Pasal 19

(1) Dalam penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan perlu ditetapkan struktur biaya pada prioritas bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur biaya indikatif yang dijadikan acuan bagi Penyalur KUR dengan mempertimbangkan: a. usaha penangkapan ikan memperhitungkan:

1. biaya investasi;
2. modal kerja dan biaya tetap;
3. pola trip dan daerah penangkapan ikan;
4. jenis alat penangkapan ikan dan produktifitas kapal penangkap ikan;
5. komoditas hasil tangkapan;
6. musim penangkapan; dan
7. harga rata–rata.

b. usaha pembudidayaan ikan memperhitungkan:

1. biaya investasi;

2. modal kerja dan biaya tetap;

3. jenis komoditas;

4. luas lahan;

5. teknologi budidaya yang diaplikasikan;

6. siklus produksi; dan

7. harga rata-rata. c. usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan memperhitungkan:

8. biaya investasi;

9. modal kerja dan biaya tetap;

10. jenis produk olahan;

11. skala usaha;

12. kapasitas produksi; dan

13. harga rata-rata. d. usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan memperhitungkan:

14. biaya investasi;

15. modal kerja dan biaya tetap;

16. harga produk kelautan dan perikanan;

17. teknologi; dan

18. jangkauan pemasaran. e. usaha pergaraman rakyat memperhitungkan:

19. biaya investasi;

20. biaya tetap; dan

21. biaya variabel. f. usaha wisata bahari memperhitungkan:

22. biaya investasi;

23. modal kerja dan biaya tetap;

24. lokasi wisata;

25. jenis wisata;

26. teknologi; dan

27. aksesibilitas. g. usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan memperhitungkan:

28. biaya investasi;

29. modal kerja dan biaya tetap;

30. kapasitas produksi; dan

31. kebutuhan bahan baku. (3) Perhitungan struktur biaya pada prioritas bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.