Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.

3. Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan.

4. Pemohon adalah pegawai negeri pada Polri, dan keluarga besar Polri yang mengajukan permohonan bantuan hukum.

5. Keluarga adalah suami, istri, orangtua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah.

6. Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum.

7. Biaya adalah dana yang diperlukan dalam rangka mendukung penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani oleh Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping.

8. Kuasa Substitusi adalah hak yang diberikan dalam surat kuasa baik sebagian maupun keseluruhan dari si penerima kuasa.

Pemberian Bantuan hukum oleh Polri, meliputi: a. konsultasi hukum; b. nasihat hukum; c. saran dan pendapat hukum; d. advokasi; dan e. pendampingan.

(1) Yang berhak mendapat Bantuan Hukum: a. institusi Polri; b. satuan fungsi/satuan kerja; c. pegawai negeri pada Polri; dan d. keluarga besar Polri. (2) Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. keluarga pegawai negeri pada Polri;

b. purnawirawan Polri; c. pensiunan Pegawai Negeri Sipil Polri; d. warakawuri; e. wredatama; dan f. duda/janda dari anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil Polri.

Satuan Fungsi/Satuan Kerja yang mendapat gugatan hukum wajib melaporkan kepada Kapolri/Kepala Kepolisian Daerah dengan tembusan kepada Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah.

(1) Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh: a. Kepala Bagian Bantuan dan Nasihat Hukum Divisi Hukum Polri/Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah; dan/atau b. Kepala Bagian Penerapan Hukum Divisi Hukum Polri/Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah/Kepala Urusan Penerapan Hukum. (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang bertindak sebagai Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping berdasarkan surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang; dan b. bagian penerapan hukum dalam bentuk klarifikasi, kajian hukum, memberikan pendapat dan saran hukum secara yuridis terhadap tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana tertentu, hak asasi manusia, kode etik disiplin dan institusi yang memerlukan.

(1) Permohonan diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kepentingan institusi/dinas diajukan oleh Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; b. untuk kepentingan anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, atau Kepala Satuan Kerjanya; c. untuk kepentingan pribadi pegawai negeri pada Polri dan keluarganya diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya; dan d. untuk purnawirawan Polri, wredatama, warakawuri, duda/janda dari anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil Polri, diajukan oleh yang bersangkutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan uraian kronologis tentang pokok permasalahan, kepada: a. Kepala Divisi Hukum Polri pada tingkat Markas Besar Polri, dengan tembusan kepada Kapolri; atau b. Kepala Kepolisian Daerah pada tingkat satuan kewilayahan, dengan tembusan kepada Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan oleh Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Kepolisian Daerah dapat atau tidaknya diberikan Bantuan Hukum. (4) Dalam hal disetujuinya permintaan Bantuan Hukum, Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Kepolisian Daerah mengeluarkan surat perintah kepada pegawai negeri pada Polri yang ditugaskan.

(5) Pemohon memberikan Surat Kuasa kepada Penasihat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang telah menerima surat perintah.

(1) Divisi Hukum Polri dapat menerima kuasa substitusi dari Kepolisian Daerah atau melimpahkan kuasa substitusi ke Kepolisian Daerah dalam penanganan perkara. (2) Kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bidang Hukum Kepolisian Daerah, dalam hal Kapolri dan/atau pejabat pada Markas Besar Polri sebagai penggugat/tergugat atau pemohon/ termohon di kewilayahan.

(1) Penasihat Hukum/Kuasa Hukum melaksanakan Bantuan Hukum pada: a. tingkat penyidikan; b. tingkat penuntutan; dan/atau c. semua tingkat peradilan. (2) Penasihat Hukum/Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlatar belakang Sarjana Hukum.

(1) Pendamping melaksanakan Bantuan Hukum mulai dari tingkat pemeriksaan sampai pada sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri. (2) Pendamping pada sidang disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan terperiksa atau pejabat yang ditunjuk oleh atasan yang berhak menghukum. (3) Pendamping pada sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlatar belakang Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian.

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Surat perintah dan surat kuasa diberikan kepada Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping hanya untuk satu perkara yang dimintakan sesuai dengan permohonan Bantuan Hukum. (2) Setelah menerima Surat Perintah dan Surat Kuasa, Penasihat Hukum Kuasa Hukum/Pendamping wajib antara lain: a. mencatat dalam buku register pada Bagian Bantuan Nasihat Hukum/Bidang Hukum Kepolisian Daerah; b. membuat rencana kerja dan anggaran; c. mencari dan mengumpulkan alat bukti dan menganalisis; d. meminta arahan kepada Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Bantuan dan Nasihat Hukum Divisi Hukum Polri/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah; e. mengoordinasi dengan pihak ketiga dan instansi/lembaga terkait; f. mendaftarkan surat kuasa ke Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara serta mengajukan izin insidentil beracara; g. mengikuti persidangan di pengadilan; h. meminta salinan Putusan Hakim; dan i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kapolri/Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Kepolisian Daerah/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah.

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Perdata antara lain:

a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara; b. membuat surat gugatan atau permohonan; c. mengadakan perdamaian/mediasi; d. membuat eksepsi/jawaban/perlawanan dengan atau tanpa rekonvensi, replik, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan; e. mengajukan permohonan sidang di tempat bila diperlukan; f. menentukan sikap atas putusan, yaitu menerima atau melakukan upaya hukum; g. membuat memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; h. mengajukan upaya hukum luar biasa/Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali; i. mengajukan permohonan penetapan berkekuatan hukum tetap atas putusan; dan/atau j. mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi dan mendampingi pelaksanaannya.

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara pidana antara lain: a. mendampingi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan; b. membuat eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik; c. mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan; d. mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli; e. menentukan sikap atas putusan, yaitu menerima atau melakukan upaya hukum; f. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi; g. melakukan upaya hukum luar biasa dan membuat memori peninjauan kembali; dan/atau h. mengajukan permohonan grasi, amnesti, dan rehabilitasi.

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Praperadilan antara lain: a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara; b. membuat permohonan praperadilan; c. mengadakan perdamaian; d. membuat jawaban/eksepsi; e. membuat replik/duplik, pembuktian, dan kesimpulan; dan f. mengajukan upaya hukum luar biasa disertai memori peninjauan kembali.

Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain: a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara; b. membuat surat gugatan atau permohonan; c. mengadakan perdamaian/mediasi; d. membuat jawaban/eksepsi dengan atau tanpa rekonvensi, perlawanan, replik, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan; e. mengajukan permohonan sidang di tempat bila diperlukan; f. menentukan sikap atas putusan, yaitu menerima atau melakukan upaya hukum; g. membuat memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; h. mengadakan upaya hukum luar biasa; dan/atau i. membuat permohonan eksekusi.

Pemberian Bantuan Hukum atas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara antara lain:

a. membuat surat gugatan; b. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara; c. menghadiri acara dismissal; d. menghadiri pemeriksaan persiapan; e. memperbaiki gugatan dan melengkapi data yang diperlukan sesuai nasihat majelis hakim; f. mengajukan perlawanan terhadap penetapan; g. mengadakan perdamaian; h. membuat jawaban/eksepsi, replik, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan; i. menentukan sikap atas putusan dan melakukan upaya hukum; j. mengajukan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; k. melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali; l. mengajukan permohonan eksekusi; dan/atau m. mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke atasan pejabat Tata Usaha Negara tereksekusi.

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Hak Asasi Manusia antara lain: a. mendampingi terperiksa pada tingkat penyelidikan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; b. mendampingi terperiksa/tersangka pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Agung; c. mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan; d. mendampingi terdakwa di persidangan; e. membuat jawaban/eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik; f. mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli; g. menentukan sikap atas putusan, yaitu menerima atau melakukan upaya hukum; h. mengajukan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi;

i. melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali; dan/atau j. mengajukan permohonan grasi, amnesti dan rehabilitasi.

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara pelanggaran disiplin dan Kode Etik antara lain: a. mendampingi Terperiksa/terduga pelanggar; b. membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksa/terduga pelanggar terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan sidang maupun Penuntut; c. membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadi latar belakang terperiksa/terduga pelanggar melakukan pelanggaran; d. membantu menjelaskan tentang hak-hak terperiksa; e. membuat jawaban atau tanggapan; f. membantu membuatkan permohonan keberatan terhadap putusan Pimpinan Sidang/Ketua Komisi kepada atasan yang berhak menghukum/Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum berkedudukan jauh dari yurisdiksi pengadilan, pemohon dapat mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Satuan Fungsi Hukum terdekat.

(1) Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan berakhir apabila: a. telah mempunyai putusan pengadilan/sidang disiplin/sidang Komisi Kode Etik yang berkekuatan hukum tetap; b. perkara telah diselesaikan di luar persidangan Alternatif Despute Resolution; c. Surat Kuasa dicabut; atau d. pemohon meninggal dunia.

(2) Dalam hal kasus perdata bagi pemohon yang meninggal dunia, ahli waris dapat membuat Surat Kuasa baru.

Administrasi yang harus dilengkapi dalam pemberian Bantuan Hukum antara lain: a. surat perintah; b. surat kuasa; dan c. surat permohonan izin insidentil/izin substitusi/izin khusus.

Semua biaya kegiatan Bantuan Hukum untuk kepentingan institusi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Polri sesuai indeks yang berlaku.

(1) Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Hukum dilakukan secara fungsional oleh Kepala Divisi Hukum Polri di lingkungan Polri dan Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah di tingkat Kewilayahan. (2) Pemberi perintah dan kuasa demi untuk kepentingan dinas berwenang mencabut surat perintah dan surat kuasa kepada Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping. (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan cara: a. supervisi; b. asistensi; dan/atau c. monitoring secara berjenjang.

Pada saat peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasihat Hukum di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Paraf:

1. Karobankum Divkum Polri: .....
2. Kadivkum Polri : .....
3. Kasetum Polri : .....
4. Wakapolri : .....