Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil penghitungan jumlah DAU dan/atau

DBH yang akan dipotong dan pembagian dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH kepada setiap Desa yang akan disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya bagi Daerah yang tidak memenuhi ketentuan ADD.

(2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) minimal memuat:

• nama Daerah;
• selisih kurang ADD;
• jenis, jumlah, dan periode penyaluran DAU dan/ atau DBH yang dipotong;
• kode dan nama Desa;
• kecamatan;
• penyaluran kembali DAU dan/ atau DBH yang ditunda; dan
• besaran penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke RKD tiap-tiap Desa.

jdih.kemenkeu.go.id

(3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.