Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pas al 7 , Direktur J enderal Pe rim bangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada: a . bupati/wali kota yang menganggarkan ADD kurang dari 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota yang bersangkutan; dan

• bupati/wali kota yang belum menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) minimal memuat:

• jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota bersangkutan;
• besaran DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD atau ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN;
• besaran dan persentase ADD dari DAU dan DBH yang ditetapkan dan yang seharusnya ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa; dan
• selisih kurang ADD dari ADD yang seharusnya ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa.

(3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 Mei tahun anggaran berjalan untuk dilakukan evaluasi kembali atas pemenuhan besaran ADD.

(4) Dalam hal tanggal 5 Mei bertepatan dengan hari libur

atau hari yang diliburkan, peraturan bupati/wali kota dan/ atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ a tau Dana Bagi Hasil