Pasal 13

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Pejabat Polri yang Berwenang dapat melakukan

tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.