Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang selanjutnya disingkat SNKI adalah strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah; dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat INDONESIA.

3. Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang selanjutnya disingkat DNKI adalah Dewan Nasional yang diketuai oleh PRESIDEN dan beranggotakan Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait untuk melaksanakan SNKI.

4. Sekretariat adalah unit yang menjalankan fungsi kesekretariatan dari DNKI.

5. Kelompok Kerja adalah kelompok yang beranggotakan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan SNKI.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Akses Layanan Keuangan Formal adalah kemampuan untuk menggunakan layanan dan/atau memiliki produk dari Lembaga Keuangan Formal.

8. Lembaga Keuangan Formal adalah lembaga yang memiliki izin terkait dengan layanan keuangan, diatur, dan diawasi oleh otoritas atau regulator yang berwenang.

9. Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran adalah bank dan lembaga bukan bank yang memiliki izin, diatur, dan diawasi oleh otoritas atau regulator yang berwenang untuk menyediakan sistem yang meliputi orang, mesin, prosedur, yang terdapat dalam suatu kegiatan pentransferan dana untuk pembayaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain.

10. Jangkauan Layanan Keuangan adalah penyediaan jasa atau layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat terutama yang belum dapat mengakses layanan keuangan formal melalui penyediaan titik akses layanan keuangan; inovasi layanan keuangan; maupun infrastruktur pendukung, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal sesuai dengan kebutuhannya.

11. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

12. Indeks Keuangan Inklusif adalah tingkat penggunaan berbagai produk dan layanan keuangan formal oleh penduduk dewasa INDONESIA.

13. Indeks Kedalaman Keuangan Inklusif adalah tingkat kepemilikan akun atau rekening dari berbagai produk dan layanan keuangan formal dengan kriteria tertentu oleh penduduk dewasa INDONESIA.

14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran capaian kinerja pelaksanaan SNKI untuk mencapai tujuan melalui berbagai cara pencapaian yang telah diamanatkan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

15. Akun atau Rekening adalah pencatatan transaksi keuangan nasabah atau konsumen yang dapat berupa debit atau kredit dan tercatat pada Lembaga Keuangan Formal dan/atau Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran dan/atau lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

16. Produk dan Layanan Keuangan Formal adalah produk dan layanan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Formal dan/atau Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran.

17. Produk dan Layanan Keuangan Digital adalah produk dan layanan keuangan formal dan/atau jasa pembayaran yang disediakan atau dilakukan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis aplikasi atau web, baik yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Formal dan/atau Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran sendiri ataupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

18. Penduduk Dewasa adalah warga negara INDONESIA yang berumur minimal 15 (lima belas) tahun.

19. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah kelompok masyarakat 40% (empat puluh persen) berpendapatan terendah berdasarkan basis data yang digunakan oleh kementerian yang menangani urusan sosial.

20. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA.

21. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah orang dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki usaha produktif dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini bertujuan untuk: a. MENETAPKAN dan memberikan pedoman pelaksanaan SNKI sesuai dengan amanat Peraturan PRESIDEN Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif; b. MENETAPKAN pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNKI mengacu kepada arahan PRESIDEN selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif; dan c. mengatur mekanisme dan tata kerja DNKI.

(1) SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan: a. menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil;

b. mendukung pertumbuhan ekonomi; c. mempercepat penanggulangan kemiskinan; dan d. mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat INDONESIA. (2) Tujuan SNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui: a. peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal; b. peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen; c. perluasan Jangkauan Layanan Keuangan; d. penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil; e. peningkatan produk dan layanan keuangan digital; dan f. penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui paling sedikit layanan keuangan digital. (3) Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. penguatan program keuangan inklusif melalui segmen pemuda dan perempuan; b. peningkatan tabungan pelajar dan santri melalui pelaksanaan program Satu Rekening Satu Pelajar yang selanjutnya disingkat KEJAR; c. perluasan akses keuangan melalui optimasi peranan dan keberadaan agen bank serta agen nonbank; d. mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan formal melalui pelaksanaan Aksi INDONESIA Menabung yang selanjutnya disingkat AIM; dan e. mendorong perlindungan usaha tani, peternakan rakyat, nelayan, serta perikanan rakyat melalui program asuransi. (4) Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi dan publikasi produk dan layanan keuangan digital secara masif; dan b. penguatan kelembagaan dan peraturan terkait perlindungan konsumen. (5) Perluasan Jangkauan Layanan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui: a. penguatan infrastruktur teknologi informasi keuangan; b. penggunaan instrumen dan kanal elektronik, antara lain Quick Response Code Indonesian Standard yang selanjutnya disingkat QRIS, oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik; dan d. pemberdayaan agen bank dan agen nonbank untuk mendorong pembukaan Akun atau Rekening, penyaluran bantuan Pemerintah, pemberian kredit atau pembiayaan, dan transaksi keuangan lainnya. (6) Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. optimalisasi aset masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan; b. pengembangan produk pembiayaan khusus, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan mikro bagi Usaha Mikro dan Kecil, antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat, pembiayaan Ultra Mikro, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, dan program pembiayaan lain yang relevan; dan c. pengembangan ekosistem rantai nilai halal, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro kecil syariah termasuk usaha berbasis pondok pesantren dan/atau komunitas lainnya serta One Pesantren One Product.

(7) Peningkatan produk dan layanan keuangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui: a. transformasi sistem pembayaran bantuan sosial secara nontunai; dan b. pemanfaatan data biometrik untuk mengidentifikasi nasabah secara digital/electronic know your customer dan penggunaannya dalam berbagai transaksi keuangan. (8) Penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, paling sedikit melalui layanan keuangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui: a. sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah; b. penguatan keuangan inklusif syariah paling sedikit melalui pengembangan keuangan syariah berbasis pondok pesantren; c. penguatan keuangan inklusif yang diintegrasikan dengan keberdayaan ekonomi, paling sedikit pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta masyarakat lintas kelompok; dan d. penguatan pemantauan dan evaluasi program keuangan inklusif.

(1) Pencapaian tujuan SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui rencana aksi keuangan inklusif dan didukung oleh sinergi kebijakan serta penguatan pemantauan dan evaluasi. (2) Rencana aksi keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif melalui Rapat Koordinasi Keuangan Inklusif.

(1) Pengukuran capaian keuangan inklusif diukur melalui indeks keuangan inklusif, paling sedikit berupa persentase orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan keuangan formal. (2) Pengukuran capaian keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penggunaan produk dan/atau layanan keuangan formal dari: a. lembaga perbankan (produk tabungan dan pinjaman); b. lembaga perasuransian; c. lembaga dana pensiun; d. lembaga pasar modal; e. lembaga pembiayaan; f. lembaga pergadaian; g. lembaga penyedia jasa sistem pembayaran; dan/atau h. lembaga keuangan formal lainnya. (3) Dalam rangka pemantauan capaian target utama sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Ketua Harian DNKI dapat MENETAPKAN target antara berupa penjabaran capaian target utama ke dalam beberapa tahun. (4) Pengukuran capaian target tingkat keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui survei, kajian, atau metode ilmiah lainnya.

(1) Pendalaman pengukuran capaian keuangan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui Indeks Kedalaman Keuangan Inklusif. (2) Indeks Kedalaman Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persentase orang dewasa yang memiliki Akun atau Rekening.

(3) Pengukuran capaian yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kepemilikan Akun atau Rekening yang memenuhi kriteria: a. dapat menyimpan dan melakukan penarikan uang, serta melakukan pembayaran atau pembelian; dan/atau b. dapat melakukan pengiriman dan menerima kiriman uang. (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Harian DNKI dapat MENETAPKAN kriteria lainnya untuk mengukur Indeks Kedalaman Keuangan Inklusif dan penggunaan melalui kepemilikan Akun atau Rekening. (5) Pengukuran capaian target tingkat keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui survei, kajian, atau metode ilmiah lainnya.

(1) Pemantauan capaian kinerja pelaksanaan SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) dilakukan antara lain melalui pemantauan indikator kinerja utama. (2) Pemantauan indikator kinerja utama keuangan inklusif dilakukan oleh Sekretariat DNKI. (3) Cakupan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada tingkat nasional maupun daerah sesuai dengan kebutuhan dari DNKI. (4) Indikator kinerja utama keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam: a. Jangkauan akses; b. Penggunaan produk keuangan; dan c. Kualitas. (5) Indikator jangkauan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa;

b. Jumlah mesin ATM/EDC/Mobile POS lainnya per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa; c. Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa; d. Jumlah merchant QRIS; e. Jumlah pengguna telepon seluler aktif per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa; f. Jumlah pengguna internet per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa; g. Persentase cakupan jaringan internet; dan h. Persentase cakupan jaringan listrik. (6) Indikator penggunaan produk keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: a. Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk; b. Jumlah rekening kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa; c. Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (registered) pada penerbit uang elektronik; d. Persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal; e. Jumlah rekening kredit/pembiayaan UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa; f. Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat; g. Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai; h. Jumlah penerima bantuan pemerintah yang disalurkan secara nontunai; i. Jumlah rekening pelajar dan santri; j. Jumlah penerbitan sertifikat HKI; k. Jumlah penerbitan sertifikat halal; l. Jumlah polis asuransi mikro; m. Jumlah peserta BPJS Kesehatan; n. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan;

o. Jumlah nasabah KUR/KUR Syariah dan UMi; p. Jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro; dan q. Jumlah nasabah Baitul Maal wa Tamwil. (7) Indikator kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas: a. Indeks literasi keuangan; b. Jumlah layanan pengaduan konsumen keuangan; c. Persentase penyelesaian layanan pengaduan konsumen keuangan; dan d. Suku bunga riil. (8) Sekretariat DNKI dapat menggunakan indikator kinerja tambahan apabila diperlukan.

(1) Pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan pada tingkat nasional dengan penajaman hingga di tingkat daerah. (2) Dalam rangka pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DNKI dapat melibatkan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan.

(1) Penajaman pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh tim di tingkat daerah. (2) Tim di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang terdiri atas kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan.

(3) DNKI dapat melibatkan tim lain di daerah yang mendukung pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI, antara lain: a. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagai pelaksana program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta integrasi ekonomi dan keuangan digital di tingkat daerah; dan b. tim lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif. (4) Dalam pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI di tingkat daerah, Tim di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan anggota DNKI. (5) Koordinasi antara DNKI dan tim di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretariat DNKI.

Pedoman Pelaksanaan SNKI lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

DNKI terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Ketua Harian; d. Wakil Ketua Harian I;

e. Wakil Ketua Harian II; dan f. Anggota.

(1) DNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI; b. mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNKI. (2) DNKI dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: a. Kelompok Kerja; dan b. Sekretariat. (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Kelompok Kerja Edukasi Keuangan; b. Kelompok Kerja Hak Properti Masyarakat; c. Kelompok Kerja Fasilitas Intermediasi, dan Saluran Distribusi; d. Kelompok Kerja Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; e. Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen; f. Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi; dan g. Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas yang kedudukannya secara administratif berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) DNKI menerapkan: a. sistem akuntabilitas kinerja; dan b. prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(1) Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas: a. unsur pimpinan; dan b. anggota. (2) Unsur pimpinan dan anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif. (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Ketua; dan b. Wakil Ketua. (4) Unsur pimpinan Kelompok Kerja berasal dari Pimpinan Tinggi Madya atau setara. (5) Ketua Sekretariat dijabat secara ex-officio oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. (6) Wakil Ketua Sekretariat dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (7) Anggota Sekretariat berasal dari Pimpinan Tinggi Pratama atau setara. (8) tugas dan susunan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perkonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

(1) Ketua Kelompok Kerja menyampaikan data dan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan tahunan masing-masing Kelompok Kerja kepada Ketua Harian DNKI melalui Ketua Sekretariat DNKI. (2) Ketua Kelompok Kerja menunjuk dan menyampaikan penanggungjawab pelaksanaan program SNKI dari masing-masing kementerian/lembaga selaku anggota kepada Ketua Sekretariat DNKI. (3) Ketua Kelompok Kerja menyampaikan: a. laporan pelaksanaan kegiatan SNKI; b. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan c. kajian dan analisis tematik terkait dengan pelaksanaan SNKI, kepada Ketua Harian DNKI.

(1) DNKI dalam menjalankan tugasnya dapat berkoordinasi dengan unsur kepentingan terkait. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi. (3) Forum rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Rapat Koordinasi DNKI; b. Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja; c. Rapat Kelompok Kerja; dan d. Rapat Sekretariat.

(1) Rapat Koordinasi DNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a merupakan rapat yang dipimpin oleh Ketua DNKI yang diikuti oleh Wakil Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian II, Anggota, Sekretariat, dan Kelompok Kerja DNKI. (2) Rapat Koordinasi DNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, pejabat tertentu, serta unsur-unsur lain yang terkait dianggap perlu oleh Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Ketua Harian DNKI. (3) Rapat Koordinasi DNKI dapat bersifat terbuka yang diikuti oleh seluruh peserta rapat ataupun tertutup yang terbatas pada beberapa peserta rapat saja sesuai arahan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Ketua Harian DNKI. (4) Dalam hal Ketua DNKI berhalangan, Rapat Koordinasi DNKI dipimpin oleh: a. Wakil Ketua; b. Ketua Harian; c. Wakil Ketua Harian I; d. Wakil Ketua Harian II; atau e. Anggota DNKI, sesuai tata urutan struktur DNKI. (5) Rapat Koordinasi DNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sesuai dengan arahan Ketua DNKI. (6) Penjadwalan Rapat Koordinasi DNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Ketua Sekretariat DNKI.

(1) Kuorum diperlukan dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi DNKI. (2) Kuorum dinyatakan sah apabila anggota yang hadir berjumlah diatas 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota DNKI.

(3) Dalam hal Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian II, atau anggota DNKI tidak dapat hadir, maka kehadirannya dapat diwakilkan kepada seorang pejabat di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang ditunjuk untuk MEMUTUSKAN dan/atau menyetujui hasil Rapat Koordinasi DNKI.

(1) Pengambilan keputusan pada Rapat Koordinasi DNKI dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh peserta rapat. (2) Dalam hal keputusan tidak dapat dicapai secara musyawarah dan mufakat, maka pimpinan rapat dapat menentukan upaya lain agar keputusan dapat tercapai. (3) Terhadap setiap Rapat Koordinasi DNKI, Sekretariat melakukan pencatatan, penyusunan risalah dan notulen, serta pendokumentasian rapat. (4) Salinan notulen rapat yang telah lengkap disampaikan Ketua Sekretariat DNKI kepada Ketua dan Anggota DNKI untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota.

(1) Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Ketua Sekretariat. (2) Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota masing-masing Kelompok Kerja. (3) Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(1) Rapat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh masing- masing Kelompok Kerja serta dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja. (2) Rapat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh anggota dari masing-masing Kelompok Kerja. (3) Rapat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(1) Rapat Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dipimpin oleh ketua Sekretariat. (2) Rapat Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh anggota Sekretariat. (3) Rapat Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(1) Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat melakukan sosialisasi terhadap kebijakan, strategi, dan program keuangan inklusif kepada pemangku kepentingan terkait dan/atau masyarakat. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (3) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kunjungan lapangan, seminar dan/atau Focus Group Discussion.

(4) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui media massa dan/atau media elektronik.

(1) Ketua Kelompok Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian DNKI melalui Ketua Sekretariat secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan. (2) Ketua Sekretariat menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian DNKI secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan. (3) Ketua Harian DNKI menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua DNKI secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Nomor 6 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan

Inklusif (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA