Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

(1) KPU MENETAPKAN hasil Pemilu anggota DPR dan DPD yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPR dan Model E DPD). (2) KPU Provinsi MENETAPKAN hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA). (3) KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB). 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPR secara nasional (Model E-1 DPR), perolehan Suara Sah Partai Politik dan calon Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model E-1 DPR) serta perolehan Suara Sah calon Anggota DPD (Model E-1 DPD) untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu, serta diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model EA-1) dan perolehan Suara Sah Partai Politik dan calon Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model EA-1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu Provinsi, serta diumumkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB-1) dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model EB-1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas). 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan atas: a. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota); b. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah (Model DC DPRD Provinsi dan Model DC-1 DPRD Provinsi); c. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPR serta suara tidak sah (Model DD DPR dan Model DD-1 DPR); d. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah dan peringkat perolehan Suara Sah calon Anggota DPD, serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPD, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan peringkat perolehan suara calon Anggota DPD serta suara tidak sah tingkat (Model DD DPD dan Model DD 1 DPD). www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU MENETAPKAN perolehan kursi masing-masing Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1). (2) Penetapan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU (Model DD DPR dan Model DD-1 DPR). (3) Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang hadir (Model E-1 DPR). (4) Penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan MENETAPKAN BPP DPR. (5) BPP DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan Suara Sah Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. (6) Apabila BPP DPR yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan. 5. Di antara angka 2 dan angka 3 huruf a Pasal 13 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: a. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP, dengan ketentuan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;
2. apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua; 2a. sisa suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah hasil penghitungan suara sah suatu Partai Politik dikurangi perkalian dari kursi yang diperoleh pada penghitungan Tahap Pertama dengan BPP;
3. apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara dalam penghitungan kursi Tahap Kedua. b. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU (Lampiran II Model E-1 DPR). (2) Rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 dituangkan dalam Model E-5 DPR.’ 7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU Provinsi MENETAPKAN perolehan kursi masing-masing Partai Politik Pemilu anggota DPRD Provinsi. (2) Penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara www.djpp.kemenkumham.go.id

Tidak Sah di KPU Provinsi (Model DC DPRD Provinsi dan Model DC-1 DPRD Provinsi). (3) Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi yang hadir (Model EA). (4) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan MENETAPKAN BPP DPRD. (5) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. (6) Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan. 8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi (Lampiran II Model EA-1). (2) Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 dituangkan dalam Model EA-5.’’ 9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN perolehan kursi masing- masing Partai Politik Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai www.djpp.kemenkumham.go.id

Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD dan Model DB-1 DPRD). (3) Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir (Model EB). (4) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan MENETAPKAN BPP DPRD. (5) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. (6) Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan. 10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Formulir yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota (Lampiran II Model EB-1). (2) Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 dituangkan dalam Model EB-5. 11. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu serta undangan lain. (2) Saksi, Bawaslu, dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, www.djpp.kemenkumham.go.id

dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan. (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPR) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap. (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPR. (5) Saksi yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan: a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi dan telah dibubuhi cap (Model E DPR); b. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model E-1 DPR); c. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model E-1 DPR); d. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Lampiran II Model E-1 DPR); e. Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-2 DPR); dan f. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-3 DPR). 12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta www.djpp.kemenkumham.go.id

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPR) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi dan dibubuhi cap. (2) Nama-nama Calon Anggota DPR terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPR). (3) Penetapan Calon Anggota DPR terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU. (4) KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU, atau media cetak dan media elektronik. 13. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penghitungan perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi, didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC DPD) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC-1 DPD) yang disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU. (2) Perolehan Suara Sah dan penetapan calon terpilih Anggota DPD dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPD). (3) Penghitungan perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-1 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap. 14. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU MENETAPKAN calon terpilih Anggota DPD, berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) KPU MENETAPKAN calon pengganti calon terpilih Anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, dan seterusnya di masing-masing provinsi. (3) Nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.” 15. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu serta undangan lain. (2) Saksi, Bawaslu, dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan. (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap. (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPD. (5) Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan: a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD, dan telah dibubuhi cap (Model E DPD); b. Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-1 DPD); c. Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-2 DPD); dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Daftar Calon Terpilih Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD). 16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD dan dibubuhi cap. (2) Nama-nama calon Anggota DPD terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD). (3) Penetapan Calon Anggota DPD terpilih sebagaimna dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU. (4) KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU atau media massa cetak dan media elektronik. 17. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi serta undangan lain. (2) Saksi, Bawaslu Provinsi dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Provinsi dengan persetujuan Anggota KPU Provinsi memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan. (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi www.djpp.kemenkumham.go.id

Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EA-2) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta dibubuhi cap. (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi. (5) Saksi yang hadir dan Bawaslu Provinsi diberikan salinan: a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi, dan telah dibubuhi cap (Model EA); b. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model EA-1); c. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota Dprd Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EA-1); d. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 (Lampiran II Model EA-1); e. Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA-2); dan f. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA-3). 18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dan dibubuhi cap. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA-3). (3) Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi. (4) KPU Provinsi mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU Provinsi, atau media massa cetak dan media elektronik. 19. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta undangan lain. (2) Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan undangan lain melalui Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan persetujuan Anggota KPU Kabupaten/Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan. (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta dibubuhi cap. (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (5) Saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten/Kota diberikan salinan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi, dan telah dibubuhi cap (Model EB); b. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1); c. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EB-1); d. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1); e. Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2); dan f. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-3). 20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dan dibubuhi cap. (2) Nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-3). (3) Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU Kabupaten/Kota, atau media cetak dan media elektronik. 21. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menggunakan Formulir Model E-4 DPR, Model E-4 DPD, Model EA-4, dan Model EB-4. 22. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 51 ayat (3) dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, bukti yang harus dilampirkan adalah surat kematian dari Kepala Desa atau nama lainnya/kelurahan atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang. (1a) Bagi calon terpilih Anggota DPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengunduran diri asli yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup. (2) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Partai Politik, disertai dengan surat penarikan penetapan calon terpilih yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya. (3) Dihapus. (3a) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada calon www.djpp.kemenkumham.go.id

yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran tentang pengunduran dirinya. (4) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, bukti yang harus dilampirkan adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG. (5) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan tindak pidana Pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, bukti yang harus dilampirkan adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 23. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 52 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak MENETAPKAN sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1): a. sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau b. sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (1a) Dalam hal Calon Terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Calon Terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap. (2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN pengganti bagi calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pengganti calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya. (4) Pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPD pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya. (5) Apabila terdapat dua atau lebih pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang perolehan suaranya pada peringkat berikutnya sama, penentuan calon terpilih diberikan kepada nama pengganti calon terpilih dalam DCT Anggota DPD yang memiliki sebaran dukungan suara pemilih yang lebih banyak di seluruh Kabupaten/Kota. (6) Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (6a) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantian calon dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum. 24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (4) Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian calon terpilih dilakukan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 25. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional, Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Penetapan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD, Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta simulasi penghitungan perolehan suara-kursi Partai Politik DPR, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id