Peraturan Badan Nomor per-12-1-02-ppatk-06-13 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN RANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Dalam Peraturan Kepala PPATK ini, yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

3. Dana adalah: a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima; b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima; c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima Lain; d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; f. fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim; dan/atau g. uang yang tersimpan dalam uang elektronik.

4. Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah INDONESIA kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

5. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antar kantor Penyelenggara yang sama.

6. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) adalah suatu jaringan yang dapat digunakan oleh institusi keuangan untuk menerima dan mengirimkan transaksi keuangan dalam suatu format yang standar, aman, dan dapat diandalkan.

7. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.

8. Pengirim (Sender) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana.

9. Pengirim Asal (Originator) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.

10. Penyelenggara Pengirim adalah Penyelenggara Pengirim Asal dan/atau Penyelenggara Penerus yang mengirimkan Perintah Transfer Dana.

11. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.

12. Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar-Penyelenggara.

13. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.

14. Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.

15. Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.

16. PJK meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e- wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

17. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.

18. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

19. Petugas Pendaftar adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mendaftarkan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung, dan Petugas Administrator ke PPATK.

20. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.

21. Petugas Penghubung adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melakukan komunikasi kepada PPATK dalam rangka mempercepat dan mempermudah penanganan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang telah dilaporkan kepada PPATK.

22. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mengelola aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dan pengaturan alamat server pelaporan (uniform resource locator server) PPATK.

23. Aplikasi Pelaporan adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK bagi PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.

24. Aplikasi Registrasi adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK

bagi PJK untuk melakukan pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan.

(1) PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. (2) PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri adalah: a. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima Perintah Transfer Dana di wilayah INDONESIA, apabila Penyelenggara Penerus bukan merupakan Penyelenggara Penerima Akhir; dan b. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir. (3) PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri adalah: a. PJK yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal; dan b. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus di dalam negeri yang meneruskan Perintah Transfer Dana Ke Luar Negeri.

Laporan yang disampaikan oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan b. Perintah Transfer Dana ke luar negeri.

(1) Laporan yang wajib disampaikan oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Pengguna Jasa. (2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan/atau dikirimkan melalui: a. perintah tertulis;

b. secara elektronis termasuk tetapi tidak terbatas pada automated teller machine/ATM, phone banking, internet banking, sms banking; dan/atau c. aplikasi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri. (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari: a. aplikasi yang diperoleh dari SWIFT; b. aplikasi yang diperoleh melalui kerjasama dengan penyedia jasa transfer dana; dan/atau c. aplikasi lainnya yang digunakan oleh PJK untuk Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup: a. identitas Pengirim Asal (Originator) yang memuat:

1. nama lengkap;
2. nomor rekening;
3. alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada Penyelenggara Pengirim Asal; dan
4. negara. b. identitas Penyelenggara Pengirim Asal; c. identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada; d. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; e. identitas Penerima (Beneficiary) yang memuat:
5. nama lengkap, nomor rekening, tanggal lahir, pekerjaan, nomor bukti identitas, dan alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dalam hal Penerima merupakan orang perseorangan;
6. nama korporasi, nomor rekening, alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya dan bidang usaha, dalam hal Penerima merupakan korporasi; dan
7. nama lengkap dan alamat, dalam hal Penerima merupakan walk in customer; f. tanggal Transaksi Keuangan;

g. nilai Transaksi Keuangan; dan h. mata uang asal.

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup: a. Identitas Pengirim Asal (Originator) paling sedikit memuat:

1. nama lengkap, nomor rekening, tanggal lahir, pekerjaan, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Pengirim merupakan orang perseorangan;
2. nama korporasi, nomor rekening, bidang usaha alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya dan bidang usaha, dalam hal Pengirim merupakan Korporasi; dan
3. nama lengkap, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Pengirim merupakan walk in customer; b. identitas Penyelenggara Pengirim Asal; c. identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada; d. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; e. identitas Penerima (Beneficiary) paling sedikit memuat:
4. nama lengkap;
5. nomor rekening;
6. alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada Penyelenggara Pengirim Asal; dan
7. negara. f. tanggal Transaksi Keuangan; g. nilai Transaksi Keuangan; h. mata uang asal; dan i. sumber dana apabila Pengirim Asal merupakan nasabah PJK Bank.

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup: a. identitas Pengirim Asal (Originator) yang memuat:

1. nama lengkap;
2. nomor rekening, apabila bersumber dari rekening;
3. alamat, apabila nomor telepon tidak tersedia pada Penyelenggara Pengirim Asal; dan
4. negara. b. identitas Penyelenggara Pengirim Asal; c. identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada; d. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; e. identitas Penerima (Beneficiary) yang memuat:
5. nama lengkap, nomor rekening, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Penerima merupakan orang perseorangan; dan
6. nama korporasi, nomor rekening, alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya, dalam hal Penerima merupakan korporasi; f. tanggal Transaksi Keuangan; g. nilai Transaksi Keuangan yang diterima dalam rupiah; dan h. mata uang yang diterima.

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup: a. Identitas Pengirim Asal (Originator) paling sedikit memuat:

1. nama lengkap, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Pengirim merupakan orang perseorangan;
2. nama korporasi dan alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya, dalam hal Pengirim merupakan Korporasi; dan
3. nama lengkap dan alamat sesuai KTP/SIM/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dalam hal orang yang memberikan Perintah Transfer Dana melakukan pemberian perintah atas nama pihak lain/beneficial owner. b. identitas Penyelenggara Pengirim Asal; c. identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada; d. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;

e. identitas Penerima (Beneficiary) paling sedikit memuat:

1. nama lengkap;
2. nomor rekening, apabila diteruskan ke rekening;
3. nama bank;
4. alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada Penyelenggara Penerima Asal; dan
5. negara. f. tanggal Transaksi Keuangan; g. nilai Transaksi Keuangan yang diterima dalam rupiah; dan h. mata uang yang diterima.

PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib memastikan kelengkapan informasi dalam melakukan kegiatan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 tidak dipenuhi, PJK Penyelenggara Pengirim Asal wajib menolak untuk melaksanakan Transaksi Keuangan transfer dana.

(1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tidak dipenuhi, PJK Penyelenggara Penerus dan PJK Penyelenggara Penerima Akhir dapat: a. melaksanakan Transaksi Keuangan transfer dana; b. menolak untuk melaksanakan Transaksi Keuangan transfer dana; atau c. menunda Transaksi Keuangan transfer dana; disertai dengan tindak lanjut yang memadai. (2) Tindak lanjut yang memadai dapat berupa menyampaikan laporan kepada PPATK.

PJK yang memberikan dan/atau menerima perintah Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri kepada dan/atau dari Penyelenggara Transfer Dana untuk kepentingan Pengguna Jasa wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Perintah Transfer Dana tersebut.

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri tidak menghilangkan kewajiban pelaporan TKM dan/atau TKT apabila memenuhi salah satu unsur TKM dan/atau unsur TKT.

PJK wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi Registrasi.

PJK yang sudah melakukan registrasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai tidak perlu melakukan registrasi Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

(1) Setelah melakukan registrasi, PJK wajib melakukan otorisasi hasil registrasi. (2) Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan hasil registrasi oleh pejabat PJK yang berwenang. (3) Hasil registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa formulir registrasi yang dicetak dari Aplikasi Registrasi. (4) Formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) PJK wajib menyampaikan hasil registrasi yang telah diotorisasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan registrasi. (6) Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak PJK melakukan registrasi sampai dengan: a. tanggal cap pos, apabila disampaikan melalui surat; atau b. tanggal penerimaan oleh PPATK, apabila disampaikan melalui kurir.

(1) PJK yang telah memperoleh username dan password untuk pelaporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai tidak perlu melakukan registrasi kembali untuk pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri. (2) PJK wajib melakukan registrasi ulang apabila terjadi: a. perubahan nama atas PJK; b. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih PJK dengan cara mendirikan PJK baru dan membubarkan PJK lainnya; c. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih PJK dengan cara mempertahankan salah satu PJK dan terjadi perubahan nama atas PJK yang dipertahankan.

PJK yang pertama kali melaksanakan pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri wajib melakukan Install Aplikasi Pelaporan.

(1) PJK wajib melakukan upgrade aplikasi dalam hal terdapat perubahan Aplikasi Pelaporan. (2) Upgrade Aplikasi Pelaporan dilaksanakan dengan cara melakukan install patch Aplikasi Pelaporan yang dapat diunduh di Aplikasi Registrasi.

PJK wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Pengisian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan. (2) Pengisian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. mengisi (entry) laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri pada Aplikasi Pelaporan; b. mengunggah (upload) file dari sistem informasi PJK Bank ke Aplikasi Pelaporan dalam format XML; atau c. mengunggah (upload) file dari sistem informasi PJK Non Bank ke Aplikasi Pelaporan dalam format Microsoft Excel.

(1) Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri disampaikan secara elektronis. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengirimkan laporan melalui Aplikasi Pelaporan ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke database PPATK, melalui: a. client server application b. web based application (3) PJK yang menyampaikan laporan melalui web based application tidak perlu melakukan: a. install Aplikasi Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan b. upgrade Aplikasi Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan.

(1) PJK dapat menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara non-elektronis. (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara non-elektronis dilakukan dalam hal: a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri secara elektronis belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK; b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;

c. keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara elektronis (force majeure); d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau e. sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.

(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara non-elektronis dilakukan dengan cara mengirimkan laporan dalam bentuk rekaman data hasil Aplikasi Pelaporan yang berupa compact disk, flash disk, atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. (2) PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara non-elektronis wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK untuk setiap pelaksanaan pelaporan secara non-elektronis. (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. (2) Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak: a. tanggal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatisasi di Aplikasi Pelaporan untuk pengiriman secara elektronis; atau b. tanggal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara non-elektronis.

(1) PJK wajib menyampaikan koreksi laporan Transaksi Keuangan

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK menerima pemberitahuan dari PPATK. (2) PJK wajib membuat koreksi laporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri apabila menemukan sendiri kesalahan atas laporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang telah disampaikan kepada PPATK. (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang baru dengan mencantumkan nomor laporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang lama. (4) Penyampaian Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronis atau non-elektronis.

(1) PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PJK terkait laporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang telah disampaikan oleh PJK. (2) PJK wajib menyampaikan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PJK menerima surat tertulis dari PPATK.

Dokumen tambahan disampaikan dalam bentuk hardcopy atau softcopy.

(1) PJK wajib MENETAPKAN: a. Petugas Pendaftar 1 (satu) orang; b. Petugas Pelapor paling banyak 3 (tiga) orang; c. Petugas Administrator 1 (satu) orang; dan d. Petugas Penghubung paling banyak 3 (tiga) orang. (2) PJK wajib menyampaikan nama dan jabatan seluruh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Penetapan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK. Pasal 30 (1) Petugas Pendaftar, Petugas Pelapor, dan Petugas Administrator harus menjaga kerahasiaan username dan password yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Pelaporan. (2) Kelalaian menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab petugas.

Dalam hal PJK membutuhkan lebih dari 3 (tiga) orang Petugas Pelapor maka PJK dapat menambah jumlah Petugas Pelapor dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada PPATK untuk mendapat persetujuan.

(1) Dalam hal terjadi penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK, PJK wajib menyampaikan penggantian dan/atau perubahan tersebut kepada PPATK dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Penyampaian penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadi pergantian. (3) PJK yang melakukan penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK wajib melakukan reaktivasi pada Aplikasi Pelaporan. (4) Reaktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui aktivasi ulang dengan menggunakan file aktivasi yang dapat diunduh oleh Petugas Administrator di Aplikasi Registrasi.

(1) PJK wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. (2) Dalam hal PJK dilikuidasi dan/atau badan hukumnya dibubarkan, dokumen yang terkait dengan laporan Transaksi Keuangan Transfer

Dana Dari dan Ke Luar Negeri diserahkan kepada pihak yang berwenang mengelola sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Tim likuidasi PJK yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan menyampaikan informasi kepada PPATK atau LPP mengenai pihak yang akan mengelola Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) PJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), atau Pasal 33 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau c. denda administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPATK berdasarkan Peraturan ini. (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh LPP atau PPATK.

PJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 20, Pasal 25 ayat (1), dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Kepala PPATK mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri bagi Bank Umum mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri bagi PJK selain Bank Umum mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2013 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN