TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (21 Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

• hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
• hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
• hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
• hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
• hak untuk memperoleh pelindungan hukum.

(3) Hak. . .

PRESIDEN

(3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat l2l

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nonna agama, dan norrna sosial.

Bagian Kedua Tata Cara Mencari, Memperoleh, dan Memberikan Informasi

Paragraf I Tata Cara Mencari dan Memperoleh Informasi

(l) Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi mengenai dugaan telah tedadi tindak pidana korupsi dari badan publik atau swasta. (21 Untuk mencari dan memperoleh informasi sebaga imana dimaksud pada ayat (l), Masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta.

(l) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui 6s'tie elehnik maupun nonelektronik. l2l Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan, pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta wajib mencatat permohonan secara tertulis,

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• identitas diri disertai dengan dokumen pendukung; dan

• informasi . . .

PRESIDEN

• informasi yang sedang dicari dan akan diperoleh dari badan publik atau swasta.

Paragraf 2 Tata Cara Memberikan Informasi

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah teg'adi tindak pidana korupsi kepada:

• pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau
• Penegak Hukum.

Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian informasi kepada Penegak Hukum

sebaga is16114 dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan. (21 Iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

(3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis. (41 laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wejib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang.

Pasal 8...

PRESIDEN

(1) Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana

korupsi aebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:

• identitas Pelapor; dan
• uraian mengenai fakta tentang dugaan telah tedadi tindak pidana korupsi (21 Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
• fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain; dan
• dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

(1) Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan

terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara administratif dan substantif. (21 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal<ukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari keq'a terhitung sejak tanggal laporan diterima.

(3) Dalam proses pemeriksaan substantif sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), Penegak Hukum dapat meminta keterangan dari Pelapor.

(4) Pemberian keterangan oleh Pelapor sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

(5) Dalam hal Pelapor tidak memberikan keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindak lanjut laporan ditentukan oleh Penegak Hukum.

(6) Ketentuan...

PRES IDEN

-l-

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan

dan pemberian keterangan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan instansi Penegak Hukum-

Pasal l0 (l) Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas

pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3O (tiea puluh) hari keq'a terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.

(3) Penyampaian jawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyampaian Saran dan Pendapat

(U Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi. (21 Saran dan pendapa.t sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

(3) Dalam hal saran dan pendapat selagaimana dimaksud

pa.da ayat (2) disampaikan s€cara lisan, Penegak Hukum wajib mencatat saran dan pendapat secara tertulis.

(4) Saran . . .

PRESIDEN

(4) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) wajib ditandatangani oleh pihak yang menyampaikan saran dan pendapat serta penegak Hukum.

(5) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling sedikit memuat:

• identitas diri yang disertai dengan dokumen pendukung; dan
• saran dan pendapat mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Bagran Keempat Pelindungan Hukum

(l) Hak untuk memperoleh pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf e diberikan oleh Penegak Hukum kepada Masyarakat dalam hal:

• melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
• diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai Pelapor, saksi, atau ahli.

(2) Pelindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang

ln Forannya mengandung kebenaran.

(3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Dalam . . .

PRESIDEN

(4) Dalam memberikan pelindungan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bagran Kesatu Umum

(l) Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)l2l diberikan kepada:

• Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau
• Pelapor.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan dalam bentuk:

• piagam; dan/atau
• premi.

Sagian Kedua Penghargaan dalam rangka Pencegahan

(1) Penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana

korupsi diberikan kepada Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi s6foegaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) hurufa.

(2) Penghargaan

PRESIDEN

-10_ (21 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam.

(3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian berdasarkan laporan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan secara berkala.

Bagian Ketiga Penghargaan dalam rangka Pemberantaean dan Pengunglapan

(1) Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau

pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b. Penghargaan sebsgaimana dimaksud pada ayat (l)l2l dapat diberikan dalam bentuk:

• piagam; dan/atau
• premi.

(3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkepan tindak pidana korupsi. (41 Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa.

(5) Penilaian . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikoordinasikan oleh Jaksa.

Dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Penegak Hukum mempertimbangkan paling sedikit:

• peran alrtif Pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi;
• kualitas data laporan atau alat bukti; dan
• risiko faktual bagi Pelapor,

(1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2o/oo (dua permil) dari jumtah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. (21 Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran

premi diberikan sebesar 2o/oo (dua permil) dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan.

(4) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagran

PRESIDEN

Bagran Keempat Prosedur Teknis Pemberian Penghargaan

(1) Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau

premi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum. (21 Keputusan sebagaimana dimalsud pada ayat (l) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya penilaian.

(l) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa piagam dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan instansi pimpinan Penegak Hukum ditetapkan. (21 Format piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi

dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara. (21 Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2l ...

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA

Pasa] 2 I Upaya hukum luar biasa tidak membatalkan pemberian penghargaan kepada Pelapor.

Pasal22 Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya, penghargaan diberikan kepada ahli warisnya.

Pemberian penghargaan berupa piagam dan premi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran masing-masing instansi Penegak Hukum.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal l7 September 2Ol8

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2018

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dang-undangan,

. Rokib

PRESIDEN