Pasal 10

(1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

b diatur dengan ketentuan:

• klaster A menggunakan indikator:

1. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun terakhir; dan
2. ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD dalam 1 (satu) tahun terakhir.

• klaster B menggunakan indikator:

1. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 2 (dua) tahun terakhir; dan
2. ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam 1 (satu) tahun terakhir.

• klaster C menggunakan indikator ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam 1 (satu) tahun terakhir.
• klaster D tidak menggunakan kriteria utama.

(2) Ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah

mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.