Pasal 6

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,

dan Keistimewaan mengusulkan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD.

(2) Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:

• perkembangan dana insentif daerah dan/ atau Insentif Fiskal dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
• arah kebijakan Insentif Fiskal; dan/ atau
• kemampuan keuangan negara.

(3) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk

Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal.

(4) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan Indikasi

Kebutuhan Dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat

jdih.kemenkeu.go.id

(2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan

Februari tahun anggaran sebelumnya.

(5) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana

TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

(6) Menteri menetapkan pagu indikatif Insentif Fiskal dengan

mempertimbangkan Indikasi Kebutuhan Dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).