Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disingkat DLP adalah dokter yang mendapatkan pendidikan setara spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat primer yang berkualitas.

2. Program Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disebut Program DLP adalah kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip yang setara dengan dokter spesialis.

3. Bantuan Biaya Pendidikan Program DLP yang selanjutnya disebut Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk membiayai pendidikan Program DLP.

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

5. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut Peserta adalah para dokter yang mengikuti pendidikan Program DLP dan menerima Bantuan Biaya Pendidikan.

6. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada dokter yang telah diregistrasi.

9. Institusi Pendidikan Penyelenggara Program DLP yang selanjutnya disebut Institusi Pendidikan adalah fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan Program DLP.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

11. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Peserta, penyelenggara, kelompok kerja, serta pemangku kepentingan dalam memberikan Bantuan Biaya Pendidikan.

(1) Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi akademik, seleksi administrasi, penetapan Peserta,

pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan lulusan pendidikan Program DLP. (2) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan. (3) Tim Pelaksana dan Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri.

Program DLP diselenggarakan melalui: a. pendidikan reguler; dan b. RPL.

(1) Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perencanaan kebutuhan secara nasional. (3) Perencanaan kebutuhan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan usulan kebutuhan pemerintah daerah provinsi. (4) Usulan kebutuhan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan usulan pemerintah daerah kabupaten/kota. (5) Usulan kebutuhan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan usulan dari Puskesmas. (6) Perencanaan kebutuhan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memperhatikan kebutuhan kementerian/lembaga lainnya.

(1) Perencanaan kebutuhan Bantuan Biaya Pendidikan yang disusun oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit memuat: a. jumlah DLP yang dibutuhkan; b. jumlah Puskesmas; dan c. rencana pendayagunaan DLP. (2) Rencana pendayagunaan DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada analisis beban kerja.

Dalam mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemerintah daerah kabupaten/kota pengusul harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

(1) Calon Peserta terdiri atas: a. PNS kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; b. PNS kementerian/lembaga lainnya; dan c. PNS pemerintah daerah. (2) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan kepada Kepala Badan oleh masing-masing Sekretariat Unit Utama. (3) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan kepada Menteri. (4) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan kepada Menteri oleh pemerintah daerah provinsi melalui dinas kesehatan daerah provinsi atas usulan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

(1) Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. berprofesi sebagai dokter; b. memiliki STR; c. mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung; d. lulus seleksi akademik pada program studi DLP di fakultas kedokteran yang dituju; e. memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan; f. mempunyai pengalaman klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama terutama di daerah terpencil, terdepan/terluar, tertinggal, perbatasan, atau kepulauan; g. bersedia melepaskan jabatan; h. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat berat; i. tidak sedang:

1. menjalani hukuman disiplin ringan atau sedang;
2. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
3. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; j. tidak sedang dalam proses perkara pidana; k. tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam bantuan biaya pendidikan lain yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya; dan l. tidak sedang dalam masa pengabdian pascatugas belajar. (2) Bagi calon Peserta yang berstatus PNS kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian/lembaga lain, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan mendapatkan rekomendasi dari sekretaris unit utama; (3) Bagi calon Peserta yang berstatus PNS pemerintah daerah, selain memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan: a. mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota; dan b. mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah. (4) Bagi calon Peserta melalui RPL, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan Juni 2016 di Puskesmas atau klinik Pemerintah.

(1) Pengusulan calon Peserta harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi STR yang masih berlaku dan telah dilegalisir; b. surat keterangan lulus seleksi akademik dari pimpinan Institusi Pendidikan; c. surat keterangan telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama; d. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan melampirkan hasil laboratorium; e. surat izin tertulis dari atasan langsung; f. surat pernyataan kesediaan dari pimpinan Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja untuk menerima kembali Peserta yang telah lulus pendidikan untuk mengisi kebutuhan pelayanan primer di fasilitas kesehatan tingkat pertama; g. surat pernyataan rencana penugasan kembali yang dibuat oleh satuan kerja/instansi pengusul;

h. surat pernyataan yang dibuat oleh Peserta mengenai:

1. bersedia melepaskan jabatan;
2. kesediaan ditugaskan kembali di unit/instansi pengusul;
3. telah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan;
4. tidak sedang dalam proses perkara pidana;
5. tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam bantuan biaya pendidikan lain yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya; dan 6) tidak sedang dalam masa pengabdian pascatugas belajar. (2) Bagi calon Peserta yang berstatus PNS kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian/lembaga lain, selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari sekretaris unit utama. (3) Bagi calon Peserta yang berstatus PNS pemerintah daerah, selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan: a. surat rekomendasi dari kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota; dan b. surat persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah. (4) Bagi calon Peserta melalui RPL, selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan: a. Surat Perintah Melaksanakan Tugas; dan b. surat keterangan bahwa PNS yang bersangkutan telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Puskesmas paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan Juni 2016.

(5) Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang akan mengikuti Bantuan Biaya Pendidikan wajib mengisi formulir lamaran Bantuan Biaya Pendidikan melalui situs web Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(1) Penerimaan calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan seleksi, yang terdiri atas: a. seleksi akademik; dan b. seleksi administrasi. (2) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Institusi Pendidikan. (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi: a. seleksi tahap satu yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya; dan b. seleksi tahap dua yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Bantuan Pendidikan. (4) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan dan disampaikan kepada Institusi Pendidikan dan dinas kesehatan daerah provinsi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Peserta diatur oleh Kepala Badan.

(1) Peserta ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam MENETAPKAN daftar Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan. (3) Daftar Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Institusi Pendidikan dan dinas kesehatan daerah provinsi.

(1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sebagai peserta tugas belajar. (2) Penetapan peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing instansi tempat kerja.

Institusi Pendidikan yang dapat menerima Bantuan Biaya Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. perguruan tinggi negeri; b. mempunyai akreditasi kategori tertinggi untuk program studi kedokteran; dan c. mempunyai kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) Peserta yang telah lulus pendidikan wajib melapor kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan melengkapi berkas sebagai berikut: a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai calon PNS; b. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi PNS; c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir; d. fotokopi kartu pegawai; e. fotokopi ijazah DLP; dan

f. surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Fasilitas Kesehatan di daerah pengusul. (2) Institusi Pendidikan wajib melaporkan Peserta yang telah lulus pendidikan kepada Menteri melalui Kepala Badan. (3) Kepala Badan atas nama Menteri membuat surat pengembalian Peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi pengusul. (4) Surat pengembalian Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai dasar penetapan masa pengabdian di instansi pengusul.

(1) Peserta yang telah lulus pendidikan Program DLP wajib melaksanakan masa pengabdian. (2) Masa pengabdian pascapendidikan Program DLP dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) tahun. (3) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama di unit/instansi pengusul. (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan masa pengabdian Peserta menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota pengusul.

(1) Peserta mempunyai hak sebagai berikut: a. menerima bantuan biaya pendidikan selama pendidikan Program DLP sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing Institusi Pendidikan;

b. menerima bantuan biaya hidup dan biaya operasional, biaya buku dan referensi, serta biaya lain; dan c. mendapatkan pendampingan apabila terjadi kasus hukum selama Peserta menjalankan tugas pendidikan Program DLP sesuai dengan standar prosedur operasional, standar profesi, dan standar pelayanan. (2) Peserta yang cuti akademik tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Peserta melalui RPL.

Peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan pendidikan; b. menaati dan mengikuti semua ketentuan pendidikan Program DLP termasuk ketentuan yang berlaku di Institusi Pendidikan; c. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada instansi pengusul; d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan dan instansi pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan pendidikan Program DLP dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan e. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti pendidikan Program DLP.

(1) Institusi Pendidikan berhak memperoleh Bantuan Biaya Pendidikan sesuai dengan tarif yang berlaku di Institusi Pendidikan. (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap semester.

Institusi Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Badan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester berakhir sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam bentuk laporan kemajuan belajar. c. menyerahkan data aktif Peserta sebagai lampiran penagihan bantuan biaya pendidikan dan data dukung berupa Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran setiap semesternya; d. menyerahkan laporan dan perkembangan Peserta setiap semester terkait dengan keaktifan, cuti, dan Peserta yang diberhentikan. e. menyerahkan daftar nama Peserta yang akan lulus pendidikan paling lambat 1 (satu) semester sebelum berakhirnya masa pendidikan untuk mempersiapkan penempatan kembali; dan f. membuat surat keterangan telah selesai pendidikan yang ditujukan kepada Kepala Badan dan instansi pengusul.

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Komponen dan besaran Bantuan Biaya Pendidikan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan. (4) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) masa studi. (5) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi tempat Peserta mengikuti pendidikan.

(1) Bantuan Biaya Pendidikan terdiri atas: a. biaya pendidikan; b. biaya hidup dan biaya operasional; c. uang buku dan referensi; dan d. biaya lain. (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Insititusi Pendidikan sesuai dengan tarif yang berlaku di Institusi Pendidikan. (3) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diberikan kepada Peserta yang mengikuti pendidikan Program DLP di perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d tidak diberikan kepada Peserta melalui RPL. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Institusi Pendidikan.

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta, dihentikan apabila: a. telah lulus pendidikan Program DLP; atau b. dikenakan sanksi berupa penghentian Bantuan Biaya Pendidikan.

(1) Menteri, gubernur, bupati, dan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan dengan melibatkan Konsil Kedokteran INDONESIA dan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Menteri.

(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri memberikan sanksi bagi Peserta yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini berupa: a. teguran tertulis; b. sanksi disiplin PNS; c. penghentian Bantuan Biaya Pendidikan; d. pengembalian Bantuan Biaya Pendidikan; atau e. rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik.

(2) Penghentian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Peserta yang berhenti atas pertimbangan akademik. (3) Pengembalian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rekening kas negara sebesar jumlah Bantuan Biaya Pendidikan yang telah dikeluarkan selama pendidikan ditambah dengan jumlah 200% (dua ratus persen). (4) Pengembalian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Peserta yang: a. pindah ke institusi pendidikan selain yang ditetapkan oleh Menteri; b. mengundurkan diri; atau c. tidak kembali ke instansi pengusul. (5) Bukti setor pengembalian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA