Pasal 19

(1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP termasuk penggunaan saldo kas BLU;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru;

• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana alam;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan.

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi BMN;

• perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam;

• pergeseran

SK No 015680 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negaraf lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9e9 (BA BUN);
• pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;
• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian ne gar a I lembaga;
• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (ineligible expendihrel atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
• pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga, ditetapkan oleh Pemerintah. (21 Pemerintah dapat melakukan pinjaman luar negeri baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penanggulangan bencana alam.

(3) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa

perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman, dan pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa

perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Perubahan. . .

SK No 015681 A

PRESIDEN REPUBL]K INDONESlA

(5) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa

penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2Ol9 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri, ditetapkan Pemerintah.

(6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2),

ayat (3), ayat (4)', dan ayat (5) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Ralryat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 202O.