PENGELOLMN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
5. Daerah Tertinggal adalah Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan Daerah lain dalam skala nasional.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang. selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan

jdih.kemenkeu.go.id

mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
3. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari BUN yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari pembantu pengguna anggaran BUN, yang disusun menurut BA BUN.
5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
8. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKD.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

jdih.kemenkeu.go.id

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
3. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
5. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian formil dokumen persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
6. Administrator Pusat adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
7. Administrator Daerah adalah aparatur sipil negara Daerah yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.

(1) Dalam rangka pengelolaan Insentif Fiskal, Menteri selaku

Pengguna Anggaran BUN Pengelola TKD menetapkan:

• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
• Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
• Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
• Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

(2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi Insentif Fiskal.

jdih.kemenkeu.go.id

(3) Dalam ha! pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN

Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(4) Dalam ha! pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN

Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(5) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4), merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitifyang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/ atau KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

• tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan.
• masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN tidak dapat melaksanakan tugas.

(6) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa,

Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pejabat pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA definitif.

(7) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir

dalam ha! Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/ atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah terisi kembali oleh pejabat definitif atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPABUN.

(8) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD dapat mengusulkan

penggantian KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(9) Penggantian KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif,

Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,

dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

• mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
• menyusun RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
• menyampaikan RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
• menandatangani RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
• menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal; dan
• menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran dan/ atau penundaan Insentif Fiskal kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

(2) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi

Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut:

• menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM;
• menyusun proyeksi penyaluran dan rencana penarikan dana TKD untuk Insentif Fiskal;
• mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Insentif Fiskal;
• menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas penyaluran Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• melakukan verifikasi terhadap rekomendasi penyaluran Insentif Fiskal dari KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
• melaksanakan penyaluran InsentifFiskal berdasarkan rekomendasi penyaluran dari KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD

jdih.kemenkeu.go.id

menggunakan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara; dan

• melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Insentif Fiskal melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

• menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara;
• menyusun proyeksi penyaluran Insentif Fiskal sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi cash planning information network; dan
• menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal5 Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, serta koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Insentif Fiskal oleh Pemerintah Daerah.

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,

dan Keistimewaan mengusulkan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD.

(2) Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:

• perkembangan dana insentif daerah dan/ atau Insentif Fiskal dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
• arah kebijakan Insentif Fiskal; dan/ atau
• kemampuan keuangan negara.

(3) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk

Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal.

(4) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan Indikasi

Kebutuhan Dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat

jdih.kemenkeu.go.id

(2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan

Februari tahun anggaran sebelumnya.

(5) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana

TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

(6) Menteri menetapkan pagu indikatif Insentif Fiskal dengan

mempertimbangkan Indikasi Kebutuhan Dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan

penghitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya berdasarkan pagu indikatif Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(6).

(2) Penghitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan

kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian kinerja Daerah.

(3) Penilaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) didasarkan pada:

• nilai peningkatan kinerja; dan/ a tau
• nilai capaian kinerja tahun terakhir.

(4) Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan kepada Daerah yang berkinerja baik.

Pengalokasian Insentif Fiskal setiap Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan:

• klaster Daerah;
• kriteria utama; dan
• kategori kinerja.

(1) Klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf a terdiri atas:

• klaster A, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
• klaster B, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sedang menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
• klaster C, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal; dan

jdih.kemenkeu.go.id

• klaster D, merupakan Daerah dengan kategori Daerah Tertinggal.

(2) Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, huruf b, dan huruf c sesuai Peraturan Menteri mengenai kapasitas fiskal Daerah.

(3) Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d sesuai Peraturan Presiden mengenai Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

(1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

b diatur dengan ketentuan:

• klaster A menggunakan indikator:

1. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun terakhir; dan
2. ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD dalam 1 (satu) tahun terakhir.

• klaster B menggunakan indikator:

1. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 2 (dua) tahun terakhir; dan
2. ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam 1 (satu) tahun terakhir.

• klaster C menggunakan indikator ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam 1 (satu) tahun terakhir.
• klaster D tidak menggunakan kriteria utama.

(2) Ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah

mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf c terdiri atas:

• kinerja pengelolaan keuangan pemerintah;
• kinerja pelayanan dasar;
• kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional; dan
• kinerja sinergi kebijakan pemerintah.

(2) Kategori kinerja pengelolaan keuangan pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas variabel:

• tingkat kemandirian Daerah yang didasarkan pada perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto non minyak dan gas bumi;
• interkoneksi sistem informasi keuangan daerah; dan
• sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

(3) Kategori kinerja pelayanan dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas variabel:

jdih.kemenkeu.go.id

• bayi dibawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi lengkap;
• indeks standar pelayanan minimal pendidikan;
• akses sanitasi layak;
• pengelolaan air minum;
• penurunan tingkat pengangguran terbuka; dan
• indeks pembangunan manusia.

(4) Kategori kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas variabel:

• penurunan prevalensi stunting;
• penurunan presentase penduduk miskin; dan
• pengendalian inflasi daerah.

(5) Kategori kinerja sinergi kebijakan pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

• kelompok inovasi, meliputi variabel:

1. inovasi Daerah;
2. inovasi pelayanan publik; dan
3. pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;

• kelompok pelayanan, meliputi variabel:

1. penghargaan pembangunan daerah;
2. pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha; dan
3. percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; dan

• kelompok integritas meliputi variabel tingkat persepsi korupsi.

(1) Data indikator opini wajar tanpa pengecualian atas laporan

keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Data:

• indikator penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c; dan
• realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Keuangan.

(3) Data interkoneksi sistem informasi keuangan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan.

(4) Data:

• produk domestik regional bruto non minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
• akses sanitasi layak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) huruf c;

• penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e;
• indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f; dan

jdih.kemenkeu.go.id

• penurunan persentase penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) buruf b, bersumber dari Badan Pusat Statistik.

(5) Data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) buruf c dan data inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) buruf a angka 2 merupakan basil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(6) Data bayi di bawah 2 (dua) tabun yang mendapat imunisasi

lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) buruf a dan penurunan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) buruf a bersumber dari Kementerian Kesebatan.

(7) Data indeks standar pelayanan minimal pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) buruf b merupakan basil penilaian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

(8) Data pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) buruf d merupakan basil penilaian dari

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(9) Data pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (4) buruf c merupakan basil penilaian Tim Pengendali Inflasi Daerab dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(10) Data inovasi Daerab sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (5) buruf a angka 1 merupakan basil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

(11) Data pengelolaan lingkungan bidup dan kebutanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) buruf a angka 3 merupakan basil penilaian dari Kementerian Kebutanan dan Lingkungan Hidup.

(12) Data pengbargaan pembangunan Daerab sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) buruf b angka 1 merupakan basil penilaian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(13) Data pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan

pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (5) buruf b angka 2 merupakan basil

penilaian dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(14) Data tingkat persepsi korupsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (5) buruf c merupakan basil survei penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

(1) Penilaian kinerja untuk:

• kinerja pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) buruf a;
• variabel bayi di bawab 2 (dua) tabun yang mendapat imunisasi lengkap tingkat provinsi, indeks standar pelayanan minimal pendidikan, akses sanitasi layak, pengelolaan air m1num, penurunan tingkat

jdih.kemenkeu.go.id

pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(3) huruf a sampai dengan huruf f;

• variabel penurunan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dan penurunan persentase penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b; dan
• variabel pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 dan variabel tingkat

persepsi korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c, dihitung berdasarkan nilai peningkatan kinerja dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(2) Penilaian kinerja untuk:

• variabel bayi di bawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi lengkap tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a;
• variabel pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c; dan
• variabel inovasi daerah, inovasi pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, penghargaan pembangunan daerah, dan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf b angka 1, dan angka 3, dihitung berdasarkan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.

(3) Penghitungan nilai kinerja Daerah pada kategori kinerja:

• pengelolaan keuangan pemerintah variabel interkoneksi sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan untuk Daerah yang mendapatkan nilai capaian tahun terakhir paling rendah 95 (sembilan puluh lima).
• sinergi kebijakan pemerintah variabel pelayanan terpadu 1 (satu) pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat

(5) huruf b angka 2 dilakukan terhadap Daerah yang

mendapatkan nilai capaian tahun terakhir paling • rendah 80 (delapan puluh).

(4) Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) huruf a, dihitung sebagai berikut:

• menghitung nilai peningkatan kinerja dengan rumus: . . . (Data t - Data t-1) mla1 penmgkatan kinerja = . . ( nila1.1 ma s1ma 1 - Data t-1) Keterangan: Datat data capaian tahun terakhir Data t-1 = data 1 (satu) tahun atau lebih sebelum Data t Nilai nilai capaian maksimal dari variabel maksimal

jdih.kemenkeu.go.id

• nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk variabel:

1. tingkat kemandirian Daerah, sistem informasi keuangan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, bayi di bawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi lengkap untuk tingkat provinsi, indeks standar pelayanan minimal pendidikan, akses sanitasi layak, pengelolaan air minum, indeks pembangunan manusia, pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha, dan tingkat persepsi korupsi sebesar 100 (seratus);
2. penurunan prevalensi stunting, penurunan persentase penduduk miskin, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0 (nol).

(5) Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan nilai capaian kinerja paling mutakhir yang tersedia untuk setiap variabel.

(6) Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) untuk variabel penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan prevalensi stunting, penurunan persentase penduduk miskin, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf a, dan huruf b, dilakukan standarisasi dengan rumus: variabelii - variabelmaks ii Std variabelii = . . + 1 vanabelminij - vanabelmaksij Keterangan: Std variabelii nilai standar Daerah tiap-tiap variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D variabelii = nilai variabel Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D variabelmaks ij = nilai maksimal Daerah provinsi/kabupaten/kota tiap-tiap variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D variabelmin ij = nilai minimal Daerah provinsi/kabupaten/kota tiap-tiap variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D 1 = tingkat pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota = jenis Klaster A/Klaster B/Klaster J C/Klaster D

(7) Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, ayat (4) huruf c, dan ayat (5) dilakukan standarisasi dengan rumus:

jdih.kemenkeu.go.id

. variabelij - variabelmin ij Std vanabelii = . . +1 vanabelmaksij - vanabelminij Keterangan: Std variabelii = nilai standar Daerah tiap-tiap kategori/variabel dalam 'Klaster A/Klaster B/Klaster C variabelii = nilai kategori/variabel Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C variabelmaks ij = nilai maksimal Daerah provinsi/ kabupaten / kota tiap-tiap variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D variabelmin ii nilai minimal Daerah provinsi/ kabupaten/ kota tiap-tiap variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D 1 tingkat pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/ kota jenis Klaster A/Klaster B/Klaster J C/Klaster D

(8) Nilai kinerja Daerah setiap variabel dihitung dengan

ketentuan:

• variabel bayi di bawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi lengkap tingkat kabupaten/kota, pengendalian inflasi daerah, inovasi daerah, inovasi pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, penghargaan pembangunan daerah, dan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dihitung dengan menggunakan nilai standar capaian kinerja tahun terakhir;
• variabel tingkat kemandirian Daerah, sistem informasi keuangan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, bayi di bawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi lengkap tingkat provinsi, indeks standar pelayanan minimal pendidikan, akses sanitasi layak, pengelolaan air minum, penurunan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, penurunan prevalensi stunting, penurunan persentase penduduk miskin, pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha, dan tingkat persepsi korupsi dihitung dengan menggunakan rata-rata jumlah nilai standar peningkatan kinerja dan nilai standar capaian kinerja tahun terakhir.

(9) Nilai kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan penjumlahan nilai kinerja Daerah tiap-tiap variabel pada kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

(10) Nilai kinerja tiap-tiap kelompok variabel sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dihitung dengan tahapan:

• Penjumlahan nilai kinerja tiap variabel; dan

jdih.kemenkeu.go.id

• Melakukan normalisasi dengan membagi nilai penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan nilai maksimal penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf a per klaster per provinsi/kabupaten/kota.

(11) Nilai kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus: Nilai kategori kinerja = (30% x (nilai kinerja kelompok variabel inovasi)) + (30% x (nilai kinerja kelompok variabel pelayanan)) + (40% x (nilai kinerja kelompok variabel integritas))

(1) Dalam ha! Pemerintah Daerah memiliki nilai data capaian

tahun terakhir dan nilai data 1 (satu) tahun atau lebih sebelum data capaian tahun terakhir sebesar nilai maksimal pada variabel sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1), nilai peningkatan kinerja diberi nilai

sebesar 2 (dua).

(2) Dalam ha! Pemerintah Daerah memiliki nilai data capaian

tahun terakhir sebesar nilai maksimal dan nilai data 1 (satu) tahun atau lebih sebelum data capaian tahun terakhir sebesar kurang dari nilai maksimal pada variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), nilai peningkatan kinerja diberi nilai sebesar 1 (satu).

(3) Dalam ha! Pemerintah Daerah tidak memiliki data capaian

tahun terakhir dan/ atau nilai data 1 (satu) tahun atau lebih sebelum data capaian tahun terakhir untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai peningkatan kinerja.

(4) Dalam ha! Pemerintah Daerah tidak memiliki nilai data

capaian tahun terakhir perhitungan untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai capaian tahun terakhir.

Daerah yang mendapatkan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Daerah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• memenuhi kriteria utama untuk klaster A, klaster B, dan klaster C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c;
• mendapatkan nilai kinerja Daerah dengan peringkat terbaik untuk tiap-tiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
• jumlah daerah dengan peringkat terbaik untuk tiap klaster per kategori kinerja didasarkan pada proporsi jumlah daerah di tiao klaster d engan rincian: Klaster Proporsi Jumlah Daerah Jumlah Daerah Peringkat Terbaik A 30% 9 Provinsi 3 Provinsi 44 Kota 13 Kota

jdih.kemenkeu.go.id

91 Kabupaten 27 Kabupaten B 25% 9 Pravinsi 2 Pravinsi 19 Kata 5 Kata 77 Kabuoaten 19 Kabuoaten C 20% 16 Pravinsi 3 Pravinsi 30 Kata 6 Kata 185 Kabuoaten 37 Kabuoaten D 30% 62 Kabupaten 19 Kabupaten

Penentuan alakasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 per Daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

• nilai kinerja daerah dengan peringkat terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan standardisasi untuk tiap klaster per kategari kinerja per daerah pravinsi/kabupaten/kata dengan menggunakan rumus: nilai daerahij - nilai terendahij X 0,3 + 1 nilai tertinggiij - nilai terendahij Keterangan: 1 = tingkat pemerintahan daerah pravinsi/kabupaten/ kata j = jenis Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D
• pagu per kategari kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari

pagu Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya; C. pagu per klaster per pravinsi/kabupaten/kata untuk tiap kategari kinerja dihitung dengan menggunakan rumus: jumlah Daerah peringkat terbaikij pagu Pagu per klaster per jumlah Daerah X kategori provinsi/kabupaten/kota terbaik kategori kinerja kinerja Keterangan: 1 = tingkat pemerintahan daerah pravinsi/kabupaten/ kata j = jenis Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D

• alakasi per Daerah per kategari kinerja dihitung dengan menggunakan rumus: Nilai kinerja daerah Pagu per . ah dengan peringkat terbaiku [ klaster per ) a Io k as, per Daer . h . ki . X . k t • ki • = JUm 1a m.1a1 nerJa prov1ns1.1 per a egon nerJa Daerah dengan peringkat kabupaten/ terbaikij kota Keterangan: 1 = tingkat pemerintahan daerah pravinsi/kabupaten/ kata j = jenis Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D
• alakasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya per Daerah merupakan penjumlahan alakasi kategari kinerja untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

jdih.kemenkeu.go.id

BABV PENYALURAN

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,

dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Ins en tif Fiskal.

(2) Penyusunan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau

perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

(1) Dalam rangka penyaluran Insentif Fiskal, KPA BUN

Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran Dana

Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta ketentuan rencana penarikan dana.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan dasar bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM untuk melakukan penerbitan SPP atau SPM BUN penyaluran Insentif Fiskal.

(4) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai

dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN.

(1) Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(2) Dalam hal terdapat perubahan atas RKUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:

• asli rekening koran dari RKUD; dan
• salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD.

(1) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja

tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

jdih.kemenkeu.go.id

• tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi dan dilakukan paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
• tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi dan dilakukan paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(2) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja

tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

• Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
• rencana penggunaan Insentif Fiskal; dan
• laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal bagi Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal pada tahun anggaran sebelumnya, dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan.

(3) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja

tahun sebelumnya tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk

penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD.

(5) Rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.

(6) Laporan realisasi penyerapan dana insentif daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah.

(7) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk

penghargaan kinerja tahun sebelumnya belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tidak disalurkan.

(8) Dalam ha! tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dilakukan pada hari kerja berikutnya.

jdih.kemenkeu.go.id

(9) Rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal bagi Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan

bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya.

(2) Penyampaian laporan bulanan realisasi penyerapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.

(3) Dalam hal tanggal penyampaian laporan bulanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(4) Laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal

untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam rangka monitoring penggunaan sisa dana insentif

daerah sampai dengan tahun anggaran 2022 dan/ atau sisa Insentif Fiskal tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa dana insentif daerah dan/atau Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(2) Laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi

penyerapan sisa dana insentif daerah dan/ a tau Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dokumen:

• laporan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (4);
• laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau

jdih.kemenkeu.go.id

C. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa dana insentif daerah dan/ atau Insentif Fiskal disusun dan disampaikan melalui portal pada laman http: I I sikd.djpk.kemenkeu.go.idl did

(1) Pemerintah Daerah penerima Insentif Fiskal

menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(2) Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.

(3) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah disusun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan ditandangani dengan ketentuan sebagai berikut:

• laporan rencana penggunaan Insentif Fiskal ditandangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah;
• laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal ditandangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah; dan
• laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah.

(5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan tanda tangan basah, laporan dimaksud dibubuhi cap dinas.

(6) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah

ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipindai dan diunggah dalam bentuk arsip data komputer dengan format portable document format melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.

(7) Laporan yang diunggah melalui aplikasi sistem informasi

keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Administrator Pusat.

(8) Dalam hal hasil Verifikasi sebagai dimaksud pada ayat (7)

menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan Insentif Fiskal belum sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sesuai dengan catatan Administrator Pusat.

(9) Perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah kembali melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.

(10) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dan perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada

jdih.kemenkeu.go.id

ayat (9) diterima paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat, sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian tiap-tiap laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan ayat

(3) serta pasal 21 ayat (1).

(1) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/ atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:

• pengendalian inflasi;
• penurunan stunting;
• peningkatan investasi; dan/ atau
• penurunan kemiskinan.

(2) Sisa dana insentif daerah sampai dengan tahun anggaran

2022 dan/atau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/ atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:

• pengendalian inflasi Daerah;
• penurunan prevalensi stunting;
• peningkatan investasi;
• penurunan kemiskinan;
• pelayanan pendidikan; dan/ a tau
• pelayanan kesehatan.

(3) Dalam hal daerah:

• belum memenuhi penggunaan dana insentif daerah tahun 2021 sebesar 30% bidang kesehatan dan 10% bidang pendidikan; dan/ atau
• belum memenuhi penggunaan dana insentif daerah tahun 2022 se besar 21 % bi dang kesehatan dan 10% bidang Pendidikan sisa dana insentif daerah tahun 2021 dan/ atau tahun 2022 harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban tersebut.

(4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

sisa dana insentif daerah dan/atau Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat digunakan untuk mendanai:

• gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
• perjalanan dinas.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN

TKD, pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.

(2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Insentif

Fiskal.

(3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku unit akuntansi dan pelaporan keuangan PPA BUN Pengelola TKD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

(4) Penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut:

• laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
• laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan

penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:

• laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi Insentif Fiskal selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan

jdih.kemenkeu.go.id

• laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data

elektronik akrual transaksi Insentif Fiskal selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

( 1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal.

(2) Pemantauan terhadap pengelolaan Insentif Fiskal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• laporan rencana penggunaan;
• penyaluran dari RKUN ke RKUD; dan
• laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi keluaran.

(3) Evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

• kebijakan pengalokasian Insentif Fiskal;
• mekanisme penyaluran Insentif Fiskal;
• realisasi penyaluran Insentif Fiskal; dan
• penggunaan dan basil keluaran Insentif Fiskal.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Insentif Fiskal tahun anggaran berikutnya.

(1) Dalam hal Kepala Daerah penerima Insentif Fiskal

melakukan tindak pidana korupsi, Menteri dapat mengajukan surat permohonan kepada lembaga penegak hukum mengenai status hukum Kepala Daerah.

(2) Dalam hal Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka

tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum, Menteri dapat:

• melakukan penundaan penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan; dan/atau

jdih.kemenkeu.go.id

• melakukan penghentian penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan sebesar pagu alokasi Insentif Fiskal yang belum disalurkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penundaan dan/ atau penghentian penyaluran Insentif

Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

(4) Dalam hal status tersangka Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dicabut, Menteri dapat melakukan penyaluran kembali atas penundaan dan/ atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal.

(5) Pencabutan status tersangka Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada keterangan/penjelasan yang disampaikan oleh lembaga penegak hukum yang disampaikan sebelum tanggal 20 November tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal keterangan/penjelasan yang disampaikan oleh

lembaga penegak hukum yang disampaikan setelah tanggal 20 November tahun anggaran berjalan, tidak dapat dilakukan penyaluran kembali atas penundaan dan/atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal.

BABX

KETENTUANPENUTUP

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 932

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL

RENCANAPENGGUNAAN

INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... J1l

Yang bertanda tangan dibawah m1 ..................... (2) menyatakan telah mencantumkan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau akan mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Ou.tout Jenis Kegiatan Pagu Anggaran Jumlah Satuan

(7) (6) ........... 1. ■ •••••••••••••• • •••••• (3) ······························· (4) ...........

■ ■ ■ ■ ■■ I I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • I I I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ 2. ...................... ···········

Dst

Jumlah ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (5) Demikian rencana penggunaan alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp ......................... (5l sebagai syarat penyaluran Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • ••••••••• • ••••.••••••• • •••• (8)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a tau Sekretaris Daerah ................. .(ll

••••••.•.. •.• •.• •.••.••. (9)

••••••• • •.•••.•••••••• • •.•••••••••••••• (10)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian

1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni:

• Gubernur atau Waldl Gubernur untuk daerah provinsi;
• Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; C. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
• Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.

1. Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
3. Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
4. Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
5. Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
6. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
7. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
8. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

jdih.kemenkeu.go.id

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL BAGI DAERAH

YANG MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL

TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... 111

TAHUN ......... .121

Yang bertanda tangan di bawah ini ......................... 131 menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal .................. (41 ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN : Rp ............................ .151

Penggunaan Dana

• Realisasi Penggunaan Dana : Rp ............................ .161
• Persentase Penggunaan Dana .................... %(71

Output Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Jumlah Satuan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18) •••••••••••••••••••••••• .191 ••••••••••• 111] ••••••••••• 112)

Jumlah ......................... 110) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan m1 (sejumlah Rp ................ .1101), disimpan sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • , ••.....................•..•.. (131

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ···················.(11

........................ (141

.•..•..•..•.....................•..••.. (151

q jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian

1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaporkan.
3. Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni:

• Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
• Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; C. Wali Kata atau Wakil Wali Kata untuk daerah kota; atau
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/ kabupaten/ kota.

1. Diisi dengan jenis Insentif fiskal yang akan dilaporkan.
2. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
3. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
4. Diisi sesua1 dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
5. Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
6. Diisi jumlah realisasi kegiatan.
7. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
8. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
9. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
10. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
11. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
12. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

jdih.kemenkeu.go.id

C. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN

KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN

2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .!1l

Yang bertanda tangan dibawah ini ....................... (2) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN Tahap I : Rp .••..•..•..•..•••••••••••• (3) Realisasi Penggunaan Dana : Rp ·························· (4) Persentase Penggunaan Dana ............. % (5)

Output Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Jumlah Satuan

(9) (10) ••••••••••••••••••••••••• (6) ...•••..••••••••••••••.. .(7) ......... .........

Jumlah .....••••••••••••••••..• .18) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp •••••••..•..•..•..... )18), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .

• ••. ••. .•. .•. .•. .•. .•. . , ..•..••..•..•..•..••• .111)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .............................. Ill

••••••••••••••••••••.••• (12)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .(13)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No Uraian

1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni:

• Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
• Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
• Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.

1. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima pada penyaluran tahap I.
2. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dana In sen tif Fiskal pada penyaluran tahap I.
3. Diisi sesuai dengan persentase penggunaan dana Insentif Fiskal pada penyaluran tahap I.
4. Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
5. Diisi jumlah realisasi kegiatan.
6. Diisijumlah realisasijenis kegiatan.
7. Diisijumlah output yang dihasilkan dalam satujenis kegiatan.
8. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
9. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
10. Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
11. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

jdih.kemenkeu.go.id

D. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL

UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL

KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .(11

••••••••••• (21 TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini ....................... (31 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Bulanan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya In! dengan nnc1an, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN ke RKUD : Rp .......................... (4)

(5) Realisasi Penggunaan Dana di APBD : Rp ..........................

Persentase Penggunaan Dana ••........... %(6)

Output Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Jumlah Satuan

(10) .••..... .(11) ••••••••••••••••••••••••• (8) ......... ·························(7)

Jumlah •••..•......•••..•.•••••• (9) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .•..•..••.••..•.••••• )(9)' disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi clan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..................... _(12)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .............................. (11

........................ (13)

....................................... (14)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No Uraian

1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan.
3. Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni:

• Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
• Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
• Wali Kata atau Wakil Wali Kata untuk daerah kota; atau
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.

1. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
2. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
3. Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
4. Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
5. Diisi jumlah realisasi kegiatan.
6. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
7. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
9. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
10. Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
11. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

q

jdih.kemenkeu.go.id

E. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DAN LAPORAN REALISASI

PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN

ANGGARAN 2022 DAN/ ATAU SISA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN

SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAN/ATAU INSENTIF FISKALTAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .(11

Yang bertanda tangan dibawah ini ..................... !21 menyatakan telah mencantumkan sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/ atau sisa Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan/ a tau akan mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Outnut Jenis Kegiatan Pagu Anggaran Jumlah Satuan

(7) (6) (3) (4) . .......... ........... ............................... 1. ......................

1. ...................... ............................... . .......... . .......... Dst

Jumlah ............................... (5) Demikian rencana penggunaan sisa dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/ atau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp ........................ !51 dibuat dengan sebenarnya.

(8) ....................... ' ............................ .

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ................. .(11

•••••••••••••••••••••••• (9)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (10)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian

1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni:

• Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
• Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; C. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
• Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.

1. Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
3. Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
4. Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
5. Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
6. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
7. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
8. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

jdih.kemenkeu.go.id

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN

SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAN/ ATAU INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .!1l

Yang bertanda tangan di bawah ini ...................... .!2l menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/ a tau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut: Realisasi Penyaluran dari RKUN:

• Tahun Anggaran ... . : Rp ••••••••••••••••••••••••••• .13)
• Tahun Anggaran ... . : Rp •••••••••••••••••••••••••••• (4) Jumlah : Rp ···························.(5)

Penggunaan Dana

• Realisasi Penggunaan Dana : Rp •••••••••••••••••••••••••••• (6)
• Realisasi Penggunaan Sisa Dana : Rp ···························'7) Jumlah : Rp •••••••••••••••••••••••••• .18)
• Persentase Penggunaan Dana ... %(9)

Output Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Jumlah Satuan

1. •••.••......•••••••••• .(10) ...•••.................. .(11) •••••••••• .(12) .•..•.••••••• (13)

Jumlah •••••••••.........•••.... (14) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp ..................... )(15), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

(16) ....................... ' .......................... .

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .............................. (ll

•••••••••••••••••••••••• (17)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (18)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian

1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni:

• Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
• Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
• Wali Kota atau Wakil Wali Kata untuk daerah kota; atau
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/ kabupaten / kota.

1. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.
2. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.
3. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
4. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 7 . Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
5. Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan. 9 . Diisi sesua1 dengan persentase penyerapan kescluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6. Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
7. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
8. Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
9. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. ··-
10. Diisi jumlah realisasi yang sudah dilaksanakan. 15 . Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
11. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
12. Tanda tangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.
13. Diisi sesuai dengan n ama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. Salinan sesuai dengan aslinya, SRI MULYANI INDRAWATI Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id