PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Instrumen Pembayaran Lain adalah bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito.
2. Pembawaan Uang T\rnai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain adalah tindakan membawa uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia.
3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.
4. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan.
5. Pejabat Bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang kepabeanan.
6. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disingkat dengan ppATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

BABII ...

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberitahuan

(1) Setiap orang yang membawa uang tunai dan/atau

Instrumen Pembayaran Lain paling sedikit Rp1O0.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar Daerah Pabean wajib memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.

(2) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas uang dalam mata uang rupiah dan/atau uang dalam mata uang asing.

(1) Pemberitahuan Pembawaan Uang T\rnai dan/atau

Instrumen Pembayaran Lain ke dalam dan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (Ll dilakukan dengan:

• menyampaikan Pemberitahuan Pabean; dan
• mengisi formulir Pembawaan Uang T\rnai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain. (21 Formulir Pembawaan Uang T\rnai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi paling sedikit mengenai identitas orang yang membawa uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, dan disertai:
• identitas pihak lain atau penerima manfaat dalam hal orang yang membawa uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain melakukan pembawaan atas nama pihak lain atau penerima manfaat, atau akan diberikan kepada pihak lain; dan /atau
• identitas korporasi dalam hal orang yang membawa uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain melakukan pembawaan atas nama korporasi.

(3) Ketentuan. . .

t,'*"5| R E p u J.Tnt r o =, -4- =

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi

Pemberitahuan Pabean dan formulir pembawaan Uang T\rnai dan/atau Instrumen pembayaran Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat

(1), terhadap pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah

paling sedikit Rp1o0.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke luar Daerah Pabean Indonesia wajib dilengkapi izin dari Bank Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia.

(1) Penyelenggara bandar udara internasional, pelabuhan

internasional, atau pos lintas batas wajib menyediakan fasilitas untuk memastikan agar setiap orang dapat melaksanakan kewajiban untuk memberitahukan Pembawaan Uang T\rnai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). (21 Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• ruang pemeriksaan;
• tempat untuk mengisi dan menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan formulir pembawaan Uang T\rnai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain;
• tanda atau petunjuk dalam beberapa bahasa yang diperlukan di bandar udara internasional, pelabuhan internasional, atau pos lintas batas yang berisi informasi kewajiban setiap orang menyampaikan Pemberitahuan Pabean dan formulir pembawaan Uang T\rnai dan/atau Instrumen pembayaran Lain; dan/atau
• prasarana lain yang dibutuhkan.

Bagian . . .

R EP u J.T': =,',35|*, o -5- ='

Bagian Kedua Pemeriksaan

(1) Pejabat Bea dan cukai yang menerima pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) melakukan pemeriksaan atas kebenaran pemberitahuan jumlah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah uang

tunai dan/atau Instrrrmen Pembayaran Lain yang dibawa sesuai dengan jumlah yang diberitahukan, pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan untuk dibawa.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah uang

tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan, pejabat Bea dan Cukai mengenakan sanksi administratif berupa denda. (41 Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang tidak diberitahukan, Pejabat Bea dan Cukai mengenakan sanksi administratif berupa denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (a) tidak menghapuskan ketentuan pidana.

(1) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) ditemukan pembawaan Uang T\rnai dan/atau Instrument Pembayaran Lain yang mencurigakan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lebih lanjut. (21 Pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

• wawancara;
• pemeriksaan badan; dan/atau
• pemeriksaan barang.

(3) Indikator. .

ffiPRr Si tt..)Et,l I:lF_F)l-l E l_.1 l,:. ! i,i DC.) r I E5 1,1\

(3) Indikator Pembawaan Uang T\rnai dan/atau Instrumen

Pembayaran Lain yang mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

• besarnya jumlah uang tunai dan/atau nilai Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa;
• dilakukan secara berulang dalam periode tertentu;
• informasi dari PPATK dan/atau penegak hukum mengenai adanya Pembawaaan Uang T\rnai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang diduga terkait dengan tindak pidana;
• profil dan perilaku pembawa;
• uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa tidak diberitahukan atau disembunyikan; dan/ atau
• indikator lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator pembawaan

Uang T\rnai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Hasil pemeriksaan terhadap Pembawaan Uang T.rnai

dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang mencurigakan, disampaikan oleh Kepala Kantor pabean kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap.

(3) Kepala PPATK wajib menyampaikan informasi tindak

lanjut hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Penyampaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (g) dilakukan secara tertulis, melalui pertemuan, danf atau presentasi.

Bagian

REFlJBLlli. ll'lDOl'lESlA

Bagian Ketiga Pelaporan kepada PPATK

(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat

laporan mengenai Pembawaan Uang T\rnai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud ppATK dalam Pasal 2 dan menyampaikannya kepada paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. (2t Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor pabean kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

• informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2r,;
• diberitahukan atau tidak diberitahukan;
• dalam hal tidak diberitahukan, harus dimuat keterangan bahwa uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain disembunyikan atau tidak disembunyikan; dan/ atau
• pengenaansanksiadministratif.

(1) Direktorat Jenderal Bea dan cukai wajib membuat

laporan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dan menyampaikannya kepada ppATK paling lama s-(timaj hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.

(2) Laporan pelaksanaan tugas oleh Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor pabean.

(3) Kepala Kantor Pabean yang disampaikan kepada lSRoran

PPATK ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (41 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

• informasi . .

• informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2]r;
• diberitahukan atau tidak diberitahukan;
• dalam hal tidak diberitahukan, harus memuat keterangan bahwa uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain disembunyikan atau tidak disembunyikan;
• jumlah denda administratif; dan/ atau
• tanggal penyetoran sanksi administratif.

PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain.

(1) Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (21 dan Pasal 10 ayat (2) menyampaikan

laporan kepada Kepala PPATK secara elektronik atau manual.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan

Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen pembayaran Lain dan pelaporan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

(1) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan

Uang T\rnai dan/atau Instrumen pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar loo/o (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,0o (tiga ratus juta r-,.,pi"rr1.

(2) Setiap .

(2) Setiap orang yang telah memberitahukan Pembawaan

Uang T[nai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetapijumlah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar lOo/o (sepuluh perseratus) dari kelebihan jurnlah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

(1) Sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang

T\rnai diperhitungkan dari uang tunai yang dibawa. (21 Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengambil langsung dari uang tunai yang dibawa.

(1) Sanksi administratif atas pelanggaran pembawaan

Instrumen Pembayaran Lain diperhitungkan dari nilai nominal yang tertera dalam Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa. (21 Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membayar secara tunai atau cara pembayaran lain yang disetujui oleh pejabat Bea dan Cukai.

(3) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.

(1) Dalam hal pembawaan merupakan gabungan uang tunai

dan Instrumen Pembayaran Lain, sanksi administratif atas pelanggaran tersebut diperhitungkan dari selurtrh nilai uang tunai dan Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa.

(2) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan membayar secara tunai atau cara pembayaran lain yang disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai.

(3) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.

(1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tidak dapat dilakukan

secara langsung, maka Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa. (21 Pelaksanaan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disertai dengan bukti penegahan.

(3) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya bukti penegahan. (41 Dalam hal penegahan telah dilakukan sampai dengan hari kelima, Pejabat Bea dan Cukai berwenang:

• menyetorkan secara langsung ke kas negara uang tunai yang telah ditegah sebesar sanksi administratif; dan/atau
• mencairkan Instrumen Pembayaran Lain yang telah ditegah sebesar sanksi administratif untuk disetorkan ke kas negara.

(5) Uang .

PRES IDEN

(s) Uang tunai dan/atau Instrumen pembayaran Lain yang telah ditegah, setelah dikurangi pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisanya disediakan untuk pembawa uang tunai dan/atau Instrtrmen Pembayaran Lain.

(6) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari

sejak berakhirnya masa penegahan, sisa uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diambil oleh pembawa, menjadi milik negara.

(7) Dalam hal pencairan Instrumen pembayaran Lain tidak

dapat dilakukan, Pejabat Bea dan Cukai melaporkan kepada PPATK.

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan pembawaan

uang tunai rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai sanksi administratif sesuai peraturan Bank Indonesia (21 Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan dan mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pembawaan uang tunai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Persyaratan dan Tata cara Membawa uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia.

. Pasal 19..

PRESIDEN REPUBLIK INDOI'lESiA -L2_

(1) Sebagai bukti pelunasan pembayaran sanksi administratif,

Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima kepada pembawa uang tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran L,ain. (2t Pejabat Bea dan Cukai menyetorkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ke kas negara melalui Bank Devisa Persepsi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran ke

kas negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Penetapan konversi mata uang asing dan/ atau Instrumen

Pembayaran Lain ke dalam mata uang rupiah yang terkait ambang batas pembawaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (l) menggunakan nilai kurs yang ditetapkan

Menteri Keuangan. (2t Penetapan konversi mata uang asing ke dalam mata uang rupiah yang terkait pengenaan sanksi administratif menggunakan nilai kurs jual yang berlaku saat itu.

(3) Dalam hal mata uang asing dan/atau Instrumen

Pembayaran Lain yang digunakan dalam pembawaan uang tunai tidak terdapat dalam nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan, penetapan konversi mata uang asing dan/atau Instrumen pembayaran Lain ke dalam mata uang rupiah dilakukan ke dalam Dollar Amerika Serikat terlebih dahulu sebelum menggunakan nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang meminta bantuan kepada Bank Indonesia dan/ atau instansi lainnya.

Pasal22 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bandar udara internasional, pelabuhan internasional, dan pos lintas batas yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini, harus sudah dilengkapi fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur pembawaan uang tunai ke dalam dan keluar wilayah pabenan Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

#.ffi

PRES IDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2016

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang perekonomian, ti Bidang Hukum dan

PRESIDEN