Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

2. Tempat Kedudukan adalah letak kantor PPAT pada daerah kabupaten/kota.

3. Ujian PPAT yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus Ujian.

4. Magang adalah rangkaian sistem dalam proses pengangkatan PPAT berupa kegiatan untuk memperdalam tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan hukum keagrariaan yang dilakukan secara praktek di Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT untuk membentuk PPAT yang profesional dan berintegritas.

5. Peningkatan Kualitas adalah upaya meningkatkan kemampuan bagi seorang Warga Negara INDONESIA sebelum diangkat menjadi PPAT; upaya meningkatkan pengetahuan di bidang pertanahan bagi seorang yang telah menjabat sebagai PPAT dalam waktu tertentu; dan upaya meningkatkan kemampuan bagi Camat yang akan ditunjuk sebagai PPAT Sementara.

6. Pengangkatan PPAT adalah penetapan pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bagi seseorang yang memenuhi syarat sebagai PPAT dalam suatu wilayah kerja tertentu.

7. Perpanjangan Masa Jabatan PPAT adalah penambahan jangka waktu jabatan bagi PPAT yang telah mencapai usia pensiun dan memenuhi syarat tertentu.

8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas di bidang pembinaan PPAT.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Ujian, mekanisme kegiatan Magang, tata cara Pengangkatan, dan syarat Perpanjangan Masa Jabatan PPAT. (2) Ujian bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas Calon PPAT yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, menghormati kemampuan akademis Calon PPAT, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Ujian.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. penyelenggaraan Peningkatan Kualitas; b. Magang; c. Ujian; dan d. Pengangkatan PPAT.

Untuk mendapatkan PPAT yang berkualitas, seorang Warga Negara INDONESIA yang akan mengikuti Ujian harus mengikuti Peningkatan Kualitas dan Magang.

(1) Peningkatan Kualitas diselenggarakan oleh Kementerian untuk:

a. menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional; b. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seseorang di bidang pertanahan; c. meningkatkan kualitas pembuatan akta dalam melayani masyarakat; d. meningkatkan pemahaman dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pembinaan dan pengawasan administrasi keagrariaan/pertanahan, dan pelaksanaan jabatan PPAT. (2) Peningkatan Kualitas terdiri dari: a. Peningkatan Kualitas bagi orang yang telah lulus pendidikan kenotariatan, dan akan mengikuti Ujian atau sebelum diangkat sebagai PPAT; b. Peningkatan Kualitas bagi seseorang yang telah menjabat sebagai PPAT dalam waktu tertentu; dan c. Peningkatan Kualitas bagi camat yang akan ditunjuk sebagai PPAT Sementara. (3) Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kementerian Pusat. (4) Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan. (5) Peserta Peningkatan Kualitas dikenakan biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Peserta Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Peningkatan Kualitas.

(1) Magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT dan Kantor Pertanahan merupakan syarat untuk diangkat menjadi PPAT. (2) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh orang yang telah lulus pendidikan kenotariatan. (3) Ketentuan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: a. peserta yang lulus Ujian dan telah menjabat sebagai Notaris; b. lulusan Program Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian; atau c. pernah menduduki jabatan struktural di bidang hubungan hukum keagrariaan atau yang setara dengan itu, paling rendah pejabat pengawas di lingkungan Kementerian.

(1) Pelaksanaan magang dilakukan sebelum mengikuti Ujian. (2) Magang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT, dengan pembagian waktu: a. 6 (enam) bulan di Kantor Pertanahan; dan b. 6 (enam) bulan di Kantor PPAT. (3) Peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan honorarium. (4) Permohonan Magang diajukan secara tertulis kepada: a. Kepala Kantor Pertanahan, apabila magang dilaksanakan di Kantor Pertanahan; atau b. PPAT dengan tembusan Ketua Pengurus Daerah IPPAT sesuai dengan lokasi permohonan Magang, apabila Magang dilaksanakan di Kantor PPAT.

(5) Permohonan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan: a. fotokopi KTP pemohon; b. fotokopi ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Notariat; c. Surat Keterangan Lulus Ujian, apabila telah lulus Ujian; dan d. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menerangkan bahwa bersedia Magang di Kantor Pertanahan atau Kantor PPAT dengan sukarela tanpa meminta imbalan jasa.

(1) Kantor Pertanahan menerima permohonan magang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan mengatur jadwal pelaksanaan magang. (2) Kantor PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b yang menjadi tempat Magang mempunyai kriteria meliputi: a. PPAT dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun; atau b. telah menerbitkan paling sedikit 60 (enam puluh) akta.

(1) Dalam hal Magang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib memahami dan membantu: a. proses kegiatan dan pelayanan pertanahan; b. proses penerimaan dan pemeriksaan akta yang didaftar; dan c. proses pemeriksaan data yuridis permohonan Hak atas Tanah. (2) Dalam hal Magang dilaksanakan pada Kantor PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, wajib membantu dalam pelaksanaan kegiatan:

a. pembuatan akta perbuatan hukum Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun paling sedikit 7 (tujuh) akta; dan b. proses penatausahaan dan pengelolaan Protokol PPAT. (3) Peserta Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib merahasiakan dan dilarang menggandakan dokumen pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Kantor Pertanahan dan pelaksanaan jabatan PPAT.

(1) Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT menerbitkan Surat Keterangan Magang bagi peserta Magang yang telah melaksanakan Magang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Kantor Pertanahan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada awal bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

(1) Penyelenggaraan Ujian dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam menyelenggarakan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (3) Penyelenggaraan Ujian dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Ujian. (4) Panitia Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Seseorang yang akan mengikuti Ujian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara INDONESIA; b. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; atau lulusan Program Pendidikan Khusus PPAT; c. telah mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas; d. telah mengikuti program Magang di Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT selama 1 (satu) tahun; dan e. tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi, meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; b. pas photo berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam), sebanyak 4 (empat) lembar; c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpah jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon peserta Ujian yang sudah menjabat sebagai Notaris; d. fotokopi ijazah Sarjana Hukum dan fotokopi ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Kenotariatan yang dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik, atau fotokopi ijazah Strata Satu dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh Kementerian yang dilegalisir oleh Ketua Program Pendidikan Khusus; e. Sertifikat Peningkatan Kualitas; f. Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT; dan g. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan data yang tidak benar hasil Ujian dapat dibatalkan. (3) Dokumen yang berupa fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Tahapan penyelenggaraan Ujian, meliputi: a. pengumuman pendaftaran Ujian; b. pendaftaran Ujian; c. seleksi administrasi; d. Ujian; dan e. pengumuman hasil Ujian.

(1) Pengumuman pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Ujian melalui situs web Kementerian. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. syarat pendaftaran Ujian; b. tata cara pendaftaran Ujian; dan c. jadwal pendaftaran Ujian.

(1) Pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan secara online melalui situs web Kementerian. (2) Pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Calon peserta Ujian yang telah melakukan pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengirimkan dokumen fisik persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan bukti pendaftaran Ujian kepada Panitia Pelaksana Ujian.

(1) Panitia pelaksana Ujian melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dengan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Hasil pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar calon peserta Ujian yang dinyatakan lulus administrasi. (3) Ketua Panitia Pelaksana mengumumkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui situs web Kementerian.

(1) Calon peserta Ujian yang dinyatakan lulus administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diwajibkan membayar biaya layanan pelaksanaan Ujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepada Calon Peserta Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Ujian yang wajib dibawa pada saat pelaksanaan Ujian.

(1) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diselenggarakan dengan cara manual (paper based test) atau berbasis komputer (computer based test). (2) Materi Ujian, meliputi: a. hukum pertanahan nasional dan organisasi kelembagaan kementerian; b. hak tanah dan pendaftaran tanah; c. peraturan jabatan PPAT; d. pembuatan akta PPAT; dan e. kode etik profesi PPAT. (3) Panitia Pelaksana Ujian menyiapkan bahan materi Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Panitia Pelaksana Ujian mengumumkan Peserta yang dinyatakan lulus Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e melalui situs web Kementerian. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta yang telah lulus Ujian tidak mengajukan permohonan Pengangkatan PPAT, maka peserta dimaksud wajib mengikuti Ujian kembali.

(1) Dalam hal ditemukan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan tidak benar atau palsu, Direktur Jenderal berwenang untuk membatalkan Surat Keterangan Lulus Ujian. (2) Direktur Jenderal menghapus data kelulusan dalam pangkalan data dan memblokir data peserta yang telah dibatalkan kelulusannya. (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada peserta yang telah dibatalkan kelulusannya disertai dengan alasan pembatalan.

Biaya penyelenggaraan Ujian dibebankan pada Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian.

(1) Seseorang yang telah lulus Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT kepada Menteri secara online atau manual. (2) Permohonan pengangkatan sebagai PPAT, dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai dengan syarat pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Permohonan pengangkatan sebagai PPAT dilengkapi juga dengan: a. daftar riwayat hidup; b. Surat Keterangan Lulus Ujian; c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah; e. surat pernyataan tidak rangkap jabatan bermeterai cukup; f. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpah jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon PPAT yang sudah menjabat sebagai Notaris; g. surat pernyataan kesediaan ditunjuk sebagai penerima protokol dari PPAT lain dan bermeterai cukup; dan h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan dokumen tidak benar maka hasil Ujian dan keputusan pengangkatannya sebagai PPAT dibatalkan. (4) Dokumen yang berupa fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (5) Pengangkatan sebagai PPAT dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Pengangkatan, yang memuat tempat kedudukan dan daerah kerja PPAT.

Masa jabatan PPAT dapat diperpanjang sampai dengan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dan kinerja PPAT yang bersangkutan.

(1) Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT diajukan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. (2) Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas di bidang pembinaan PPAT. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja PPAT terakhir yang dilegalisir; b. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja Notaris terakhir yang dilegalisir, bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris; c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah; dan d. surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota daerah kerja PPAT yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa PPAT yang bersangkutan selama menjabat PPAT tidak pernah mendapat sanksi administratif dan telah melaksanakan jabatan secara nyata. (4) Direktur yang mempunyai tugas di bidang pembinaan PPAT atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemanggilan kepada pemohon untuk dilakukan

wawancara sebagai pertimbangan pemberian perpanjangan masa jabatan. (5) Hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan masa jabatan, dan dituangkan dalam surat keterangan hasil wawancara. (6) Dalam hal permohonan perpanjangan masa jabatan diterima, Pemohon Perpanjangan Masa Jabatan PPAT dikenakan biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur Jenderal yang mempunyai tugas di bidang pembinaan PPAT atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT. (2) PPAT yang diperpanjang masa jabatannya tidak perlu mengangkat sumpah jabatan dan pelantikan PPAT.

Permohonan magang, pernyataan bersedia menjalani magang, permohonan perpanjangan masa jabatan, dan permohonan pengangkatan sebagai PPAT dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Seseorang yang telah lulus Ujian sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan

Pengangkatan PPAT dan wajib mengikuti Magang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

(1) Seseorang yang telah lulus Ujian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib mengikuti Peningkatan Kualitas. (2) Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lulus Ujian dan sebelum diangkat sebagai PPAT.

(1) Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT hanya berlaku bagi PPAT yang mengajukan permohonan setelah berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan sebagai berikut: a. bagi PPAT yang telah pensiun, masa jabatannya tetap dapat diperpanjang. b. bagi PPAT yang telah memasuki tenggang waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, permohonan perpanjangan masa jabatan dapat diproses; dan c. bagi PPAT yang belum memasuki tenggang waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, permohonan perpanjangan masa jabatan tidak dapat diproses. (3) Pemohon yang masa jabatannya diproses perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak disyaratkan untuk wawancara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ujian, Magang dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1525), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan mengenai Peningkatan Kualitas dan Magang bagi seseorang yang akan mengikuti Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku sejak 1 Januari 2018.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA