Peraturan Menteri Nomor 60-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau

investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 2. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. 3. Penyalur KUR adalah lembaga keuangan dan koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. 4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 5. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan Usaha Produktif. 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 7. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.

Penerima KUR sektor kelautan dan perikanan terdiri atas pelaku Usaha Produktif yang meliputi: a. usaha mikro, kecil, dan menengah; b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran INDONESIA; c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran INDONESIA yang pernah bekerja di luar negeri;

d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; e. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun; f. kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:

1. kelompok usaha bersama;
2. kelompok pengolah dan pemasar;
3. kelompok pembudidaya ikan; dan
4. kelompok usaha garam. g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan h. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.

(1) Prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan meliputi: a. penangkapan ikan; b. pembudidayaan ikan; c. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; d. pemasaran hasil kelautan dan perikanan; e. pergaraman rakyat; f. wisata bahari; dan g. pendukung kegiatan kelautan dan perikanan. (2) KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. kredit/pembiayaan modal kerja; dan/atau b. kredit/pembiayaan investasi.

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja pada prioritas bidang usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk: a. biaya operasional; b. biaya sertifikasi; dan/atau c. pengurusan dokumen kapal penangkap ikan. (2) Kredit/pembiayaan investasi pada prioritas bidang usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk: a. pengadaan kapal penangkap ikan termasuk mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; dan/atau b. pengadaan mesin, pengadaan alat penangkapan ikan, pengadaan alat bantu penangkapan ikan, modifikasi kapal penangkap ikan, pemeliharaan kapal penangkap ikan, pemeliharaan mesin, dan/atau pemeliharaan alat penangkapan ikan. (3) Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) digunakan untuk kelompok alat penangkapan ikan yang meliputi: a. jaring lingkar (surrounding nets); b. pukat tarik (seine nets); c. penggaruk (dredges); d. jaring angkat (lift nets); e. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears); f. jaring insang (gillnets and entangling nets); g. perangkap (traps); h. pancing (hooks and lines); dan i. alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears).

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja pada prioritas bidang usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan untuk: a. pengadaan calon induk/induk/benih ikan dan/atau bibit rumput laut;

b. pengadaan pakan dan/atau bahan baku pakan untuk calon induk/induk/benih ikan; c. pengadaan pupuk, kapur, dan/atau obat ikan; d. pengadaan bahan kimia; e. biaya bahan bakar; f. biaya listrik dan/atau biaya air; g. biaya panen; h. biaya tenaga kerja; i. biaya sertifikasi; dan/atau j. biaya pemeliharaan mesin dan peralatan. (2) Kredit/pembiayaan investasi pada prioritas bidang usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan untuk: a. pengadaan wadah budidaya; b. instalasi listrik; c. instalasi air; d. instalasi penanganan limbah; e. pengadaan atau penambahan kapasitas mesin; f. pengadaan peralatan produksi; g. pengadaan atau perbaikan bangunan semi permanen; h. pengadaan alat angkut hasil budidaya; dan/atau i. pengadaan bangunan rumah produksi dan gudang. (3) Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk usaha pembenihan dan/atau usaha pembesaran.

(1) Kredit/ pembiayaan modal kerja pada prioritas bidang usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk: a. pengadaan bahan baku, bahan penolong, bahan pangan lainnya, dan/atau bahan kemasan; b. biaya tenaga kerja; c. pengadaan perlengkapan kerja; d. biaya bahan bakar;

e. biaya sertifikasi; dan/atau f. biaya operasional/pendukung lainnya. (2) Kredit/pembiayaan investasi pada prioritas bidang usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk: a. pengadaan/sewa lahan dan bangunan; b. pembangunan unit penanganan, unit pengolahan, dan fasilitas pendukung; c. pengadaan alat/mesin pengolah; d. pengadaan kendaraan operasional; e. pemeliharaan lahan, bangunan, alat/mesin pengolah, dan kendaraan operasional; dan/atau f. sewa mesin dan kendaraan operasional. (3) Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk: a. pangan, yang terdiri atas:

1. penggaraman dan/atau pengeringan ikan;
2. pemindangan ikan;
3. pengasapan/pemanggangan ikan;
4. peragian/fermentasi ikan;
5. pengolahan rumput laut;
6. pembekuan ikan;
7. pendinginan/pengesan ikan;
8. pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan, atau surimi;
9. pengekstraksian ikan dan/atau pereduksian ikan; dan/atau
10. pengolahan kerupuk, keripik, dan sejenisnya. b. nonpangan, yang terdiri atas:
11. penanganan ikan hias;
12. penanganan mutiara;
13. penanganan tanaman hias air;
14. industri kerajinan berbahan kekerangan;
15. penanganan dan pengolahan rumput laut;
16. pengolahan ikan dan bagiannya termasuk minyak ikan, tepung ikan, kolagen, albumen,

gelatin, silase, bahan baku pupuk organik, bahan baku farmasi, dan penyamakan kulit; 7. pengolahan cangkang/karapas udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea); 8. pengolahan teripang (holothuroidea); 9. penanganan landak laut (ophiuridae); 10. pemanfaatan kuda laut (syngnathidae); 11. pemanfaatan bakau/mangrove; 12. penanganan mikroalga; dan 13. penanganan artemia.

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja pada prioritas bidang usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan untuk: a. pembelian hasil kelautan dan perikanan; b. biaya pemasaran; c. biaya pengiklanan/promosi; d. biaya pengiriman produk ke konsumen; e. biaya listrik, biaya bahan bakar, biaya es, dan/atau biaya air; f. biaya tenaga kerja; dan/atau g. biaya operasional/pendukung lainnya. (2) Kredit/pembiayaan investasi pada prioritas bidang usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan untuk: a. usaha pemasaran besar terdiri atas:

1. pengadaan kios/tempat usaha dan fasilitas pendukungnya;

2. pengadaan peralatan pemasaran;

3. pengadaan sarana pengangkut dan distribusi;

4. pemeliharaan kios/tempat usaha;

5. pemeliharaan peralatan pemasaran; dan/atau

6. pemeliharaan sarana pengangkut dan distribusi. b. usaha pemasaran eceran terdiri atas:

7. pengadaan kios/lapak/tempat usaha dan fasilitas pendukungnya;

8. pengadaan peralatan pemasaran;

9. pengadaan sarana pengangkut dan distribusi;

10. sewa kios/lapak/tempat usaha;

11. pemeliharaan kios/lapak/tempat usaha;

12. pemeliharaan peralatan pemasaran; dan/atau

13. pemeliharaan sarana pengangkut dan distribusi.

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja pada prioritas bidang usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan untuk: a. pengadaan bahan kimia; b. biaya bahan bakar; c. biaya listrik dan/atau biaya air; d. biaya panen; e. biaya tenaga kerja; f. biaya pemeliharaan peralatan dan mesin; g. biaya sertifikasi; dan/atau h. biaya operasional/pendukung lainnya. (2) Kredit/pembiayaan investasi pada prioritas bidang usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan untuk: a. sewa lahan; b. pengadaan peralatan; c. pengadaan atau penambahan kapasitas mesin; d. pengadaan atau perbaikan bangunan untuk penyimpanan atau pengolahan garam; e. instalasi listrik; f. instalasi air; g. instalasi penanganan limbah; dan/atau h. pengadaan alat angkut garam.

(3) Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk: a. usaha produksi garam; b. usaha pengolahan garam; dan c. perdagangan garam.

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja pada prioritas bidang usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan untuk: a. biaya bahan bakar; b. biaya tenaga kerja; dan/atau c. biaya operasional/pendukung lainnya. (2) Kredit/pembiayaan investasi pada prioritas bidang usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan untuk: a. biaya pembangunan dan/atau sewa bangunan/kantor; b. biaya pengadaan sarana prasarana wisata bahari; c. pemeliharaan fasilitas wisata bahari, toko cinderamata, perahu katamaran, dan/atau kompresor; dan/atau d. pemeliharaan sarana prasarana wisata bahari. (3) Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk: a. wisata pantai/pesisir; b. wisata bentang laut; dan c. wisata bawah laut.

(1) Usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berupa pembuatan pakan ikan. (2) Kredit/pembiayaan modal kerja pada prioritas bidang usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. pengadaan bahan dasar bahan baku dan bahan baku pakan jadi; b. pengadaan vitamin; c. pengadaan minyak ikan; d. pengadaan bahan bakar; e. pengadaan bahan pengemas; f. biaya listrik dan/atau biaya air; g. biaya tenaga kerja; h. biaya uji mutu pakan di laboratorium; i. biaya sertifikasi; dan/atau j. biaya pemeliharaan mesin dan peralatan. (3) Kredit/pembiayaan investasi pada prioritas bidang usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. biaya pembangunan gedung produksi dan gudang; b. biaya perbaikan dan/atau pemeliharan bangunan; c. instalasi listrik; d. instalasi air; e. instalasi pengolah limbah; f. pengadaan mesin generator; g. pengadaan atau penambahan kapasitas mesin:

1. mesin penghancur (hammer mill);
2. mesin penepung (diskmill);
3. mesin pencampur (mixer);
4. mesin pencetak pakan tenggelam;
5. mesin pengering (oven);
6. mesin pencetak pakan apung (extruder); dan/atau
7. mesin pengepak (packing). h. pengadaan kendaraan pengangkut produksi pakan; dan/atau i. pengadaan forklift.

(1) KUR sektor kelautan dan perikanan terdiri atas: a. KUR mikro; b. KUR kecil; c. KUR khusus; dan d. KUR super mikro. (2) KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR. (3) KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu. (4) KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada: a. kelompok usaha bersama; b. kelompok pengolah dan pemasar; c. kelompok pembudidaya ikan; dan d. kelompok usaha garam, yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perikanan rakyat, termasuk pengadaan kapal nelayan. (5) KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok. (6) KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf g, dan huruf h.

(7) KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.

(1) Persyaratan calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk individu/perseorangan meliputi: a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik; b. memiliki nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempunyai Usaha Produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan, untuk Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f; dan d. telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha paling singkat 3 (tiga) bulan, untuk Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g yang dibuktikan dengan surat keterangan telah mengikuti pelatihan kewirausahaan. (2) Persyaratan calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk kelompok usaha harus melengkapi persyaratan yaitu:

a. memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh Dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya; dan b. memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/ pembiayaan dari ketua kelompok usaha bagi anggota Pelaku Usaha pemula. (3) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur KUR yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.

(1) Persyaratan calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b untuk individu/perseorangan meliputi: a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik; b. memiliki nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempunyai Usaha Produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan, untuk Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f; dan d. calon Penerima KUR kecil dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib memiliki nomor pokok wajib pajak. (2) Persyaratan calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b untuk kelompok usaha harus melengkapi persyaratan:

a. memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh Dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya; dan b. memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/ pembiayaan dari ketua kelompok usaha bagi anggota Pelaku Usaha pemula. (3) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur KUR yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.

(1) Persyaratan calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi: a. merupakan kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha; b. memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik; c. memiliki nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mempunyai Usaha Produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan; dan e. calon Penerima KUR khusus dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib memiliki nomor pokok wajib pajak. (2) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur KUR yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing

kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.

(1) Persyaratan calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi: a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik; b. memiliki nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai; d. belum pernah menerima KUR; dan e. tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha. (2) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti pendampingan; b. mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya; c. tergabung dalam kelompok usaha; atau d. memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai Usaha Produktif dan layak. (3) Calon Penerima KUR super mikro yang tergabung dalam kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c harus memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh Dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya. (4) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur KUR yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.

(1) Calon Penerima KUR untuk individu/perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) mengajukan permohonan KUR sektor kelautan dan perikanan kepada Penyalur KUR. (2) Penyalur KUR melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh calon Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

(1) Calon Penerima KUR untuk kelompok usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 menyampaikan pengajuan KUR kepada Penyalur KUR melalui ketua kelompok usaha. (2) Jumlah pengajuan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha. (3) Penyalur KUR melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh calon Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

koperasi, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. (4) Dalam hal Penyalur KUR membutuhkan agunan tambahan, kelompok dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset kelompok usaha atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng.

Dalam hal verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) disetujui oleh Penyalur KUR, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan oleh: a. Penerima KUR dengan Penyalur KUR, untuk Penerima KUR berupa individu/perseorangan; dan b. masing-masing anggota kelompok usaha dengan Penyalur KUR, untuk Penerima KUR berupa kelompok usaha.

(1) Dalam penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan perlu ditetapkan struktur biaya pada prioritas bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur biaya indikatif yang dijadikan acuan bagi Penyalur KUR dengan mempertimbangkan: a. usaha penangkapan ikan memperhitungkan:

1. biaya investasi;
2. modal kerja dan biaya tetap;
3. pola trip dan daerah penangkapan ikan;
4. jenis alat penangkapan ikan dan produktifitas kapal penangkap ikan;
5. komoditas hasil tangkapan;
6. musim penangkapan; dan
7. harga rata–rata.

b. usaha pembudidayaan ikan memperhitungkan:

1. biaya investasi;

2. modal kerja dan biaya tetap;

3. jenis komoditas;

4. luas lahan;

5. teknologi budidaya yang diaplikasikan;

6. siklus produksi; dan

7. harga rata-rata. c. usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan memperhitungkan:

8. biaya investasi;

9. modal kerja dan biaya tetap;

10. jenis produk olahan;

11. skala usaha;

12. kapasitas produksi; dan

13. harga rata-rata. d. usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan memperhitungkan:

14. biaya investasi;

15. modal kerja dan biaya tetap;

16. harga produk kelautan dan perikanan;

17. teknologi; dan

18. jangkauan pemasaran. e. usaha pergaraman rakyat memperhitungkan:

19. biaya investasi;

20. biaya tetap; dan

21. biaya variabel. f. usaha wisata bahari memperhitungkan:

22. biaya investasi;

23. modal kerja dan biaya tetap;

24. lokasi wisata;

25. jenis wisata;

26. teknologi; dan

27. aksesibilitas. g. usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan memperhitungkan:

28. biaya investasi;

29. modal kerja dan biaya tetap;

30. kapasitas produksi; dan

31. kebutuhan bahan baku. (3) Perhitungan struktur biaya pada prioritas bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kementerian dan Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan. (2) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian bertugas: a. melakukan sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan KUR sektor kelautan dan perikanan kepada Pelaku Usaha; b. mengompilasi data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR sektor kelautan dan perikanan; c. pendampingan bagi Pelaku Usaha melalui bimbingan teknis, penguatan kelembagaan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha; d. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR dengan pihak lainnya melalui kemitraan serta temu bisnis; dan e. melakukan coaching clinic akses pembiayaan kepada para Pelaku Usaha kelautan dan perikanan yang akan memanfaatkan KUR sektor kelautan dan perikanan. (3) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas provinsi bertugas:

a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap Dinas kabupaten/kota; b. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR dengan Penyalur KUR dengan Dinas kabupaten/kota; c. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyaluran KUR; dan d. pendampingan bagi Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, penguatan kelembagaan, penumbuhan, dan pengembangan wirausaha. (4) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas kabupaten/kota bertugas: a. melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi Pelaku Usaha yang layak dibiayai KUR; b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka upload/menggunggah data Pelaku Usaha yang layak dibiayai KUR ke dalam sistem informasi kredit program; c. pendampingan bagi Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, penguatan kelembagaan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha; d. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR dengan pihak lainnya melalui kemitraan serta temu bisnis; dan e. melakukan coaching clinic akses pembiayaan kepada calon Penerima KUR sektor kelautan dan perikanan yang akan memanfaatkan KUR sektor kelautan dan perikanan di daerah masing-masing.

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian KUR sektor kelautan dan perikanan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan tim monitoring dan evaluasi KUR provinsi dan kabupaten/kota.

(1) Dinas kabupaten/kota harus menyampaikan laporan pelaksanaan KUR kepada Dinas provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Dinas provinsi harus menyampaikan laporan pelaksanaan KUR kepada Kementerian setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kredit/Pembiayaan dan penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dan belum terealisasi diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-

KP/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2156), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA