Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

4. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

5. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

8. Akses Informasi adalah hubungan antar-perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.

9. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu: a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarPerangkat Daerah.

Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh: a. Pemerintah Daerah; dan b. Masyarakat.

(1) Kewaspadaan Dini di provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur. (2) Tugas dan tanggung jawab gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah provinsi; b. mengoordinasikan Perangkat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah provinsi; dan c. mengoordinasikan bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas daerah kabupaten/kota.

(1) Kewaspadaan Dini di kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab bupati/wali kota. (2) Tugas dan tanggung jawab bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah kabupaten/kota; b. mengoordinasikan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota; dan c. mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di kecamatan.

(1) Kewaspadaan Dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab camat. (2) Tugas dan tanggung jawab camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketentraman

serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan.

(1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

(1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas: a. Ketua : Gubernur. b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah di provinsi sesuai dengan kebutuhan. (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan susunan keanggotaan terdiri atas: a. Ketua : Bupati/Wali Kota. b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten/Kota. c. Anggota : Unsur Perangkat

Daerah di

Kabupaten/Kota sesuai dengan

kebutuhan. (3) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan susunan keanggotaan terdiri atas: a. Ketua : Camat. b. Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat. c. Anggota : kepala unit pelaksana teknis dinas dan lurah/kepala desa.

(1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi bertugas: a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi; b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi; c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan FKDM di daerah provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi; dan d. memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah provinsi. (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota bertugas:

a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota; b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota; c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional; dan d. memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota. (3) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan bertugas: a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; b. mengoordinasikan FKDM di kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati/wali kota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Intelijen Negara.

(1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi: a. pengumpulan data dan informasi; b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan c. pelaporan. (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. wawancara; b. observasi; dan c. analisis dokumen. (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemilahan data dan informasi; b. penyajian data dan informasi; dan c. penarikan kesimpulan. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pelaporan data dan informasi; dan b. rekomendasi.

(1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kementerian Dalam Negeri, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. (2) Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau b. sosialisasi. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan. (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara.

(1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk FKDM di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya. (4) Jumlah keanggotaan FKDM di daerah provinsi, FKDM di daerah kabupaten/kota, dan FKDM di kecamatan, berjumlah masing-masing paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

(1) FKDM di daerah provinsi bertugas: a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi. (2) FKDM di daerah kabupaten/kota bertugas: a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota. (3) FKDM di kecamatan bertugas: a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah provinsi. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota. (3) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi: a. koordinasi antarsusunan pemerintahan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

(1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah provinsi dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. (3) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di kecamatan dilaporkan oleh camat kepada bupati/wali kota.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

(1) Anggaran pembinaan dan pengawasan Kewaspadaan Dini oleh Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. (3) Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota dan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. FKDM yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa tugasnya berakhir; dan b. Kominda Kabupaten/Kota yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Tim

Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 211); dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2018

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA