Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 tentang ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jemaah haji adalah Warga Negara INDONESIA, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan.

2. Istithaah adalah kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.

3. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.

4. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan Jemaah Haji yang diselenggarakan secara komprehensif.

5. Pembinaan Istithaah Kesehatan Haji adalah serangkaian kegiatan terpadu, terencana, terstruktur dan terukur, diawali dengan Pemeriksaan Kesehatan pada saat mendaftar menjadi Jemaah Haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

6. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota adalah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan kesehatan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi yang selanjutnya disebut PPIH Embarkasi adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji pada saat pelaksanaan operasional ibadah haji di Embarkasi.

8. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Bidang Kesehatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah haji pada saat pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Embarkasi.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan Istithaah Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Terhadap Jemaah Haji harus dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Haji.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji, dinas kesehatan kabupaten/kota membentuk tim penyelenggara kesehatan haji di wilayahnya. (2) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemeriksaan

Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk.

Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

(1) Pemeriksaan Kesehatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. tahap pertama; b. tahap kedua; dan c. tahap ketiga. (2) Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat jemaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi. (3) Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan. (4) Pemeriksaan Kesehatan tahap ketiga sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan di embarkasi pada saat Jemaah Haji menjelang pemberangkatan.

(1) Berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditetapkan status kesehatan Jemaah Haji Risiko Tinggi atau tidak Risiko Tinggi. (2) Status Kesehatan Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan bagi Jemaah Haji dengan kriteria: a. berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau b. memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji.

(3) Penetapan Status Kesehatan Jemaah Haji Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan haji. (4) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir I.

(1) Berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. (2) Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji. b. memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan pendampingan. c. tidak memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji untuk sementara; atau d. tidak memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji.

(1) Jemaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan Jemaah Haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup. (2) Penentuan tingkat kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu Jemaah Haji. (3) Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berperan aktif dalam kegiatan promotif dan preventif.

Jemaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan Jemaah Haji dengan kriteria: a. berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau b. menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria Tidak memenuhi syarat Istithaah sementara dan/atau tidak memenuhi syarat Istithaah.

Jemaah Haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Jemaah Haji dengan kriteria: a. tidak memiliki sertifikat vaksinasi Internasional (ICV) yang sah; b. menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain Tuberkulosis sputum BTA Positif, Tuberculosis Multi Drug Resistance, Diabetes Melitus Tidak Terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan Diare

Kronik, Stroke Akut, Perdarahan Saluran Cerna, Anemia Gravis; c. suspek dan/atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah; d. psikosis akut; e. fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi; f. fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis; atau g. hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.

Jemaah Haji yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Jemaah Haji dengan kriteria: a. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, Chronic Kidney Disease Stadium IV dengan peritoneal dialysis/hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke Haemorhagic luas; b. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat; atau c. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, Tuberculosis Totaly Drugs Resistance (TDR), sirosis atau hepatoma decompensata.

(1) Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.

(2) Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir. (3) Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji disampaikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan. (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dengan status istithaah tidak memenuhi syarat sementara dan status istithaah tidak memenuhi syarat, disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Rekapitulasi hasil penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dilaporkan kepada kepala daerah kabupaten/kota dan kepala dinas kesehatan provinsi.

(1) Pemeriksaan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk MENETAPKAN status kesehatan Jemaah Haji laik atau tidak laik terbang. (2) Jemaah Haji yang ditetapkan tidak laik terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jemaah Haji dengan kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan International. (3) Dalam MENETAPKAN status kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan.

(1) Penetapan status Jemaah Haji tidak laik terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Kelaikan Terbang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan.

(2) Berita Acara Kelaikan Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Formulir III pada Lampira yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berita Acara Kelaikan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan oleh ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan kepada ketua PPIH Embarkasi.

(1) Pembinaan Kesehatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji. (2) Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mempersiapkan Istithaah Kesehatan Haji. (3) Jenis dan metode Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, dan manasik kesehatan.

(1) Berdasarkan periode pelaksanannya, Pembinaan dalam rangka istithaah Kesehatan Jemaah Haji terdiri atas: a. Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah haji masa tunggu; dan b. Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah haji masa keberangkatan; (2) Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan program kesehatan di kabupaten/kota, antara lain keluarga sehat, pencegahan penyakit menular, Posbindu penyakit tidak

menular, pembinaan kelompok olah raga dan latihan fisik, serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia. (3) Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau organisasi masyarakat.

(1) Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap seluruh Jemaah Haji setelah memperoleh nomor porsi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Kesehatan.

(1) Pembinaan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan kepada Jemaah Haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. (2) Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jemaah Haji dengan penetapan : a. memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji; b. memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan pendampingan; atau c. tidak memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji untuk sementara.

Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan dalam rangka Istithaah Kesehatan Haji dilaksanakan sesuai dengan standar teknis pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan haji yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Setiap kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan dalam rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji harus dilaporkan secara berjenjang oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi kesehatan haji.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. Identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait Istithaah Kesehatan Jemaah Haji; b. peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan c. keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan secara berjenjang oleh Menteri,

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Formulir I SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI Nomor:.............................. Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Jabatan : Telah melakukan Pemeriksaan Kesehatan kepada Jemaah Haji di bawah ini: Nama : Bin/Binti : Umur : Nomor Porsi : Pekerjaan : Alamat : Menyatakan bahwa Jemaah tersebut di atas didiagnosis sebagai:

1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
5. ....................................... Sehingga, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Menyatakan bahwa Status Kesehatan Jemaah Haji tersebut (Risiko Tinggi/Tidak Risiko Tinggi)* untuk ditindaklanjuti dengan Pembinaan Kesehatan Haji. ............................20........ Dokter Pemeriksa Tahap Pertama *) Coret yang tidak perlu Stempel/Cap Puskesmas/RS

Formulir II BERITA ACARA PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI Nomor:.............................. Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Jabatan : Telah melakukan Pemeriksaan Kesehatan kepada Jamaah Haji di bawah ini: Nama : Bin/Binti : Umur : Nomor Porsi : Pekerjaan : Alamat : Menyatakan bahwa Jemaah tersebut di atas didiagnosis sebagai :

1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
5. ....................................... Sehingga, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Menyatakan bahwa Jemaah Haji tersebut (MEMENUHI SYARAT/MEMENUHI SYARAT DENGAN PENDAMPINGAN/TIDAK MEMENUHI SYARAT SEMENTARA/ TIDAK MEMENUHI SYARAT)* untuk pelaksanaan ibadah haji. ............................20........ Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kab/Kota…………. *) Coret yang tidak perlu Stempel/Cap Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

Formulir III BERITA ACARA KELAIKAN TERBANG JEMAAH HAJI Nomor:.............................. Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Jabatan : Setelah memperoleh hasil pemeriksaan yang telah kami terima dari Tim Penyelenggara Kesehatan Haji kabupaten/Kota, dengan ini menyatakan bahwa Jamaah Haji dibawah ini : Nama : Bin/Binti : Umur : Nomor Porsi : Nomor Paspor : Pekerjaan : Alamat : a. Telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan diberikan penjelasan mengenai ketentuan Istithaah Kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016; b. MENETAPKAN bahwa jemaah haji tersebut di atas (LAIK/TIDAK LAIK)* Terbang berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan Tahap ketiga yang dilakukan oleh Tim PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan. Demikian surat penetapan ini dibuat untuk di tindaklanjuti sesuai ketentuaan yang berlaku. ............................20........ Ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan Anggota Tim Penyelenggara Kesehatan Haji:

2. *) Coret yang tidak perlu Stempel/Cap PPIH Embarkasi