Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2013 tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.

3. Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Rikkes adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan untuk Pegawai Negeri pada Polri.

4. Pemeriksaan Kesehatan Berkala yang selanjutnya disingkat Rikkesla adalah Rikkes yang dilaksanakan secara periodik untuk Pegawai Negeri pada Polri.

5. Sehat Samapta adalah kondisi seseorang yang bebas dari penyakit, kecacatan fisik, rohani, dan sosial, serta mempunyai kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang dilakukan tanpa kelelahan yang berarti. www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Status Kesehatan yang selanjutnya disingkat Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan seseorang yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan Rikkes.

Tujuan peraturan ini sebagai pedoman bagi petugas Rikkesla dalam melaksanakan kegiatan Rikkes demi terwujudnya keseragaman tindakan, tertib administrasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien.

Tujuan Rikkesla untuk: a. deteksi dini terhadap berbagai jenis penyakit atau kelainan kesehatan, sehingga dapat sesegera mungkin diambil tindakan medis; b. pemantauan kondisi kesehatan Pegawai Negeri pada Polri guna pemeliharaan, perlindungan dan pembinaan dalam mencegah serta mengurangi penyakit degeneratif yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; c. mengetahui Stakes dan kesiapan fisik Pegawai Negeri pada Polri dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab yang diembannya; dan d. dapat digunakan sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi pendidikan, penugasan khusus, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. objektif, yaitu dalam melaksanakan Rikkesla senantiasa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran; b. akurat, yaitu dalam melaksanakan Rikkesla senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan; c. akuntabel, yaitu pelaksanaan dan hasil Rikkesla dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan maupun Pegawai Negeri pada Polri; d. nondiskriminasi, yaitu dalam melaksanakan Rikkesla senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan e. humanis, yaitu dalam melaksanakan Rikkesla senantiasa memperlakukan calon yang diperiksa secara manusiawi.

(1) Klasifikasi Rikkesla: a. intensif I; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. intensif II; dan c. intensif III. (2) Sasaran Rikkesla, meliputi: a. Rikkes Intensif III, dilakukan untuk Pegawai Negeri pada Polri dengan usia sampai 30 tahun dan sesuai kebutuhan; b. Rikkes Intensif II, dilakukan untuk Pegawai Negeri pada Polri dengan usia 31 s.d. 40 tahun dan sesuai kebutuhan; dan c. Rikkes Intensif I, dilakukan untuk Pegawai Negeri pada Polri dengan usia 41 tahun keatas dan sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaan Rikkesla terhadap Pegawai Negeri pada Polri dibentuk organisasi Tim Rikkesla.

Organisasi Tim Rikkesla terdiri dari: a. penanggung jawab dijabat oleh Kapusdokkes Polri; b. koordinator dijabat oleh Kabidkesmapta Pusdokkes Polri; c. sekretaris dijabat oleh Kasubbidkeslasus Bidkesmapta; dan d. pelaksana Rikkesla, meliputi:

1. di tingkat Mabes Polri antara lain: a) Satuan Kesehatan (Satkes); b) Seksi Kesehatan Jasmani (Sikesjas) pada Korbrimob Polri; atau c) Rumkit Bhayangkara.
2. di tingkat Polda oleh Biddokkes Polda.

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bertugas mengawasi pelaksanaan program Rikkesla dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, bertugas: a. mengoordinir pelaksanaan program Rikkesla Polri; dan b. mengawasi pelaksanaan pengolahan data. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam pelaksanaan tugas, Koordinator bertanggung jawab kepada Kapusdokkes Polri.

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bertugas: a. membuat laporan pelaksanaan program Rikkesla Polri; b. menganalisa dan mengevaluasi data Rikkesla Polri; dan c. memberikan solusi dan rekomendasi. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris bertanggung jawab kepada Kabidkesmapta Pusdokkes Polri.

(1) Pelaksana Rikkesla tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 1 dibentuk berdasarkan surat perintah Kepala satuan kerja (Kasatker). (2) Susunan keanggotaan Pelaksana Rikkesla tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. ketua dijabat oleh masing-masing pimpinan pelaksana Rikkesla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 1; b. sekretaris dijabat oleh:

1. Kasikespol Pada Satkes Pusdokkes Polri;
2. Kasubsidukkes Sikesjas pada Korbrimob Polri; atau
3. Wakarumkit/pejabat yang ditunjuk pada Rumkit Bhayangkara; c. tim pemeriksa antara lain:
4. dokter spesialis;
5. dokter umum;
6. dokter gigi;
7. tenaga laboratorium;
8. tenaga radiologi; dan
9. tenaga elektrokardiografi/EKG; d. tim pendukung terdiri dari:
10. subtim administrasi: dan
11. subtim logistik.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, bertugas: a. melaksanakan Rikkesla di tingkat Mabes Polri; dan b. mengawasi pelaksanaan kegiatan Rikkesla. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Ketua bertanggung jawab kepada Kapusdokkes Polri.

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, bertugas: a. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua; b. menghimpun dan meneliti dokumen hasil Rikkesla; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi dan logistik; dan d. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan Rikkesla. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, bertugas: a. melaksanakan kegiatan Rikkesla sesuai kompetensinya; b. bila diperlukan dapat melakukan rujukan (second opinion), dan pemeriksaan penunjang lain sesuai indikasi; c. mencatat kelainan dari hasil pemeriksaan pada formulir Rikkesla dan diparaf; dan d. menyerahkan hasil Rikkesla kepada sekretaris. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pemeriksa bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Rikkesla.

(1) Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, bertugas sebagai berikut: a. subtim administrasi:

1. menyerahkan nama-nama Pegawai Negeri pada Polri yang akan diperiksa, kepada Ketua tim Rikkesla;

2. menyusun tata tertib pelaksanaan Rikkesla; www.djpp.kemenkumham.go.id

3. mengatur dan mengoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan Rikkesla;

4. melaksanakan kegiatan pengumpulan data hasil Rikkesla;

5. menyusun daftar peserta yang telah diperiksa, lengkap dengan kelainan dan stakesnya; dan

6. membuat rekapitulasi hasil pemeriksaan yang didapat dari peserta; b. subtim logistik:

7. menyiapkan sarana dan prasarana Rikkesla;

8. menyiapkan dan mengatur akomodasi untuk arahan bagi tim pemeriksa sebelum pelaksanaan Rikkesla;

9. menyusun rencana anggaran dan pertanggungjawaban keuangan Rikkesla; dan

10. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Tim pendukung bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Rikkesla.

(1) Pelaksana Rikkesla tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 2, dibentuk berdasarkan surat perintah Kapolda. (2) Susunan keanggotaan Pelaksana Rikkesla tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. penanggung jawab dijabat oleh Kabiddokkes Polda; b. ketua dijabat oleh Kasubbidkespol Biddokkes Polda; c. sekretaris dijabat oleh Kaurkesmapta Biddokkes Polda; d. tim pemeriksa antara lain:

1. dokter spesialis;
2. dokter umum;
3. dokter gigi;
4. tenaga laboratorium;
5. tenaga radiologi; dan
6. tenaga elektrokardiografi/EKG; e. tim pendukung terdiri dari:
7. sub tim administrasi; dan
8. sub tim logistik. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, bertugas mengawasi pelaksanaan program Rikkesla di tingkat Polda dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, bertugas: a. melaksanakan Rikkesla di tingkat Polda; dan b. mengawasi pelaksanaan Rikkesla. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Ketua bertanggung jawab kepada Kabiddokkes Polda.

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, bertugas: a. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh ketua Rikkesla; b. menghimpun dan meneliti dokumen hasil Rikkesla; c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi dan logistik; d. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan Rikkesla; dan e. memberikan solusi dan rekomendasi. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, bertugas: a. melaksanakan kegiatan Rikkesla sesuai kompetensinya; b. bila diperlukan dapat melakukan rujukan (second opinion), dan pemeriksaan penunjang lain sesuai indikasi; c. mencatat kelainan dari hasil pemeriksaan pada formulir Rikkesla dan diparaf; dan d. menyerahkan hasil Rikkesla kepada sekretaris. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pemeriksa bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Rikkesla.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tim pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, bertugas sebagai berikut: a. subtim administrasi:

1. menyerahkan nama-nama Pegawai Negeri pada Polri yang akan diperiksa, kepada Ketua tim Rikkesla;
2. menyusun tata tertib pelaksanaan Rikkesla;
3. mengatur dan mengoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan Rikkesla;
4. melaksanakan kegiatan pengumpulan data hasil Rikkesla;
5. menyusun daftar peserta yang telah diperiksa, lengkap dengan kelainan dan stakesnya; dan
6. membuat rekapitulasi hasil pemeriksaan yang didapat dari peserta; b. subtim logistik:
7. menyiapkan sarana dan prasarana Rikkesla;
8. menyiapkan dan mengatur akomodasi untuk arahan bagi tim pemeriksa sebelum pelaksanaan Rikkesla;
9. menyusun rencana anggaran dan pertanggungjawaban keuangan Rikkesla; dan
10. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pendukung bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Rikkesla.

Tahap persiapan Rikkesla di tingkat pelaksana: a. menyusun rencana kegiatan; b. menentukan tempat pemeriksaan; c. menentukan sasaran Pegawai Negeri pada Polri yang akan diperiksa; d. menjadwalkan pelaksanaan Rikkesla; e. menyiapkan administrasi pelaksanaan Rikkesla; dan f. mengatur penggunaan anggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tahap pelaksanaan Rikkesla di tingkat pelaksana: a. pemberitahuan kegiatan Rikkesla kepada masing-masing Satker; b. masing-masing Satker memberikan daftar nama peserta Rikkesla kepada pelaksana Rikkesla; c. teknis Rikkes sesuai dengan klasifikasi Rikkesla; d. Rikkes menggunakan formulir Rikkesla; dan e. Rikkes diawali dengan mengisi pernyataan persetujuan (informed consent) dan riwayat kesehatan.

(1) Format surat pemberitahuan kegiatan Rikkesla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (2) Daftar nama peserta Rikkesla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (3) Klasifikasi Rikkesla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (4) Formulir Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tercantum dalam lampiran “D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (5) Format Pernyataan persetujuan Rikkes (informed consent) dan riwayat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e tercantum dalam lampiran “E” dan “F” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Penilaian hasil Rikkesla dinyatakan dalam bentuk Stakes. (2) Tingkatan Stakes terdiri dari: a. Stakes 1, yaitu kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis dalam melaksanakan tugas; b. Stakes 2, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh sehingga www.djpp.kemenkumham.go.id

masih memenuhi peryaratan medis dalam melaksanakan tugas; c. Stakes 3, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya; dan d. Stakes 3p, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga memerlukan perawatan dan atau pengobatan. (3) Pedoman penilaian Stakes Rikkesla tercantum dalam lampiran “G” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Penilaian hasil Rikkesla dapat digunakan untuk persiapan seleksi pendidikan, penugasan khusus dan kebutuhan lainnya, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

Hasil Rikkesla berlaku untuk tenggang waktu selama 6 (enam) bulan dan dapat dipergunakan untuk keperluan lain yang ada kaitannya dengan masalah kesehatan.

Dalam mendukung pelaksanaan Rikkesla diperlukan administrasi sebagai berikut: a. sarana dan prasarana Rikkes; b. personel Tim Rikkes; dan

c. sistem dan metode pelaporan; dan d. umpan balik hasil Rikkesla.

(1) Administrasi sarana dan prasarana Rikkesla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan data sarana dan prasarana Rikkes yang dimiliki oleh Polri.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal sarana dan prasarana Rikkes Polri tidak tersedia, dapat diperoleh melalui sistem kerja sama dengan pihak di luar Polri. (3) Sarana dan prasarana Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum digunakan telah distandardisasi dan diuji tera.

(1) Administrasi personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi penyiapan dokumen pembentukan dan surat perintah penunjukan personel tim Rikkesla yang berasal dari dokter umum, dokter spesialis, tenaga paramedis, dan nonmedis di lingkungan Polri. (2) Dalam hal kekurangan personel, tim Rikkesla dapat melibatkan petugas medis dan nonmedis dari luar Polri sesuai kompetensinya.

(1) Sistem dan metode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi: a. penyimpanan data hasil Rikkesla secara komputerisasi; dan b. pencatatan resume hasil Rikkesla dalam buku Naskah Kesehatan Perorangan (NKP) yang diisi atau di up-date oleh Dokter pemeriksa Rikkesla. (2) Buku NKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disimpan oleh masing-masing personel dan diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang berisi rahasia kedokteran.

Umpan balik hasil Rikkesla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Rikkesla berupa nasihat kedokteran lisan dan atau tertulis kepada personel yang bersangkutan.

(1) Anggaran Rikkesla menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri. (2) Biaya Rikkesla ditetapkan berdasarkan norma indeks di lingkungan Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk menjamin terselenggaranya Rikkesla yang objektif, transparan dan akuntabel.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: a. pelaporan; dan b. analisis dan evaluasi. (2) Pelaporan terselenggaranya Rikkesla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat oleh: a. Ketua sebagai penyelenggara Rikkesla di tingkat Mabes Polri, melaporkan kepada Kasatker dan Kapusdokkes Polri; b. Penanggung jawab sebagai pengawas dan pelaksana program Rikkesla tingkat Mabes Polri melaporkan kepada Kapolri; c. Ketua sebagai penyelenggara Rikkesla di tingkat Polda, melaporkan kepada Kabidokkes Polda; dan d. Penanggung jawab sebagai pengawas dan pelaksana program Rikkesla di tingkat Polda melaporkan kepada Kapolda. (3) Pelaporan hasil pelaksanaan Rikkesla paling lambat pada triwulan III tahun berjalan. (4) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pelaksanaan dan hasil Rikkesla di tingkat Mabes Polri dan Polda; dan b. hasil analisis dan evaluasi Rikkesla dilaporkan oleh Kapusdokkes Polri kepada Kapolri. (5) Hasil pelaksanaan Rikkesla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran “H” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (6) Format rekapitulasi penilaian, laporan penggunaan anggaran, laporan analisis dan evaluasi dan surat keterangan medis Rikkesla tercantum dalam lampiran “I”, ”J”, ”K”, dan lampiran ”L” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengendalian terselenggaranya Rikkesla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk menjamin: a. tepat waktu pelaksanaan Rikkesla; b. penggunaan anggaran efektif dan efisien; dan c. tim Rikkesla bekerja sesuai kompetensi.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kapolri Nomor: Kep/775/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Pedoman Pemeriksaaan Kesehatan Berkala di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id