Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PMK PENGELOLMN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 932

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL

RENCANAPENGGUNAAN

INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... J1l

Yang bertanda tangan dibawah m1 ..................... (2) menyatakan telah mencantumkan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau akan mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Ou.tout Jenis Kegiatan Pagu Anggaran Jumlah Satuan

(7) (6) ........... 1. ■ •••••••••••••• • •••••• (3) ······························· (4) ...........

■ ■ ■ ■ ■■ I I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • I I I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ 2. ...................... ···········

Dst

Jumlah ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (5) Demikian rencana penggunaan alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp ......................... (5l sebagai syarat penyaluran Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • ••••••••• • ••••.••••••• • •••• (8)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a tau Sekretaris Daerah ................. .(ll

••••••.•.. •.• •.• •.••.••. (9)

••••••• • •.•••.•••••••• • •.•••••••••••••• (10)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian

  1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
  2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni:
  • Gubernur atau Waldl Gubernur untuk daerah provinsi;
  • Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; C. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
  • Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
  1. Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
  2. Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
  3. Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
  4. Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
  5. Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
  6. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
  7. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
  8. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

jdih.kemenkeu.go.id

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL BAGI DAERAH

YANG MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL

TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... 111

TAHUN ......... .121

Yang bertanda tangan di bawah ini ......................... 131 menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal .................. (41 ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN : Rp ............................ .151

Penggunaan Dana

  • Realisasi Penggunaan Dana : Rp ............................ .161
  • Persentase Penggunaan Dana .................... %(71

Output Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Jumlah Satuan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18) •••••••••••••••••••••••• .191 ••••••••••• 111] ••••••••••• 112)

Jumlah ......................... 110) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan m1 (sejumlah Rp ................ .1101), disimpan sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • , ••.....................•..•.. (131

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ···················.(11

........................ (141

.•..•..•..•.....................•..••.. (151

q jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian

  1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
  2. Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaporkan.
  3. Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni:
  • Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
  • Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; C. Wali Kata atau Wakil Wali Kata untuk daerah kota; atau
  • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/ kabupaten/ kota.
  1. Diisi dengan jenis Insentif fiskal yang akan dilaporkan.
  2. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
  3. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
  4. Diisi sesua1 dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
  5. Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
  6. Diisi jumlah realisasi kegiatan.
  7. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
  8. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
  9. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
  10. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
  11. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
  12. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

jdih.kemenkeu.go.id

C. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN

KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN

2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .!1l

Yang bertanda tangan dibawah ini ....................... (2) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN Tahap I : Rp .••..•..•..•..•••••••••••• (3) Realisasi Penggunaan Dana : Rp ·························· (4) Persentase Penggunaan Dana ............. % (5)

Output Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Jumlah Satuan

(9) (10) ••••••••••••••••••••••••• (6) ...•••..••••••••••••••.. .(7) ......... .........

Jumlah .....••••••••••••••••..• .18) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp •••••••..•..•..•..... )18), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .

• ••. ••. .•. .•. .•. .•. .•. . , ..•..••..•..•..•..••• .111)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .............................. Ill

••••••••••••••••••••.••• (12)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .(13)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No Uraian

  1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
  2. Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni:
  • Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
  • Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
  • Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
  • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
  1. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima pada penyaluran tahap I.
  2. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dana In sen tif Fiskal pada penyaluran tahap I.
  3. Diisi sesuai dengan persentase penggunaan dana Insentif Fiskal pada penyaluran tahap I.
  4. Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
  5. Diisi jumlah realisasi kegiatan.
  6. Diisijumlah realisasijenis kegiatan.
  7. Diisijumlah output yang dihasilkan dalam satujenis kegiatan.
  8. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
  9. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
  10. Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
  11. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

jdih.kemenkeu.go.id

D. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL

UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL

KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .(11

••••••••••• (21 TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini ....................... (31 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Bulanan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya In! dengan nnc1an, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN ke RKUD : Rp .......................... (4)

(5) Realisasi Penggunaan Dana di APBD : Rp ..........................

Persentase Penggunaan Dana ••........... %(6)

Output Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Jumlah Satuan

(10) .••..... .(11) ••••••••••••••••••••••••• (8) ......... ·························(7)

Jumlah •••..•......•••..•.•••••• (9) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .•..•..••.••..•.••••• )(9)' disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi clan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..................... _(12)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .............................. (11

........................ (13)

....................................... (14)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No Uraian

  1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
  2. Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan.
  3. Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni:
  • Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
  • Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
  • Wali Kata atau Wakil Wali Kata untuk daerah kota; atau
  • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
  1. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
  2. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
  3. Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
  4. Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
  5. Diisi jumlah realisasi kegiatan.
  6. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
  7. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
  8. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
  9. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
  10. Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
  11. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

q

jdih.kemenkeu.go.id

E. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DAN LAPORAN REALISASI

PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN

ANGGARAN 2022 DAN/ ATAU SISA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN

SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAN/ATAU INSENTIF FISKALTAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .(11

Yang bertanda tangan dibawah ini ..................... !21 menyatakan telah mencantumkan sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/ atau sisa Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan/ a tau akan mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Outnut Jenis Kegiatan Pagu Anggaran Jumlah Satuan

(7) (6) (3) (4) . .......... ........... ............................... 1. ......................

  1. ...................... ............................... . .......... . .......... Dst

Jumlah ............................... (5) Demikian rencana penggunaan sisa dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/ atau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp ........................ !51 dibuat dengan sebenarnya.

(8) ....................... ' ............................ .

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ................. .(11

•••••••••••••••••••••••• (9)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (10)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian

  1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
  2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni:
  • Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
  • Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; C. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
  • Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
  1. Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
  2. Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
  3. Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
  4. Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
  5. Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
  6. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
  7. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
  8. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

jdih.kemenkeu.go.id

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN

SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAN/ ATAU INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .!1l

Yang bertanda tangan di bawah ini ...................... .!2l menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/ a tau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut: Realisasi Penyaluran dari RKUN:

  • Tahun Anggaran ... . : Rp ••••••••••••••••••••••••••• .13)
  • Tahun Anggaran ... . : Rp •••••••••••••••••••••••••••• (4) Jumlah : Rp ···························.(5)

Penggunaan Dana

  • Realisasi Penggunaan Dana : Rp •••••••••••••••••••••••••••• (6)
  • Realisasi Penggunaan Sisa Dana : Rp ···························'7) Jumlah : Rp •••••••••••••••••••••••••• .18)
  • Persentase Penggunaan Dana ... %(9)

Output Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Jumlah Satuan

  1. •••.••......•••••••••• .(10) ...•••.................. .(11) •••••••••• .(12) .•..•.••••••• (13)

Jumlah •••••••••.........•••.... (14) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp ..................... )(15), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

(16) ....................... ' .......................... .

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .............................. (ll

•••••••••••••••••••••••• (17)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (18)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian

  1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
  2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni:
  • Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
  • Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
  • Wali Kota atau Wakil Wali Kata untuk daerah kota; atau
  • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/ kabupaten / kota.
  1. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.
  2. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.
  3. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
  4. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 7 . Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
  5. Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan. 9 . Diisi sesua1 dengan persentase penyerapan kescluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
  6. Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
  7. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
  8. Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
  9. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. ··-
  10. Diisi jumlah realisasi yang sudah dilaksanakan. 15 . Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
  11. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
  12. Tanda tangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.
  13. Diisi sesuai dengan n ama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. Salinan sesuai dengan aslinya, SRI MULYANI INDRAWATI Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id

← Pasal 29 Lihat Peraturan Lengkap