Pasal 11

(1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf c terdiri atas:

• kinerja pengelolaan keuangan pemerintah;
• kinerja pelayanan dasar;
• kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional; dan
• kinerja sinergi kebijakan pemerintah.

(2) Kategori kinerja pengelolaan keuangan pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas variabel:

• tingkat kemandirian Daerah yang didasarkan pada perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto non minyak dan gas bumi;
• interkoneksi sistem informasi keuangan daerah; dan
• sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

(3) Kategori kinerja pelayanan dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas variabel:

jdih.kemenkeu.go.id

• bayi dibawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi lengkap;
• indeks standar pelayanan minimal pendidikan;
• akses sanitasi layak;
• pengelolaan air minum;
• penurunan tingkat pengangguran terbuka; dan
• indeks pembangunan manusia.

(4) Kategori kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas variabel:

• penurunan prevalensi stunting;
• penurunan presentase penduduk miskin; dan
• pengendalian inflasi daerah.

(5) Kategori kinerja sinergi kebijakan pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

• kelompok inovasi, meliputi variabel:

1. inovasi Daerah;
2. inovasi pelayanan publik; dan
3. pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;

• kelompok pelayanan, meliputi variabel:

1. penghargaan pembangunan daerah;
2. pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha; dan
3. percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; dan

• kelompok integritas meliputi variabel tingkat persepsi korupsi.