TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM,

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Izin adalah pemyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.

2. Surat .

PRESIDEN

REPUBLIK IN DON ES IA

1. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari pejabat polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.
2. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian jawab Negara Republik Indonesia dan penanggung penyelenggaraan fungsi kepolisian.
5. Pejabat Polri Yang Berwenang adalah pejabat Polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta memberikan STTP kegiatan politik.

Cukup jelas.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; dan
• pemberitahuankegiatanpolitik.

Bentuk kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 meliputi:

• keramaian;
• tontonan untuk umum; dan
• arak-arakan di jalan umum.

Bentuk kegiatan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat lzin.

Ayat (1) Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kecamatan, izin diajukan kepada Kepolisian Sektor (Polsek), jika kegiatan tersebut meliputi lebih dari I (satu) kecamatan izin diajukan ke tingkat Kepolisian Resor/ Kota (Polres/ ta). Kegiatan yang dilakukan dalam tingkup kabupaten/kota, izin diajukan kepada Kepolisian Resor/ Kota (polres/ta), jika kegiatan meliputi lebih dari I (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, izin diajukan ke tingkat Kepolisian Daerah (polda). Jika kegiatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam Provinsi yang berbeda, izin diajukan ke tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup provinsi, izin diajukan ke tingkat Polda, jika kegiatan dilakukan meliputi lebih dari I (satu) provinsi, izin diajukan ke Mabes Polri. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kegiatan berskala nasional" adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, organisasi, dan/atau badan hukum yang pesertanya berasal dari beberapa provinsi. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kegiatan berskala internasional" adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, organisasi, dan/atau badan hukum yang mengikutsertakan orang asing. Ayat (a) Cukup jelas.

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) harus memuat paling sedikit:

• tujuan dan sifat kegiatan;
• tempat dan waktu penyelenggaraan;
• jumlah peserta atau undangan; dan
• penanggung jawab kegiatan.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

melampirkan paling sedikit:

• daftar susunan panitia penyelenggara;
• persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
• rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
• pemyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan

administratif terhadap permohonan izin sebagaipslla dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Untuk permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara. (s) Dalam hal permohonan izin belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dan ayat (2), pejabat Polri Yang Berwenang mengembalikan permohonan izin kepada penyelenggara untuk dilengkapi.

Yang dimaksud dengan "melakukan koordinasi dengan instansi terkait" adalah mempertimbangkan pendapat atau masukan dari kementerian/lembaga yang terkait, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, misalnya penanggung jawab objek yang akan dijadikan tempat kegiatan atau tokoh masyarakat.

(1) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 tidak terdapat permasalahan, pejabat polri yang

Berwenang memberikan Surat lzin paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (21 Untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang menerbitkan Surat Izin paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat

lainnya yang berskaia internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan Surat Izin paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 terdapat permasalahan, pejabat Polri Yang Berwenang menyampaikan penolakan terhadap permohonan izin disertai dengan alasan.

Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah diajukan, penyelenggara wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Ihpolri atau Pejabat Polri Yang Berwenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis perizinan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dengan Peraturan Kapolri. Bagian . . .

PRESIOEN

REPUBLIK IN DON ES IA

Bagian Ketiga Pengawasan dan Tindakan Kepolisian

(1) Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pejabat Polri yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Pejabat Polri yang Berwenang dapat melakukan

tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan tindakan

kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan tanpa izin.

(2) Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melakukan tindakan

kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (s) Tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal lS Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengawasan dan tindakan kepolisian pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dengan peraturan Kapolri.

Bentuk kegiatan politik meliputi:

• kampanye pemilihan umum;
• pawai yang bermuatan politik;
• penyebaran pamflet yang bermuatan politik;
• penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada umum; dan
• bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang

akan dilaksanakan di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang. (21 Kegiatan politik yang akan dilaksanakan di lingkungan sendiri tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat Polri Yang Berwenang, kecuali kegiatan tersebut berpotensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberitahuan

Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kecamatan, pemberitahuan diajukan kepada Kepolisian Sektor (Polsek), jika kegiatan tersebut meliputi lebih dari 1 (satu) kecamatan, maka pemberitahuan diajukan ke tingkat Kepolisian Resor/Kota (Polres/ta). Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kabupaten/kota, pemberitahuan diajukan kepada Kepolisian Resor/ Kota (Polres/ ta), jika kegiatan meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka pemberitahuan diajukan ke tingkat Kepolisian Daerah (Polda). Apabila kegiatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kabupaten / kota dalam provinsi yang berbeda, pemberitahuan diajukan ke tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup provinsi, pemberitahuan diajukan ke tingkat Polda, jika kegiatan dilakukan meliputi lebih dari 1 (satu) provinsi, maka pemberitahuan diajukan ke Mabes Polri.

(l) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal lg paling sedikit memuat:

• bentuk kegiatan; b.maksud...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• maksud dan tujuan kegiatan;
• tempat dan waktu kegiatan;
• jumlah peserta dan jumlah kendaraan;
• pembicara; dan
• penanggung jawab kegiatan. (21 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
• proposal; b, anggaran dasar/ anggaran rumah tangga untuk organisasi/ badan hukum;
• identitas diri penanggung jawab kegiatan;
• daftar susunan pengums untuk organisasi/badan hukum;
• persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
• rekomendasi instansi terkait jika diperlukan;
• paspor dan visa bagi pembicara orang asing;
• denah rute yang akan dilaluijika kegiatan tersebut berupa pawai; dan
• undangan jika kegiatan mengundang pejabat negara.

(1) Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan

terhadap surat pemberitahuan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setelah menerima pemberitahuan dari penyelenggara kegiatan politik.

(2) Pejabat Polri Yang Berwenang menerbitkan STTP terhadap

pemberitahuan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Dalam hal pemberitahuan belum memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pejabat Polri Yang Berwenang memberitahukan kepada penyelenggara untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. (4t Apabila penyelenggara tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang tidak menerbitkan STTP.

(l) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pejabat polri yang Berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk:

• menunda kegiatan;
• memindahkan lokasi kegiatan;
• mengubah bentuk kegiatan atau acara; dan/atau
• mengurangi sebagian kegiatan.

(2) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dicantumkan

dalam STTP.

(3) Apabila penyelenggara mengabaikan saran sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dan tetap melaksanakan kegiatan, Pejabat Polri Yang Berwenang dapat memberikan teguran. (41 Dalam hal penyelenggara mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melarang dan/atau membubarkan kegiatan politik.

Dalam hal timbul gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan politik yang telah diterbitkan STTP, Pejabat Polri Yang Berwenang menyampaikan kepada penyelenggara untuk menghentikan, menunda dan/atau memindahkan lokasi kegiatan politik.

Dalam hal penyelenggara atas inisiatif sendiri membatalkan kegiatan, menunda kegiatan, memindahkan lokasi kegiatan, mengubah bentuk kegiatan atau acara, dan/atau mengurangi sebagian kegiatan politik harus memberitahukan kepada Pejabat Polri Yang Berwenang paling lama 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberitahuan kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Kapolri.

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan peizinan, pengawasan dan pengamanan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta pemberitahuan kegiatan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Semua permohonan izin atau pemberitahuan yang telah diterima oleh Pejabat Polri Yang Berwenang dan belum diterbitkan Surat lzin atau STTP, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

q.#

PRESIOEN

REP JBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan.

Agar ...

PRESIDEN

R EPUBLIK INDONESIA

• il- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 20i7

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 3T 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, Deputi Bidang Hukum

Rokib

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM,

KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

I, UMUM undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indohesia Nomor 416g) pasal ls ayat(2) huruf a dan huruf d, menyatakan bahwa polri berwenang untuk membe r*an izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya dan menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Adanya wewen€rng tersebut merupakan bentuk pelayanan polri untuk menjamin terbinanya ketentraman, keamanan, ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum. Permohonan izin atas suatu kegiatan keramaian umuln, kegiatan masyara-kat lainnya serta pemberitahuan kegiatan politik kepada pejabat polri Yang Berwenang merupakan bentuk komunikasi pelayanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan ancaman yang mungkin terjadi, khususnya di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan. oleh karena itu, setiap permohonan izin kegiatan keramaian dan kegiatan masyaral<at lainnya yang disampaikan kepada pejabat Polri Yang Berwenang perlu memuat paling sedikit tujuan dan sifat kegiatan, tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta atau undangan, dan penanggung jawab kegiatan, dengan melampirkan paring sedikit daftar susunan panitia penyelenggara, persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait, dan pemyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agarna, nonna kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. sedangkan unfuk setiap pemberitahuan kegiatan politik paling sedikit memuat bentuk kegiatan, maksud dan tqiuan kegiatan, tempat dan waktu kegiatan, jumlah peserta dan jumlah kendaraan, pembicara dan penanggung jawab kegiatan, dengan melampirkan proposal, anggaran dasar/anggaran rumah tangga untuk organisasi/ badan hukum, identitas diri penanggung jawab kegiatan, daftar susunan.

t,',?Sf; *, J.Tnt *. r, o ", -2- susunan pengurus untuk organisasi/badan hukum, persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi instansi terkait jika diperlukan, paspor dan visa bagi pembicara orang asing, denah rute yang akan dilalui jika kegiatan tersebut berupa pawai, dan undangan jika kegiatan mengundang pejabat negara. Dalam rangka penerbitan Surat Izin, pejabat polri yang Berwenang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pihak lain. sedangkan dalam penerbitkan srrp, pejabat polri yang Berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan dan lampiran yang dipersyaratkan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Untuk memberikan kemudahan pelayanan polri kepada masyarakat, setiap permohonan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, atau pemberitahuan kegiatan politik disampaikan kepada pejabat Polri Yang Berwenang sesuai Daerah Hukum Kepolisian dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Kesadaran dan tanggung jawab semua pihak baik dalam proses perizinan, dan pemberitahuan maupun pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan guna terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan lancar dengan memperhatikan kepentingan dan hak orang lain demi tetap tegaknya hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.