Pasal 23

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. Identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait Istithaah Kesehatan Jemaah Haji; b. peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan c. keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji.