Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,

lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 3. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. 4. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 5. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 6. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan prinsip Pembagian Hasil Produksi. 7. Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. 8. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

9. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
10. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
12. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
13. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.

(1) Menteri MENETAPKAN bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil Gross Split. (2) Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; b. pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor.

Kontrak Bagi Hasil Gross Split wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: a. penerimaan negara; b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya; c. kewajiban pengeluaran dana; d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; f. penyelesaian perselisihan; g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; h. berakhirnya kontrak; i. kewajiban pasca operasi pertambangan; j. keselamatan dan kesehatan kerja; k. pengelolaan lingkungan hidup; l. pengalihan hak dan kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; o. pengutamaan penggunaan tenaga kerja INDONESIA; p. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan q. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak- hak masyarakat adat.

Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.

(1) Dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagi hasil awal (base split) yaitu: a. untuk Minyak Bumi sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) bagian Negara dan 43% (empat puluh tiga

persen) bagian Kontraktor. b. untuk Gas Bumi sebesar 52% (lima puluh dua persen) bagian Negara dan 48% (empat puluh delapan persen) bagian Kontraktor. (2) Bagi hasil awal (base split) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan bagi hasil pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan.

(1) Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif. (2) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. status Wilayah Kerja; b. lokasi lapangan; c. kedalaman reservoir; d. ketersediaan infrastruktur pendukung; e. jenis reservoir; f. kandungan karbon-dioksida (CO2); g. kandungan hidrogen-sulfida (H2S); h. berat jenis (Specific Gravity) Minyak Bumi; i. tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan j. tahapan produksi. (3) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (4) Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. harga Minyak Bumi; dan b. jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi (5) Interval komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) kepada Kontraktor. (2) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri dapat MENETAPKAN tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) untuk Negara dari Kontraktor.

(1) Menteri atas usulan dari Kepala SKK Migas MENETAPKAN bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang merupakan satu kesatuan dengan persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama. (2) Kepala SKK Migas MENETAPKAN bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk pengembangan lapangan selanjutnya. (3) Dalam hal terdapat perbedaan komponen variabel dan komponen progresif pada pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi aktual, dilakukan penyesuaian bagi hasil dengan mengacu kepada kondisi aktual setelah adanya produksi komersial.

(1) Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah INDONESIA bulanan.

Penyesuaian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

(1) Penerimaan Negara dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. bagian Negara; b. bonus-bonus; dan c. pajak penghasilan Kontraktor. (2) Selain Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mendapatkan pajak tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penerimaan Kontraktor (Contractor Take) dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split merupakan bagian Kontraktor yang dihitung berdasarkan persentase gross produksi setelah dikurangi pajak penghasilan. (2) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan insentif lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan fasilitas perpajakan dan insentif pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlakuan pajak penghasilan di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pajak penghasilan Kontraktor.

(1) Kontraktor wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. (2) Terhadap penyampaian rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas melakukan evaluasi terhadap rencana kerja. (3) Penyampaian rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai data dukung untuk evaluasi terhadap rencana kerja. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKK Migas dapat menyetujui atau menolak rencana kerja yang disampaikan oleh Kontraktor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen rencana kerja yang lengkap.

(1) Menteri memberikan persetujuan terhadap rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangan dari SKK Migas. (2) Kepala SKK Migas memberikan persetujuan atas rencana pengembangan lapangan selanjutnya. (3) Dalam hal pada saat pengembangan lapangan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perbedaan bagi hasil yang telah disetujui oleh Menteri pada pengembangan lapangan yang pertama kali yang diakibatkan oleh komponen variabel dan komponen

progresif, Kepala SKK Migas wajib meminta persetujuan perbedaan Bagi Hasil kepada Menteri. (4) Tata cara permohonan dan persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana pengembangan lapangan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri. (2) Kewajiban Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Kontraktor. (3) Kontraktor mendapatkan pembayaran atas pemenuhan kewajiban memenuhi kebutuhan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar harga minyak mentah INDONESIA.

(1) Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara INDONESIA, pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. (2) Pengadaan atas barang dan jasa dilakukan oleh Kontraktor secara mandiri.

(1) Data yang diperoleh Kontraktor dari pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split merupakan data milik negara.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, komitmen pasti, komitmen kerja, jaminan-jaminan, penyisihan dan pengembalian Wilayah Kerja, unitisasi, participating interest 10% (sepuluh persen), bonus-bonus, dan kegiatan pasca operasi termasuk pencadangan dana kegiatan pasca operasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan Negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas.

(1) Tanah yang telah diselesaikan proses pembebasannya oleh Kontraktor menjadi milik Negara dan dikelola SKK Migas, kecuali tanah sewa. (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohon sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) SKK Migas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terbatas pada perumusan kebijakan terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap realisasi kegiatan utama operasional Kontraktor meliputi kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sesuai dengan persetujuan rencana kerja.

(1) Pengelolaan terhadap Wilayah Kerja yang akan berakhir jangka waktu Kontraknya dan tidak diperpanjang, diberlakukan Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam hal Wilayah Kerja yang akan berakhir jangka waktu Kontraknya dan diperpanjang, Pemerintah dapat MENETAPKAN bentuk Kontrak Kerja Sama semula atau bentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan. b. Kontrak Kerja Sama yang jangka waktunya telah berakhir dan telah diberikan persetujuan perpanjangan,

dapat tetap menggunakan bentuk Kontrak Kerja Sama semula atau mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama menjadi Kontrak Bagi Hasil Gross Split. c. Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Samanya menjadi Kontrak Bagi Hasil Gross Split. d. dalam hal Kontraktor mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, biaya operasi yang telah dikeluarkan dan belum dikembalikan dapat diperhitungkan menjadi tambahan split bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1643), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA