Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO

(1) Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno yang selanjutnya disingkat PPKGBK menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum. (2) PPKGBK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. (3) PPKGBK dipimpin oleh Kepala Pusat, yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

PPKGBK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno untuk menunjang kegiatan olahraga nasional dan melestarikan Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai peninggalan nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPKGBK menyelenggarakan fungsi: a. menjaga dan melestarikan gedung/bangunan sebagai peninggalan nasional; b. penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran; c. pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja PPKGBK; d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian, dan monitoring atas pengusahaan pemanfaatan kawasan

Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno serta penyelenggaraan sistem teknologi informasi; e. penyelenggaraan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi umum lainnya, pengoordinasian penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa, pembinaan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan perparkiran, serta penanganan urusan hukum, kehumasan dan keprotokolan; f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PPKGBK; dan g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja PPKGBK.

PPKGBK terdiri atas: a. Direktorat Keuangan; b. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha; c. Direktorat Umum; dan d. Satuan Pemeriksaan Intern.

(1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran, penyusunan dan pelaporan kinerja, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyelenggaraan sistem teknologi informasi di lingkungan PPKGBK.

(3) Direktur Keuangan karena jabatannya melaksanakan tugas sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran; b. pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan PPKGBK; c. pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi; d. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran; e. pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, dan utang piutang; f. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan; g. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidangnya; dan i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Usaha sesuai bidang tugasnya.

Direktorat Keuangan terdiri atas: a. Divisi Anggaran dan Perencanaan b. Divisi Perbendaharaan; dan c. Divisi Akuntansi.

(1) Divisi Anggaran dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan Rencana

Bisnis dan Anggaran, penyiapan, penyajian, pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan data Rencana Strategis Bisnis, Perjanjian Kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi di lingkungan PPKGBK. (2) Divisi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, serta pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan. (3) Divisi Akuntansi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan aset, dan pengelolaan utang piutang, serta penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan.

(1) Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, pembangunan, pemasaran, pengendalian, dan monitoring atas pengusahaan pemanfaatan aset, dan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan dan penataan lingkungan di kawasan PPKGBK dalam rangka menjaga dan melestarikan gedung/bangunan sebagai peninggalan nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi: a. penyusunan kajian dan rencana kebijakan pengembangan sarana dan prasarana, investasi, dan

pemanfaatan aset; b. penyusunan rencana dan strategi pemasaran pemanfaatan sarana, dan prasarana; c. pelaksanaan pemasaran pemanfaatan aset, sarana, dan prasarana; d. pelaksanaan monitoring,

pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja sama; e. pengoordinasian pelayanan pemanfaatan sarana dan prasarana; f. sinkronisasi, integrasi dan konsolidasi rencana program dan kegiatan unit-unit usaha; g. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan PPKGBK; h. pengoordinasian dalam rangka menjaga dan melestarikan gedung/bangunan sebagai peninggalan nasional; i. pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan penataan kawasan di lingkungan PPKGBK; j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidangnya; dan k. pelaksanaan koordinasi operasional kegiatan unit-unit usaha.

Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha terdiri dari: a. Divisi Pengembangan Usaha; b. Divisi Pemasaran dan Penjualan; dan c. Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan.

(1) Divisi Pengembangan Usaha melakukan penyusunan kajian dan rencana pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan non olahraga, investasi, dan

pemanfaatan aset, serta sinkronisasi, integrasi dan konsolidasi rencana program dan kegiatan unit-unit usaha; (2) Divisi Pemasaran dan Penjualan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan strategi pemasaran pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dan non olahraga, pelaksanaan pemasaran pemanfaatan aset, sarana, dan prasarana, monitoring, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh mitra kerja sama, dan pelayanan pemanfaatan sarana dan prasarana. (3) Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana, penataan dan pemeliharaan lingkungan di lingkungan PPKGBK dalam rangka menjaga dan melestarikan gedung/bangunan sebagai peninggalan nasional.

(1) Direktorat Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Direktorat Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), hukum, ketatausahaan dan administrasi umum lainnya, serta pengelolaan urusan sumber daya manusia, kerumahtanggaan, perlengkapan, penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa, kebersihan, dan perparkiran, pengoordinasian penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan PPKGBK.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2), Direktorat Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan kehumasan dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility); b. pemberian dukungan pelayanan keprotokolan; c. penelaahan, penyusunan dan penyelarasan peraturan Direktur Utama dengan peraturan perundang- undangan; d. penyiapan perjanjian, perizinan, dan pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian permasalahan kerja sama dan/atau pertanahan baik di dalam maupun diluar peradilan; e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum lainnya; f. pengelolaan urusan sumber daya manusia, kerumahtanggan, perlengkapan, dan layanan pengadaan barang/jasa, kebersihan, dan perparkiran; g. pengoordinasian penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan; h. pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban; i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidangnya; dan j. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Usaha sesuai bidang tugasnya.

Direktorat Umum terdiri atas: a. Divisi Humas, Hukum, dan Administrasi; dan b. Divisi Sumber Daya Manusia dan Kerumahtanggaan.

(1) Divisi Humas, Hukum, dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kehumasan, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Resposibility), keprotokolan, pelaksanaan kajian/telaahan hukum, penyusunan dan

penyelarasan peraturan Direktur Utama dengan peraturan perundang-undangan, pembuatan perjanjian, penyiapan perizinan, pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa/permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum lainnya. (2) Divisi Sumber Daya Manusia dan Kerumahtanggaan melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, rekrutmen, pemetaan pegawai, penyusunan jenjang karir, remunerasi, dan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/jasa, kebersihan, dan perparkiran, serta pengoordinasian penyusunan organisasi, sistem dan prosedur kerja, standar pelayanan minimum, dan pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan PPKGBK.

(1) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaaan Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. (2) Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional PPKGBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana program kerja pemeriksaan tahunan; b. pelaksanaan pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan tindaklanjut, dan kegiatan pengawasan

lainnya dan tujuan tertentu serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan; c. pembinaan atas pelaksanaan pola tata kelola PPKGBK; d. pembinaan penerapan dan penilaian manajemen resiko di lingkungan PPKGBK; e. penegakan atas integritas dan kode etik; f. pendampingan terhadap pemeriksa eksternal; dan; g. pengoordinasian dengan instansi terkait di bidangnya.

(1) Dalam rangka pendayagunaan PPKGBK, Direktur Utama dapat membentuk Unit Usaha sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha pengelolaan sarana olahraga dan non olahraga di kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. (2) Pembentukan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara.

(1) Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan unit kerja operasional dari PPKGBK. (2) Unit Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara operasional dikoordinasikan oleh Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha dan dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pembinaan serta petunjuk teknis dari Direktur Keuangan, dan Direktur Umum sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Unit Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemanfaatan, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, pengawasan, dan pemasaran sarana prasarana olahraga dan non olahraga, serta menjaga

dan melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan Nasional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Usaha diatur dengan Peraturan Direktur Utama.

(1) Dewan Pengawas PPKGBK mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PPKGBK yang dilakukan oleh pejabat pengelola PPKGBK mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundang-undangan. (2) Dewan Pengawas PPKGBK berkewajiban: a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan Direktur Utama PPKGBK; b. melaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PPKGBK; c. mengikuti perkembangan kegiatan PPKGBK, serta memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan PPKGBK; d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola PPKGBK dalam melaksanakan pengelolaan PPKGBK; dan e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PPKGBK kepada pejabat pengelola PPKGBK. (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri

Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Ketentuan mengenai persyaratan pembentukan, persyaratan keanggotaan, pembentukan/pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Semua unit organisasi di lingkungan PPKGBK berikut unsur-unsurnya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan, dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik secara formal maupun informal.

Semua unit organisasi di lingkungan PPKGBK wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PPKGBK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Semua unsur di lingkungan PPKGBK wajib mengikuti dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan PPKGBK wajib mengawasi bawahannya. (2) Apabila terjadi penyimpangan, pimpinan unit organsiasi wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyampaian petunjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan penyampaian laporan kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatan dalam susunan organisasi masing-masing unit organisasi.

(1) Pejabat dan pegawai pada PPKGBK dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional Non- Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan. (2) Khusus untuk pejabat perbendaharaan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada PPKGBK harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan PPKGBK ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara. (2) Masa jabatan Direktur Utama, Direktur, dan Kepala

Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan PPKGBK ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan PPKGBK dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. tidak dapat menjalankan tugas dengan baik; c. melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan; d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PPKGBK dan/atau negara; e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern; f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; g. mengundurkan diri; atau h. telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Direktur yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, yang menjabat sebagai pejabat perbendaharaan.

(1) Pengisian jabatan Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan PPKGBK dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara melalui seleksi terbuka. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi pengisian jabatan Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan PPKGBK disusun oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi di lingkungan PPKGBK ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara. (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PPKGBK ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan rapat Direksi PPKGBK. (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada PPKGBK ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan rapat Direksi PPKGBK.

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan di PPKGBK, diberhentikan dari jabatan organiknya selama dipekerjakan/diperbantukan di PPKGBK tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(1) Pejabat dan pegawai diberhentikan dengan hormat sebagai pejabat/pegawai PPKGBK apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Struktur organisasi PPKGBK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja PPKGBK diatur dengan Peraturan Direktur

Utama PPKGBK setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara. (3) Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pejabat dan pegawai pada PPKGBK yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik INDONESIA, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik INDONESIA, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2016

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, format

ttd

PRATIKNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA