Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa Kontrak Pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatangan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator.

5. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator.

6. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.

7. Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak.

8. Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan dengan mengusulkan pilihan pilihan penyelesaian atas sengketa tersebut.

9. Arbiter adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan MEMUTUSKAN sengketa kontrak pengadaan.

10. Majelis Arbiter adalah sekumpulan Arbiter berjumlah ganjil minimal tiga Arbiter yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan MEMUTUSKAN sengketa kontrak pengadaan.

11. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang dipersengketakan untuk membuat terang suatu perkara sengketa kontrak pengadaan.

12. Sekretaris Mediator, Konsiliator, dan Arbiter adalah pegawai Sekretariat yang ditunjuk oleh Sekretaris Layanan untuk melakukan administrasi penyelenggaraan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, serta mencatat dan mendokumentasikan jalannya proses Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

13. Putusan adalah putusan Arbitrase Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela.

14. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut K/L/PD yang menjadi salah satu pihak dalam sengketa kontrak pengadaan adalah instansi/institusi pemilik pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa, baik sebagian atau seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

15. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

16. Para Pihak dalam sengketa kontrak pengadaan yang selanjutnya disebut Para Pihak adalah pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam Pengadaan Barang/Jasa.

17. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.

18. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam Sengketa Kontrak Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.

19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

20. Perjanjian penyelesaian sengketa kontrak melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah kesepakatan Para Pihak yang dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa kontrak yang timbul dari pelaksanaan kontrak di Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.

21. Akta Perdamaian adalah perjanjian tertulis para pihak yang bersengketa yang berisikan butir-butir kesepakatan penyelesaian sengketa.

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan berasaskan pada:

1. Layanan dilaksanakan secara objektif, tidak memihak (imparsial), dan independen;
2. Layanan dilaksanakan secara sederhana dan cepat;
3. keseluruhan proses layanan dilakukan secara tertulis;
4. Perjanjian Arbitrase antara Para Pihak meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
5. memberi kesempatan dan mendengar Para Pihak secara seimbang (audi et alteram partem);
6. Layanan diselenggarakan dengan cara yang patut, yakni Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahapan proses;
7. Akta perdamaian dan Putusan Arbitrase memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut; dan
8. Putusan Arbitrase tidak boleh memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut (ultra petita).

(1) Ruang lingkup Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah: a. Mediasi;

b. Konsiliasi; dan c. Arbitrase. (2) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Sengketa Kontrak Pengadaan yang dikecualikan: a. Sengketa yang berasal dari kontrak pengadaan yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwajib; dan/atau b. Sengketa yang pernah atau sedang disidangkan di Pengadilan dan/atau Lembaga Arbitrase lainnya.

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan dibentuk berdasarkan Peraturan Lembaga ini.

(1) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan diselenggarakan oleh LKPP cq Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. (2) Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di domisili LKPP atau tempat lain yang

ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui: a. Mediasi; b. Konsiliasi; dan/atau c. Arbitrase.

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan memiliki kewenangan untuk melakukan: a. meminta dokumen; dan/atau b. memanggil dan menghadirkan saksi, pemberi keterangan ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui Sengketa Kontrak Pengadaan yang sedang ditangani Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.

Susunan penyelenggara Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan terdiri atas: a. Penanggung Jawab Layanan; b. Sekretariat; c. Mediator;

d. Konsiliator; dan e. Arbiter

(1) Penanggung Jawab Layanan dijabat oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. (2) Penanggung Jawab Layanan bertanggung jawab menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan, termasuk pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Layanan.

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Layanan. (2) Sekretaris Layanan dijabat oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum. (3) Sekretariat terdiri dari bagian administrasi umum dan bagian administrasi perkara.

Sekretariat mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bagian administrasi umum dan administrasi perkara, yaitu: a. administrasi umum dengan melaksanakan pelayanan administrasi umum di bidang tata usaha sumber daya manusia, keuangan, dan urusan rumah tangga layanan; b. administrasi perkara dengan melaksanakan:

1. pendaftaran permohonan;

2. evaluasi pendahuluan;

3. pemilihan dan penunjukan Mediator, Konsiliator, atau Arbiter;

4. meneliti perkara;

5. penyampaian Putusan pada pihak terkait; dan

6. penghimpunan dan pengklasifikasian Putusan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.

Rincian fungsi, dan susunan penyelenggara Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan di lingkungan Sekretariat ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.

(1) Untuk dapat ditetapkan menjadi Mediator, Konsiliator dan Arbiter paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mediator, dengan syarat:

1. Warga Negara INDONESIA;

2. memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. cakap melakukan tindakan hukum;

4. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun;

5. diutamakan memiliki Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Mediator; dan 6) lulus seleksi Mediator yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan; b. Konsiliator, dengan syarat:

6. Warga Negara INDONESIA;

7. memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. cakap melakukan tindakan hukum;

9. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun;

10. diutamakan memiliki Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Mediator; dan

11. lulus seleksi Konsiliator yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan; c. Arbiter, dengan syarat sebagai berikut:

12. Warga Negara INDONESIA;

13. memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. cakap melakukan tindakan hukum;

15. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;

16. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun;

17. diutamakan memiliki Sertifikat Arbiter yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Arbiter; dan 7) lulus seleksi Arbiter yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan. (2) Hakim, jaksa, TNI dan Polri, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditetapkan sebagai Mediator, Konsiliator, dan Arbiter.

(1) Penanggung Jawab Layanan MENETAPKAN Mediator, Konsiliator, dan Arbiter berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Mediator, Konsiliator, dan Arbiter dapat dibantu oleh Sekretaris yang berasal dari personil Bagian Administrasi Perkara.

(1) Penanggung Jawab Layanan MENETAPKAN Pedoman Perilaku Mediator, Konsiliator, dan Arbiter. (2) Setiap Mediator, Konsiliator, atau Arbiter dalam menjalankan fungsinya wajib menaati Pedoman Perilaku Mediator, Konsiliator, atau Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Mediator, Konsiliator, atau Arbiter yang melanggar Pedoman Perilaku Mediator, Konsiliator, atau Arbiter dikenakan sanksi pencabutan penetapan dari Daftar Mediator, Konsiliator, atau Arbiter oleh Penanggung Jawab Layanan.

Pembiayaan Layanan Penyelesaian Sengketa dibebankan pada anggaran LKPP berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(1) Bahasa yang digunakan dalam semua proses Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan beserta dokumen pendukungnya adalah Bahasa INDONESIA. (2) Dokumen dan/atau bukti dalam bahasa asing harus disertai dengan terjemahan resminya dalam Bahasa INDONESIA.

Seluruh permohonan, tanggapan, pembuktian, kesimpulan, kesepakatan, alat bukti, dan dokumen lainnya dikirimkan melalui surat, faksmili, surat elektronik, atau aplikasi Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebagaimana tercantum dalam situs resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

(1) Permohonan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase diajukan oleh salah satu pihak atau oleh Para Pihak bersama- sama dan didaftarkan pada Sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. (2) Permohonan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase paling kurang memuat: a. Identitas lengkap dan kedudukan Pemohon dan Termohon; b. uraian atau keterangan mengenai fakta permasalahan yang dimohonkan; c. butir permasalahan yang dimohonkan; d. tuntutan yang dimohonkan; e. Lampiran berupa bukti yang terkait; f. surat usulan Mediator, Konsiliator, atau Arbiter; dan g. bukti kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase. (3) Permohonan Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase akan menghalangi Para Pihak untuk memulai suatu gugatan di pengadilan atau arbitrase di tempat lain, kecuali

permohonan tersebut telah dicabut oleh para pihak. (4) Pemohon dapat mencabut permohonan untuk menyelesaikan sengketa pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebelum pertemuan pertama. (5) Pencabutan permohonan diajukan kepada Sekretaris Layanan pada jam kerja.

(1) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan melakukan evaluasi pendahuluan terhadap permohonan Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase. (2) Pada evaluasi pendahuluan, Sekretretaris Layanan memeriksa kelengkapan dan isi berkas permohonan. (3) Apabila berkas permohonan tidak lengkap, Sekretaris Layanan memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan. (4) Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dikirimnya pemberitahuan atas ketidaklengkapan Permohonan tersebut oleh Sekretaris Layanan. (5) Apabila Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon dianggap membatalkan dan tidak melanjutkan pengajuan permohonan. (6) Hasil evaluasi pendahuluan dapat berupa menerima permohonan atau menolak permohonan penyelesaian sengketa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta apabila permohonan diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3). (7) Sekretaris Layanan memberitahukan batalnya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan

hasil evaluasi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pemohon.

(1) Para Pihak mengusulkan Mediator, Konsiliator atau Arbiter yang tercatat dalam Daftar Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. (2) Penunjukan Majelis Arbiter dilaksanakan sebagai berikut: a. masing masing pihak menunjuk Arbiter; b. kedua Arbiter yang telah ditunjuk tersebut menunjuk Arbiter ketiga; dan c. Ketua Majelis Arbriter dipilih oleh Anggota Majelis Arbriter. (3) Dalam hal tidak ada kesepakatan Para Pihak untuk mengusulkan Mediator, Konsiliator, atau Arbiter, maka Sekretaris Layanan menunjuk Mediator, Konsiliator, atau Arbiter. (4) Jika ada potensi konflik kepentingan dengan Para Pihak, Mediator, Konsiliator, atau Arbiter wajib mengundurkan diri. (5) Jika ada potensi konflik kepentingan dengan Para Pihak, Sekretaris Layanan mengganti Mediator, Konsiliator, atau Arbiter atas permintaan Para Pihak atau Keputusan Sekretaris Layanan. (6) Para pihak dilarang melakukan komunikasi dengan Mediator, Konsiliator, Arbiter, atau Majelis Arbitrase yang telah ditunjuk dalam bentuk apapun sehubungan dengan permohonan yang telah diajukan Para Pihak tersebut, kecuali: a. dalam hal komunikasi lisan, dihadiri atau disertai pihak lainnya; dan

b. dalam hal komunikasi tertulis, disertai suatu salinan yang secara bersamaan dikirimkan ke Para Pihak atau pihak lainnya dan kepada Sekretariat Layanan.

(1) Mediasi atau Konsiliasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Mediator atau Konsiliator ditunjuk. (2) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Mediator atau Konsiliator atas permintaan Para Pihak dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi atau Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Layanan disertai dengan alasannya. (4) Sekretaris Layanan menyampaikan persetujuan atau penolakan perpanjangan proses Mediasi atau Konsiliasi kepada Para Pihak. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan perpanjangan waktu ditolak oleh Sekretaris Layanan, proses Mediasi atau Konsiliasi berakhir. (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, proses Mediasi atau Konsiliasi berakhir.

(1) Proses Mediasi atau Konsiliasi bersifat tertutup, kecuali Para Pihak sepakat untuk dilaksanakan secara terbuka. (2) Penyampaian laporan Mediator atau Konsiliator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan keberhasilan/ ketidakberhasilan proses Mediasi atau Konsiliasi kepada Sekretaris Layanan bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi atau Konsiliasi. (3) Pertemuan Mediasi atau Konsiliasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

(1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. (2) Kehadiran Para Pihak melalui pertemuan secara audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung. (3) Sekretaris Layanan memanggil Para Pihak untuk menghadiri pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi disertai dengan informasi waktu dan tempat beracara. (4) Apabila salah satu Pihak atau Para Pihak tidak memenuhi surat panggilan pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan terakhir kepada Para Pihak untuk menghadiri pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi. (5) Apabila salah satu Pihak atau Para Pihak tidak memenuhi surat panggilan pada hari yang ditentukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tanpa suatu alasan yang sah, permohonan Mediasi atau Konsiliasi sebagaimana tercantum dalam Permohonan dinyatakan dibatalkan, tugas Mediator atau Konsiliator dianggap selesai, dan Mediasi atau Konsiliasi dinyatakan tidak berhasil. (6) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Keadaan Kahar/Force Majeur.

(1) Para Pihak dapat didampingi oleh Kuasanya. (2) Kuasa yang hadir wajib menunjukan Surat Kuasa Khusus dari Para Pihak yang didampingi atau diwakilinya. (3) Para Pihak menyampaikan identitas Kuasa yang mendampingi atau mewakilinya kepada Sekretaris Layanan sebelum pertemuan Mediasi atau Konsialisi dengan kehadiran Kuasa dari Para Pihak tersebut. (4) Biaya Kuasa Para Pihak dibebankan kepada Para Pihak. (5) Jika Kuasa dari Para Pihak tidak menunjukkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mediator atau Konsiliator berhak menolak kehadiran kuasa dari Para Pihak dan MEMUTUSKAN Para Pihak untuk hadir sendiri dalam proses Mediasi atau Konsiliasi.

(1) Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya wajib melaksanakan Mediasi atau Konsiliasi dengan itikad baik.

(2) Mediator atau Konsiliator dapat menyatakan salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya tidak beritikad baik, dalam hal: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi atau Konsiliasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi atau Konsiliasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi atau Konsiliasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi atau Konsiliasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. (3) Permohonan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan kepada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan tidak dapat diproses apabila terdapat Pihak yang tidak beritikad baik.

(1) Dalam menjalankan fungsinya, Mediator atau Konsiliator melakukan tahapan tugas: a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri; b. menjelaskan asas Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan kepada Para Pihak; c. menjelaskan maksud dan tujuan Mediasi atau Konsiliasi kepada Para Pihak;

d. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator atau Konsiliator yang netral dan tidak mengambil keputusan; e. membuat aturan pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi bersama Para Pihak; f. menjelaskan bahwa Mediator atau Konsiliator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); g. menyusun jadwal Mediasi atau Konsiliasi bersama Para Pihak; h. mengisi formulir jadwal Mediasi atau Konsiliasi; i. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; j. jika dianggap perlu, dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas segala hal yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa kontrak yang sedang diperiksa, dan Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut; k. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas; l. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:

1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
3. bekerja sama mencapai penyelesaian; m. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; n. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi atau Konsiliasi kepada Sekretaris Layanan; dan

o. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Sekretaris Layanan. (2) Selain tersebut pada ayat (1), Mediator atau Konsiliator bertugas untuk mengusulkan secara aktif pilihan pilihan penyelesaian sengketa kontrak kepada Para Pihak.

(1) Para Pihak dapat mendatangkan ahli terkait hal yang disengketakan. (2) Ahli yang hendak dihadirkan dalam proses Mediasi atau Konsiliasi diberitahukan kepada Sekretaris Layanan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pertemuan mediasi atau konsiliasi dengan kehadiran ahli tersebut dilangsungkan. (3) Biaya ahli dan pemanggilannya dalam proses Mediasi atau Konsiliasi dibebankan kepada Para Pihak. (4) Mediator atau Konsiliator berhak untuk menolak pendapat ahli tersebut dalam hal tidak ada kesepakatan Para Pihak terkait pendapat yang disampaikan ahli.

(1) Jika Mediasi atau Konsiliasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator atau Konsiliator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator/Konsiliator. (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator atau Konsiliator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang berisi hal sebagai berikut:

a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan. (3) Mediator atau Konsiliator melaporkan hasil Mediasi atau Konsiliasi kepada Sekretaris Layanan dengan melampirkan Akta Perdamaian. (4) Jika Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Layanan mengembalikan Akta Perdamaian tersebut kepada Mediator/Konsiliator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. (5) Mediator atau Konsiliator membantu Para Pihak memperbaiki rumusan Akta Perdamaian dan menyampaikan kembali kepada Sekretaris Layanan paling lambat 5 (lima) hari kalender kepada Sekretaris Layanan.

Para Pihak sepakat mengesampingkan hak untuk menggunakan hal-hal berikut sebagai bukti dalam sidang arbitrase, pengadilan atau sidang acara lainnya: a. opini, anjuran yang disampaikan Para Pihak, Mediator, atau Konsiliator mengenai alternatif pemecahan/jalan keluar terhadap masalah yang dipersengketakan; b. proposal, ringkasan, catatan lainnya yang dipresentasikan dalam proses Mediasi atau Konsiliasi; c. pernyataan dari salah satu pihak kepada Mediator atau Konsiliator bahwa suatu usulan/proposal tertentu akan diterima atau tidak diterima; dan/atau d. semua dokumen yang disusun/dirancang sehubungan dengan proses Mediasi atau Konsiliasi.

(1) Mediasi atau Konsiliasi berakhir bilamana: a. Para Pihak menandatangani Akta Perdamaian; b. Mediator atau Konsiliator menyatakan Mediasi atau Konsiliasi tidak berhasil; c. salah satu pihak menyatakan mengundurkan diri dari proses Mediasi atau Konsiliasi secara tertulis kepada Mediator atau Konsiliator dan Para Pihak lainnya; d. termasuk dalam sengketa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; e. tidak beritikad baik dari salah satu Pihak atau kedua belah Pihak; atau f. melewati jangka waktu Mediasi atau Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Jika Mediasi berakhir maka Para Pihak dapat menempuh prosedur layanan penyelesaian sengketa Konsiliasi, kecuali yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e. (3) Jika Konsiliasi berakhir maka Para Pihak dapat menempuh prosedur layanan penyelesaian sengketa Arbitrase kecuali yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e.

(1) Arbitrase dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.

(2) Apabila permohonan yang diajukan tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan wajib MENETAPKAN putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.

(1) Proses Arbitrase bersifat terbuka. (2) Pertemuan Arbitrase dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

(1) Para Pihak yang menghadiri Arbitrase adalah Para Pihak yang menandatangani kontrak. (2) Para Pihak dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasanya. (3) Kuasa yang hadir wajib menunjukan Surat Kuasa Khusus dari Para Pihak yang didampingi atau diwakilinya. (4) Para Pihak menyampaikan identitas Kuasa yang mendampingi atau mewakilinya kepada Sekretaris Layanan sebelum pertemuan Arbitrase dengan kehadiran Kuasa dari Para Pihak tersebut. (5) Biaya Kuasa Para Pihak dibebankan kepada Para Pihak. (6) Jika Kuasa dari Para Pihak tidak menunjukkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Arbiter atau Majelis Arbiter berhak menolak kehadiran kuasa dari Para Pihak dan MEMUTUSKAN Para Pihak

untuk hadir sendiri dalam proses Arbitrase.

(1) Apabila permohonan Arbitrase diterima sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), Sekretaris Layanan menyampaikan

permohonan kepada Termohon disertai perintah agar Termohon memberikan jawaban secara tertulis. (2) Termohon wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon kepada Sekretaris Layanan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikirimkan kepada Termohon. (3) Jawaban Termohon paling sedikit memuat: a. identitas lengkap Termohon; b. uraian atau keterangan mengenai jawaban atas permasalahan yang diajukan Pemohon; c. lampiran berupa bukti yang terkait; dan d. surat usulan Arbiter. (4) Jika Termohon tidak menyampaikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban.

(1) Sekretaris Layanan memanggil Para Pihak untuk menghadiri acara Arbitrase disertai dengan informasi waktu dan tempat beracara. (2) Apabila Pemohon atau Termohon tidak memenuhi surat panggilan pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua.

(3) Apabila Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Arbitrase yang tercantum dalam Permohonan dinyatakan batal dan tugas Arbriter dianggap berakhir. (4) Apabila Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksaan dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon. (5) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Keadaan Kahar/Force Majeur.

(1) Arbiter atau Majelis Arbiter MENETAPKAN jadwal pemeriksaan. (2) Pemeriksaan Arbitrase dilakukan oleh: a. Majelis Arbiter, dengan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota; atau b. Arbiter tunggal berdasarkan kesepakatan Para Pihak. (3) Pemeriksaan Arbitrase dilaksanakan dengan tahapan: a. Pemeriksaan pendahuluan; b. Pembuktian; c. Kesimpulan; dan d. Putusan.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan agenda: a. klarifikasi identitas Para Pihak; dan b. pembacaan permohonan dan tanggapan.

(1) Para Pihak wajib membuktikan dalil permohonan maupun tanggapannya. (2) Alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan berupa surat, keterangan saksi dan keterangan Ahli. (3) Jika dianggap perlu, Arbiter dapat meminta Para Pihak untuk memberikan penjelasan dan/atau mengajukan dokumen tambahan guna mendukung fakta-fakta dan/atau alat bukti yang telah disampaikan pada Permohonan atau Tanggapan, dalam jangka waktu yang ditetapkan Arbiter. (4) Arbiter dapat memanggil saksi atau Ahli berdasarkan permintaan Para Pihak atau pertimbangan Arbiter.

(1) Jika Arbiter telah menyatakan seluruh proses pembuktian telah selesai, Para Pihak diberikan hak untuk menyampaikan Kesimpulan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak selesainya tahapan pembuktian. (2) Apabila Arbiter tidak menerima Kesimpulan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dianggap tidak mempergunakan hak yang dimilikinya untuk menyampaikan Kesimpulan.

(1) Arbiter MENETAPKAN Putusan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

(2) Dalam hal atas permohonan salah satu pihak, Arbiter dapat MENETAPKAN Putusan Provisionil atau Putusan Sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. (3) Arbiter dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas segala hal yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut. (4) Arbiter dalam mengambil putusan berdasarkan keadilan, ketentuan hukum, dan kepatutan. (5) Kepala Putusan harus mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. (6) Putusan Arbitrase ditentukan oleh pertimbangan mutlak Arbiter tunggal sedangkan dalam Majelis Arbiter didasarkan pada putusan mayoritas. (7) Jika di dalam Majelis Arbiter terdapat perbedaan pendapat dari Arbiter mengenai bagian tertentu dari Putusan, perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan. (8) Putusan dibuat tertulis dan memuat pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut. (9) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Putusan yang telah ditandatangani Arbiter dikirimkan kepada Para Pihak. (10) Jika ada kesalahan ketik dalam Putusan, salah satu pihak atau Para Pihak dapat memohonkan perbaikan Putusan kepada Sekretaris Layanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan diterima Para Pihak. (11) Sekretaris Layanan mengirimkan perbaikan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikirimkannya permohonan perbaikan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Putusan Arbitrase didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat oleh Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Putusan. (13) Dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan Putusan secara sukarela, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan baru ke Ketua Pengadilan Negeri setempat atau dapat pula kemudian Para Pihak bersepakat untuk menuangkan isi Putusan tersebut dalam suatu Akta Perdamaian dan dimintakan pelaksanaan putusannya melalui prosedur yang berlaku di Pengadilan.

(1) Mediator, Konsiliator, dan Arbiter serta semua pejabat, pegawai, wakil Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan lainnya tidak bertanggung jawab kepada Pemohon atas kesalahan dalam kaitan dengan penyediaan pelayanan kecuali bila tindakan kesalahan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik. (2) Para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Mediator, Konsiliator, atau Arbiter dan semua pejabat, pegawai, wakil Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Mediator termasuk dan tidak terbatas pada ganti rugi atas suatu hal apapun yang berkaitan dengan: a. pelayanan yang diberikan oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan; b. sengketa yang diajukan oleh Para Pihak; c. klaim yang diajukan oleh Para Pihak; d. suatu penyelesaian yang dibuat antara Para Pihak; e. eksekusi Perjanjian Penyelesaian yang dilakukan oleh Para Pihak; f. perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum, Peraturan dan Prosedur Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan; atau

administratif yang ditetapkan lembaga Pemerintah lainnya; dan/atau g. perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi suatu perundang-undangan di Republik INDONESIA atau perintah pengadilan.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemeriksaan dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Penanggung Jawab Layanan. (2) Hal yang akan ditetapkan melalui ketentuan lebih lanjut adalah: a. perpanjangan Mediator, Konsiliator, atau Arbiter dalam Daftar Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan; b. kriteria pengalaman dibidangnya bagi Mediator, Konsiliator, atau Arbiter; c. kriteria lulus seleksi Mediator, Konsiliator, atau Arbiter; d. pencabutan permohonan Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase; e. kriteria lebih teknis terkait alasan sah ketidakhadiran; f. kontak Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan melalui surat, faksmili, surat elektronik, ataupun aplikasi; g. tata cara penyelenggaraan Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase melalui media audio visual; h. tata cara pemanggilan Para Pihak, Ahli, Mediator, Konsiliator, atau Arbiter; i. tata cara memenuhi kelengkapan berkas permohonan;

j. tata cara proses Mediasi atau Konsiliasi secara tertutup atau terbuka; k. tata cara proses Arbitrase secara terbuka; l. tata cara menentukan potensi benturan kepentingan; m. pedoman perilaku Mediator, Konsiliator, atau Arbiter; dan n. format keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.

Untuk kepentingan penyelenggaraan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan pada tahun pertama sejak Peraturan Lembaga ini berlaku, Penanggung Jawab Layanan dapat MENETAPKAN Mediator, Konsiliator, atau Arbiter diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Lembaga ini, maka Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Pelayanan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 864), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA