Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN KEBUN RAYA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola- pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

2. Konservasi Tumbuhan secara ex situ adalah upaya pelestarian, penelitian, dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.

3. Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.

4. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan yang minimal terdiri dari zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.

5. Koleksi Tumbuhan adalah Koleksi (kumpulan) Tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem database koleksi yang terstandar.

6. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.

7. Kebun Raya Pemerintah Pusat adalah Kebun Raya yang berada di bawah kewenangan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA.

8. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kebun Raya yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi.

9. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Kebun Raya yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

10. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Peraturan Kepala LIPI tentang Pengelolaan Kebun Raya bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam Pengelolaan Kebun Raya.

Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya meliputi: a. pemeliharaan Kawasan Kebun Raya, pemeliharaan Koleksi Tumbuhan, dan pemeliharaan Infrastruktur Pendukungnya; dan b. pemanfaatan Kawasan Kebun Raya, pemanfaatan Koleksi Tumbuhan, dan pemanfaatan Infrastruktur Pendukungnya.

Pengelolaan Kebun Raya dilakukan oleh: a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Provinsi; atau c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(1) Pengelola Kebun Raya Pemerintah Pusat adalah Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI. (2) Pengelola Kebun Raya Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melaksanakan koordinasi Pengelolaan Kebun Raya di tingkat Pemerintah Pusat; b. melakukan pembinaan teknis atas Pengelolaan Kebun Raya; c. menyusun road map rencana Pengelolaan Kebun Raya Pusat; d. memberikan rekomendasi atas usulan pembangunan Infrastruktur Pendukung Kebun Raya; dan e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Kebun Raya paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Pengelola Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI dalam melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Kepala LIPI.

(1) Pengelola Kebun Raya Provinsi adalah Satuan Kerja atau Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian dan/atau konservasi. (2) Pengelola Kebun Raya Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melaksanakan Pengelolaan Kebun Raya ditingkat Provinsi; dan b. menyusun road map rencana Pengelolaan Kebun Raya Provinsi. (3) Satuan Kerja atau Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Gubernur.

(1) Pengelola Kebun Raya Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja atau Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian dan/atau konservasi. (2) Pengelola Kebun Raya Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melaksanakan Pengelolaan Kebun Raya di tingkat Kabupaten/Kota; dan b. menyusun road map rencana Pengelolaan Kebun Raya Kabupaten/Kota. (3) Satuan Kerja atau Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pemeliharaan Kawasan Kebun Raya dilaksanakan melalui kegiatan Perawatan Kawasan Kebun Raya dan Penataan lingkungan Kawasan Kebun Raya.

(1) Kegiatan perawatan Kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang mencakup kegiatan: a. pemangkasan rumput/tanaman lansekap; b. pengangkutan sampah; c. rehabilitasi lingkungan yang telah rusak; dan d. penyapuan lingkungan Kawasan Kebun Raya.

(2) Kegiatan penataan lingkungan Kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang mencakup kegiatan: a. perencanaan desain taman; dan b. pelaksanaan penataan taman.

Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan dilaksanakan melalui kegiatan: a. perbanyakan Koleksi Tumbuhan; b. perawatan Koleksi Tumbuhan; dan c. pendokumentasian data Koleksi Tumbuhan.

(1) Kegiatan perbanyakan Koleksi Tumbuhan paling kurang mencakup kegiatan: a. pembuatan media tanam; b. penyemaian biji; c. transplanting semai; d. perbanyakan tumbuhan secara generatif (biji); e. perbanyakan tumbuhan secara vegetatif melalui setek, pemisahan anakan, atau cangkok; dan f. perbanyakan Koleksi Tumbuhan kritis. (2) Kegiatan perawatan Koleksi Tumbuhan paling kurang mencakup kegiatan: a. inspeksi koleksi; b. penanaman tumbuhan; c. pengendalian gulma, hama, dan penyakit; d. pemupukan tumbuhan; e. penggemburan tanah; f. penyiraman; g. pemupukan; h. penggantian media tanam; i. pendirian koleksi tumbang; dan j. pemangkasan koleksi.

(3) Kegiatan pendokumentasian data Koleksi Tumbuhan paling kurang mencakup kegiatan: a. registrasi penerimaan material tumbuhan, bibit siap tanam, dan Koleksi Tumbuhan baru; b. perubahan nama Koleksi Tumbuhan; c. pencatatan relokasi koleksi, Koleksi Tumbuhan mati, dan Koleksi Tumbuhan tumbuh lagi; d. pemetaan koleksi; e. pembuatan kartu marga; f. pencatatan data perilaku koleksi; dan g. pencatatan koleksi herbarium, museum biji, koleksi kayu, dan koleksi basah.

(1) Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung dilaksanakan terhadap sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, dan air limbah. (2) Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung paling kurang mencakup kegiatan: a. pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan Kebun Raya; b. pengelolaan sarana dan prasarana Kawasan Kebun Raya; dan c. pemeliharaan instalasi dan jaringan yang terdapat di Kawasan Kebun Raya.

Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

(1) Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya melalui Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling kurang mencakup kegiatan: a. penyediaan informasi dan peningkatan pengetahuan di bidang botani, konservasi, budidaya, dan pendayagunaan tumbuhan; b. penumbuhkembangan kesadaran, kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen masyarakat terhadap pelestarian tumbuhan dan peranan tumbuhan dalam kehidupan manusia; dan c. penyelenggaraan seminar/workshop. (2) Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya melalui Kegiatan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling kurang mencakup kegiatan: a. penyediaan sarana wisata yang nyaman, sehat, dan bernilai edukatif; dan b. penyediaan sarana sosialiasi bagi masyarakat. (3) Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya melalui Kegiatan Jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling kurang mencakup kegiatan peningkatan kualitas lingkungan yang meliputi tata air, keindahan lansekap, penyerapan karbon, dan penyedia oksigen bagi masyarakat.

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan lingkungan, dan konservasi tumbuhan serta wisata lingkungan.

(1) Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling kurang mencakup kegiatan:

a. konservasi, budidaya, pengembangan potensi dan pendayagunaan tumbuhan; b. introduksi dan domestikasi berbagai macam jenis tumbuhan bernilai ekonomi; c. reintroduksi berbagai jenis tumbuhan langka; d. mitigasi dan adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim; dan e. pengembangan koleksi plasma nutfah berbagai macam jenis tumbuhan langka dan bernilai ekonomi. (2) Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan melalui pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling kurang mencakup kegiatan: a. pelatihan identifikasi tumbuhan; b. perbanyakan tanaman; dan c. pendayagunaan tumbuhan. (3) Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan melalui wisata lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling kurang mencakup kegiatan pemanduan dan pengenalan tumbuhan.

(1) Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung dilaksanakan terhadap sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, dan air limbah. (2) Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung paling kurang mencakup kegiatan: a. penyediaan saranabagi berlangsungnya fungsi konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan; dan b. penyediaan sarana dalam Pengelolaan Kebun Raya.

Sumber Daya Manusia Pengelola Kebun Raya harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut: a. warga negara Republik INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakantugasmengelola Kebun Raya; dan d. cakap, jujur, memiliki integritas, dan moralitas yang tinggi. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut: a. menyelesaikan pendidikan dasar/menengah/tinggi dari sekolah yang terakreditasi; b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan tentang perkebunrayaan; dan c. memiliki sertifikat teknis yang berkaitan dengan perkebunrayaan/pertanian/kehutanan.

(1) Sumber Daya Manusia Pimpinan Kebun Raya wajib memiliki kualifikasi akademik. (2) Kualifikasi akademik Sumber Daya Manusia Pimpinan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana dan/atau pascasarjana bidang biologi/pertanian/ kehutanan/lingkungan.

(1) Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Kebun Raya meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. (2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut: a. mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk mencapai visi dan misi Kebun Raya; b. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan atasan, pegawai dan stakeholder secara baik; c. menguasai teknik penelusuran kepustakaan; d. menguasai teknik pengumpulan dan pengolahan data; e. menguasai teknik penulisan laporan; dan f. menguasai teknik presentasi. (3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut: a. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan atasan, pegawai dan stakeholder secara baik; b. menguasai pekerjaan teknis perkebunrayaan sesuai dengan bidang tugasnya; dan c. menguasai teknik penulisan laporan.

(1) Penyediaan Sumber Daya Manusia Pengelola Kebun Raya dilakukan melalui proses rekrutmen yang terencana, transparan, dan akuntabel.

(2) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. penyebarluasan informasi tentang formasi jabatan yang tersedia di Kebun Raya melalui website, institusi ketenagakerjaan, dan/atau papan pengumuman; b. seleksi administrasi dilakukan berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh pengelola; c. seleksi tertulis dilaksanakan bagi pelamar yang lolos verifikasi administratif; d. seleksi wawancara, tes kesehatan, tes psikologi, dan/atau tes fisik; dan e. pengumuman calon pegawai diinformasikan melalui website, institusi ketenagakerjaan, dan/atau papan pengumuman.

Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Kebun Raya dilaksanakan melalui pendidikan formal, magang, pendidikan dan pelatihan baik manajerial maupun teknis.

(1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Pengelola Kebun Raya diberikan perlindungan berupa: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. bantuan hukum. (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

(1) Dalam hal tejadi keadaan kahar (force majeure), Sumber Daya Manusia pengelola Kebun Raya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan berupa perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru hara, bencana alam (meliputi gempa bumi, angin ribut/kencang, hujan, petir dan/atau badai, kebakaran, banjir, pohon roboh atau patah dan/atau cabang pohon jatuh), dan keadaan-keadaan lainnya yang di luar kemampuan Sumber Daya Manusia Pengelola Kebun Raya.

Pengunjung berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa: a. perlindungan keamanan di Kawasan Kebun Raya; b. perlindungan keselamatan; dan c. perlindungan asuransi.

Ketentuan dalam Peraturan Kepala ini dapat dijadikan acuan bagi perguruan tinggi/universitas dan swasta dalam Pengelolaan Kebun Raya.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2015

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA