Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.

5. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama INDONESIA.

6. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

8. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.

9. Majelis Ulama INDONESIA yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah INDONESIA.

11. Pernyataan Pelaku Usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu Produk.

12. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk.

(1) Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. (2) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil. (3) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan kriteria: a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha mikro dan kecil harus memiliki nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang investasi. (5) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. (6) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas: a. adanya Pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:

1. kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan
2. PPH. b. adanya Pendampingan PPH. (7) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI. (8) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (7), MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk MENETAPKAN kehalalan Produk. (9) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(1) Pelaku Usaha mikro dan kecil dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. (2) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a memiliki kriteria: a. bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif; b. tidak menggunakan Bahan berbahaya; dan/atau c. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH. (2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b memiliki kriteria: a. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis; b. proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi hurdle; atau c. lokasi, tempat, dan alat PPH sesuai dengan sistem JPH.

(1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. (2) Dalam melakukan Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi menunjuk pendamping PPH. (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. (4) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan, fasilitas, dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. telah berdiri paling singkat 10 (sepuluh) tahun; b. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan Produk; dan c. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH.

(1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a. perguruan tinggi negeri; dan b. perguruan tinggi swasta. (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. terakreditasi; b. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH; dan c. menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas Pendampingan PPH.

(1) Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan

permohonan pendaftaran Pendampingan PPH kepada Kepala Badan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen: a. akta atau dasar hukum pendirian; b. keputusan akreditasi perguruan tinggi; c. struktur organisasi; d. ijazah sarjana/diploma IV (empat) dan/atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap kompetensi teknis dan/atau syariat kehalalan Produk; dan e. pernyataan komitmen untuk melakukan Pendampingan PPH. (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. (4) Syahadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan oleh pesantren yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(1) BPJPH melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen dikembalikan.

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Badan menerbitkan nomor registrasi.

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang telah memiliki nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban: a. melakukan rekrutmen pendamping PPH; b. melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH; c. menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan d. membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.

Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. beragama Islam; c. memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk; dan d. memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.

Pendampingan PPH oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi dilaksanakan melalui tahapan: a. pelatihan pendamping PPH; b. pendataan dan registrasi pendamping PPH; dan c. mekanisme Pendampingan PPH.

(1) Pelatihan pendamping PPH dilaksanakan oleh: a. BPJPH; b. organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi; atau c. instansi pemerintah atau badan usaha. (2) Pelatihan pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum, materi, dan tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) BPJPH melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pelatihan pendamping PPH yang diselenggarakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

(1) Peserta yang telah lulus pelatihan pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH.

(2) Sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan lulus pelatihan pendamping PPH.

(1) BPJPH melakukan registrasi terhadap pendamping PPH yang telah lulus pelatihan pendamping PPH. (2) Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendamping PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengajuan permohonan registrasi disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi kepada BPJPH. (3) Pendamping PPH yang telah diregistrasi memiliki nomor registrasi pendamping.

(1) BPJPH dapat mencabut nomor registrasi pendamping PPH. (2) Pencabutan nomor registrasi pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH; b. melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH; c. tidak melakukan Pendampingan PPH selama 2 (dua) tahun berturut-turut; d. mengundurkan diri; atau e. meninggal dunia.

(1) Pendampingan PPH dilakukan terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4). (2) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.

(1) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan dan PPH.

(1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pendamping PPH: a. memeriksa dokumen bahan; dan b. meminta komposisi bahan. (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap bahan.

(1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pendamping PPH: a. memeriksa dokumen PPH; b. meminta skema PPH; dan c. melakukan verifikasi lapangan. (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap PPH.

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 memenuhi standar kehalalan Produk, pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH.

Pelaku Usaha menyampaikan pernyataan kehalalan Produk dan rekomendasi pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada BPJPH secara elektronik.

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. (2) Kriteria dan prioritas Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belum pernah mendapatkan fasilitasi/ pembiayaan Sertifikat Halal; b. secara aktif telah berproduksi paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha; c. jenis Produk/kelompok Produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal; d. jenis Produk/kelompok Produk yang akan disertifikasi halal berdasarkan pada perusahaan dan/atau Produk yang jumlahnya disesuaikan dengan merek Produk; dan e. Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memproduksi barang, bukan penjual.

(1) Pelaku Usaha mikro dan kecil mengajukan permohonan tidak dikenakan biaya sertifikasi halal kepada BPJPH secara elektronik. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengunggah dokumen kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh BPJPH. (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mikro dan kecil memenuhi kriteria untuk tidak dikenakan biaya sertifikasi halal, BPJPH meneruskan permohonan sertifikasi halal kepada MUI. (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mikro dan kecil tidak memenuhi kriteria untuk tidak dikenakan biaya sertifikasi halal, BPJPH menyampaikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil untuk mengajuan permohonan sertifikat halal dengan dikenakan biaya.

Pembiayaan untuk pendamping PPH bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan dokumen permohonan sertifikasi halal yang telah diverifikasi oleh BPJPH.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO