No 015657 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah bantuan Pemerintah berupa BMN yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga atau pada Badan Usaha Milik Negara.

4. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga pengelolaannya lBadan Lainnya, yang dilakukan secara korporasi.

5. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

6. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persvaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

7. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negaraf lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

8. Pinjaman .

SK No 015658 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pinjaman Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
2. Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.
3. Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga, pinjaman yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, dan pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah.
4. Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga, danf atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
5. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan BA BUN, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
6. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara. 4L. Tahun Anggaran 2O2O adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal l Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2O2O.

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2O2O direncanakan sebesar Rp2.233. 196.7O 1.660.0O0,0O (dua kuadriliun dua ratus tiga puluh tiga triliun seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

• Penerimaan Perpajakan;
• PNBP; dan
• Penerimaan Hibah.

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp1.865.702.816.382.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus enam puluh lima triliun tujuh ratus dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

• Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
• Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. (21 Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.823.100.176.382.000,0O (satu kuadriliun delapan ratus dua puluh dga triliun seratus miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
• pendapatan pajak penghasilan;
• pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
• pendapatan pajak bumi dan bangunan;
• pendapatan cukai; dan
• pendapatan pajak lainnya.

(3) Pendapatan...

SK No 015660 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf a direncanakan sebesar Rp929.902.819.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan triliun sembilan ratus dua miliar delapan ratus sembilan belas juta rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah atas:

• komoditas panas bumi sebesar Rp2.289.521.634.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
• bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp9.249.770.944.000,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tuiuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat nbu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
• penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp2.960.557.000,O0 (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
• pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni sebesar Rp3O3.138.000,00 (tiga ratus tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (41 Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncarrakan sebesar Rp685.874.886.8O0.0O0,00 (enam ratus delapan puluh lima triliun delapan ratus tujuh. puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

(5) Pendapatan

SK No 015661 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf c direncanakan sebesar Rp18.86a.632.582.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

(21 (6) Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d direncanakan sebesar Rp180.53O.00O.O00.0OO,00 (seratus delapan puluh triliun lima ratus tiga puluh miliar rupiah).

(7) Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf e direncanakan sebesar Rp7.927.838.000.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

(8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.602.640.000.000,00 (empat puluh dua triliun enam ratus dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

• pendapatan bea masuk; dan
• pendapatan bea keluar.

(9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp40.C02.070.000.000,00 (empat puluh triliun dua miliar tujuh puluh juta rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah sebesar Rp694.100.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar seratus juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (1O) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) huruf b direncanakan sebesar

Rp2.600.570.00O.O00,00 (dua triliun enam ratus miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan

Perpajakan Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.

. Pasal 5. .

SK No 015662 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t2-

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp366.995.145.278.O0O,OO (tiga ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

• pendapatan Sumber Daya Alam;
• pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan;
• pendapatan PNBP lainnya; dan
• pendapatan Badan Layanan Umum.

(2) Pendapatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.358.258.585.000,00 (seratus enam puluh triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

• pendapatan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
• pdndapatan Sumber Daya Alam Nonminyak dan Nongas Bumi.

(3) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.O00.000.000.000,00 (empat puluh sembiian triliun rupiah).

(4) Untuk mengoptimalkan pendapatan dari Kekayaan

Negara Dipisahkan di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan dilakukan:

• sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Perbankan;
• memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
• Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan tersebut.

(5) Pendapatan

SK No 015663 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

13

(5) Pendapatan PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.945.313.169.000,00 (seratus triliun sembilan ratus empat puluh lirna miliar tiga ratrrs tiga belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

(6) Pendapatan Badan Layanan Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.691.573.524.000,00 (lima puluh enam triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp498.740.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus ernpat puluh juta rupiah).

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O direncanakan sebesar Rp2.540.422.5OO.559.000,00 (dua kuadriliun lima ratus empat puluh triliun empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

• anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
• anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.683.477..I79.135.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tr.rjuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(2) Anggaran .

SK No 015664 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t4-

(2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara yang dialokasikan kepada daerah sebesar Rp2.178.722.868.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:

• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi;
• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan
• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai ri:rcian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Organisasi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Presiden.

(1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp856.945.32I.424.OOO,OO (delapan ratus lima puluh enam triliun serrrbilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

• Transfer ke Daerah; dan
• Dana Desa. (21 Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp784.945.321 .424.OOO,OO (tu:uh ratus delapan puluh empat triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
• Dana Perimbangan;
• DID; dan
• Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta.

(3) Dana...

SK No 015665 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp72.000.OOO.000.O00,00 (tujuh puluh dua triliun rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan:

• Alokasi Dasar sebesar 69oh (enam puluh sembilan persen) dibagi secara merata kepada setiap desa;
• Alokasi Alirmasi sebesar l,5o/o (satu koma lima persen) dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
• Alokasi Kinerja sebesar l,5o/o (satu koma lima persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik; dan
• Alokasi Formula sebesar 28%o (dua puluh delapan persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

(5) Berdasarkan alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (41, bupati/wali kota menghitung rincian Dana Desa setiap desa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan

rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp747.196.825.424.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh triliun seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

• dana transfer umum; dan
• dana transfer khusus.

Pasal 1 1

SK No 015666 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1 1

(1) Dana transfer umum sebagaimana drmaksud dalam

Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar

Rp544.670.877.O29.000,00 (lima ratus empat puluh empat triliun enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

• DBH; dan
• DAU.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp117.58O.294.554.000,00 (seratus tujuh belas triliun lima ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

• DBH Tahun Anggaran berjalan sebesar Rp 105.075.794.554.000,OO (seratus lima triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

1. DBH Pajak sebesar Rp56.231.028.325.000,00 (lima puluh enam triliun dua ratus tiga puluh satu miliar dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
2. DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp48.844 .766.229.000,00 (empat puluh delapan triliun delapan ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

• Kurang Bayar DBH sebesar Rp12.504.500.O00.000,O0 (dua belas triliun lima ratus empat miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

1. DBH Pajak sebesar Rp1.938.197.500.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan 2l DBH Sumber Daya AIam sebesar Rp10.566.302.500.000,OO (sepuluh triliun lima ratus enam puluh enam miliar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3) DBH

SK No 015667 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t7-

(2) (3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf a angka 1) terdiri atas:

• Pajak Bumi dan Bangunan;
• Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; dan
• Cukai Hasil Tembakau. (41 DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) terdiri atas:
• minyak bumi dan gas bumi;
• mineral dan batu bara;
• kehutanan;
• perikanan; dan
• panas bumi.

(5) Dalam rangka mengurangi potensi lebih bayar DBH,

rincian rencana DBH untuk tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a disesuaikan dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH setiap daerah paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan

rincian rencana DBH per daerah tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (71 Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a untuk Triwulan IV dapat digunakan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2Ol9 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya.

(8) Dalam hal masih tersedia pagu anggaran DBH setelah

digunakan untuk penyelesaian kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (71, sisa pagu anggaran tersebut dapat digunakan untuk penyaluran sebagian DBH triwulan IV tahun berjalan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran

DBH triwulan IV untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 20L9 sebagaimana dimaksud pada aya! (71 dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(10) DBH

SK No 015668 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(10) DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2Ol7 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi:

• perencanaan;
• pelaksanaan;
• monitoring;
• evaluasi; dan
• kegiatan pendukung.

(11) Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:

• perlindungan dan pengamanan hutan;
• teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
• pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
• pengembangan perbenihan;
• penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penlruluhan serta pemberdayaan dan perhutanan sosial dalam rangka kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat;
• operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
• pembinaan; dan/atau
• pengau,asan dan pengendalian.

(12) Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf c, diatur sebagai berikut:

• Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.

• Penerimaan SK No 015669 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagian kabupatenlkota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk:

1. pengelolaan taman hutan raya;
2. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan/atau
3. penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

(13) Dalam hal realisasi penerimaan negara yang

dibagihasilkan melebihi pagu penerimaan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2O2O, Pemerintah menyalurkan DBH berdasarkan realisasr penerimaan tersebut sesuai dengan kondisi keuangan negara.

(14) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dialokasikan sebesar 28,18% (dua puluh delapan koma satu delapan persen) dari Pendapatan Dalam Negeri neto atau direncanakan sebesar Rp427.090.582.475.000,00 (empat ratus. dua puluh tujuh triliun sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

• DAU yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp418.7O7.90O.OOO.OO0,00 (empat ratus delapan belas triliun tujuh ratus tujuh miliar sernbilan ratus juta rupiah); dan
• DAU tambahan sebesar RpS.382.682.475.000,00 (delapan triliun tiga ratus delapan puluh dua mrliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(15) Pendapatan

SK No 015670 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(15) Pendapatan Dalam Negeri neto sebagaimana dimaksud

pada ayat (14) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan pendapatan negara yang di-earmark dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa selain DAU.

(16) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota

ditetapkan dengan imbangan 14,lo/o (empat belas koma satu persen) dan 85,9o/o (delapan puluh lima koma sembilan persen).

(17) Dalam rangka memperbaiki pemerataan kemampuan

fiskal atau keuangan antardaerah, dilakukan penyesuaian alokasi DAU per daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

• penyesuaian ke atas secara proporsional untuk provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami penurunan alokasi DAU dengan memperhatikan alokasi tahun sebelumnya; dan
• penyesuaian ke bawah untuk provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami kenaikan alokasi DAU sehingga alokasi antardaerah lebih merata dan kisaran kenaikan alokasi antardaerah tidak terlalu jauh.

(18) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a telah

memperhitungkan formasi calon pegawai negeri sipil daerah, gaji ke-13 (ketiga belas) dan tunjangan hari raya.

(19) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14)

huruf b merupakan:

• dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dialokasikan sebesar Rp3.OOO.OO0.OOO.O00,OO (tiga triliun rupiah);

b.dukungan...

SK No 015671 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2t-

• dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang dialokasikan sebesar Rpa.260.552.540.000,00 (empat triliun dua ratus enam puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah); dan
• dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang dialokasikan sebesar Rp1. 122.129.935.000,00 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(20) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran DAU

tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(21) Alokasi Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. (221 Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25o/o (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

(23) Pedoman teknis atas penggunaan DBH Kehutanan dari

Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan penggunaan sisa DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. (241 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar

Rp2O2.525.948.395.000,00 (dua ratus dua triliun lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

• DAK fisik; dan
• DAK nonfisik.

(2) Pengalokasian DAK fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan/atau aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memperjuangkan program pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, dan tata kelola keuangan negara yang baik.

(3) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp72.249.800.000.000,00 (tujuh puluh dua triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), mencakup DAK fisik reguler, DAK fisik penugasan, dan DAK fisik afirrnasi, yang terdiri atas:

• bidang pendidikan sebesar Rp19.234.600.000.000,00 (sembilan belas triliun dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus juta rupiah);

• bidang kesehatan dan keluarga berencana sebesar Rp2O.781.200.00O.OO0,00 (dua puluh triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);

• bidang perumahan dan permukiman sebesar Rp1.426.500.000.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);

• bidang industri kecil dan menengah sebesar Rp400.000.00O.0O0,00 (empat ratus miliar rupiah);

• bidang pertanian sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);

• bidang . .

SK No 015673 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp1.005.200.000.000,00 (satu triliun lima miliar dua ratus juta rupiah);
• bidang pariwisata sebesar Rpl.003.400.000.000,00 (satu triliun tiga miliar empat ratus juta rupiah);
• bidang jalan sebesar Rp15.943.2OO.OOO.O00,00 (lima belas triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah);
• bidang air minum sebesar Rp3.270.800.000.000,00 (tiga triliun dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus juta rupiah);
• bidang sanitasi sebesar Rp2.75O.00O.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
• bidang irigasi sebesar Rp2.050.000.000.000,00 (dua triliun lima puluh miliar rupiah);
• bidang pasar sebesar Rp772.7O0.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
• bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp612.2OO.000.000,00 (enam ratus dua belas miliar dua ratus juta rupiah);
• bidang transportasi perdesaan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
• bidang transportasi laut sebesar Rp300.000.O00.0O0,00 (tiga ratus miliar rupiah); dan/atau
• bidang sosial sebesar Rp20O.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(4) Dalam rangka menjaga capaian output DAK fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan sesuai dengan proposal dan hasil penilaian DAK lisik yang telah disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK fisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

(6) Peraturan

SK No 015674 A

PRESIDEN REtrUBLIK INDONESIA

(6) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan paling lambat 31 Desember 2019. (71 Daerah penerima DAK lisik tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran

DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(9) DAK nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp130.276.148.395.OO0,OO (seratus tiga puluh triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

• dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp54.315.61 1.400.000,00 (lima puluh empat triliun tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

• dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebesar Rp4.475.500.000.000,00 (empat triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);

• dana tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp53.836.281.140.000,00 (lima puluh tiga triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

• dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp698.325.855.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta clelapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

• dana bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp 1 1.676.0OO.000.000,00 (sebelas triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar rupiah);

• dana peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, sebesar Rp200.000.00O.00O,00 (dua ratus miliar rupiah);

• dana

SK No 015675 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• dana tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah di daerah khusus sebesar Rp2.063.730.000.000,00 (dua triliun enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
• dana pelayanan administrasi kependudukan sebesar Rp1.001.310.000.000,00 (satu triliun satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);
• dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebesar RpL.477.200.000.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah);
• dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya sebesar Rp141.700.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
• dana pelayanan kepariwisataan sebesar Rp284.300.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah); dan
• dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah sebesar Rp106. 190.000.000,00 (seratus enam miliar seratus sembilan puluh juta rupiah).

(10) Dana bantuan operasional sekolah sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) huruf a terdiri atas:

• bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp50.087.3L2.28O.000,00 (lima puluh triliun delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
• bantuan operasional sekolah afirmasi sebesar Rp2.085.090.000.OOO,00 (dua triliun delapan puluh lima miliar sembilan puluh juta rupiah);
• bantuan operasional sekolah kinerja sebesar Rp2. 143.209.120.000,00 (dua triliun seratus empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK nonfisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf

b direncanakan sebesar Rp15.OO0.00O.OOO.O0O,O0 (lima belas triliun rupiah). (21 DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja.

(3) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digunakan

sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

(4) Ketentuan mengenai DID sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah

Istimewa Yograkarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp22.748.496.000.000,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:

• Dana Otonomi Khusus; dan
• Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta. (21 Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar

Rp21.428.496.000.000,00 (dua puluh satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:

• Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8.374. 158.000.OOO,0O (delapan triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang dibagi masing-masing untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp5.861.910.600.000,00 (lima triliun delapan ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah); dan

2. Dana

SK No 015677 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.512.247.4O0.000,00 (dua triliun lima ratus dua belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

• Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp8.374.158.000.000,00 (delapan triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah); dan
• Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.680. 180.000.00O,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.853.973.764.000,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
2. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.826.206.236.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.320.000.O00.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar rupiah).

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,

Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Presiden.

(2) Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:

• dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai;

• bagi

SK No 015678 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai;
• dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan
• dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran untuk belanja infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (221, anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang- undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran

2O2O direncanakan sebesar Rp187.606.665.839.000,00 (seratus delapan puluh tujuh triliun enam ratus enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program

Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

(1) Dalam hal realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan

melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG, Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan

persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian negaraf lembaga, Pemerintah memberikan insentif atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP termasuk penggunaan saldo kas BLU;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru;

• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana alam;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan.

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi BMN;

• perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam;

• pergeseran

SK No 015680 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negaraf lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9e9 (BA BUN);
• pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;
• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian ne gar a I lembaga;
• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (ineligible expendihrel atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
• pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga, ditetapkan oleh Pemerintah. (21 Pemerintah dapat melakukan pinjaman luar negeri baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penanggulangan bencana alam.

(3) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa

perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman, dan pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa

perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Perubahan. . .

SK No 015681 A

PRESIDEN REPUBL]K INDONESlA

(5) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa

penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2Ol9 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri, ditetapkan Pemerintah.

(6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2),

ayat (3), ayat (4)', dan ayat (5) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Ralryat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 202O.

(1) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada

pemerintah/lembaga asing dan menetapkan pemerintah/lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan dan tujuan lainnya. (21 Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan bencana alam yang pelaksanaannya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 202O.

Pasal 2 1

(1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar

Rp508.084.504.311.000,00 (lima ratus delapan triliun delapan puluh empat miliar lima ratus empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah). (21 Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebesar 2Ooh (dua puluh persen) dari total anggaran

Belanja Negara sebesar Rp2.54O.422.5OO.559.000,00 (dua kuadriliun lima ratus empat puluh triliun empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Anggaran

SK No 015682 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) termasuk dana abadi investasi Pemerintah di bidang

pendidikan sebesar Rp29.000.0OO.O00.000,00 (dua puluh sembilan triliun rupiah) untuk:

• pengembanganpendidikannasional;
• penelitian;
• kebudayaan; dan
• perguruan tinggi. (41 Hasil kelolaan dari dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh kementerian negara f lembaga terkait sesuai peruntukannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran

Pendidikan dan penggunaan hasil kelolaan dana abadi diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal22

(1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran

2O2O, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2O2O terdapat defisit anggaran sebesar Rp3O7.225.798.899.000,00 (tiga ratus tujuh triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran. (21 Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebesar Rp3O7.225.798.899.000,00 (tiga ratus tujuh

triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

• pembiayaan utang sebesar Rp351.853.256.250.000,00 (tiga ratus lima puluh satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• pembiayaan investasi sebesar negatif Rp74.229.874.2O7.000,00 (tujuh puluh empat triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

• pemberian

SK No 015683 A

PRESIOEN

REPIJBLIK INDONESIA

• pemberian pinjaman sebesar RpS.192.999.856.000,00 (lima triliun seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
• kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp590.583.0O0.000,O0 (lima ratus sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah); dan
• pembiayaan lainnya sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah).

(3) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.

(1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui

target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman T\rnai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan.

(2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL,

penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.

(3) Penggunaan dana SAL, Pinjaman T\rnai, penerbitan SBN,

dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 202O. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemerintah dapat menggunakan program kementerian

negaraflembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan/atau BMN untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN. (21 Rincian program kementerian negara/lembaga dan/atau BMN yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2O2O dan penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2O2O.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program

kementerian negaraf lembaga dan/atau BMN sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan

SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negaraf lembaga yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2OI9 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatanlproyek tersebut pada Tahun Anggaran 2O2O.

(2) Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk

pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negaraflembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 202O.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana

penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatanlproyek kementerian negaraflembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal26...

SK No 015685 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari lx24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Ralryat.

(3) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar

SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 202O. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak

sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danlatau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2O2O, maka dapat dilakukan:

• penggunaan dana SAL;
• penarikan pinjaman tunai;
• penambahan penerbitan SBN;
• pemanfaatan saldo kas BLU; dan/atau
• penyesuaian Belanja Negara.

(2) Pemerintah. . .

SK No 015686 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN

untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

(3) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang

yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal. (41 Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat melakukan realokasi dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya.

(5) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan/atau

memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, danfatau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 202O.

(1) Dalam rangka memenuhi pembiayaan APBN Tahun

Anggaran 2O2O, Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2OI9. (21 Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 202O.

Pasal29...

SK No 015687 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dalam rangka pembayaran gaji dan DAU bulan Januari

2O2O yang dananya harus disediakan pada akhir Tahun Anggaran 2019, Pemerintah dapat melakukan pinjaman SAL dan/atau menggunakan dana dari hasil penerbitan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada akhir Tahun 2019. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pinjaman SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

(1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan yang

dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri, penarikan rupiah murni pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri dalam DIPA Tahun Anggaran 2O2O, dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

(2) Pengajuan usulan lanjutan penarikan rupiah murni

pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk revisi anggaran paling lambat tanggal 31 Januari 2021.

(1) Investasi pada organisasi/lembaga keuangan

internasional/badan usaha internasional yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai investasi permanen, ditetapkan untuk dijadikan investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional tersebut.

(2) Pemerintah dapat melakukan pembayaran investasi pada

organisasi/lembaga keuangan internasionall badan usaha internasional melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2O2O yang diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 202O.

(3) Pelaksanaan.

SK No 015688 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga

keuangan internasional/badan usaha internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional, dana kerja sama pembangunan internasional ditetapkan sebesar Rp1.0O0.000.00O.000,00 (satu triliun rupiah) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi

kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional dan pengelolaan aset Pemerintah lainnya. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan status penggunaannya pada kementerian negara/lembaga dengan tidak menggunakan mekanisme belanja modal.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan status

penggunaan tanah pada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dana

bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, alokasi dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, secara bertahap dialihkan pengelolaannya kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Ralryat.

(2) Ketentuan...

SK No 015689 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

39 (21 Ketentuan mengenai pengalihan dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk

disertakan menjadi tambahan modal Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik Negara, ditetapkan menjadi PMN pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik Negara tersebut, dengan menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (21 BMN dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2Ol8 yang telah:

• dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara; dan
• tercatat pada laporan posisi Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara tersebut, dengan menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(3) Pemerintah melakukan penambahan PMN yang berasal

dari dana tunai dan piutang Negara pada Badan Usaha Milik Negara/ Lembaga/ Badan Hukum Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang- undang ini.

(4) Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36. . .

SK No 015690A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk

mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk:

• penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional; dan/atau
• penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara.

(2) Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

• pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara;
• pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
• pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
• pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
• pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol;
• pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringanllight rail transit terintegrasi di wilayah perkotaan;
• pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; dan/atau
• pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

(3) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana

( dimaksud pada ayat 1) diakumulasikan ke dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang dibuka di Bank Indonesia.

(4) Dana

SK No 015691 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-4r-

(4) Dana yang telah diakumulasikan dalam rekening

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(5) Dana dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah antarprogram pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dana dalam rekening Dana Jaminan Penugasan

Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pembayaran atas penugasan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran

Kewajiban Penjaminan dan penggunaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah atau Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (41, ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok

utang dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan, yang selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

(2) Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai

dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran kewajiban utang, danf atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor- faktor pasar keuangan.

(3) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang dan/atau pengeluaran cicilan pokok utang.

(4) Kewajiban

SK No 015692 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi

Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana, meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan lOOo/o (seratus persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian

piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2O2O dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2O2O sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2O2O dengan

perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka pen5rusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2O2O, apabila terjadi:

• perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam APBN Tahun Anggaran 2O2O;

• perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

• keadaan

SK No 015693 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram; dan / atau
• keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(3) Dalam hal dilakukan penyesuaian APBN Tahun Anggaran

2O2O sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2O2O untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat sebelum Tahun Anggaran 2O2O berakhir.

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan

langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (21 Persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Ralryat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari lx24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Ra}ryat.

(3) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 202O.

Pasal42...

SK No 015694 A

PRESIDEN REPUBL]K INDONESlA

Pasal42

(1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami

kesulitan likuiditas, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (21 Sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

• penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya; dan/atau ' b. penambahan utang.

(3) Pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat.

(4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Ralryat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari lx24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Ralryat.

(5) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(6) Dalam hal terjadi pemberian pinjaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun berjalan dan/atau dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 202O.

(7) Sumber .

SK No 015695 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

45

(71 Sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun berjalan dan/atau dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 202O.

Postur APBN Tahun Anggaran 2O2O yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, surplus/defisit anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2O2O yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2019.

(1) Dalam rangka penanggulangan bencana alam, Pemerintah

melalui Kementerian Keuangan dapat membentuk dana penanggulangan bencana alam. (21 Sumber dana penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

• rupiah murni;
• pinjaman dan hibah luar negeri;
• APBD; dan/atau
• penerimaan lain yang sah.

(3) Dana penanggulangan bencana alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelola secara khusus.

(4) Dalam

SK No 015696A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(41 Dalam hal anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam tidak terserap pada Tahun Anggaran 2O2O, sisa dana tersebut dapat diakumulasikan ke dalam dana penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana

penanggulangan bencana alam diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2O2O mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, yaitu dalam bentuk:

• penurllnan kemiskinan menjadi 8,5o/o - 9,Oo/o (delapan koma lima persen sampai dengan sembilan koma nol persen);
• tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,8o/o - 5,Oo/o (empat koma delapan persen sampai dengan lima koma nol persen);
• penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,375 - 0,380 (nol koma tiga tujuh lima sampai dengan nol koma tiga delapan nol); dan
• peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 72,51 (tujuh puluh dua koma lima satu).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar

SK No 015697 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2Ol9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

rtd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2Ol9 PIt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ti Bidang Hukum dan -undangan,

Djaman

SK No 015840 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2O2O

I. UMUM APBN Tahun Anggaran 2O2O disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 202O, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 202O sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2O2O antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia. APBN Tahun Anggaran 2O2O juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik terkini, kinerja APBN Tahun Anggaran 2018, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun 2019, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 202O. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 202O diperkirakan mencapai sekitar 5,3o/o (lima koma tiga persen). Penetapan target ini mempertimbangkan potensi dan risiko yang berasal dari sisi eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain risiko sektor keuangan yang dapat berpengaruh terhadap likuiditas global dan tingkat investasi, serta kebijakan proteksionisme yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional. Dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan ditopang oleh peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan kinerja investasi sektor swasta dan Pemerintah serta perbaikan kinerja ekspor-impor. Selain itu, reformasi struktural terus dilakukan melalui peningkatan produksi, untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Upaya SK No 015842 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA -2- Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro akan ditempuh dengan memperkuat berbagai kebijakan di sisi fiskal, moneter, sektor keuangan, dan sektor riil. Dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga, i) rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 202O akan stabil pada kisaran Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat; ii) laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 3,lo/o (tiga koma satu persen); dan iii) rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 (tiga) bulan 5,4o/o (lima koma empat persen). Untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang akan berdampak terhadap stabilitas perekonomian secara menyeluruh. Sejalan dengan pergerakan harga komoditas dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price-lCP) di pasar internasional dalam tahun 202O diperkirakan akan berada pada kisaran USD63 (enam puluh tiga dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 755.000 (tujuh ratus lima puluh lima ribu) barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai 1.191.000 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu) barel setara minyak per hari. Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2O25. Pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 202O merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 202O-2O24. RKP Tahwn 2O2O memiliki nilai strategis mengingat dokumen ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 20l5-2O19, bersamaan dengan penJrusunan RPJMN Tahun 202O-2O24. Dengan demikian, RKP Tahun 202O diharapkan dapat menjembatani RPJMN Tahun 20l5-2O19 dengan RPJMN Tahun 202O-2O24. Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP Tahun 2O2O utamanya akan fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional, yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (21 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan

Keamanan . SK No 015700 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Keamanan. Kelima Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam Program Prioritas. Penjabaran lebih lanjut dari masing-masing Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 202O berikut ini. Pertama, Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan untuk (1) meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan, (21 meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, (3) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk,

(4) meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan,

(5) memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan

bangsa berprestasi. Sasaran pembangunan manusia adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda. Sementara itu, pengentasan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah ditujukan antara lain untuk (1) meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau, (2) meningkatkan keterpaduan transportasi multimoda di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar,

(3) meningkatkan konektivitas koridor utama dan ke kawasan prioritas,

(41 mengembangkan angkutan massal perkotaan, (5) membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta penyiaran melalui transformasi digital. Sasaran infrastruktur dan pemerataan wilayah adalah meningkatnya konektifitas antar wilayah, meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya ketahanan bencana terhadap daya rusak air, dan terpenuhinya perumahan dan pemukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga. Ketiga, Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja ditujukan antara lain untuk (1) meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (2) mempercepat transformasi struktural, (3) meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, (4) menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan (5) membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sasaran dari prioritas nasional ini adalah meningkatnya nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/ digital.

Keempat . . .

SK No 015701 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Keempat, Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup ditujukan untuk (1) meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas,

(2) meningkatkan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air,

(3) meningkatkan Energi Baru dan Terbarukan untuk memenuhi

kebutuhan energi, (4) meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim, dan (5) mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. Sasaran strategis dari prioritas ini adalah: mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat; meningkatan kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian; terpenuhinya kebutuhan energi nasional; meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Kelima, Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan ditujukan antara lain untuk (1) meningkatkan kekuatan pertahanan, (21 meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional, (3) menegakkan hukum dan anti korupsi, (4) menanggulangi terorisme, meningkatkan keamanan siber, serta memperkuat keamanan laut, dan (5) memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta menanggulangi gangguan kamtibmas. Sasaran yang ingin dicapai melalui prioritas ini adalah terjaganya stabilitas keamanan nasional; meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri; serta terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap. Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, dan sasaran pembangunan nasional Pemerintah perlu mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Peningkatan Penerimaan Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan langkah- langkah efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri, untuk kegiatan produktif. Dalam rangka mendorong konektivitas dan pemerataan wilayah masih perlu dilanjutkan skema keda sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebagai salah satu sumber pembiayaan kreatif untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya untuk menunjang kerja sama tersebut, Pemerintah telah men5rusun kebijakan yang memberikan dukungan bagi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU Ketersediaan Layanan (Auailability Pagment atau KPBU-AP).

Pembahasan .

SK No 015702 A

PRES!DEN

REPUBLIK TNDONESIA

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2O2O dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 53/DPD RllV l2OI8-2O19, tanggal 18 September 2019. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Ralryat dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3S/PUU-XIl2013 tanggal22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL