Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

2. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

3. Sarana Prasarana Lingkungan yang selanjutnya disebut Sarling adalah fasilitas umum yang dibangun secara gotong royong untuk mendukung lingkungan tempat tinggal atau hunian guna meningkatkan kualitas kehidupan.

4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.

5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.

Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi: a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni; b. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk; c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak; d. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau e. luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat: a. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin; b. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; c. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

(1) Sarling merupakan kebutuhan dasar lingkungan. (2) Sarling yang dapat diperbaiki atau dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. tempat mandi, cuci, dan kakus untuk masyarakat umum; b. jalan setapak; c. tempat pembuangan/pengelolaan sampah; d. pembuangan air limbah rumah tangga/parit; e. prasarana penyedia air bersih; f. pos keamanan lingkungan; dan/atau g. tempat pertemuan warga.

Persyaratan lokasi Sarling meliputi: a. diprioritaskan di lokasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu; b. merupakan tanah yang berfungsi sebagai fasilitas sosial dan umum/tanah bengkok/tanah hibah atau wakaf; c. status tanah tidak dalam sengketa; dan d. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Sarling.

(1) Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan. (2) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota. (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga. (4) Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling. (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. bendahara.

Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas: a. melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun; b. mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/ pembangunan; c. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah/Sarling secara gotong royong; d. menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh: a. pemilik rumah; b. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau c. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

(1) Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme: a. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain; b. lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah; c. lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota; d. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan

Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin; e. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi; f. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/ kota; g. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin MENETAPKAN lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; h. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi; i. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan j. dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu. (2) Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyrakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran

persyaratan dan kriteria penerima calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

(1) Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mekanisme: a. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin; b. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi; c. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota; d. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin MENETAPKAN lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; e. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi; f. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan g. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas

kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu. (2) Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima bantuan.

Permohonan Bantuan Sosial Sarling dapat diajukan oleh: a. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau b. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme: a. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain; b. lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;

c. lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota; d. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling; e. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan

tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi; f. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota; g. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin MENETAPKAN lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling; h. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi; i. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Sarling; dan j. dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling.

(1) Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan mekanisme: a. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota bersama aparat desa melakukan pemetaan lokasi kumuh dan pendataan calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling; b. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Sarling kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi yang memuat data lokasi serta foto bangunan dan/atau foto lingkungan yang akan diperbaiki;

c. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi administrasi dan lapangan serta validasi; d. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin MENETAPKAN lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling; e. hasil penetapan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota; f. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kegiatan kepada calon penerima Bantuan Sosial Sarling dan membentuk tim Sarling; dan g. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima bantuan sosial harus menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Sarling. (2) Dalam hal melakukan pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

(1) Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. (2) Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.

(3) Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/ atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme: a. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki; b. MENETAPKAN prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya; c. MENETAPKAN prioritas Sarling yang akan diperbaiki/ dibangun; d. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya; e. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan; f. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk kedalam rekening kelompok; dan g. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir. (2) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/ atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping sosial.

(3) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu melakukan: a. verifikasi calon penerima bantuan; b. menyiapkan calon penerima bantuan; c. menyiapkan rencana anggaran biaya; d. memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat dalam pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; e. memberikan bimbingan motivasi sosial; f. mendampingi pelaksanaan; g. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau h. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

(1) Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perrumah. (2) Bantuan Sosial Sarling paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perlokasi.

(1) Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan. (2) Bahan bangunan dan peralatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.

(1) Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok. (2) Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/ menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.

Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan

Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling dengan petunjuk pelaksanaan serta hambatan dan perkembangan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

(1) Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/ atau Sarling dibuat oleh kelompok penerima Bantuan Sosial. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/ kota. (3) Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling disampaikan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.

(1) Laporan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berupa laporan keuangan dan foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial. (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. berita acara serah terima; b. realisasi rencana anggaran biaya; c. kuitansi dan faktur; dan d. foto kopi buku tabungan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA