Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

3. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian yang melaksanakan kegiatan kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

4. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam proses mempekerjakan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; b. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kinerja dan disiplin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dan

d. sesuai dengan visi/misi dan nilai-nilai kementerian.menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas

Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri berfungsi sebagai tenaga penunjang.

(1) Fungsi Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki kompetensi dalam bidang pekerjaan: a. kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan, hukum, akuntansi, ekonomi, hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga; b. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

c. pembangunan kawasan perdesaan; d. pengembangan daerah tertentu; e. pembangunan daerah tertinggal; f. penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; g. pengembangan kawasan transmigrasi; h. penelitian dan pengembangan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; i. pendidikan dan pelatihan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; j. pengawasan; k. pengelolaan informasi; dan l. pekerjaan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(1) Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan bidangnya menjalankan tugas sebagai berikut: a. tenaga penunjang bidang Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan, hukum,

akuntansi, ekonomi, hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan, hukum, akuntansi, ekonomi, hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga. b. tenaga penunjang bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang

menangani Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. tenaga penunjang bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Pembangunan Kawasan Perdesaan; d. tenaga penunjang bidang Pengembangan Daerah Tertentu bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani penanganan daerah rawan pangan, pengembangan daerah perbatasan, penanganan daerah rawan bencana, penanganan daerah pasca konflik, dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar; e. tenaga penunjang bidang Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Pembangunan Daerah Tertinggal; f. tenaga penunjang bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; g. tenaga penunjang bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Pengembangan Kawasan Transmigrasi; h. tenaga penunjang bidang Pengawasan bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Inspektorat Jenderal; dan i. tenaga penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditempatkan berdasarkan perjanjian kerja pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(1) Kedudukan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri yaitu tenaga penunjang merupakan tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang bertanggung jawab kepada pejabat pengawas. (2) Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif dikoordinasikan oleh Biro yang menangani bidang kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Kementerian.

(1) Kepala Satuan Kerja menyusun kebutuhan jumlah Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (2) Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang

diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan rencana kerja anggaran kementerian (RKA-K). (3) Analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. (4) Kepala Satuan Kerja mengajukan usulan kebutuhan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (5) Sekretaris Jenderal MENETAPKAN kebutuhan jumlah Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri berdasarkan pengkajian kelembagaan di Kementerian. (6) Penetapan usulan kebutuhan jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dilakukan sesuai dengan siklus tahun anggaran.

(1) Pengadaan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri didasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses seleksi secara terbuka yang diatur oleh Keputusan Sekretaris Jenderal. (3) Seleksi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan kompetensi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mencakup seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara kompetensi bidang.

(1) Pengangkatan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri dilaksanakan dengan perjanjian kerja. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bersama oleh Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri dengan bagian yang menangani bidang kepegawaian pada satuan kerja yang bersangkutan dan disertai penandatanganan pakta integritas.

Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri dalam melaksanakan

tugasnya wajib

menjunjung tinggi, mematuhi peraturan dan menerapkan nilai-nilai Kementerian dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kedua Prinsip

Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip: a. koordinasi; b. integrasi; c. sinkronisasi; dan d. simplifikasi.

Ketiga Tata Kerja

Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan arahan pimpinan.

(1) Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri menerima honorarium berdasarkan kualifikasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan setelah melampirkan laporan pelaksanaan tugas berupa laporan kinerja oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

Segala pembiayaan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri didukung dari anggaran Kementerian.

(1) Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri dalam melaksanakan tugas dapat melakukan perjalanan dinas. (2) Perjalanan dinas Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran yang dikelola pada Satuan Kerja yang terkait dengan penugasan. (3) Biaya perjalanan dinas Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disetarakan dengan belanja perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri bertujuan menjamin obyektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara bagian yang menangani bidang kepegawaian pada satuan kerja dengan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri yang bersangkutan.

(1) Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, etika dan budaya kerja Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri. (2) Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (2) Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri dilakukan setiap bulan dan dievaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(1) Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri berada pada atasan langsung. (2) Hasil Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai bahan pertimbangan untuk pembayaran honorarium dan pengembangan kompetensi yang obyektif.

(1) Satuan Kerja melakukan penilaian laporan kinerja Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro yang menangani bidang kepegawaian sebagai bahan pertimbangan untuk peninjauan perjanjian kerja dan pembayaran honorarium. (2) Penilaian laporan kinerja Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri dilakukan setiap bulan. (3) Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri wajib membuat laporan kinerja bulanan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri berhenti, apabila: a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir; b. meninggal dunia; c. atas permintaan sendiri; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati; atau f. diberhentikan. (2) Pemberhentian Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberlakukan apabila: a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling

singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tingkat berat; atau c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Pemberhentian Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri oleh bagian yang menangani bidang kepegawaian pada satuan kerja yang bersangkutan.

(1) Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian: a. tanda kehormatan; dan b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua Disiplin

(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri wajib mematuhi disiplin Pegawai. (2) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 763), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

PARAF KOORDINASI SEKJEN

Plt. Karokumtala Plt. Karo SDm dan Umum

Kabag PUU Kabag Kepeg