TATA CARA PENUNDAAN DAN/ ATAU PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

jdih.kemenkeu.go.id

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD kabupaten/kota. 6 . Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk

jdih.kemenkeu.go.id

membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

1. Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
2. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.
3. Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas be ban APBN berdasarkan SPM.

(1) Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib

menganggarkan ADD dalam APBD atau perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

(3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

(4) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

seluruh jenis DBH selain:

• DBH cukai hasil tembakau;
• DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
• tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
• DBH perkebunan sawit; dan
• DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) per Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali

kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa.

(2) Peraturan bupati/wali kota dan/ atau perubahan

peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

• jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD;
• rincian pembagian ADD per Desa;
• besaran penghasilan tetap untuk kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan

jdih.kemenkeu.go.id

• mekanisme penyaluran ADD.

(3) Rincian pembagian ADD per Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:

• pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
• jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(4) Besaran penghasilan tetap untuk kepala Desa, sekretaris

Desa, dan perangkat Desa lainnya se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Mekanisme penyaluran ADD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan penyediaan dana untuk pembayaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

(1) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali

kota dan/ atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada:

• Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
• Menteri Dalam Negeri; dan
• Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(2) Peraturan bupati/ wali kota dan/ atau perubahan

peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 April tahun anggaran berjalan.

(3) Dalam hal tanggal 15 April sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, peraturan bupati/wali kota dan/ atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(4) Penyampaian peraturan bupati/wali kota dan/ atau

perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dilakukan dalam bentuk arsip data komputer dan file Portable Document Fonnat (PDF).

(5) Penyampaian dalam bentuk arsip data komputer

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui media yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(6) Penyampaian dalam bentukfile Portable Document Fonnat

(PDF) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan melalui surat elektronik (emaiij resmi Direktorat J enderal Perimbangan Keuangan.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Dalam hal kabupaten/kota tidak memenuhi ADD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/ a tau pemotongan DAU dan/atau DBH.

(2) Penundaan dan/ atau pemotongan DAU dan/ atau DBH

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan/ atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

dilakukan untuk menentukan selisih kurang besaran ADD yang ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa terhadap 10% (sepuluh persen) DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)

dilakukan untuk menentukan selisih kurang besaran ADD dalam peraturan bupati/wali kota dan/ atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa terhadap 10% (sepuluh persen) DAU dan DBH yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran berjalan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)

dilakukan untuk menentukan selisih kurang besaran ADD dalam belanja bantuan keuangan yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan terhadap 10% (sepuluh persen) DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

dilakukan untuk menentukan besaran ADD yang seharusnya dianggarkan oleh kabupaten/kota yang dihitung dari 10% (sepuluh persen) DAU dan DBH yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengena1 nncian APBN tahun anggaran berjalan.

Data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan

Pasal 7 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pas al 7 , Direktur J enderal Pe rim bangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada: a . bupati/wali kota yang menganggarkan ADD kurang dari 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota yang bersangkutan; dan

• bupati/wali kota yang belum menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) minimal memuat:

• jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota bersangkutan;
• besaran DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD atau ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN;
• besaran dan persentase ADD dari DAU dan DBH yang ditetapkan dan yang seharusnya ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa; dan
• selisih kurang ADD dari ADD yang seharusnya ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa.

(3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 Mei tahun anggaran berjalan untuk dilakukan evaluasi kembali atas pemenuhan besaran ADD.

(4) Dalam hal tanggal 5 Mei bertepatan dengan hari libur

atau hari yang diliburkan, peraturan bupati/wali kota dan/ atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ a tau Dana Bagi Hasil

( 1) Dalam hal berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bupati/wali kota:

• tidak menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (4) dan berdasarkan hasil evaluasi belum memenuhi besaran minimal ADD; atau
• menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan/ atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (4) dan berdasarkan hasil evaluasi masih belum memenuhi besaran minimal ADD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai penundaan penyaluran DAU dan/ atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya bagi Daerah yang tidak memenuhi ketentuan ADD.

(2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) minimal memuat:

• nama Daerah;

jdih.kemenkeu.go.id

• besaran ADD yang seharusnya ditetapkan;
• besaran selisih kurang ADD;
• jenis dan besaran DAU dan/ atau DBH yang ditunda; dan
• waktu penundaan penyaluran DAU dan/ a tau DBH.

(3) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan

peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, besaran penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).

(4) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Jenis, besaran, dan waktu penundaan penyaluran DAU

dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

• untuk DAU, dilaksanakan mulai penyaluran DAU bulan Juni paling sedikit sebesar 1/3 (satu pertiga) dari selisih ADD hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari DAU yang akan disalurkan pada bulan berkenaan; dan/ atau
• untuk DBH, dilaksanakan pada penyaluran DBH triwulan III secara sekaligus sebesar selisih ADD hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Dalam hal besaran penundaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) tidak mencukupi untuk menutup selisih kekurangan ADD, penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH memperhitungkan besaran proporsi DAU dan/ atau DBH dengan besaran DAU dan/ atau DBH yang disalurkan.

(7) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(8) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan penundaan penyaluran DAU dan/ atau DBH.

(9) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), bupati/wali kota:

• menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa dengan besaran ADD sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
• menyesuaikan besaran ADD dalam perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per desa dengan menambahkan jumlah selisih kurang ADD sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan menyampaikan perubahan peraturan

bupati/wali kota tersebut,

jdih.kemenkeu.go.id

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(10) Peraturan bupati/wali kota atau perubahan peraturan

bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 Agustus tahun anggaran berjalan.

(11) Dalam hal tanggal 5 Agustus bertepatan dengan hari

libur atau hari yang diliburkan, peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(1) Berdasarkan peraturan bupati/wali kota dan perubahan

peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per desa yang disampaikan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) atau ayat (11), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi kembali atas pemenuhan besaran ADD.

(2) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Penyaluran Kembali Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil yang Ditunda

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kembali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kabupaten/kota telah memenuhi besaran minimal ADD, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum menyalurkan kembali DAU dan/ atau DBH yang ditunda.

(2) Penyaluran kembali DAU dan/ atau DBH yang ditunda

oleh KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum.

(3) Penyaluran kembali DAU dan/ a tau DBH yang ditunda

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara sekaligus ke RKUD pada penyaluran DAU dan/ atau DBH periode berikutnya.

jdih.kemenkeu.go.id

Bagian Keempat Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ a tau Dana Bagi Hasil

(1) Dalam hal berdasarkan evaluasi kembali sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bupati/wali kota:

• tidak menyampaikan peraturan bupati/wali kota atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) atau ayat (11); atau
• menyampaikan peraturan bupati/wali kota atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) atau ayat (11) dan belum memenuhi besaran minimal ADD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung besaran DAU dan/ a tau DBH yang akan dipotong.

(2) Dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke RKD.

(3) Pembagian dana hasil pemotongan DAU dan/ a tau DBH

kepada setiap Desa yang akan disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional berdasarkan:

• besaran ADD yang ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa; atau
• alokasi formula Dana Desa tahun anggaran berjalan yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.

(1) Berdasarkan hasil penghitungan jumlah DAU dan/atau

DBH yang akan dipotong dan pembagian dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH kepada setiap Desa yang akan disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya bagi Daerah yang tidak memenuhi ketentuan ADD.

(2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) minimal memuat:

• nama Daerah;
• selisih kurang ADD;
• jenis, jumlah, dan periode penyaluran DAU dan/ atau DBH yang dipotong;
• kode dan nama Desa;
• kecamatan;
• penyaluran kembali DAU dan/ atau DBH yang ditunda; dan
• besaran penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke RKD tiap-tiap Desa.

jdih.kemenkeu.go.id

(3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melakukan:

• penyaluran kembali DAU dan/ atau DBH yang ditunda ke RKUD;
• pemotongan penyaluran DAU dan/ a tau DBH ke RKUD; dan
• penyaluran atas dana hasil pemotongan DAU dan/ a tau DBH sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKD.

(2) KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melakukan

penyaluran kembali DAU dan/ atau DBH yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara sekaligus ke RKUD pada penyaluran DAU dan/ atau DBH periode berikutnya.

(1) Pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara sekaligus pada periode berikutnya sebesar hasil penghitungan jumlah DAU dan/ atau DBH yang akan dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) .

(2) Pemotongan penyaluran DAU dan/ a tau DBH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran dan SPM penyaluran DAU dan/ a tau DBH periode berkenaan.

(3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pemotonga n penyaluran DAU dan/atau DBH ke RKUD.

(4) Dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun penerimaan transito hasil pemotongan DAU atau DBH.

Bagian Kelima Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil ke Rekening Kas Desa

(1) KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum m elakukan

penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/ a tau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c ke RKD secara sekaligus berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

(2) Penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/ a tau DBH

ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan besaran pembagian ADD untuk setiap Desa yang

jdih.kemenkeu.go.id

tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(3) Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat

Permintaan Pembayaran sebagai dasar penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/ a tau DBH ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat penandatangan surat perintah membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke RKD.

(5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH ke RKD.

(6) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerj a setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

(7) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran,

SPM, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa melakukan pencatatan dan penganggaran atas penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH yang diterima RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
• penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
• perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
• perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

(1) KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melakukan

penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan atas:

• penyaluran kembali DAU dan/ atau DBH yang ditunda ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) huruf a;

• dana hasil pemotongan penyaluran DAU dan/ a tau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hurufb;dan
• penyaluran atas dana hasil pemotongan DAU dan/ a tau DBH ke RKD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) huruf c.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peratura n Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 949

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id