Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang KESELAMATAN RADIASI PADA PENGGUNAAN PESAWAT SINAR-X DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

2. Keselamatan Radiasi Pengion di Bidang Medik yang selanjutnya disebut Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pasien, pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.

3. Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi.

4. Budaya Keselamatan adalah paduan sifat dari sikap organisasi dan individu dalam organisasi yang memberikan perhatian dan prioritas utama pada masalah-masalah Keselamatan Radiasi.

5. Radiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penggunaan semua modalitas yang menggunakan radiasi untuk diagnosis dan prosedur terapi dengan menggunakan panduan Radiologi, termasuk teknik pencitraan dan penggunaan radiasi dengan sinar-X dan zat radioaktif.

6. Radiologi Diagnostik adalah teknik Radiologi untuk mendiagnosis suatu penyakit atau kelainan morfologi dalam tubuh pasien dengan menggunakan pesawat sinar-X.

7. Radiologi Intervensional adalah teknik Radiologi dengan menggunakan pesawat sinar-X untuk pemandu citra secara langsung (real-time image-guided) dalam mendiagnosis dan melakukan tindakan terapi dengan memasang kawat penuntun, stent, dan komponen terkait di dalam tubuh pasien.

8. Pesawat Sinar-X Radiografi Umum adalah pesawat sinar-X yang digunakan untuk menghasilkan citra radiografi untuk pemeriksaan umum.

9. Pesawat Sinar-X Terpasang Tetap adalah Pesawat Sinar- X Radiografi Umum yang terpasang secara tetap dalam ruangan.

10. Pesawat Sinar-X Mobile adalah pesawat sinar-X yang dilengkapi dengan atau tanpa baterai charger dan roda sehingga mudah dipindahkan dan dapat dibawa ke beberapa ruangan.

11. Pesawat Sinar-X Fluoroskopi adalah pesawat sinar-X yang memiliki penguat fluorosensi yang dilengkapi dengan monitor yang dapat mencitrakan objek.

12. Pesawat Sinar-X Mamografi adalah pesawat sinar-X dengan energi radiasi rendah yang secara khusus dipergunakan untuk pemeriksaan payudara.

13. Pesawat Sinar-X CT-Scan adalah pesawat sinar-X yang menggunakan metode pencitraan tomografi dengan proses digital untuk membuat citra 3 (tiga) dimensi organ internal tubuh dari akuisisi sejumlah citra 2 (dua) dimensi.

14. Pesawat Sinar-X Gigi adalah pesawat sinar-X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu, struktur rahang, dan tengkorak kepala.

15. Pesawat Sinar-X Gigi Intraoral adalah pesawat sinar-X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi-geligi tertentu, dengan posisi film atau sensor berada di dalam mulut.

16. Pesawat Sinar-X Gigi Ekstraoral 2D (dua dimensi) adalah pesawat sinar-X yang digunakan untuk

pemeriksaan radiografi struktur rahang dan tengkorak kepala dalam 2 (dua) dimensi. 17. Pesawat Sinar-X Gigi Ekstraoral 3D (tiga dimensi) adalah pesawat sinar-X yang didesain untuk memperoleh gambaran visualisasi 3 (tiga) dimensi untuk pencitraan gigi dan rahang. 18. Pesawat Sinar-X Portabel adalah pesawat sinar-X ukuran kecil yang dilengkapi dengan wadah pembungkus (suitcase) sehingga mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lain. 19. Pesawat Sinar-X pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak (mobile station) adalah pesawat sinar-X yang terpasang secara permanen di dalam kendaraan sehingga dapat dipergunakan untuk pemeriksaan umum secara rutin di beberapa tempat. 20. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin pemanfaatan tenaga nuklir dari Kepala Badan. 21. Pekerja Radiasi di Bidang Medik yang selanjutnya disebut Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi Radiologi Diagnostik dan Radiologi Intervensional yang diperkirakan menerima dosis radiasi tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. 22. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemegang Izin dan oleh Kepala Badan dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Proteksi Radiasi. 23. Paparan Kerja adalah paparan yang diterima oleh Pekerja Radiasi selama menjalankan pekerjaannya. 24. Paparan Medik adalah paparan yang diterima oleh pasien sebagai bagian dari diagnosis atau pengobatan, dan oleh orang lain sebagai sukarelawan yang membantu pasien. 25. Paparan Potensial adalah paparan yang tidak diharapkan atau diperkirakan tetapi mempunyai kemungkinan terjadi akibat kecelakaan sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang

mungkin terjadi, termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan operasional. 26. Daerah Pengendalian adalah daerah kerja yang memerlukan tindakan proteksi dan ketentuan keselamatan khusus untuk mengendalikan paparan normal selama kondisi kerja normal dan untuk mencegah atau membatasi tingkat Paparan Potensial. 27. Daerah Supervisi adalah daerah kerja di luar Daerah Pengendalian yang memerlukan peninjauan terhadap Paparan Kerja dan tidak memerlukan tindakan proteksi atau ketentuan keselamatan khusus. 28. Nilai Batas Dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh Kepala Badan yang dapat diterima oleh Pekerja Radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. 29. Pembatas Dosis adalah batas atas dosis Pekerja Radiasi dan anggota masyarakat yang tidak boleh melampaui Nilai Batas Dosis yang digunakan pada optimisasi proteksi dan Keselamatan radiasi untuk setiap pemanfaatan tenaga nuklir. 30. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian adalah serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan pesawat sinar-X dalam kondisi andal. 31. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir.

(1) Peraturan Badan ini mengatur tentang persyaratan Keselamatan Radiasi yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin pada penggunaan pesawat sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Radiologi Intervensional. (2) Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. persyaratan manajemen; b. persyaratan Proteksi Radiasi; c. persyaratan teknik; dan d. verifikasi keselamatan.

(1) Pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. Pesawat Sinar-X Radiografi Umum; b. Pesawat Sinar-X Fluoroskopi; c. Pesawat Sinar-X Mamografi; d. Pesawat Sinar-X CT-Scan; dan e. Pesawat Sinar-X Gigi. (2) Pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam prosedur: a. Radiologi Diagnostik; dan/atau b. Radiologi Intervensional. (3) Pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pesawat sinar-X yang digunakan sebagai penunjang radioterapi dan penunjang kedokteran nuklir. (4) Jenis pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Ketentuan mengenai pesawat sinar-X yang digunakan sebagai penunjang radioterapi dan penunjang kedokteran nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Badan mengenai Keselamatan Radiasi dalam penggunaan radioterapi dan Keselamatan Radiasi dalam penggunaan kedokteran nuklir.

Pemegang Izin wajib memenuhi persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang meliputi: a. penanggung jawab Keselamatan Radiasi; b. Budaya Keselamatan; c. pemantauan kesehatan; d. personel; e. pendidikan dan pelatihan proteksi dan Keselamatan Radiasi; dan f. Rekaman dan laporan.

(1) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Pemegang Izin dan pihak lain yang terkait dengan penggunaan pesawat sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Radiologi Intervensional. (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab antara lain: a. mempromosikan dan mengembangkan Budaya Keselamatan; b. menyusun, MENETAPKAN, mengembangkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan program proteksi dan Keselamatan Radiasi; c. membentuk dan MENETAPKAN penyelenggara proteksi dan Keselamatan Radiasi;

d. menyelenggarakan pemantauan kesehatan bagi Pekerja Radiasi; e. menyediakan personel sesuai dengan jenis pesawat sinar-X yang digunakan dan tujuan penggunaan; f. MENETAPKAN personel yang menjadi Petugas Proteksi Radiasi dan Pekerja Radiasi sesuai dengan beban kerja; g. memfasilitasi pelatihan proteksi dan Keselamatan Radiasi bagi personel; h. menyelenggarakan pemantauan radiasi di daerah kerja; i. menyelenggarakan pemantauan dosis perorangan bagi Pekerja Radiasi; j. menyediakan perlengkapan Proteksi Radiasi bagi personel; k. MENETAPKAN prosedur dengan semua pihak yang terkait dengan Keselamatan Radiasi; dan l. memelihara Rekaman yang terkait dengan Keselamatan Radiasi. (3) Ketentuan mengenai program proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam peraturan Badan mengenai Proteksi Radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir.

(1) Penyelenggara proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terintegrasi dengan sistem manajemen yang dimiliki oleh Pemegang Izin. (2) Penyelenggara proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari setiap Pekerja Radiasi. (3) Penyelenggara proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Pemegang Izin dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang proteksi dan Keselamatan Radiasi untuk memastikan pelaksanaan program dipantau

secara berkala melalui pengawasan mandiri.

Penanggung jawab Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib mewujudkan Budaya Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan cara: a. mendorong komitmen individu dan kolektif terhadap proteksi dan Keselamatan Radiasi pada semua tingkat organisasi; b. memberikan pemahaman umum mengenai aspek dasar Budaya Keselamatan dalam organisasi; c. menyediakan sarana yang mendukung individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan interaksi antara individu, teknologi, dan organisasi; d. membangun partisipasi personel yang relevan dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan prosedur terkait proteksi dan Keselamatan Radiasi; e. MENETAPKAN akuntabilitas organisasi dan individu untuk proteksi dan Keselamatan Radiasi; f. membangun komunikasi terbuka mengenai proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam organisasi dan dengan pihak terkait; g. mendorong sikap bertanya dan belajar, dan menjauhkan dari rasa puas, terkait dengan proteksi dan Keselamatan Radiasi; dan h. menyediakan sarana bagi organisasi untuk terus berusaha berkembang dan memperkuat Budaya Keselamatan.

(1) Pemegang Izin wajib menyelenggarakan pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk seluruh Pekerja Radiasi. (2) Ketentuan mengenai Pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Badan mengenai pemantauan kesehatan untuk Pekerja Radiasi.

(1) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi: a. tenaga medis dalam bidang Radiologi; b. tenaga kesehatan; dan c. Petugas Proteksi Radiasi. (2) Tenaga medis dalam bidang Radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: a. dokter spesialis Radiologi; b. dokter spesialis lain yang menggunakan sumber radiasi; c. dokter gigi spesialis Radiologi kedokteran gigi; dan/atau d. dokter gigi. (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. fisikawan medik; dan/atau b. radiografer. (4) Tenaga medis dalam bidang Radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tersedia sesuai dengan jenis pesawat sinar-X yang

digunakan. (5) Ketentuan mengenai Petugas Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Badan mengenai izin bekerja petugas tertentu yang bekerja di instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion. (6) Ketentuan mengenai tenaga medis dalam bidang Radiologi dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

(1) Dokter spesialis lain yang menggunakan sumber radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) dari Pemegang Izin. (2) Dokter gigi spesialis Radiologi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c harus tersedia pada penggunaan Pesawat Sinar-X Gigi Ekstraoral 2D (dua dimensi) dan Pesawat Sinar-X Gigi Ekstraoral 3D (tiga dimensi). (3) Dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d harus tersedia hanya pada penggunaan Pesawat Sinar-X Gigi Intraoral. (4) Dalam hal belum tersedia dokter gigi spesialis Radiologi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang Izin dapat memberikan kewenangan klinis kepada dokter gigi yang memiliki kompetensi tambahan di bidang Radiologi kedokteran gigi. (5) Ketentuan mengenai kompetensi tambahan di bidang Radiologi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

(1) Dalam hal pesawat sinar-X digunakan untuk pemeriksaan hewan, personel sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf d meliputi: a. tenaga kesehatan hewan; dan b. Petugas Proteksi Radiasi. (2) Pesawat sinar-X yang digunakan untuk pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk pemeriksaan manusia. (3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tenaga medis dalam bidang Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab menjamin pelaksanaan seluruh aspek Proteksi Radiasi pasien, paling sedikit: a. memberikan rujukan dan justifikasi pelaksanan diagnosis dengan mempertimbangkan informasi pemeriksaan sebelumnya; b. menjamin bahwa paparan pasien serendah mungkin untuk mendapatkan citra radiografi yang seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan pedoman nasional tingkat panduan diagnostik; dan c. menyediakan kriteria untuk pemeriksaan wanita hamil, anak-anak, dan pemeriksaan kesehatan Pekerja Radiasi

Petugas Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab: a. membantu Pemegang Izin dalam menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program proteksi dan Keselamatan Radiasi; b. memantau pelaksanaan program proteksi dan Keselamatan Radiasi; c. memastikan ketersediaan dan kelayakan perlengkapan Proteksi Radiasi dan memantau pemakaiannya;

d. memberikan konsultasi yang terkait dengan proteksi dan Keselamatan Radiasi; e. berpartisipasi dalam mendesain ruangan Radiologi; f. mengidentifikasi kebutuhan dan mengoordinasikan pelatihan proteksi dan Keselamatan Radiasi; g. melaporkan kepada Pemegang Izin setiap kejadian kegagalan operasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan radiasi; h. memantau pelaksanaan verifikasi Keselamatan Radiasi; dan i. menyiapkan laporan tertulis mengenai pelaksanaan program proteksi dan Keselamatan Radiasi.

(1) Pemegang Izin wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e untuk setiap personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d. (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang meliputi: a. pelatihan proteksi dan Keselamatan Radiasi; dan b. pelatihan mengenai pesawat sinar-X yang digunakan. (3) Pelatihan proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus ditujukan untuk menumbuhkan pemahaman tentang: a. tanggung jawab dalam proteksi dan Keselamatan Radiasi; dan b. pentingnya menerapkan proteksi dan Keselamatan Radiasi selama melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan radiasi. (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara in house training oleh Pemegang Izin.

(5) Pelatihan proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup materi: a. peraturan perundang-undangan ketenaganukliran; b. sumber radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir; c. efek biologi radiasi; d. dosimetri radiasi; e. prinsip proteksi dan Keselamatan Radiasi; f. alat ukur radiasi; dan g. tindakan dalam mencegah paparan yang tidak diinginkan (unintended exposure) dan terkait paparan yang tidak diperlukan (unnecessary exposure). (6) Pemegang Izin harus memelihara kompetensi Pekerja Radiasi dengan melakukan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara rutin dan berkala atau paling lama 5 (lima) tahun sekali. (7) Ketentuan mengenai pelatihan Petugas Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Badan mengenai izin bekerja petugas tertentu yang bekerja di instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.

(1) Pemegang Izin wajib membuat, memelihara, dan menyimpan Rekaman dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang terkait dengan proteksi dan Keselamatan Radiasi. (2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a. data inventarisasi pesawat sinar-X; b. hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan yang diterima Pekerja Radiasi; c. dosis personel yang menggunakan dosimeter aktif;

d. dosis pasien; e. hasil pemantauan kesehatan Pekerja Radiasi; f. hasil pemantauan paparan radiasi: g. hasil verifikasi keselamatan; h. sertifikat kalibrasi alat ukur radiasi; i. sertifikat atau surat keterangan pelatihan personel; j. data perawatan dan perbaikan pesawat sinar-X; k. data kejadian terkait paparan yang tidak diinginkan dan terkait paparan yang tidak diperlukan serta langkah perbaikan yang dilakukan; dan l. data pelatihan, yang paling sedikit memuat informasi:

1. nama personel;
2. tanggal dan jangka waktu pelatihan;
3. topik yang diberikan; dan
4. fotokopi sertifikat pelatihan atau surat keterangan.

Data inventarisasi pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. spesifikasi teknik pesawat sinar-X; dan/atau b. data penggantian tabung sinar-X.

(1) Pemegang Izin wajib membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengenai pelaksanaan: a. program proteksi dan Keselamatan Radiasi; b. verifikasi Keselamatan; c. pencegahan kejadian paparan yang tidak diinginkan dan paparan yang tidak diperlukan; dan d. rekaman dosis pasien. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan secara daring kepada Kepala Badan melalui aplikasi B@LIS inspeksi Keselamatan Radiasi paling lama 1 (satu) tahun sekali.

(1) Rekaman dosis pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d disampaikan secara daring kepada Kepala Badan melalui sistem informasi data dosis pasien nasional yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Laporan rekaman dosis pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dan/atau disupervisi oleh fisikawan medik.

Pemegang Izin wajib memenuhi persyaratan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang meliputi: a. prinsip Proteksi Radiasi; b. Proteksi Radiasi terhadap Paparan Kerja; dan c. Proteksi Radiasi terhadap Paparan Medik.

Prinsip Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: a. justifikasi; b. limitasi dosis; dan c. penerapan optimisasi proteksi dan Keselamatan Radiasi.

(1) Justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a harus didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dari risiko bahaya radiasi yang ditimbulkan. (2) Pemegang Izin wajib melakukan justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai pertimbangan penggunaan pesawat sinar-X. (3) Justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam program proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Dalam hal pesawat sinar-X dilakukan modifikasi, Pemegang Izin harus mengajukan justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Kepala Badan.

(1) Pemegang Izin wajib memberlakukan limitasi dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melalui penerapan Nilai Batas Dosis (2) Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilampaui dalam kondisi operasi normal. (3) Ketentuan mengenai Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Badan mengenai Proteksi Radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir.

Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak berlaku terhadap Paparan Medik.

Optimisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c harus didasarkan pada upaya agar paparan radiasi yang diterima Pekerja Radiasi, pasien, dan anggota masyarakat serendah mungkin yang dapat dicapai.

Untuk memastikan Nilai Batas Dosis bagi pekerja dan masyarakat tidak terlampaui, Pemegang Izin wajib melakukan Proteksi Radiasi terhadap Paparan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yang meliputi: a. pembagian daerah kerja; b. penyusunan prosedur keselamatan pengoperasian pesawat sinar-X; c. penetapan dan peninjauan ulang Pembatas Dosis; d. pemantauan paparan radiasi di daerah kerja; e. pemantauan dosis perorangan; dan f. pertimbangan khusus Pekerja Radiasi wanita hamil atau diperkirakan hamil.

Pemegang Izin dalam melaksanakan pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a wajib MENETAPKAN: a. Daerah Pengendalian; dan b. Daerah Supervisi.

(1) Daerah Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi: a. ruangan pesawat sinar-X; dan b. daerah pengoperasian Pesawat Sinar-X Mobile dan pesawat sinar-X CT-Scan mobile. (2) Pemegang Izin wajib melakukan tindakan proteksi dan Keselamatan Radiasi di Daerah Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. memasang tanda peringatan atau petunjuk pada titik akses dan lokasi lain yang dianggap perlu; b. menyediakan perlengkapan Proteksi Radiasi; dan c. memastikan bahwa Pekerja Radiasi yang berada di Daerah Pengendalian memakai perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada huruf b. (3) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. peralatan pemantauan dosis perorangan; dan b. peralatan protektif radiasi. (4) Peralatan protektif radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. apron; b. pelindung tiroid; c. pelindung mata; dan/atau d. sarung tangan. (5) Peralatan protektif radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi spesifikasi teknik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Daerah Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan daerah di sekitar ruangan pesawat sinar-X yang meliputi: a. ruangan panel kendali; b. ruangan pembacaan citra; dan/atau

c. ruangan pemroses citra. (2) Pemegang Izin, di Daerah Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus: a. memberi tanda dan batas yang jelas; dan b. memasang tanda pada titik akses keluar masuk.

(1) Prosedur keselamatan pengoperasian pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditujukan untuk: a. menjamin Keselamatan Radiasi bagi Pekerja Radiasi; dan b. meminimalkan paparan kerja saat pengoperasian pesawat sinar-X. (2) Ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunan prosedur keselamatan pengoperasian pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pemegang Izin harus MENETAPKAN dan meninjau ulang Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c pada tahap: a. konstruksi untuk fasilitas baru; dan b. operasional untuk fasilitas yang sudah beroperasi. (2) Dalam hal personel bekerja di lebih dari satu fasilitas, Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kontribusi dosis dari masing-masing fasilitas.

(3) Perhitungan penetapan dan peninjauan Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman mengenai Pembatas Dosis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Pemantauan paparan radiasi di daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d wajib dilakukan pada ruangan pesawat sinar-X secara berkala dan ketika: a. ruangan baru selesai dibangun; b. ruangan baru direnovasi; c. pesawat sinar-X baru diperbaiki; dan/atau d. perangkat lunak terkait pesawat sinar-X baru dimodifikasi. (2) Pemantauan paparan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan alat ukur yang memenuhi kriteria: a. respons energi yang sesuai; b. rentang pengukuran yang cukup pada tingkat radiasi yang diukur; dan c. terkalibrasi sesuai dengan tingkat energi yang diukur.

(1) Pemantauan dosis perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan dengan menggunakan peralatan pemantauan dosis perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a yang meliputi: a. dosimeter aktif; dan/atau b. dosimeter pasif.

(2) Dosimeter aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa dosimeter perorangan bacaan langsung. (3) Dosimeter aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). (4) Dosimeter pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. dosimeter film (film badge); b. dosimeter thermoluminescence (TLD badge); c. dosimeter optically stimulated luminescence (OSL badge); dan/atau d. dosimeter radio-photoluminescence (RPL badge). (5) Dosimeter pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dosimeter untuk seluruh tubuh dan wajib digunakan oleh Pekerja Radiasi ketika berada dalam medan radiasi di daerah kerja.

(1) Dalam pelaksanaan prosedur Radiologi Intervensional, Pemegang Izin wajib menyediakan: a. dosimeter aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a untuk personel selain Pekerja Radiasi. b. dosimeter pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b untuk setiap Pekerja Radiasi, yang meliputi:

1. dosimeter pasif untuk seluruh tubuh; dan
2. dosimeter pasif untuk lensa mata. (2) Hasil bacaan dosis pada dosimeter aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dicatat untuk setiap kali prosedur Radiologi Intervensional.

(1) Dosimeter pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b wajib dievaluasi oleh laboratorium dosimetri eksterna yang terakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan.

(2) Evaluasi dosimeter pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan potensi bahaya radiasi. (3) Potensi bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dipengaruhi oleh: a. beban kerja; b. daerah kerja; dan c. jenis tindakan Radiologi yang dilakukan.

(1) Pemegang Izin wajib memberitahukan hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan kepada Pekerja Radiasi secara berkala. (2) Hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dan dipelihara oleh Pemegang Izin paling singkat 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Pekerja Radiasi berhenti bekerja atau Pekerja Radiasi telah mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun. (3) Dalam hal Pekerja Radiasi bekerja di lebih dari satu fasilitas kesehatan, Pekerja Radiasi wajib melaporkan hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan yang diterima di fasilitas lain kepada setiap Pemegang Izin secara berkala.

(1) Dalam hal hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan melampaui Nilai Batas Dosis, Pemegang Izin wajib melakukan rekonstruksi dosis dan penatalaksanaan kesehatan bagi Pekerja Radiasi. (2) Laporan hasil rekonstruksi dosis dan pemantauan kesehatan serta langkah tindak lanjut wajib disampaikan Pemegang Izin kepada Kepala Badan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai penatalaksanaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Badan mengenai pemantauan kesehatan untuk Pekerja Radiasi.

(1) Pemegang Izin dilarang menempatkan Pekerja Radiasi wanita hamil atau diperkirakan hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f di Daerah Pengendalian. (2) Pemegang Izin wajib menempatkan Pekerja Radiasi wanita hamil atau diperkirakan hamil di daerah kerja yang tingkat radiasinya kurang dari 1 mSv (satu milisievert) per tahun.

Penerapan persyaratan Proteksi Radiasi terhadap Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi: a. justifikasi Paparan Medik; dan b. optimisasi proteksi dan Keselamatan Radiasi terhadap Paparan Medik.

(1) Semua Paparan Medik harus melalui proses justifikasi Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a.

(2) Justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. indikasi klinis yang menunjukkan pasien harus diberikan Paparan Medik; b. pemberian Paparan Medik sebelumnya, termasuk yang diterima dari fasilitas lain; c. manfaat modalitas radiasi pengion lebih besar dan risiko yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan modalitas selain radiasi pengion; d. besarnya dosis radiasi yang akan diberikan serta dampaknya terhadap pasien; e. kondisi pasien dengan radiosensitivitas yang tinggi; dan f. kondisi kesehatan pasien sebelum dan setelah pemberian Paparan Medik. (3) Pasien dengan radiosensitivitas yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. bayi; b. anak-anak; dan c. wanita hamil atau diperkirakan hamil.

(1) Justifikasi Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a harus diberikan dalam bentuk surat rujukan dari tenaga medis dalam bidang Radiologi sebelum pasien menjalani prosedur Radiologi Diagnostik dan Radiologi Intervensional. (2) Dalam melakukan pemberian surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga medis dalam bidang Radiologi harus mengacu pada pedoman rujukan (referral guideline) nasional atau internasional.

Pemegang Izin wajib MENETAPKAN prosedur dalam melaksanakan justifikasi Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a.

(1) Setiap pemeriksaan Radiologi Diagnostik dan Radiologi Intervensional yang dilakukan untuk keperluan pekerjaan, legal, atau asuransi kesehatan harus berdasarkan justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk keperluan: a. pemberian informasi penting mengenai kesehatan seseorang yang diperiksa; atau b. proses pembuktian atas terjadinya suatu pelanggaran hukum.

(1) Pemeriksaan massal secara selektif terhadap kelompok populasi dengan menggunakan pesawat sinar-X hanya diperbolehkan apabila telah dilakukan justifikasi Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a. (2) Justifikasi Paparan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada asas bahwa manfaat yang diperoleh individu yang diperiksa atau bagi populasi secara keseluruhan lebih besar dari risiko radiasi yang ditimbulkan dan harus mengacu pada pedoman rujukan nasional atau internasional.

Justifikasi Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk pemeriksaan payudara menggunakan Pesawat Sinar-X Mamografi dilakukan dengan mempertimbangkan: a. hasil pemeriksaan dengan modalitas ultrasonografi mengindikasikan gambaran mikrokalsifikasi dan memerlukan pemeriksaan lanjutan bagi wanita usia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun; b. hasil pemeriksaan payudara klinis mengindikasikan adanya benjolan dan memerlukan pemeriksaan lanjutan

bagi wanita berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun; atau c. hasil pemeriksaan payudara klinis tidak mengindikasikan adanya benjolan, namun dianjurkan oleh tenaga medis dalam bidang Radiologi untuk melakukan pemeriksaan mamografi bagi wanita berusia di atas 40 (empat puluh) tahun.

Pemegang Izin wajib menerapkan optimisasi proteksi dan Keselamatan Radiasi terhadap Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b melalui: a. pertimbangan operasional pesawat sinar-X; b. tingkat panduan diagnostik; dan c. pendampingan pasien.

(1) Pertimbangan operasional pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi prosedur keselamatan pengoperasian pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sehingga tercapai optimisasi proteksi dan Keselamatan Radiasi terhadap pasien. (2) Pertimbangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pertimbangan umum; dan b. pertimbangan khusus. (3) Pertimbangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pemegang Izin wajib menerapkan tingkat panduan diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b. (2) Tingkat panduan diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui selama ada justifikasi Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a. (3) Tingkat panduan diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman nasional yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Dalam hal dibutuhkan pendampingan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c saat pemeriksaan Radiologi, pendamping pasien harus memenuhi ketentuan: a. berusia di atas 18 (delapan belas) tahun; b. tidak dalam kondisi hamil atau diperkirakan hamil bila wanita; c. menggunakan peralatan protektif radiasi sesuai kebutuhan; dan d. diberi informasi mengenai:

1. prinsip optimisasi proteksi dan Keselamatan Radiasi;
2. cara dan posisi pendampingan yang tepat; dan
3. cara penggunaan peralatan protektif radiasi yang tepat.

Pemegang Izin harus MENETAPKAN Pembatas Dosis untuk pendamping pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sehingga dosis yang diterima pendamping pasien diupayakan tidak melebihi 5 mSv (lima milisievert) untuk setiap periode penyinaran.

Pemegang Izin wajib memenuhi persyaratan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, yang meliputi: a. ruangan pesawat sinar-X; dan b. fitur pesawat sinar-X.

(1) Persyaratan ruangan pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a paling sedikit meliputi: a. desain ruangan memenuhi ketentuan Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; b. penahan radiasi terpasang pada dinding, pintu, dan jendela; c. ukuran ruangan cukup memadai untuk tercapai optimisasi proteksi dan Keselamatan Radiasi; d. desain ruangan memungkinkan personel dapat dengan jelas mengobservasi atau berkomunikasi dengan pasien dari ruang panel kendali; e. dalam satu ruangan pesawat sinar-X tidak boleh terdapat 2 (dua) atau lebih pesawat sinar-X yang dioperasikan secara bersamaan; f. pada pintu ruangan pesawat sinar-X terpasang dengan jelas tanda radiasi, peringatan bahaya radiasi, dan peringatan terhadap wanita hamil; g. pada pintu ruangan pesawat sinar-X terpasang lampu peringatan yang harus menyala ketika penyinaran berlangsung;

h. pintu pesawat sinar-X harus selalu tertutup rapat pada saat penyinaran berlangsung; dan i. terdapat sistem pendingin ruangan yang memadai. (2) Ketentuan mengenai contoh tanda radiasi dan poster peringatan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Untuk memenuhi persyaratan ukuran ruangan pesawat sinar- X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, Pemegang Izin harus memastikan jarak dari titik fokus tabung pesawat sinar-X terhadap dinding paling sedikit 1 (satu) meter.

Untuk memenuhi persyaratan ukuran ruangan pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemegang Izin juga harus memperhitungkan: a. faktor ergonomis; b. letak meja penyinaran dan pergerakan pasien; c. jenis pesawat sinar-X yang digunakan; d. beban kerja maksimum; e. faktor orientasi berkas; f. faktor okupansi; g. jenis pemeriksaan; h. tujuan penggunaan ruangan; i. ketentuan penahan radiasi; dan j. modifikasi fasilitas dan pesawat sinar-X di masa mendatang.

Ketentuan penahan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i paling sedikit: a. mengikuti ketentuan kalkulasi penahan radiasi dengan mempertimbangkan antara lain faktor beban kerja

maksimum, okupansi, dan orientasi berkas; b. memperhatikan pemasangan saluran dan sambungan pada penahan radiasi agar tidak terjadi kebocoran radiasi; c. menggunakan material yang efektif dalam menahan radiasi; dan d. menggunakan penahan radiasi pada dinding ruangan paling rendah 2 (dua) meter dari lantai untuk selain ruang Pesawat Sinar-X CT-Scan dan selain ruang Radiologi Intervensional.

Untuk ruangan Pesawat Sinar-X CT-Scan dan ruangan Radiologi Intervensional, penahan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus terpasang penuh pada seluruh dinding ruangan.

Untuk ruangan pesawat sinar-X pada fasilitas pelayanan kesehatan bergerak (mobile station), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55, Pemegang Izin harus memenuhi persyaratan: a. fasilitas pelayanan kesehatan bergerak harus cukup memadai untuk menjaga kestabilan pesawat sinar-X dari perubahan mekanik; b. catu daya harus memadai dan koneksi catu daya harus dapat diandalkan; c. pintu masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan bergerak harus berada di bawah kendali personel; dan d. apabila terdapat ruang tunggu di dalam fasilitas pelayanan kesehatan bergerak, dinding ruang tunggu harus diberi penahan radiasi yang memadai sehingga tidak melampaui Pembatas Dosis untuk masyarakat.

Fitur pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi: a. fitur umum; dan b. fitur khusus.

Persyaratan fitur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a paling sedikit meliputi: a. perangkat keras dan perangkat lunak terintegrasi; b. semua parameter operasi dapat ditampilkan dengan jelas dan akurat; c. terdapat mekanisme kendali berkas radiasi, termasuk tanda yang menunjukkan secara jelas secara visual atau audio ketika penyinaran sedang berlangsung; d. terdapat sistem untuk meminimalkan kesalahan manusia; e. terdapat kolimator untuk membatasi berkas radiasi; f. terdapat filter bawaan dan filter tambahan untuk mengurangi energi rendah radiasi; dan g. kebocoran radiasi pesawat sinar-X tidak melampaui 1 mGy (satu miligray) dalam 1 (satu) jam pada jarak 1 (satu) meter dari fokus.

Untuk pesawat sinar-X berbasis digital, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pemegang Izin harus memastikan bahwa pesawat sinar-X memiliki: a. tampilan dosis real-time dan laporan dosis akhir yang ada dalam informasi di DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), termasuk transfer data dosis untuk tujuan tingkat panduan diagnostik dan perhitungan dosis pasien; dan

b. sambungan ke RIS (Radiology Information System)/PACS (Picture Archive and Communication System).

Persyaratan fitur khusus pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d di fasilitas Radiologi Diagnostik dan Radiologi Intervensional. (2) Verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengukuran pemantauan paparan radiasi di daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; b. identifikasi terjadinya Paparan Potensial; dan c. kendali mutu pesawat sinar-X. (3) Hasil verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didokumentasikan.

(1) Identifikasi terjadinya Paparan Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kelemahan dalam desain pesawat sinar-X;

b. kegagalan pesawat sinar-X saat beroperasi; c. kegagalan dan kesalahan perangkat lunak yang mengendalikan atau memengaruhi pengiriman radiasi; dan/atau d. kesalahan manusia. (2) Identifikasi terjadinya Paparan Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk informasi kejadian paparan yang tidak diperlukan dan langkah perbaikan yang dilakukan. (3) Ketentuan mengenai identifikasi terjadinya Paparan Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman nasional mengenai Paparan Potensial yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Kendali mutu pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi: a. kendali mutu internal; dan b. kendali mutu eksternal. (2) Kendali mutu internal pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan atau disupervisi oleh fisikawan medik. (3) Kendali mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain melalui Uji Kesesuaian. (4) Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan Badan mengenai uji kesesuaian pesawat sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Radiologi Intervensional.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 639), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 September 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA