Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik INDONESIA dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.
5. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan.
6. Unit Pemrakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Kementerian.
7. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Asas Kerja Sama meliputi: a. legalitas; b. kejelasan tujuan dan hasil; c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; d. kepentingan nasional; e. saling menghargai dan menguntungkan; f. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; g. terencana; h. dapat dipertanggungjawabkan; dan i. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan Kerja Sama di Kementerian; b. meningkatkan koordinasi antar unit di Kementerian; dan c. mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Bentuk Kerja Sama terdiri atas: a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan b. Kerja Sama Luar Negeri.

(1) Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. Kerja Sama dengan kementerian/lembaga; b. Kerja Sama dengan pemerintah daerah; dan

c. Kerja Sama dengan badan hukum. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Dalam Negeri. (3) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan b. perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. (4) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kerja Sama Payung. (5) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.

(1) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. Kerja Sama dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain; dan b. Kerja Sama dengan dua atau lebih negara dan/atau badan hukum internasional. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Luar Negeri. (3) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. memorandum of understanding atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan b. implementing agreement atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. (4) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kerja Sama Payung. (5) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.

(1) Kerja Sama Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian menjadi payung bagi Kerja Sama yang dilakukan oleh Unit Pemrakarsa. (2) Kerja Sama Luar Negeri di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Kementerian menjadi payung bagi Kerja Sama yang dilakukan Unit Pemrakarsa dan kementerian/lembaga terkait. (3) Penyusunan Kerja Sama Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.

Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan melalui tahapan: a. penjajakan; b. perundingan; c. perumusan naskah; dan d. penandatanganan.

Penjajakan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan mengidentifikasi Kerja Sama dan koordinasi dengan mitra/ pihak lain.

(1) Perundingan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Unit

Pemrakarsa dengan melibatkan unit kerja yang menangani Kerja Sama di Unit Pemrakarsa. (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan mitra/pihak lain. (3) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal dan/atau draft Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.

(1) Proposal dan/atau draft Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan kepada: a. Sekretaris Jenderal bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri; b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal atau Direktorat dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal; dan c. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang diprakarsai oleh Pusat atau Biro dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat. (2) Proposal dan/atau draft Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.

(1) Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dibuat dengan memenuhi unsur-unsur yang paling sedikit terdiri atas: a. judul; b. tujuan;

c. ruang lingkup Kerja Sama; d. kegiatan yang akan dilakukan; dan e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab. (2) Format Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikoordinasikan oleh: a. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat; b. Sekretaris Direktorat Jenderal bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal; dan c. Sekretaris Inspektorat Jenderal bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. (2) Perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Unit Pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi, dan unit kerja/instansi terkait.

(1) Perumusan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui: a. telaah aspek substansi dan program; dan b. telaah aspek hukum. (2) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Unit Pemrakarsa, Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, dan unit terkait lainnya bagi

Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat; b. Unit Pemrakarsa, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan unit terkait lainnya bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal; dan c. Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait lainnya bagi naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. (3) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji isi Naskah Kerja Sama yang meliputi: a. tujuan; b. ruang lingkup; c. bentuk; d. pelaksanaan; e. pembiayaan; f. jangka waktu; g. keterkaitan Kerja Sama dengan program yang mendukung kebijakan Kementerian; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu. (4) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh: a. Biro Hukum dan Organisasi dan unit terkait lainnya bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat; b. Sekretariat Direktorat Jenderal, dan unit terkait lainnya bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal; dan c. Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait lainnya bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. (5) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengkaji isi Naskah Kerja

Sama Dalam Negeri terhadap penerapan kaedah hukum dan format Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.

(1) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) menjadi bahan pembahasan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dengan mitra. (2) Hasil pembahasan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dengan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah final Kerja Sama Dalam Negeri. (3) Naskah final Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan paraf dari: a. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Organisasi, Unit Pemrakarsa, dan mitra Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat; b. Sekretaris Direktorat Jenderal, Unit Pemrakarsa, dan mitra bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal; dan c. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Unit Pemrakarsa, dan mitra bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

(1) Naskah final Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditandatangai oleh pejabat yang berwenang menandatangai Naskah Kerja Sama. (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Menteri; b. Pimpinan Tinggi Madya; atau c. Pimpinan Tinggi Pratama. (3) Proses penandatanganan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri menjadi tanggung jawab Unit Pemrakarsa. (4) Penandatanganan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penandatangan.

(1) Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibubuhkan nomor dan didokumentasikan. (2) Penomoran dan pendokumentasian Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang telah ditandatangani dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Pelaksanaan Kerja Sama Payung untuk Kerja Sama Dalam Negeri disusun paling lambat 2 (dua) tahun sejak Kerja Sama Payung ditandatangani.

Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan melalui tahapan: a. penjajakan; b. perundingan; c. perumusan naskah; dan d. penandatanganan.

Penjajakan dan perundingan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis untuk penjajakan dan perundingan Kerja Sama Luar Negeri.

(1) Perumusan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c

dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik. (2) Perumusan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Unit Pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri, dan unit kerja/instansi terkait lainnya.

(1) Naskah Kerja Sama Luar Negeri dibuat dengan memenuhi unsur-unsur yang paling sedikit terdiri atas: a. judul; b. tujuan; c. ruang lingkup Kerja Sama; d. kegiatan yang akan dilakukan; dan e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab. (2) Perumusan Naskah Kerja Sama Luar Negeri harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan, dan budaya tradisional; b. perjanjian alih material (material transfer agreement); c. kekayaan intelektual; d. alih teknologi; dan e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia. (3) Perumusan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. telaah aspek substansi dan program; dan b. telaah aspek hukum. (4) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Unit Pemrakarsa, Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, dan unit kerja/ instansi terkait lainnya.

(5) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengkaji isi naskah Kerja Sama yang meliputi: a. tujuan; b. ruang lingkup; c. bentuk; d. pelaksanaan; e. pembiayaan; f. jangka waktu; g. keterkaitan Kerja Sama dengan program yang mendukung kebijakan Kementerian; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu. (6) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja/instansi terkait lainnya. (7) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengkaji isi naskah Kerja Sama terhadap penerapan kaedah hukum dan format Naskah Kerja Sama.

(1) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan ayat (7) menjadi bahan pembahasan Naskah Kerja Sama Luar Negeri dengan mitra/pihak negara lain. (2) Hasil pembahasan Naskah Kerja Sama Luar Negeri dengan mitra/pihak negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah final Kerja Sama Luar Negeri. (3) Naskah final Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan paraf dari Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik dan mitra/pihak negara lain.

(1) Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri yang diprakarsai dan ditandatangani oleh Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Pusat dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal.

Dalam hal terjadi perpanjangan Kerja Sama, perumusan Naskah Kerja Sama harus dilakukan dengan menelaah laporan dari Unit Pemrakarsa mengenai hasil pelaksanaan Kerja Sama sebelumnya.

(1) Unit Pemrakarsa harus menyampaikan laporan setiap Kerja Sama yang dilaksanakan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (3) Laporan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diunggah ke aplikasi sistem informasi Kerja Sama Kementerian.

(4) Sistem informasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.

Pelaksanaan Kerja Sama di perguruan tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyusunan Kerja Sama di Kementerian harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA