Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2015 tentang PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI LEMBAGA SANDI NEGARA

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Program Legislasi Persandian yang selanjutnya disebut Prolegsan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang persandian yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.

3. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Panitia Kerja Tetap Prolegsan yang selanjutnya disebut Panjatap Prolegsan adalah panitia kerja yang terdiri dari perwakilan setiap unit kerja yang berhak mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan dalam Prolegsan.

5. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Penggagas adalah pimpinan unit kerja Lemsaneg dan pimpinan Sekolah Tinggi Sandi Negara yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan.

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang- undangan di Lemsaneg dilakukan dalam Prolegsan. (2) Prolegsan bertujuan mewujudkan terciptanya Peraturan Perundang-undangan di bidang persandian yang terencana, terarah, terpadu, dan sistematis. (3) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; dan d. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara. (4) Prolegsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Lembaga Sandi Negara dapat melakukan koordinasi penyusunanan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG atas permintaan dari menteri Pemrakarsa.

Penyusunan Prolegsan dilaksanakan oleh Panjatap Prolegsan.

(1) Panjatap Prolegsan bertugas: a. menyusun Prolegsan berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; b. melakukan koordinasi dan pembahasan atas usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dari

Penggagas; c. melakukan monitoring realisasi rancangan peraturan yang terdaftar dalam Prolegsan; dan d. melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persandian. (2) Penggagas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris Utama; b. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian; c. Deputi Bidang Pengamanan Persandian; d. Deputi Bidang Pengkajian Persandian; e. Kepala Pusdiklat; f. Ketua STSN; dan g. Inspektur.

(1) Susunan Panjatap Prolegsan terdiri atas: a. ketua, dijabat oleh Sekretaris Utama; b. wakil ketua, dijabat oleh pejabat eselon II yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan persandian; c. sekretaris, dijabat oleh pejabat eselon II yang tugas dan fungsinya di bidang hukum; dan d. anggota, terdiri atas:

1. satu orang pejabat eselon II dari setiap unit kerja Penggagas;
2. pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang hukum;
3. pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan;
4. pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang kearsipan;
5. pejabat eselon IV yang tugas dan fungsinya di bidang Perundang-undangan; e. Tim Sekretariat. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan

mengarahkan anggota Panjatap Prolegsan. (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu dan mewakili ketua dalam memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Prolegsan. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menampung dan menginventarisir usulan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberi informasi, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap Prolegsan. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Prolegsan dan menyampaikan hasil evaluasi. (6) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas dalam membantu sekretaris.

Susunan Panjatap Prolegsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.

(1) Penggagas menyampaikan usulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada ketua Panjatap Prolegsan c.q. sekretaris Panjatap Prolegsan. (2) Dalam hal jika diperlukan, sekretaris Panjatap Prolegsan dapat menyampaikan permintaan tertulis kepada Penggagas untuk segera menyampaikan usulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pengusulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus disertai dengan keterangan awal yang paling sedikit memuat: a. judul dan jenis Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang dimaksud;

b. latar belakang perlunya disusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud; c. dasar hukum yang melandasi atau memerintahkan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang dimaksud; dan d. pokok pokok pengaturan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud. (2) Dalam hal keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, ketua Panjatap mengembalikan pengusulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada Penggagas untuk dipenuhi. (3) Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

(1) Pengusulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan disampaikan kepada sekretaris Panjatap Prolegsan paling lambat bulan Maret. (2) Usulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan, diverifikasi, dan diinventarisir oleh sekretaris Panjatap Prolegsan.

(1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan masuk ke dalam Prolegsan diharmonisasikan dalam rapat Panjatap Prolegsan. (2) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar Prolegsan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.

(1) Dalam hal adanya usulan perubahan, pencabutan, dan/atau penambahan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Kepala

Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan perubahan. (2) Usulan perubahan, pencabutan dan/atau penambahan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penggagas kepada ketua Panjatap Prolegsan c.q. sekretaris Panjatap Prolegsan. (3) Penyampaian usulan perubahan, dan/atau pencabutan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan tertulis. (4) Penyampaian usulan penambahan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud harus disertai keterangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (5) Usulan perubahan, pencabutan, dan/atau penambahan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diputuskan dalam rapat Panjatap Prolegsan. (6) Keputusan rapat Panjatap Prolegsan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang perubahan daftar Prolegsan.

Rapat koordinasi Panjatap Prolegsan dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.

Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG diusulkan oleh Penggagas ke dalam daftar Prolegsan.

Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah memiliki Naskah Akademik dan draf Rancangan UNDANG-UNDANG diusulkan ke dalam Prolegnas oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.

(1) Untuk melaksanakan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Penggagas membentuk kelompok kerja yang terdiri dari: a. penanggung jawab; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (2) Dalam hal jika dibutuhkan untuk penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi atau akademisi yang menguasai permasalahan terkait materi Rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara. (4) Kelompok kerja bertugas menyusun dan menyempurnakan Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelompok kerja berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Untuk membahas Rancangan UNDANG-UNDANG di tingkat kementerian, Lembaga Sandi Negara sebagai instansi Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. (2) Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara. (3) Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan substantis yang diatur dalam Rancangan UNDANG-UNDANG; dan c. kelompok kerja penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG Lembaga Sandi Negara. (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lembaga Sandi Negara dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Lembaga Sandi Negara.

(1) Lembaga Sandi Negara mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga yang terkait dengan substansi Rancangan UNDANG-UNDANG, ahli hukum, akademisi, praktisi dan/atau perancang Peraturan Perundang-undangan. (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi, pokok materi, atau hal lain yang dapat memberikan gambaran mengenai materi yang

akan diatur dalam Rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Lembaga Sandi Negara MENETAPKAN pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permintaan keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

(1) Kepala Biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum di Lembaga Sandi Negara secara fungsional bertindak sebagai sekretaris panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. (2) Sekretaris panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) betugas dan bertanggung jawab melakukan penyiapan naskah Rancangan UNDANG-UNDANG, Naskah Akademik, dan materi pendukung lainnya sebagai bahan pembahasan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

Untuk menyempurnakan Rancangan UNDANG-UNDANG, Lembaga Sandi Negara: a. mengadakan konsultasi publik Rancangan UNDANG-UNDANG kepada masyarakat; dan b. meminta tanggapan dan saran atas Rancangan UNDANG-UNDANG kepada pimpinan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah dibahas dalam panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian diberi paraf oleh masing-masing anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagai tanda persetujuan.

(1) Kepala Lembaga Sandi Negara menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah mendapat paraf persetujuan anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen: a. Naskah Akademik; b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran; c. keputusan mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; d. Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; dan e. izin prakarsa dalam hal Rancangan UNDANG-UNDANG tidak masuk dalam daftar Prolegnas.

(1) Dalam keadaan tertentu Lembaga Sandi Negara dapat mengusulkan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah mendapat izin prakarsa dari PRESIDEN. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan UNDANG-UNDANG yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan UNDANG-UNDANG, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (4) Lembaga Sandi Negara menyusun dan menyampaikan usulan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. izin prakarsa dari PRESIDEN; b. Naskah Akademik; c. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; d. Rancangan UNDANG-UNDANG; e. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; dan f. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG kumulatif terbuka oleh Lembaga Sandi Negara meliputi: a. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; dan

(2) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Usul penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. Naskah Akademik; b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; c. Rancangan UNDANG-UNDANG; d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari Lembaga Sandi Negara; dan e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Lembaga Sandi Negara menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.

(1) Dalam keadaan tertentu, Lembaga Sandi Negara dapat menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH di luar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH kepada menteri. (2) Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG atau putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sandi Negara harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN. (4) Permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PERATURAN PEMERINTAH. (5) Dalam hal

memberikan izin prakarsa penyusunan PERATURAN PEMERINTAH di luar daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, Pemrakarsa melaporkan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tersebut kepada menteri.

Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang- undangan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG tentang Pembemtukan Peraturan Perundang-undangan.

Lembaga Sandi Negara menyusun Rancangan Peraturan PRESIDEN yang berisi materi: a. yang diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG; b. untuk melaksanakan PERATURAN PEMERINTAH; atau c. untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.

Penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN bersifat mendesak yang ditentukan oleh PRESIDEN untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Lembaga Sandi Negara secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan PRESIDEN

dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait. (2) Hasil pembahasan Rancangan Peraturan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lembaga Sandi Negara kepada

untuk ditetapkan.

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh Penggagas sesuai tugas dan fungsinya. (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara, Penggagas membentuk kelompok kerja dengan mengikutsertakan unit kerja lain. (3) Dalam hal jika dibutuhkan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi pemerintah, ahli hukum, praktisi dan/atau akademisi yang menguasai permasalahan terkait materi Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara. (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.

(1) Untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara, Penggagas harus: a. Meminta masukan dari unit kerja lain; dan b. Meminta tanggapan hukum dari bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum. (2) Tanggapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pelayanan Hukum.

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Tata cara pengesahan atau penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Naskah Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara menjadi Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara dengan membubuhkan tanda tangan.

Pimpinan unit kerja Penggagas menyampaikan permohonan penetapan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi

Negara kepada Sekretaris Utama c.q. bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum disertai dengan 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) softcopy Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum melakukan pemeriksaan akhir atas kelengkapan naskah Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara sebelum ditanda tangani Kepala Lembaga Sandi Negara.

(1) Peraturan Kepala yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Penyampaian Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum dengan menyertakan permohonan pengundangan Peraturan Kepala yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum. (3) Kelengkapan administrasi Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Peraturan Kepala diketik dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12 (dua belas), dan dicetak di atas kertas F4 yang ditandatangani oleh Kepala sebanyak 2 (dua) eksemplar; dan b. 1 (satu) softcopy Peraturan Kepala.

(1) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan/atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA, sebelum disebarluaskan, wajib dilakukan autentifikasi oleh Kepala Biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum. (2) Naskah Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara yang telah diautentifikasi oleh Kepala Biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum.

(1) Salinan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berbentuk media cetak dan elektronik. (2)

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ruang tanda tangan pejabat yang MENETAPKAN dan pada ruang tanda tangan pejabat yang mengundangkan dituliskan “ttd” dan bukti autentifikasi melalui tanda tangan asli Kepala Biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum sebagaimana terlampir pada Lampiran III Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (3) Salinan peraturan Perundang-undangan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pojok kanan atas dokumen elektronik peraturan Perundang-undangan diberikan tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui: a. media cetak; b. media elektronik; dan/atau c. cara lainnya.

(1) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terhadap UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara yang lelah ditetapkan dilakukan dengan cara menyampaikan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara

dan/atau Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA atau Berita Negara Republik INDONESIA dan/atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA kepada instansi pemerintah terkait (2) Bagi pihak yang membutuhkan salinan autentik UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara dapat mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum.

Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan melalui jaringan informasi produk hukum Lembaga Sandi Negara.

Penyebarluasan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop, seminar, pertemuan ilmiah, atau konferensi pers.

(1) Penyebarluasan Rancangan UNDANG-UNDANG yang berasal dari

dilaksanakan oleh instansi Pemrakarsa, dalam hal ini adalah Lembaga Sandi Negara. (2) Rancangan UNDANG-UNDANG yang disebarluaskan merupakan Rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang dalam proses penyusunan atau pembahasan. (3) Hasil penyebarluasan Rancangan UNDANG-UNDANG dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG.

Penyebarluasan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara dengan cara: a. mengunggah di dalam jaringan informasi produk hukum Lembaga Sandi Negara; b. menginformasikan Rancangan UNDANG-UNDANG di media cetak; dan/atau

c. melaksanakan uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

Ketentuan mengenai penyebarluasan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyebarluasan Program Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Program Penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Pedoman Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara Nomor SU- HK.104/PDM.115/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Lembaga Sandi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2015

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA