Pasal 17

(1) Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang

akan dilaksanakan di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang. (21 Kegiatan politik yang akan dilaksanakan di lingkungan sendiri tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat Polri Yang Berwenang, kecuali kegiatan tersebut berpotensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberitahuan